Pemerintahan SBY & Krisis Utang
Oleh: Kusfiardi Jambak gelar Sutan Majo Endah
Pengamat Ekonomi dan Dewan Pakar Koalisi Anti Utang (KAU)
Pada awal masa pemerintahannya, Presiden SBY, sudah diingatkan berbagai kalangan untuk menyikapi persoalan utang luar negeri dengan tepat. Peringatan tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan negara untuk pembangunan dan menggulirkan perekonomian rakyat sudah tersedot untuk pelunasan utang.
Pada tahun 2004 lalu, pemerintah harus mengalokasikan sebesar 9.032 juta dolar AS, untuk cicilan pokok dan bunga utang luar negeri. Pelunasan kepada kreditor di luar negeri tersebut sebenarnya sudah menggerus pendapatan nasional dan merugikan keuangan negara
Oleh karena itu, Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu didesak untuk memberikan prioritas pembenahan anggaran negara untuk mencegah terjadinya krisis fiskal. Langkah yang harus ditempuh pemerintah tentu saja adalah mengurangi tekanan beban utang dalam keuangan negara (APBN).
Namun sayangnya kebijakan yang dijalankan pemerintah masih jauh dari langkah untuk mengurangi beban utang, Kebijakan pemerintahan SBY masih mempertahankan ketergantungan pada utang, walaupun penerimaan utang baru setiap tahun jauh lebih kecil dibanding kewajiban melunasi utang pada tahun yang sama.
Kebijakan lainnya adalah menggantungkan pengurangan utang hanya pada mekanisme pertukaran utang dengan program kegiatan (debt swap). Sedangkan usaha untuk melakukan pengembalian utang yang belum dan tidak digunakan pemerintah, dan menuntut pengembalian commitment fee atas pinjaman yang belum dipakai tidak diupayakan secara maksimal. Apalagi melakukan proses evaluasi atas keabsahan transaksi utang yang berjalan sebelumnya.
Kebijakan tersebut tentu saja tidak bisa mengatasi besarnya stok utang pemerintah. Padahal tingginya stok utang pemerintah sudah menimbulkan crowding out di pasar uang. Dampaknya akan membuat alokasi kredit bank pada dunia usaha serta rumah tangga berkurang. Sementara disisi lain mendorong terjadinya peningkatan tingkat suku bunga di pasar uang dalam negeri. Beban utang pemerintah yang besar itu sekaligus meningkatkan risiko devaluasi nilai tukar rupiah maupun country risk republik ini. Kondisi ini lagi-lagi akan meningkatkan suku bunga yang dikenai dunia internasional bagi pelaku ekonomi di negeri ini.
Beban Utang yang Meningkat
Sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY masih melanjutkan transaksi pembuatan utang luar negeri melalui forum Consultative Group on Indonesia (CGI). Sampai tahun 2006 lalu utang luar negeri pemerintah yang disanggupi oleh CGI sudah berjumlah 26,069.70 juta dolar AS. Utang tersebut terdiri dari utang bilateral sebesar 10,147.70 juta dolar AS. Kemudian utang multilateral berjumlah 15,922.00 juta dolar AS. Secara akumulatif, jumlah utang luar negeri pemerintah yang disetujui oleh CGI setiap tahunnya selalu meningkat. Walaupun secara nominal, jumlah utang yang disetujui setiap tahun angkanya fluktuatif.
Kebijakan penambahan utang baru setiap tahun untuk menutupi defisit anggaran, pada saat yang sama bukan saja meningkatkan jumlah dan outstanding utang luar negeri pemerintah. Kebijakan tersebut juga berpengaruh pada meningkatnya beban pembayaran utang luar negeri yang terdiri dari cicilan pokok dan bunga. Beban tersebut secara akumulatif telah membuat pembayaran utang semakin memberatkan keuangan negara.
Meskipun pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan pinjaman siaga dari IMF dan membubarkan CGI, ternyata outstanding utang luar negeri pemerintah justru meningkat.
Menurut data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, outstanding utang luar negeri pemerintah pada tahun 2005 berjumlah 80,072 juta dolar AS. Pada triwulan pertama tahun 2008 outstanding utang luar negeri pemerintah sudah meningkat lagi menjadi 87,519 juta dolar AS.
Kondisi ini membuktikan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam menurunkan outstanding utang luar negeri. Selain itu, meningkatnya outstanding utang luar negeri tersebut, diikuti pula dengan meningkatnya utang komersial pemerintah yang jumlahnya sudah lebih besar dibanding utang non komersial.
Pada tahun 2005, outstanding utang luar negeri komersial pemerintah berjumlah 9,440 juta dolar AS. Pada triwulan pertama tahun 2008, posisi utang luar negeri komersial pemerintah sudah berjumlah 21,185 juta dolar AS.
