Vara Jambak

Oleh: Restianrick Bachsjirun Chaniago, Sekjen Partai Kedaulatan

Berliku, berebut dan penuh intrik. Itulah jalan panjang menuju Istana Presiden. Tahta kekuasaan yang diimpikan banyak orang. Dari warga biasa, kaum terpelajar, pengusaha, tokoh parpol hingga presiden atau wakil presiden yang masih berkuasa. Yang belum merasakan ingin menikmati, yang sudah ingin mengulangi. Tapi adakah yang sadar, bahwa tinggal di dalamnya, duduk di atas singgasananya merupakan amanah rakyat. Sesuatu yang selama ini hanya dijadikan klaim atas nama.

Ada hal lain dari pelaksanaan Pemilu 2009. Bukan karena kekacauan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, 9 April lalu dan buruknya kinerja KPU. Bukan pula karena kemenangan Partai Demokrat yang terlihat fantastis dan mengejutkan, dan melorotnya perolehan suara parpol-parpol lain.

Juga bukan karena tingginya angka Golput yang lebih dari 40 persen. Atau karena keluhan banyak warga pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Bukan ini, bukan itu.

Satu hal yang membedakan adalah semua rangkaian fakta tersebut terjadi di tengah hingar bingar konflik di tubuh banyak parpol. Sebelum dan sesudah Pemilu Legislatif, hingar bingar konflik antar parpol maupun antar parpol maupun internal parpol juga tak surut.

Sebelum Pemilu, sejumlah parpol terbelah. PKB berhasil menyingkirkan the founding fathernya Abdurrahman Wahid. Ada Partai Matahari Bangsa yang membayangi PAN. Setelah Pileg, kekisruhan parpol merebak dipicu perbedaan kepentingan koalisi. Golkar, PAN dan PPP mengalami kisruh ini.

Menariknya lagi, di tengah kekisruhan parpol tersebut, ada yang merayakan kemenangan membanggakan: Partai Demokrat. Partai yang mengusung capres incumbent Susilo Bambang Yudhoyono ini meraih prestasi luar biasa, dengan perolehan suara lebih 20 persen.

Kendati menang hebat, reaksi yang timbul di lingkungan Demokrat tidak sehebat prestasinya. Ditanggapi biasa-biasa saja.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY menyatakan kemenangan itu bukan sesuatu yang mengherankan. Menurut SBY, rahasia sukses Demokrat karena persiapan matang yang telah lama dilakukan. Sejak 2001 cikal bakal Demokrat sudah menggalang aksi yang disebut “Quite Revolution” atau Revolusi Senyap.

Dijelaskan, istilah ini mengacu pada kerja tim intelijen atau tim yang menggunakan cara-cara intelijen dalam menyukseskan Demokrat. Tim ini pula yang sukses mengantarkan SBY ke kursi RI-1 pada Pilpres 2004.

Tim sukses kali ini melibatkan tak kurang dari sembilan tim. Sebagian besar tim melibatkan purnawirawan jenderal dari TNI dan Polri, seangkatan dengan SBY. Tim ini mengadopsi sistem intelijen militer.

“Diam-diam Partai Demokrat melakukan Quite Revolution”, kata SBY pada satu kesempatan.

Gerakan ini melalui persiapan matang, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kemampuan kader hingga pembekalan. Tidak pernah ada “jalan lunak” untuk mencapai kemuliaan, kata SBY.

Kemenangan fenomenal Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009 membuat pendukung SBY semakin percaya diri. Kemenangan itu diyakini akan memuluskan langkah SBY duduk di kursi Presiden RI untuk kali kedua.

Strategi terbuka ataupun operasi intelijen bakal mengharubiru perebutan kekuasaan di Indonesia. Perang intelijen pun siap memakan korban. Kemenangan Partai Demokrat tidak lepas dari peran tim siluman non organik. SBY sendiri sempat menyatakan agar tim struktural Partai Demokrat tidak memusuhi tim siluman SBY. Untuk itu tim struktural tidak pernah menyatakan bahwa kesuksesan Partai Demokrat hasil kerja tim struktural.

