Kututup mata, kutulikan telinga,
pada berita-berita sengsara di media
tak kubaca berita-berita hangat
yang katanya hebat
yang dijual di mana saja!

aku tak mau muntah
muak!
Bah!

Namun
zaman bablas informasi ini
mereka datang sendiri
memaksaku

Membuka surel, berita sensasi bertebaran

Aku melengos
televisi tetangga berbunyi
berita selebriti, mencari sensasi
ramai-ramai orang menonton sambil ngerumpi
Ada yang bangga, membuka aurat, menjual aib, demi popularitas

Naik kendaraan umum
radio berbunyi
berita negeri
rakyat menangis
yang mati kena bencana
banjir longsor
puting beliung

Wakil rakyat melakukan tinjauan
jalan-jalan ke luar negeri
mengurangi subsidi negeri
Bocah-bocah kurang gizi.
Dinding sekolah doyong atapnya bocor
Bangku siswa bolong-bolong
Perempuan pekerja mati di luar negeri

Masih saja kudengar dengan terpaksa
berita-berita
walau tak ingin
Mestikah kumatikan juga nurani
serupa yang dicontohkan para tetua negeri?

RumahCinta, Ayahanda Medan—8 Januari 2010

***

Tentang penulis Meiy Piliang

Nama lengkap: Harmita Desmerry dari suku Piliang. Pencinta lingkungan, penyuka embun, bunga, gunung, rimba dan isinya, lukisan, bacaan, tulisan, musik, anak-anak, dll. Tinggal di Medan, bersama suami dan 3 anak (2 lelaki dan 1 perempuan). Bersyukur dilahirkan sebagai perempuan Minangkabau dan dididik secara Islam dan adat matriakat.

Sepuluh tahun terakhir aktif bekerja untuk Program Konservasi Gajah Sumatera & Habitatnya pada Divisi Education and Awareness, Fauna & Flora International – Sumatran Elephant Conservation Programme, Medan. Bekerja mobile ke Tangkahan, Sumut, kadang-kadang ke Aceh, Seblat (Bengkulu), dll.

Menulis bagi Meiy yang orang Piliang adalah untuk kebahagiaan dan keseimbangan jiwa raga.

***

Tulisan ini saya peruntukkan untuk para Bundo Kanduang Minangkabau yang telah berjasa dalam membangun kebudayaan, dalam mendidik anak-anak yang berjiwa merdeka dan peduli terhadap masyarakat, serta yang telah membangun hubungan dalam rumah gadang dan kaum.

Tulisan ini juga ditujukan untuk para Bundo Kanduang-Bundo Kanduang lain di Indonesia dan seluruh dunia yang dipanggil dengan Inang, Bunda, Ibu, Buk’e, Simbok, Umi, Mama, Mother, Amma, Amai, Amak, Mamak, Mami, Mamih, Induak, Induah, Mutter, Mutti,  Maman, Mom, Mommy, Umm dan Mata. Ini hanyalah sebagian dari nama-nama yang dipakai untuk menyebut seorang perempuan yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan setiap manusia di dunia ini.

Puisi ini adalah tulisan pertama dari rangkaian tulisan yang khusus menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau beserta karya-karya mereka ataupun kiprah mereka.

***

Baca juga:

Saya Bangga Jadi Perempuan Minangkabau

Emakku Hj. Nurma Abubakar Piliang-Perempuan Minang Tulen

Koalisi SBY yang tampaknya wah dan besar, adalah koalisi “kosong”. Pemilihan Boediono sebagai cawapres ditengarai sebagai pemicunya. Partai-partai Islam yang merupakan pendukung koalisi SBY yang paling terpenting dan paling setia, tampak sekali tidak dipandang oleh SBY. Reaksi keras yang ditunjukkan oleh Amien Rais dan orang-orang dari partai PKS seperti Tifatul Sembiring selepas pencawapresan Boediono, telah membuat kader-kader dan pendukung-pendukung daripada partai-partai pendukung SBY memikir ulang kembali pilihan mereka yang telah tetap dan pasti sebelumnya kepada SBY.