Kenaikan outstanding utang luar negeri komersial tersebut merupakan kompensasi dari menurunnya outstanding utang luar negeri non komersial. Outstanding utang luar negeri non komersial pemerintah pada tahun 2005 berjumlah 54,362 juta dolar AS. Pada triwulan pertama tahun 2008, utang luar negeri komersial pemerintah berkurang menjadi 51,026 juta dolar AS.
Melihat perkembangan outstanding utang luar negeri pemerintah tersebut, wajar saja jika pembayaran utang luar negeri pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2005 pembayaran utang luar negeri pemerintah berjumlah 7.048 juta dolar AS. Pada tahun 2006 jumlah tersebut meningkat menjadi 17,056 juta dolar AS. Kemudian dalam APBN-P 2008 pemerintah mengalokasikan sebesar 92.242,7 miliar rupiah untuk pembayaran utang luar negeri, maka pada tahun 2009 nanti jumlah tersebut meningkat menjadi 94.891,4 miliar rupiah
Dengan meningkatnya kewajiban pembayaran utang luar negeri, maka strategi yang ditempuh pemerintah tidak banyak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Untuk sumber pembiayaan dari dalam negeri pemerintah akan menggunakan dana dari perbankan dalam negeri. Kemudian diikuti dengan upaya menggalang penerimaan dari privatisasi, penjualan aset, menerbitkan surat utang negara dan tentu saja dengan meneruskan pembuatan utang baru.
Untuk tahun anggaran 2009 nanti pemerintah akan menarik pinjaman luar negeri baru yang terdiri dari utang program dan utang proyek, yang masing-masing berjumlah 21.173,4 miliar rupiah dan 24.876,3 miliar rupiah.
Presiden SBY memang sudah mengambil keputusan yang berarti, menjelang akhir 2006 lalu, yaitu mengembalikan pinjaman IMF dan membubarkan CGI. Namun sayangnya kondisi tersebut tidak diikuti dengan kemampuan untuk menurunkan beban utang luar negeri pemerintah. Bahkan yang terjadi justru beban utang luar negeri pemerintah semakin meningkat.
Dalam peningkatan beban utang tersebut, justru diikuti dengan potensi ancaman semakin membebani keuangan negara, mengingat penigkatan utang luar negeri pemerintah justru terjadi pada utang komersial. Utang luar negeri komersial adalah utang yang masa jatuh temponya pendek dan suku bunga yang berlaku mengikuti tingkat suku bunga pasar.
Dengan demikian pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden SBY belum mampu mengatasi krisis utang. Namun sebaliknya, justru menambah jumlah utang yang semakin memberatkan keuangan negara dan membebani rakyat. Dengan beban utang yang besar, akan sulit bagi bagi rakyat untuk memperoleh hak-hak konstitusinya yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali apabila pemerintahan baru yang terpilih nanti tidak lagi tergantung pada utang dan mau menegosiasikan pengurangan utang.
Sedikit tambahan: kalau kita begitu banyak berhutang, terus kemana larinya uang itu? Mengapa orang Indonesia malah hanya tambah miskin? Ini Pekerjaan rumah buat kita semua.
utaaang aja.. he..he… ane jg banyak utang ketah podo bae nya ?
Sejak jaman baheula ngutang terus, lho kapan mau bayarnya. Masa hutang dibayar hutang terus sih. Jadi mewariskan utang ke anak cucu.
Terimakasih sudah memuat tulisan saya.
Insya Allah saya akan mengikuti Pemilu 2009 ini untuk anggota DPR RI.
Terlampir sekilas mengenai diri saya.
Terimakasih
_____________________________________________________________________________________\par
KUSFIARDI SUTAN MAJO ENDAH.SE
“Mari bangun nagari dengan semangat saling percaya, saling dukung dan saling berbagi”.
Kusfiardi, berasal dari keluarga petani di Dusun Sungai Talang, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Kampung ini pernah dihancurleburkan oleh balatentara Dai Nippon tahun 1943 dan dijadikan pangkalan perang “Asia Timur Raya” untuk menentang Amerika dan sekutunya..
Kusfiardi yang merupakan anak kemenakan bagi orang (suku) Jambak, saat ini telah memikul gelar pusaka Sutan Majo Endah sebagai cucu kontan Haji Musa Datuak Majo Endah yang memimpin Kerapatan Adat Luhak Agam, dari tahun 1943 sampai meninggalnya tahun 1976.
Haji Moesa Dt. Majo Endah adalah cucu kontan Bagindo Tan Labiah yaitu panglima PADRI melawan Penjajahan Belanda di Minangkabau (1821-1837) yang “Hiduik Saangok, Mati Sakubua”, dengan Tuanku Imam Bonjol.