Kabarnya, tim sukses SBY juga memiliki tim intelijen yang ditugaskan untuk memecah belah partai politik atau pihak lawan. Tim ini disusupkan dalam kepengurusan partai politik lain.

Bahkan SBY sempat mengungkapkan, kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 tidak lepas dari cara kerja tim “Cikeas” yang mengadopsi sistem intelijen militer.

Tim sukses Partai Demokrat dan tim sukses SBY terdiri dari sembilan tim, yang sebagian besar menyertakan purnawiran TNI/Polri. Semua tim khusus ini dikomandani Mantan Wakil Asisten Sosial Politik Kepala Staf Sospol ABRI Mayjen (Purn) Yahya Sacawiria. Setelah terbentuknya poros Cikeas, formasi tim sukses SBY bertambah seperti :

JEJARING MILITAN PENDUKUNG SBY

TIM DELTA

Mayjen (Purn) Abikusno

Mengurusi semua perlengkapan kampanye Partai Demokrat

TIM ECHO

Djoko Suyanto

Menggelar operasi intelijen di daerah untuk mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat dan SBY

Mengadopsi fungsi teritorial militer.

TIM FOXTROT (BRAVO MEDIA CENTER)

Choel Mallarangeng (Adik Andi Mallarangeng)

Lembaga konsultan politik Partai Demokrat

TIM ROMEO

Mayjen (Purn) Sardan Marbun

Sosialisasi kebijakan SBY yang dianggap berhasil.

TIM SEKOCI

Soeprapto, Irvan Edison

Mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani dan nelayan.

JARINGAN NUSANTARA

Andi Arief, Harry Sebayang, Aam Sapulete

Propaganda dan penggalangan lapangan

Didukung jaringan yang loyal dan militan di seluruh daerah.

BARISAN INDONESIA (BARINDO)

Akbar Tandjung

Mengembangkan jaringan pendukung SBY di masyarakat

YAYASAN DZIKIR SBY NURUSSALAMKurdi Mustofa, Sudi Silalahi, Habib Abdul Rahman M Al-Habsyi, Edy BaskoroMenggelar tablig akbar di sejumlah daerah. Berhasil merangkul komunitas berbasis ideologi keagamaan. Didukung kekuatan lintas partai dan lintas disiplin ilmu.

GERAKAN PRO SBY (GPS) Suratto Siswodihardjo, Jenderal Pol (Purn) Soetanto, Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Siti Fadilah Supari, MS Kaban, Letjen (Purn) Suyono, Letjen (Purn) Agus Wijoyo, Lili Wahid Pembentukan opini publik terkait peningkatan citra SBY

Dalam pelaksanaannya, tim sukses “Cikeas” terbagi menjadi dua kelompok, tim resmi dan tim bayangan. Disebut-sebut, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto memimpin “tim siluman” tersebut.

Konon, untuk memudahkan koordinasi, Djoko Suyanto sengaja pindah rumah di Puri Cikeas Indah, berdekatan dengan rumah pribadi SBY. Djoko memimpin tim siluman atau “Tim Echo” yang mengadopsi gerakan intelijen hingga ke daerah-daerah.

Tim Echo menerapkan strategi komando teritorial di dunia militer untuk mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat. Sebagai layaknya institusi militer, hanya ada satu pemimpin di tingkat kabupaten/kota yang berperan sebagai penggerak lapangan.

Fungsi intelijen juga dijalankan tim sukses lainnya, yakni Tim Sekoci. Tim yang diketuai Komisaris Utama PT Indosat, Soeprapto ini bertugas mengumpulkan data tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani dan nelayan.

Mantan aktivis mahasiswa juga dilibatkan dalam gerakan intelijen “Cikeas”. Para aktivis itu membentuk kelompok Jaringan Nusantara (JN). Pengamat dan analis intelijen tercatat bergabung dalam JN.