Pendukung-pendukung dari PKS yang sejak jauh-jauh hari mewacanakan duet SBY dan Hidayat Nur Wahid terpaksa harus menelan pil pahit dan rasa terhina karena hanya dipandang sebelah mata oleh SBY walaupun mereka adalah pendukung setia dari wacana SBY sebagai presiden. Perasaan terhina karena telah “kecolongan” dan hanya dijadikan alat untuk memenangkan SBY, serta “penghianatan” demi “kursi” yang ditengarai dilakukan tokoh-tokoh partai PKS selepas reaksi keras menyusul pencalonan Boediono sebagai capres dari kubu SBY, telah membelah suara kader PKS yang sebelumnya telah bulat untuk mendukung SBY. Pernyataan dari Zulkieflimansyah mengenai jilbab daripada istri-istri pasangan capres dan cawapres JK-Win, malah menyebabkan bertambahnya dukungan kader dan pendukung PKS dari kubu SBY ke kubu JK-Win. Pada forum-forum di dunia maya, pernyataan pendukung-pendukung PKS mengenai penyesalannya akan suara yang mereka berikan kepada pileg lalu kepada PKS, rasa malu akan tindak-tanduk petinggi partai PKS, serta dukungan yang akan mereka pindahkan pada pasangan capres dan cawapres yang lain, menunjukkan bahwa dugaan akan koalisi kubu SBY dengan PKS adalah koalisi kosong bukan isapan jempol saja. Petinggi-petinggi PKS memang tetap berkoalisi dengan kubu SBY, tapi sebagain kader-kader dan pendukung-pendukung fanatik PKS telah “lari ke lain hati“

Pernyataan Amien Rais dari kubu PAN yang kecewa lantaran tidak terpilihnya Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY, juga merupakan pemicu daripada terbelahnya suara PAN. Amien Rais memang telah mengeluarkan pernyataan membebaskan pendukung-pendukung partai PAN mendukung capres dan cawapres yang lain. Hal ini menjadi penyebab larinya dukungan PAN kepada pasangan capres dan cawapres yang lain. Sejak terpilihnya Boediono, kader-kader partai PAN disebut-sebut bermain “dua kaki” atau “tiga kaki”. Peringatan Amien Rais sendiri terhadap SBY mengenai pasangan JK-Win yang mewakili pasangan nusantara dan kombinasi Islam-Nasionalis dan Sipil-Militer, yang tidak digubris oleh SBY, membuat semakin banyak dukungan dari PAN yang berpindah dari SBY. Ini dinyatakan dengan keterlibatan tokoh-tokoh PAN seperti Alvin Lie dan Drajat Wibowo sebagai pendukung pasangan JK-Win dan dukungan kelompok muda PAN yang  juga diberikan kepada kubu JK-Win.

Dari hari ke hari dukungan kepada SBY terus berkurang, dan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres lainnya terutama JK-Win terus bertambah. Banyak pernyataan-pernyataan tidak santun dari tim sukses dari kubu SBY yang mengklaim menjalankan politik “santun” ini, ditengarai sebagai penyebab kebulatan tekad sekelompok masyarakat untuk mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan lainnya. Pernyataan Ruhut  Sitompul misalnya mengenai bahwa “orang Arab tidak pernah membantu Indonesia, dan bahwa yang membantu Indonesia adalah Barat“, dianggap sebagai pernyataan rasis yang menyebabkan bulatnya dukungan masyarakat Arab kepada JK-Win yang menjadi kubu di mana Fuad Bawazier, yang menjadi sasaran hinaan Ruhut Sitompul ini, menjadi anggota tim sukses. Pernyataan Ruhut ini, adalah pernyataan tidak berdasar yang hanya menunjukkan minimnya pengetahuan sejarah daripada anggota tim sukses SBY, menunjukkan pemujaan kepada Barat yang berlebihan, serta tidak santunnya gerakan politik SBY. Negara-negara Arab mewakili negara-negara pertama yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara-negara Arab juga menjadi lambang daripada tempat di mana orang-orang Indonesia, yang merupakan perwakilan kelompok Islam yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini, belajar. Sedangkan Barat adalah representasi dari penjajah di Indonesia, gaya lama maupun gaya baru, lewat serangan bersenjata ataupun lewat utang dan penjajahan ekonomi.

Isu neoliberalisme dan pembahasan mengenai ekonomi kerakyatan yang lebih mewakili sifat ekonomi Indonesia yang menyusul sesudahnya, jelas mempengaruhi turunnya tingkat elektabilitas kubu SBY. Hal ini juga merupakan salah satu sumber terpenting daripada menurunnya dukungan terhadap kubu SBY dari banyak kelompok, terutama pendukung dari partai-partai, kelompok muda dan terpelajar, kelompok LSM dan aktivis HAM,  kelompok-kelompok intelektual lainnya serta para ahli ekonomi yang menolak neoliberalisme di Indonesia.