Kusfiardi, sebagaimana kebanyakan keluarga Negeri Gaduik yang bertebaran di seantero Tanah Air dan kota-kota diluar negeri, dilahirkan diperantauan Pekanbaru pada 7 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi. Selama menjalani pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sudah aktif berorganisasi dan berkesempatan untuk bergaul dengan banyak suku bangsa didunia.
Aktifitas Gerakan Sosial Kemasyarakatan
Pada tahun 1998 bergabung sebagai staf peneliti di IDEA Yogyakarta, kemudian tahun 2000 menjadi peneliti di Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR) sampai dengan 2002. Pada tahun 2002 menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Koalisi Anti Utang (KAU) dan pada tahun 2004 dipercaya sebagai Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) periode 2004-2007. Pada periode 2002-2006 mewakili KAU (Koalisi Anti Utang) sebagai Komite Regional Asia Pacific Movement on Debt and Development dan Komite Internasional Jubilee South.
Aktif menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan seminar, lokakarya, workshop dan pelatihan baik dalam pertemuan nasional maupun internasional.\par
\par
Pada bulan Oktober 2005 lalu mendapat undangan dari Jubilee USA untuk menjadi pembicara dalam kegiatan The Fall 2005 Global Connections Tour: Drop the Debt, Invest in People. Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye penghapusan utang untuk ekonomi yang berkeadilan. Kegiatan ini mencakup lima negara bagian di Amerika Serikat yaitu, San Diego, California; Pittsburgh, Pennsylvania; Western Chicago, Illinois; Miami, Florida; and Columbus, Ohio.
Pada penghujung bulan Mei hingga awal Juni tahun 2008, Jubilee Scotland mengundang untuk menjadi pembicara dalam kegiatan “Witness to Injustice: Indonesian Speaker Tour”. Acara tersebut bertujuan memberikan informasi tentang praktik utang luar negeri di Indonesia. Sekaligus pula memberikan gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan oleh utang luar negeri bagi masyarakat Indonesia. Informasi dan gambaran tersebut merupakan upaya untuk membangun pemahaman di bagi tokoh dan masyarakat Inggris bahwa Indonesia berhak untuk mendapatkan penghapusan utang. Acara tersebut di selenggarakan di beberapa tempat di Scotlandia, meliputi Inverurie, Kilmarnock, Edinburgh, Dumbarton dan Kirkcaldy.
Informasi dan gambaran tersebut juga disampaikan secara langsung kepada beberapa tokoh penting. Diantaranya adalah Scottish Parliament, Moderator of the Church of Scotland, Patricia Ferguson MSP, Mark Lazarowicz MP, Marilyn Livingstone MSP, Fife councillors and a researcher for Gordon Brown dan pejabat dari Departemen Penjamin Kredit Ekspor (the Export Credit Guarantee Department).
Tulisan yang yang pernah dipublikasikan antara lain:
1.IMF dan Revitalisasi Imperialisme di Indonesia (Harian Bisnis Indonesia, Edisi Selasa 23 Januari 2007),
2.Reshuffle Tak Sentuh Tim Ekonomi (Harian Suara Karya, Edisi Rabu ( Mei 2007),
3.Jebakan Utang yang Menyengsarakan Rakyat (Tabloid Suara Islam, Edisi Minggu I-II Desember 2006),
4.Kebijakan dan Manajemen Anggaran Negara dalam Kekangan Beban Utang (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik INDEF, Volume 6 Nomor 1 April 2005),
5.Yang Tak Henti Dirampoki (Majalah Dwi Mingguan Medium Edisi 31 Maret-13 April 2004),
6.Proposal Untuk Presiden Baru (Majalah Dwi Mingguan Medium Edisi 3-16 Maret 2004),
7.Indonesia Raya Telah Tergadai (Majalah Dwi Mingguan Medium Edisi 26 Maret-8 April 2003),
8.Cerai Saja Kok Repot (Majalah Dwi Mingguan Medium Edisi 4 Juni-17 Juni 2003).
Turut Serta Mempertahankan Asset Negara
Kusfiardi, sejak kiprahnya di Koalisi Anti Utang, sudah menentang kebijakan Pemerintah yang sangat gencar menjual asset negara (BUMN) melalui program privatisasi dibawah tekanan pihak asing (melalui IMF & Bank Dunia). Perlawanan terhadap privatisasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan Serikat Pekerja (SP) BUMN, khususnya SP PLN, SP Indosat & SP Semen Padang.
PT. Semen Padang (PT. SP) merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Sumbar & dibangun diatas tanah ulayat. Pemerintah berencana menjual PT. SP bersama dengan PT. Semen Gresik.
Rencana penjualan tersebut mendapat tentangan keras dari anak bangsa yang tidak ingin kekayaan negeri ini terjual pada asing (PT. Cemex dari Mexico).
Khusus untuk PT. SP penolakan keras datang dari komponen strategis masyarakat Sumbar, yaitu ninik mamak, pemda & DPRD.