JN dipimpin oleh Aam Sapulete, Andi Arief dan Harry Sebayang. Mantan aktivis itu saat ini menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Aam Sapulete menduduki kursi komisaris PTP Lampung, Herry Sebayang komisaris PTP Sumut, dan Andi Arief komisaris PT Pos. Para aktivis asal Yogyakarta itu dekat dengan SBY ketika masih berdinas di Yogyakarta.

Uniknya, meskipun dikoordinir para komisaris BUMN, lembaga taktis pendukung SBY ini menghimpun dana operasi gerakan dari dana saweran anggota jaringan.

Jaringan Nusantara dikenal militan dalam mendukung SBY. Bahkan JN sempat menuduh sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sengaja mengembosi SBY dengan menunjukkan kinerja yang buruk.

Bahkan ketua JN Aam Sapulete meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memeriksa pejabat yang mangkir atau lamban dalam melaksanakan perintah Presiden SBY.

Ironisnya, usulan JN secara tidak langsung direspon Kepala BIN Syamsir Siregar. Terkait penangkapan Sekjen Komite bangkit Indonesia (KBI), Ferry Juliantono, Syamsir menyebut para menteri parpol “sontoloyo”. Sejumlah menteri memang tercatat mendukung hak angket kenaikan BBM, Mei 2008.

Nama Harry Sebayang, sempat disebut-sebut dalam aksi “pembelotan” anggota Forum Silahturahmi Keraton Se-Nusantara yang diundang dalam “Pisowanan Agung”, Oktober 2008, mendukung Sri Sultan HB X menjadi presiden.

Belakangan para raja dan sultan Nusantara itu diundang SBY ke Istana Merdeka dengan tanpa dihadiri Sri Sultan HB X ataupun perwakilan Kraton Yogyakarta. Jelas, peristiwa itu kental dengan nuansa politis persaingan SBY – Sri Sultan HB X.

Tim sukses Sri Sultan HB X, Sukardi Rinarkit mensinyalir adanya operasi intelijen untuk mengganjal Pisowanan Agung. Memang, para raja dan utusan kerajaan Nusantara intens bertemua dengan Harry Sebayang di Yogyakarta.

Selain melonjaknya perolehan suara Partai Demokrat yang diperkirakan mencapai 300 persen, fenomena lain yang menarik dari hasil pelaksanaan pemungutan suara 9 April lalu, adalah munculnya sejumlah permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sejumlah permasalahan itu, diantaranya: banyaknya warga yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu 2009, meskipun mereka terdaftar sebagai pemilih pada pemilu sebelumnya atau pilkada; banyaknya warga yang sebelumnya masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian tidak masuk DPT; serta banyaknya warga yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima undangan pencotrengan.

Selain itu, banyak pula warga di daerah tertentu yang menjadi basis partai tertentu tidak terdaftar sebagai pemilih; juga banyak kader-kader parpol tertentu yang tidak terdaftar sebagai pemilih; atau warga yang tercatat sebagai pemilih ganda.

Menariknya, permasalahan-permasalahan terkait DPT tersebut, terjadi secara luas dan merata hampir diseluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Bahkan di Jakarta, yang tidak ada kendala informasi dan komunikasi juga mengalami permasalahan yang sama.

Pada awalnya, permasalahan terkait DPT ini diduga karena manajemen KPU yang buruk. Namun dengan melihat luas dan meratanya terjadinya permasalahan, beberapa pihak menduga ada kekuatan politik yang bermain.

Beberapa pernyataan petinggi PDI-P, bahkan jauh-jauh hari mengingatkan KPU tentang ketidakakuratan DPT yang dibuat. Di Jawa Timur, pengurus daerah parpol ini menemukan banyak kejanggalan dalam DPT yang dibuat KPU tersebut, yang berpotensi mengurangi suara PDI-P.