Label pro-Asing tampaknya tidak dicoba untuk ditutup-tutupi oleh kubu SBY. Kubu SBY misalnya terkesan bangga bahwa deklarasi Sabuga misalnya adalah meniru deklarasi Obama. Padahal, kubu JK-Winlah yang menjadi simbol dari Obama di Indonesia. Lebih lanjut lagi, deklarasi yang diselenggarakan dengan penuh kemewahan tersebut malah menuai kecaman karena tidak menunjukkan kepedulian yang hanya bersifat unjuk kemewahan, ketika banyak orang Indonesia yang mati kelaparan karena kurang makan dan banyak anak-anak Indonesia yang kurang gizi. Pernyataan SBY mengenai Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara keduanya dengan segala kekurangannya tidak bisa diterima akal sehat karena menerima segala kekurangan AS berarti menerima pemboman rakyat Irak dan rakyat Afghanistan, penyiksaan di penjara Guantanamo, masalah-masalah rakyat Palestina, pembantaian masyarakat Indian dan diskriminasi masyarakat kulit hitam dan keturunan Amerika latin di AS, gerakan-gerakan politik AS di Amerika Latin yang membawa kesengsaraan puluhan juta manusia di belahan selatan benua Amerika tersebut, serta kepentingan neoliberalisme AS di Indonesia yang menyebabkan Indonesia terjerat utang dan larinya sumber-sumber ekonomi Indonesia ke tangan asing. Padahal isu utang sendiri merupakan salah satu penyebab turunnya dukungan kepada SBY.

Kelompok perempuan adalah kelompok yang kemungkinan paling sedikit memilih kubu SBY. Kubu SBY mengklaim mewakili perempuan atau merupakan partai yang mewakili perempuan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Walaupun SBY telah berusaha mendapatkan dukungan dari 4 orang perempuan yang disebut sebagai “srikandi politik” atau “diva-diva politik” seperti Meutia Hatta, Kartini Syahrir, Amelia Yani, dan Rachmawati Soekarno Putri, keempat perempuan ini adalah kelompok elit, yang tidak mewakili suara perempuan Indonesia. Mereka memang anak tokoh atau orang yang mewakili partai, tapi kenyataan bahwa mereka mewakili perempuan Indonesia sangatlah diragukan. Meutia Hatta walaupun anak daripada tokoh Minang Bung Hatta, tetaplah bukan Bung Hatta. Rachmawati Soekarnoputri adalah anak Sukarno, tapi juga bukan Bung Karno. Amelia Yani adalah anak Ahmad Yani akan tetapi bukanlah Ahmad Yani. Kar­tini Sjahrir walaupun sekarang menjadi Ketua Umum Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB), hanyalah mewarisi jabatan tersebut dari suaminya, orang Minang bernama Syahrir atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ci’il yang merupakan pendiri partai PIB. Keempat perempuan ini mendukung SBY karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti pernah menjabat mentri pada pemerintahan SBY-JK, seperti Meutia Hatta atau pertimbangan lainnya. Kepentingan perempuan yang katanya mereka dan kubu SBY wakili, tidak jelas kepentingan apa saja. Padahal kubu SBY mewakili partai-partai pendukung poligami dan pelaku poligami terutama PKS, PPP dan PD. PKS misalnya ditengarai sebagai partai yang mengusahakan UU Anti-Pornografi yang mengebohkan tersebut dibantu partai-partai lainnya termasuk diantaranya PD. UU ini jelas ditujukan terutama untuk mengontrol tubuh perempuan Indonesia dan budaya Indonesia, dan secara bersamaan membebaskan dan mendukung laki-laki untuk berpoligami. Klaim kubu SBY sebagai partai yang “mendukung perempuan” serta pernyataan Meutia Hatta, bahwa SBY peduli terhadap perempuan karena memilih beberapa perempuan sebagai mentri adalah tidak beralasan. Pertama, mentri-mentri perempuan merupakan pilihan SBY dan JK bersama-sama. Meutia Hatta sendiri ditengarai sebagai orang “yang dibawa” oleh JK untuk menjadi mentri. Kedua, dengan jadinya beberapa perempuan menjadi mentri, yang masih tergolong sedikit itu, tidak menjamin membaiknya posisi perempuan ketika yang didukung oleh “diva-diva politik” ini adalah kubu dan partai-partai yang berisi pelaku poligami, peleceh dan pembenci tubuh perempuan serta pendukung neoliberalisme. Keadaan ekonomi, di semua negara, termasuk di negara-negara Barat yang dipuja-puja oleh kubu SBY tersebut, adalah penyebab termiskinkannya perempuan, penyebab terpaksanya perempuan-perempuan bekerja di sektor-sektor yang mewakili apa yang disebut sebagai perbudakan modern, serta sektor yang mewakili ekonomi “tidak resmi” yang melecehkan harga diri perempuan, yaitu pelacuran. Yeni Rosa Damayanti, koordinator SPI (Solidaritas Perempuan Indonesia) yang mengeluarkan daftar caleg berpoligami dan pendukung poligami sebelum pileg lalu dan Dita Indah Sari, wakil buruh yang keduanya pernah dipenjarakan oleh Suharto, lebih layak menyandang gelar diva-diva politik. Mereka juga jelas-jelas menyuarakan kepentingan perempuan Indonesia. Dan suara mereka jelas tidak diwakili oleh kubu SBY yang mewadahi partai-partai doyan poligami seperti PKS, PPP dan PD. Dita Indah Sari sebagai wakil buruh termasuk buruh perempuan, yang merupakan buruh dengan kondisi yang paling buruk di Indonesia, telah menyuarakan dukugannya kepada kubu JK-Win.