Keterlibatan Kusfiardi melalui Koalisi Anti Utang (KAU) adalah dengan melakukan tekanan pada DPR & Pemerintah. Kemudian bersama dengan rekannya, juga menerbitkan suntingan informasi mengenai PT. Cemex dengan judul “Dosa-Dosa Cemex”. Penerbitan buku ini mendapat somasi dari PT. Cemex melalui pengacaranya Todung Mulya Lubis.
Meskipun demikian, langkah berpantang surut dan alhamdulillah Allah meridhoi. Saat ini PT. Cemex dari Mexico tersebut telah hengkang dari perusahaan semen kebanggaan nasional.
Konstitusi UUD 1945; Rujukan Arah Perubahan
Sejak bergabung dengan organisasi kemahasiswaan dan aktif berdiskusi tentang berbagai hal, ternyata banyak persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Problem tersebut harus dihadapi, dengan cara merespon kebijakan pemerintah. Bahkan kalau perlu diikuti dengan tekanan politik.
Kekuatan dari tindakan tersebut adalah dilandasi oleh keyakinan bahwasanya kalau kita bekerja serius pasti ada manfaatnya. Namun alangkah baiknya jika manfaat dari apa yang dikerjakan memberikan multiplier effect bagi masyarakat atau orang banyak.
Untuk itu harus tertanam dalam diri kita sikap dasar untuk bisa bekerjasama dengan baik. Sikap tersebut adalah saling percaya, saling dukung dan saling berbagi.
Sikap dasar tersebut penting artinya untuk bisa bekerjasama dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Termasuk menghindari sikap saling menyalahkan satu dengan lainnya tetapi lebih mengedepankan semangat untuk bekerjasama dan saling melengkapi.
Komitmen kita adalah perbaikan bangsa bukan persoalan eksistensi bahwa kita adalah yang paling benar. Semua pihak harus menyadari kemampuan masing-masing. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri tidak akan cukup memperbaiki keadaan. Tetapi melalui kerjasama akan lebih cepat mencapai tujuan.
Kita ingin mewujudkan perubahan dengan merujuk pada amanat konstitusi yaitu UUD ‘45. Dalam konstitusi sudah dinyatakan dengan tegas mengenai hak-hak warga negara dan kewajiban negara maupun pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut. Dengan rujukan pada konstitusi, Insya Allah, masyarakat adil makmur dan sejahtera bisa diwujudkan.
Kusfiardi yang jiwa-raganya diresapi “darah perjuangan dan semangat heroik” dengan keyakinan akan dapat bimbingan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, terus dalam beriman, beribadat kepada Nya dengan penuh ketekunan (QS 73:8).
Dan apabila telah selesai suatu pekerjaan yang baik, maka akan menggarap dengan sungguh-sungguh urusan lain yang lebih tinggi, demi kampung halaman (Sumatera Barat) yang telah mengagendakan pembangunan SDM dengan terwujudnya “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru”.
Kusfiardi, beritikad untuk ikut berpartisipasi memajukan Sumatera Barat melalui jalur parlemen. Sampai saat ini, banyak wilayah di Sumatera Barat, termasuk Dusun Sungai Talang, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, masih belum mampu bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan.
Pokok Perjuangan
1.Memurnikan UUD 1945 sesuai dengan cita-cita kemerdekaan demi mewujudkan tatanan ekonomi politik nasional yang mengutamakan kemakmuran rakyat melalui kebijakan perekonomian nasional yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945.
2.Menolak sistem perekonomian yang berorientasi pada liberalisasi, pencabutan subsidi, privatisasi BUMN & ketergantungan pada utang (luar/dalam negeri) serta mendorong adanya penghapusan utang yang sudah sangat membebani negara.
3.Mendayagunakan anggaran negara (APBN dan APBD) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, khususnya untuk pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan jaminan sosial.
4.Mengembangkan koperasi sebagai bangun perekonomian untuk mensejahterakan rakyat.
5.Menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional melalui penataan & penyelesaian masalah di sektor pertanian, seperti pengadaan pupuk, benih, lahan, infrastruktur, modal & pemasaran.
Dengan mengucap “Bisillahirrahmanirrahim”, dan melandaskan itikad kepada keinginan berbuat kebajikan serta harapan doa restu dan dukungan bapak/ibu/sadara sekalian, Kusfiardi Insya Allah dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat Sumatera Barat demi mewujudkan masyarakat yang adil makmur sesuai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya untuk wilayah Sumatera Barat.
Kusfiardi Sutan Majo Endah.SE
Caleg DPR RI dari Partai Gerindra
Dapil Sumbar 1 No. Urut 2
Mentawai, Pesisir Selatan, Padang, Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan, Kab. Solok, Solok.
I really liked this post. Can I copy it to my site? Thank you in advance.