Dua pucuk figur Partai Gerindra dan Partai Hanura, juga secara tegas mempertanyakan permasalahan DPT yang amburadul tersebut. Dua pucuk figur parpol yang selama ini kurang bertegur sapa ini, sepakat membentuk sekretariat bersama dan menggandeng parpol-parpol lain untuk mencari bukti “kealpaan” KPU terkait permasalahan DPT.

Kedua parpol ini menduga, kealpaan KPU terkait DPT, adalah tidak semata-mata akibat buruknya manajemen pendataan KPU. Kemungkinan ada kekuatan politik yang ikut bermain dan memanfaatkan data pemilih.

Memang, dari sisi sistem pendataan pemilih, ada perbedaan antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004 pendataan pemilih dilakukan oleh KPU sendiri yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, KPU juga didukung dengan perangkat lunak (software) yang lebih baik sehingga mampu meminimalkan pemilih yang tidak tercatat dalam DPT.

Pada Pemilu 2009, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KPU hanya menerima data penduduk potensial dari Departemen dalam Negeri, yang memang bermasalah. Sayangnya, KPU tidak mampu memutakhirkan data itu karena tidak didukung sumber daya yang memadai, kecanggihan perangkat lunak serta terlambatnya pencairan dana dari Departemen Keuangan.

Kalaupun permasalahan perbedaan sistem pendataan itu menjadi alasan ketidakmampuan KPU dalam membuat data pemilih yang akurat, pertanyaannya, mengapa kekurangan kondisi ini juga berlangsung disemua KPU daerah, khususnya dalam menentukan DPT? Mengapa tidak ada KPU daerah yang bisa, misalnya, mengambil alih tugas verifikasi data pemilih didaerahnya sehingga tidak amburadul?

Meski Demokrat melaju sendirian tanpa saingan, toh suara yang diperoleh kendaraan Politik Capres SBY ini masih berada jauh di bawah perolehan golput. Diperkirakan suara golput meledak hingga berada di atas 40 persen, atau yang tertinggi dalam sejarah Pemilu di Indonesia.

Kemenangan Demokrat ini menyisakan misteri. Pasalnya, terdapat fakta bahwa jumlah DPT jauh lebih besar dari yang diperkirakan. DPT pada Pemilu Legislatif 2009 berjumlah 171.265.442. Sedangkan DPT pada 2004 mencapai 148.000.041, atau memiliki selisih 23.265.401. Jumlah DPT itu diperoleh dari 527.344 TPS ditambah 873 TPS yang tersebar di luar negeri, sehingga total TPS mencapai 528.217.

Jika pada satu TPS secara konservatif terdapat 20 orang yang terdaftar dalam DPT 2004, namun tidak terdaftar pada DPT 2009, maka jumlahnya 528.217 x 20 orang. Hasilnya 10.564.340 orang.

Timbul pertanyaan mengenai penambahan 23.265.401 orang pada DPT 2009. Padahal, masih ada sekitar 10.564.340 orang? Jadi total DPT misteri itu ada 33.829.741 orang.

Bila dilihat dari selisih kemenangan antara Parpol peringkat 1 dengan peringkat 2 dan 3 sekitar 7 persen, dikali 171.265.442, hasilnya hanya mencapai 8.392.006 suara. Hal ini bertambah misterius saat mengetahui jumlah golput sekitar 40 persen. Golput tersebut bisa diartikan tidak datang atau suara tidak sah.

Ironisnya, di luar masalah DPT, banyak kecurangan yang tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Dasar gugatan sengketa pemilu dibatasi hanya untuk selisih hasil penghitungan suara.

Padahal, intimidasi, money politics, kecurangan dalam pencalonan, penyimpangan birokrasi, dan penyimpangan DPT, akan mempengaruhi hasil pemilu. Tak heran kemudian ada anggapan penggelembungan DPT ini melibatkan intelijen, jajaran pemerintah, KPU dan petinggi partai tertentu. Tetapi yakinlah bau bangkai lama-kelamaan akan tercium juga. (Restianrick Bachsjirun dari berbagai sumber)