Pernyataan kubu SBY mengenai “kapitalis rambut hitam” malah menuai kecaman. Pernyataan ini jelas berasal dari ketidakpahaman kubu SBY dan SBY sendiri tentunya mengenai istilah “kapitalis” serta kerancuan yang didasarkan atas disamakannya istilah “kapitalis” dengan semua istilah-istilah yang mengacu kepada profesi-profesi yang berhubugnan dengan perdagangan, seperti istilah pedagang, saudagar dan pengusaha. Istilah ini juga dianggap merupakan bukti dukungan kubu SBY terhadap “kapitalis-kapitalis rambut pirang” alias “kapitalis Barat“. Istilah ini malah hanya memperburuk kesan pro-Asing yang telah dilabelkan kepada kubu SBY. Karena pernyataan ini pulalah, Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sofyan Wanandi menyatakan dukungannya yang terbuka kepada kubu JK-Win.

Walaupun SBY didukung oleh kalangan seniman dan “intelektual” yang diwakili misalnya oleh Goenawan Muhamad dan Ayu Utami, mereka tidaklah mewakili kelompok intelektual Indonesia yang amat sangat banyak jumlahnya. Mereka mungkin bisa menarik orang-orang di sekitar mereka saja. Tapi kelompok-kelompok cerdik pandai di Indonesia, seperti telah disebut sebelumnya, tidak terhitung banyaknya. Goenawan Muhamad bukan representasi intelektual Indonesia. Ia adalah “intelektual” dari kelompok tertentu dan kelompok tua, yang masanya sudah selesai. Ayu Utami, yang dianggap mewakili kelompok perempuan Indonesia, jelas bukan representasi perempuan Indonesia dan kepentingan perempuan Indonesia. Jika ia dikatakan mewakili sekelompok perempuan Indonesia di perkotaan yang memuja perempuan-perempuan Barat sebagai “teladan”, mungkin ya. Menulis novel tentang seks, datang dari dan besar dalam budaya patriarkal yang melecehkan dan merendahkan perempuan, membaca beberapa literatur dari “feminis-feminis Barat” serta hanya “mengintil” Goenawan Muhamad, tidak menjanjikan apa-apa untuk perempuan Indonesia.

Kelompok-kelompok muda, terpelajar dan kritis jelas tidak akan memilih kubu yang mewakili neoliberalisme, fasisme Islam, kelompok pilkada Jawa Timur dan kelompok-kelompok yang menggelontorkan UU Anti-Pornografi, yang merupakan elemen utama koalisi besar SBY, yaitu partai-partai Islam terutama PKS.

Kelompok-kelompok perkotaan yang tidak menyetujui UU Anti-Pornografi jelas tidak akan memilih kubu SBY, karena di kubu SBY-lah orang-orang ini berada. Jumlah mereka tidak sedikit.  Dukungan kemungkinan akan mereka alihkan kepada kubu Mega-Pro, karena partai GOLKAR yang diwakili JK juga termasuk ke dalam partai yang menyetujui UU Anti-Pornografi ini. Orang-orang ini termasuk kedalam kelompok orang-orang yang peduli dengan budaya masyarakat Indonesia serta dengan kemajemukan yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia.

SBY dan kelompok kecilnya telah memperlihatkan sifat kekuasaan yang autokratik. Kelompok ini terdiri dari kekuatan militer -karena posisinya sebagai seorang militer dan presiden yang sedang menjabat, serta posisi keluarganya dan orang dekatnya dalam jabatan-jabatan militer seperti Pangkostrad, Danjen Kopassus dan Pangti-, Malarangeng bersaudara yang lebih dikenal sebagai “si kumis bersaudara” yang sudah mulai tidak disukai masyarakat, Hatta Rajasa yang hanya merupakan pendukung setia dari SBY tanpa basis dukungan PAN yang jelas, Boediono yang telah menuai penolakan bertubi-tubi dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie serta kelompok-kelompok survei bayaran yang dimotori oleh Syaiful Mujani dan Denni JA.  Nama-nama ini telah menuai kecaman dari banyak pihak, karena mereka telah menunjukkan keangkuhan dan klaim-klaim kosong selama jalannya pilpres 2009 ini.

Kubu SBY tampaknya terlalu meremehkan begitu banyaknya kelompok intelektual di Indonesia serta kader-kader dan pendukung-pendukung setia dari partai-partai yang menjadi tulang punggung SBY sendiri, yaitu partai-partai Islam.

