Masyarakat Aceh ternyata adalah masyarakat matriarkat. Hal ini dinyatakan oleh para wartawan asing atau orang-orang asing yang terlibat dengan masyarakat Aceh pasca Tsunami. Tentu saja mereka tidak menyatakan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat matriarkat melainkan masyarakat “matrilineal“, dikarenakan istilah matriarkat memang masih sering disalahartikan dan masih menemui perlawanan di dunia Barat. Sebaliknya, istilah masyarakat “matrilineal” dan istilah-istilah lainnya lebih disukai, karena hanya menekankan pada satu pokok pemahaman saja, yaitu hanya mengenai garis keturunan.
Seorang penterjemah Indonesia di Berlin yang bekerja untuk kelompok-kelompok yang membantu korban Tsunami di Aceh dan yang juga mengetahui mengenai keberadaan masyarakat matriarkat di Indonesia seperti masyarakat Minangkabau, juga menyatakan hal yang sama. Masyarakat Aceh adalah masyarakat matriarkat, demikian pernyataan penterjemah tersebut. Hal ini ia ketahui dari data-data korban Tsunamai yang menyangkut masalah tanah milik masyarakat. Sang penterjemah, seorang perempuan Jawa yang mengambil studi sastra Jerman di Berlin ini menyatakan bahwa dari hasil pembicaraannya dengan beberapa laki-laki korban Tsunami diketahui bahwa tanah-tanah yang dianggap milik bapak-bapak tersebut ternyata adalah milik sang istri dan keluarga daripada sang istri.
Selama ini, kabar-kabar ataupun berita-berita dari Aceh hanya berkisar pada hal-hal bombastis yang cocok untuk makanan media seperti “gerakan separatis Aceh“, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kesultanan Samudra Pasai, penerapan syariat Islam di Aceh, sumber minyak yang menjadi sumber penderitaan rakyat Aceh, dan lain-lain berita serupa. Mengenai tatanan dan budaya masyarakat Aceh tidak begitu sering dibahas. Sebenarnya, dari cerita-cerita mengenai Cut Nyak Dien, Laksamana Malahayati, perlawanan rakyat Aceh terhadap penindasan, ratu-ratu Aceh (sultanah-sultanah Aceh) seperti Sultanah Inayatsah, dan perempuan-perempuan Aceh lainnya yang bermental kuat dan mandiri, sudah terbaca bahwa masyarakat Aceh masih menganut matriarkat. Seorang Cut Nyak Dien, Laksamana Malahayati dan Sultanah Inayatsah tidak akan lahir dari budaya patriarkat yang memang merendahkan, melecehkan dan meminggirkan perempuan. Sultanah-sultanah atau ratu-ratu dalam kerajaan-kerajan dunia yang berdasarkan agama-agama manapun sulit untuk bisa muncul, karena ranah kekuasaan yang memang bersifat “maskulin”. Sifat perlawanan orang Aceh akan penindasan, yang dipuji-puji oleh seorang Pramudya Ananta Tour sebagai “mempunyai keberanian individu”, adalah sifat orang-orang atau individu-individu yang berasal dari masyarakat matriarkat yang tidak bisa menerima penindasan.
Sayangnya, lewat Tsunami, kepemilikan tanah masarakat di Aceh mengalami perubahan yang signifikan. Menurut wartawan asing yang berkecimpung dalam masalah Aceh, kepemilikan tanah menjadi permasalahan, karena umumnya pemilik aslinya tidak bisa lagi memiliki tanah tersebut dan pengaturannya lebih terarah kepada pemilikan pribadi dan tidak lagi merupakan pemilikan bersama kaum yang berdasarkan tatanan masyarakat matrilineal.
Vara, tulisan ini menarik sekali untuk dikembangkan lebih jauh. Mungkin bisa dibantu dengan data-data atau penjelasan lebih luas mengenai kepemilikan tanah oleh perempuan Aceh ini seperti apa? Kesamaan dan perbedaannya dengan kepemilikan tanah dengan perempuan di MK misalnya dan penjelasan perubahan yang terjadi setelah Tsunami seperti apa lengkapnya? Bagaimana proses perubahan itu, dan apakah hak kaum perempuan atas tanah itu sama sekali hilang atau hanya kepemilikan hak bersama yang hilang? Apakah mereka juga mengenal istilah hak ulayat seperti di MK? Saya setuju dengan Vara bahwa tulisan2 seperti ini perlu disebarluaskan mengingat kita hanya dicekoki oleh berita tentang GAM dan keinginan memberontak dari orang Aceh. Sebuah tulisan yang lebih berimbang memang kita perlukan. Sukes buat Vara.