Selain dari kader-kader PKS yang masih fanatik untuk mendukung SBY, sudah hampir dipastikan bahwa lebih banyak orang-orang yang mewakili kelompok Islam, entah dari PKS, NU ataupun Muhamadiyah, yang akan mendukung kubu JK-Win. Hal ini terjadi disamping karena kekecewa danengan “ulah” petinggi-petinggi PKS, “ulah” Amien Rais, issu “jilbab loro” di kubu JK-Win, juga karena kedekatan JK dengan kelompok NU, Muhamadiyah dan HMI. Dari kelompok-kelompok agama-agama non Islam dan nasionalis, pada umumnya diperkirakan akan memilih kubu Mega-Pro karena kubu SBY yang pekat dengan rona Islamnya terutama rona PKS yang ditengarai sebagai “tidak hanya tidak ramah terhadap kelompok non-Islam bahkan dengan kelompok-kelompok Islam dari brand-brand tertentu“.

Isu Jawa dan non-Jawa serta isu pasangan pilkada Jawa Timur yang diwakili oleh kubu SBY jelas suatu faktor yang penting. Harapan masyarakat di luar Jawa akan pemerataan pembangunan misalnya, tidak diwakili oleh kubu SBY. Masyarakat-masyarakat di daerah-daerah “bermasalah” yang umumnya terdapat di luar Jawa seperti Aceh, Maluku, Poso dan Papua misalnya, jelas bukan kelompok yang diwakili oleh kubu SBY. Masyarakat dari daerah-daerah ini sudah dapat dipastikan akan lebih condong ke pasangan JK-Win. Daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang lagi-lagi berada di luar Jawa, pada umumnya akan memilih pasangan JK-Win terutama di daerah bagian timur yang mewakili pulau-pulau seperti pulau Sulawesi darimana Jk berasal, pulau Kalimantan dan Papua. Pasangan Mega-Pro juga ditengarai bisa mengambil suara di bagian Timur Indonesia ini walaupun tidak akan terlalu signifikan seperti kubu JK-Win. Kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili kelompok-kelompok yang merupakan korban kezaliman fasisme Jawa, seperti masyarakat Minang (peristiwa PRRI), Aceh (DOM dan GAM), Ambon, Poso dan Sulawesi (peristiwa Permesta), masyarakat Papua -yang dibiarkan tertinggal dan miskin sementara emas mereka diberikan kepada Freeport-, serta kelompok perempuan Indonesia yang menjadi korban pemerkosaan dan lain-lain perbuatan biadab daripada tentara-tentara yang mewakili fasisme Jawa di daerah-daerah konflik di Indonesia seperti Aceh, Minangkabau, Lampung, Ambon, Sulawesi dan lainnya, jelas bukan kelompok yang akan mendukung SBY yang merupakan bagian dari dinasti politik militer daripada jendral yang membangun ORBA bersama-sama Suharto, yaitu dinasti daripada Jendral Sarwo Edhi Wibowo.

Usaha SBY untuk menguasai suara lewat para Gubernur tampaknya juga menemui jalan buntu. Fadel Muhamad yang diharapkan bisa menguasai suara di Gorontalo akhirnya berbalik mendukung JK-Win. Gamawan Fauzi, yang diharapkan untuk bisa menguasai suara orang Minang, akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil cuti pada saat kampanye, karena pernyataan-pernyataan yang keras mengenai posisinya sebagai Gubernur yang dihadapkan pada hak masyarakat Minang yang demokratis untuk memilih pasangan capres dan cawapres yang mereka kehendaki tanpa intervensi dari “pemda” yang merupakan perpanjangan tangan dari kubu SBY. Walaupun beberapa walikota dan wakil walikota Sumbar berbondong-bondong mendukung SBY, orang-orang Minang tidaklah begitu saja mudah terpengaruh. Gerakan tersebut malah menuai ketidaksimpatian terhadap kubu SBY, yang pada gilirannya malah menguatkan dukungan-dukungan masyarakat Minang kepada kedua pasangan capres cawapres yang lain, di mana tokoh-tokoh Minang yang mewakili tim sukes dari kedua kubu lainnya tersebut memainkan peranan penting, dan bukannya hanya menjadi pelengkap penderita saja seperti pada kubu SBY.

Kata “Lanjutkan” sendiri yang menjadi label SBY malah memberikan kecaman yang lebih lanjut lagi. Apa yang hendak dilanjutkan itulah yang menjadi perdebatan. Berhutang kepada lembaga-lembaga supranasional atau istilah kerennya multilateral-kah? Melanjutkan lumpur Lapindo-kah, melanjutkan bencanakah, melanjutkan DOM di Acehkah? Dan lain-lain tafsiran dari kata “Lanjutkan” yang menjadi trade-mark kubu SBY ini.

Pendukung-pendukung SBY adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok tua yang sudah habis masanya seperti Amien Rais dari PAN, Suryadharma Ali dari PP, Goenawan Muhamad, dan Boediono. Kelompok muda yang mendukung SBY tidak jelas keintelektualannya karena tidak jelas pemikiran apa yang telah dihasilkan. Akan tetapi mereka, dengan keangkuhannya, telah meremehkan begitu banyaknya orang-orang intelektual di Indoneisa. Malarangeng bersaudara malah telah menuai kecaman sebagai orang-orang berideologi uang. Rizal Malarangeng yang berambisi menjadi presiden, dengan aksinya dan komentar-komentarnya  selama pilpres ini, malah telah mengubur  kesempatannya, -yang memang juga tidak berapa banyak. Kubu SBY tampaknya lupa bahwa restu dari pihak asing, tidak cukup untuk “mengakali” sekitar 240 juta rakyat Indonesia serta begitu banyak orang-orang cerdik pandai yang telah dilahirkan oleh Ibu Pertiwi tercinta ini.

Darurat militer tahap kedua ini akan diikuti evaluasi pelaksanaan darurat militer tahap pertama (19 Mei – 19 November 2003) serta pembentukan tim Pemantau Terpadu untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu.

Sebagai warga negara yang baik, selayaknya tiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan warganya. Namun, atas nama demokrasi yang kini menjadi saka guru kehidupan kebangsaan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah tetap memerlukan pendapat warga negara. Hanya warga negara yang apatis, apolitis, dan nihilis yang terus berdiam diri menghadapi apa pun kebijakan pemerintah.

Pendapat DPR saja tidak cukup, mengingat sistem presidensial kita berkaki pada partai politik di parlemen. Partai mayoritas di DPR juga partainya presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri di kabinet.

Untuk itu, tak ada salahnya perdebatan publik terus dijalankan demi pencapaian tujuan terbaik berbangsa dan bernegara. Mengingat warga negara adalah elemen terpenting dalam sebuah negara, sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah dan parlemen atas nasib warga negara Republik Indonesia merupakan indikator kegagalan demokrasi. Hilangnya kesadaran untuk memperdebatkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara secara keseluruhan merupakan awal dari menipiskan sense of belonging atas negara.

Sebagai bagian sah dari RI, amat tidak adil bila persoalan Aceh hanya bagian persoalan pemerintah dan “rakyat Aceh” yang disebutkan meminta perpanjangan darurat militer. Apalagi sampai sejauh ini, tidak ada parameter dan metodologi yang sahih untuk menunjukkan berapa persen dari “rakyat Aceh” yang menghendaki darurat militer, juga berapa persen yang menghendaki perdamaian tanpa darurat militer.

Kerikil di sepatu Indonesia

Dari latar belakang itulah, penulis khawatir adanya tekanan berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pikiran terbaiknya bagi penyelesaian persoalan Aceh. Tekanan itu hanya akan membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan demokrasi, sekaligus pendewasaan politik seluruh elemen bangsa dan negara, tidak terkecuali pemerintah dan parlemen.

Patut diingat, darurat militer hanya berlaku untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sedangkan di luar NAD yang berlaku adalah tertib sipil. Sebagai bagian pembayar pajak dan pemilik suara dalam pemilu, warga negara berhak mengeluarkan pendapat apa pun.

Revolusi Amerika, misalnya, lahir dari adagium “Tidak ada pajak tanpa perwakilan”. Begitu juga revolusi Indonesia lahir dari sebuah kesadaran betapa kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlunya soal mendasar ini diangkat untuk mengingatkan semua pihak, betapa mahalnya harga kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak hanya berwujud hengkangnya para penjajah dari bumi republik, melainkan jauh lebih penting lagi adalah agar metode kaum penjajah itu tidak diteruskan oleh rezim mana pun untuk menindas kebebasan warga negara.

Pemaksaan kehendak, intimidasi, pembuangan, perampasan, sampai indoktrinasi merupakan hal tabu yang mestinya dihindari rezim mana pun. Bagaimanapun, Aceh kini menjadi semacam kerikil di sepatu RI. Butuh kehati-hatian untuk mengeluarkannya agar jangan sampai kaki menjadi lecet.

Dalam kerangka itulah, penerapan darurat militer tahap pertama jauh dari harapan. Selama penerapan darurat militer, misalnya, jumlah kematian di Aceh mencapai 10 orang per hari atau secara akumulatif 1.500 orang selama lima bulan. Sebanyak 1.500 kematian, baik yang direncanakan ataupun tidak, dengan tiap butir peluru dari anggaran negara untuk TNI dan “pajak nanggroe” untuk Gerakan Aceh Merdeka?

Adakah yang lebih tragis dari itu? Mau dibawa ke mana peradaban bangsa yang dikenal welas asih ini? Mengingat Aceh merupakan bagian sah RI, maka 1.500 kematian itu adalah warga negara Indonesia. Hanya, mereka terbagi ke dalam warga negara Indonesia yang ingin memisahkan diri, lalu mengangkat senjata demi tujuan itu. Sebagian lain adalah putra-putra bangsa yang berprofesi sebagai tentara dan polisi. Adapun sebagian besar, lebih dari 90 persen rakyat Aceh, adalah warga negara sipil biasa yang kebetulan ada di tengah medan konflik dan terkena imbas perseteruan dua pihak yang bertikai.

Kerugian lain sungguh tak terhitung. Seluruh upaya pemerintah selama 28 tahun terakhir ini tercurah untuk Aceh. Begitu juga alokasi anggaran dalam jumlah besar yang digunakan untuk prajurit di lapangan, pembangunan tempat pengungsian, sampai sekolah darurat. Yang paling menjadi korban tentu anak-anak Aceh yang juga anak-anak Indonesia. Ketika sebagian besar anak-anak di negara maju menghabiskan waktunya bermain dengan penuh ceria dan gizi cukup, anak-anak Aceh mengalami kehidupan yang mirip dialami anak-anak Indonesia di masa revolusi dulu.

Personel nontempur

Tugas kita memikirkan titian masa anak-anak Aceh. Pemerintah, terutama, perlu menyiapkan aneka metode rehabilitasi pascadarurat militer. Sejauh ini, metode itu belum dipikirkan. Padahal, anak-anak korban konflik memerlukan upaya dan kerja keras berlipat-lipat guna melupakan konflik. Anak-anak pelaku tindak kriminal, atau korban eksploitasi orangtua di jalan-jalan Jakarta saja membutuhkan terapi khusus, apalagi anak korban konflik. Kebiasaan mendengar suara senapan, membuat tembak-menembak menjadi rutinitas yang berbahaya.

Anak-anak selalu menjadi korban dalam setiap konflik bersenjata, sejak konflik itu diciptakan orang dewasa. Dari konflik keluarga, sampai perang. Agar darurat militer menemukan tujuannya, yakni memulihkan situasi keamanan, kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan ekonomi, diperlukan lebih dari sekadar pengerahan tentara dan polisi. Untuk itu, sangat kontraproduktif apabila pemerintah mempertahankan jumlah pasukan di Aceh, apalagi menambahnya. Kalaupun jumlahnya dipertahankan, selayaknya jenis pasukan itu diganti setahap demi setahap dengan petugas yang lebih profesional dalam hal penataan masa depan Aceh.

Perimbangan kekuatan personel, terutama nonmiliter dan nontempur, amat diperlukan untuk menuntun ke arah sipilisasi penanganan persoalan Aceh. Bagaimanapun, dengan kian tertatanya profesionalisme militer, diperlukan penegasan bahwa militer hanya bertanggung jawab terhadap persoalan pertahanan dan membantu bidang keamanan.

Hingga kini, belum ada rencana atau upaya untuk mendidik orang yang mempunyai kemampuan nontempur untuk diterjunkan di Aceh. Padahal, menormalkan kehidupan di Aceh jauh lebih baik dengan mengerahkan petugas yang bisa mengajarkan anak-anak menggambar, guru mengaji yang pandai dan paham tentang perdamaian, tenaga medis yang punya kepedulian tinggi atas penderitaan korban konflik, ahli-ahli hukum Islam dan syariah Islam, mengingat Aceh menerapkan Syariat Islam, sampai politisi yang tidak hanya pandai beretorika, melainkan yang mampu berkorban.

Jadi, dari lima jenis operasi terpadu yang diterapkan di NAD, selayaknya proporsi petugas yang dikerahkan berimbang. Misalnya, 20 persen untuk pemulihan keamanan, 80 persen untuk empat operasi lain. Menjadi tidak logis bila jumlah pasukan jauh lebih banyak dari jumlah pelaksana empat jenis operasi nonmiliter lainnya itu.

Untuk membangun titian perdamaian, jauh lebih dibutuhkan para pembangun titian itu, ketimbang penjaganya, apalagi penghancurnya. Kalau tidak, titian demi titian mungkin roboh satu demi satu apabila sedikit sekali tenaga manusia yang dikerahkan mempertahankannya. Selayaknya pemerintah bersama parlemen mengeluarkan berbagai terobosan penting agar titian perdamaian tidak roboh. Sungguh, merebut hati rakyat Aceh jauh lebih berarti ketimbang hanya menyingkirkan elemen-elemen yang tidak punya keyakinan untuk tetap bergabung dengan republik ini.

Atas dasar itulah, pelaksanaan darurat militer jilid kedua ini amat disayangkan, bahkan patut ditolak. Yang dibutuhkan adalah darurat perdamaian, bukan darurat militer, demi tegaknya sebuah bangsa yang berdiri di atas nilai-nilai keadaban, bukan kebiadaban.

Catatan:

Tulisan ini adalah merupakan tulisan dari saudara Indra J Piliang yang waktu itu masih bekerja sebagai peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta. Berikut ini adalah keterangan dari saudara Indra mengenai tulisannya ini: “Pada waktu artikel ini ditulis, SBY adalah Menkopolkam. Dan saya ingat, Rizal Mallarangeng dalam artikel di Kompas malah “melegitimasi” pengerahan pasukan ke Aceh. Denny JA, melalui LSI, usai tsunami merilis angka survei menakjubkan bahwa “lebih dari 70% warga Aceh siap berperang melawan GAM.”

“Itu bukan menyerang JK, tapi itu justru menunjukkan kegagalan dia sendiri sebagai presiden. Karena selama ini SBY selalu mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur tentang bisnis keluarga tapi tak terwujud. Ini juga menunjukan cara dia mencuci tangan dari kegagalannnya itu,” kata Jubir Tim Kampanye JK Win Indra J Piliang kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (5/6).

Mantan peneliti CSIS ini mengungkapkan, sebenarnya salama ini secara tidak langsung SBY telah memfasilitasi adanya kepentingan pejabat yang keluarganya berbisnis. Indra menyontohkan kasus blue energi dan padi supertoy yang dipercayakan kepada Heru Lelono awalnya akan dijadikan sebagai bisnis tapi ternyata gagal.

“Karena kita tahu ada beberapa konglomerat bermasalah yang pernah diterima di Istana. Yang berbahaya itu adalah jabatan di pemerintahan yang berasal dari keluarga dekat pemimpin. Sebenarnya soal KKN itu adalah tantangan SBY, karena ada keluarganya yang menjadi Dirut BUMN, Pangkostrad dan iparnya menjadi Danjen Kopassus, kan itu justru lebih kelihatan KKN-nya,” jelasnya.

Menurut Indra, isu soal bisnis keluarga yang dianggap sebagai KKN akan di-counter oleh tim kampanye JK-Wiranto dengan memberikan penjelasan konkrit kemasyarakat. Contoh ekstrim adalah 100% dana rehabilitasi Aceh itu dari hasil bisnis keluarga JK karena tidak ada dana dari negara.

“Jadi sebenarnya bisnis keluarga pejabat itu juga menguntungkan untuk menyelesaikan konflik, membantu organisasi sosial keagamaan itu baik. Lagi pula bisnis JK itu sudah lama, dia juga generasi kedua dan JK sudah 10 tahun tidak mengurus bisnisnya,” pungkasnya. [mut/]

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di inilah.com

Sebenarnya keterlibatan saya dalam menyelesaikan Konflik Aceh itu hanya kebetulan belaka. Meski sebenarnya sebelum mendamaikan Aceh, saya sudah memiliki pengalaman dalam mendamaikan Ambon dan Poso. Bagi anda yang belum begitu mengetahui bagaimana cerita di balik layar tentang proses perdamaian Aceh, maka saya akan menceritakan kepada anda semua.

Pada zaman Ibu Mega menjabat sebagai presiden saat itu saya dipercayakan sebagai MENKOKESRA. Nah salah satu tugas daripada MENKOKESRA adalah mengurusi pengungsi, dan salah satu pengungsi terbesar itu ada di ACEH. Sebenarnya urusan untuk mendamaikan atau pun meredam konflik Aceh itu sebenarnya tugas dari MENKOPOLKAM yang saat itu sedang dijabat oleh pak SBY. Saya pertama kali mengunjungi pengungsi Aceh di ajak oleh beliau (Pak SBY). Saat itu sudah ada 2,5 juta orang. Maka saya mengambil kesimpulan, urusan pengungsi ini, tidak bisa diselesaikan tanpa adanya perdamaian. Mengingat sebelumnya saya sudah punya pengalaman dalam hal mendamaikan Aceh, Poso maka saya berinisitif dan meminta izin kepada Presiden untuk membantu mendamaikan Aceh tanpa bermaksud untuk memotong tugas dan wewenang dari seorang MENKOPOLKAM. Presiden memberi izin, dan saya mulai mengumpulkan tim yang terdiri atas saudara Hamid Awaluddin dan dr. Farid serta beberapa teman lainnya. Sementara untuk bendahara Tim saya mengangkat istri saya, karena memang ada biaya perdamaian ini yang diambil dari kocek pribadi saya, (saya tidak akan mengatakan berapa jumlahnya).

Langkah pertama yang saya lakukan ialah mencari tahu apa persoalannya. datangi persoalannya, ketahui persoalannya, tanpa mengetahui persoalannya dan mendatangi persoalannya. Karena itu yang pertama ialah mempelajari apa masalah sebenarnya. Sering orang salah mengira masalah yang terjadi di Aceh. Banyak yang menyangka bahwa itu murni masalah syariah. Padahal bukan! inti masalahnya adalah ketidakadilan.

Pada waktu diadakan perundingan, tepatnya selama 17 hari, saya sampai bosan, karena semua buku di meja saya, semua buku tentang Maluku, buku di kamar, di mobil semua tentang Maluku, sehingga saya merasa orang Maluku.

Ketika perjanjian damai ditanda tangani, banyak pihak yang sangsi, kalau damai di Aceh akan benar-benar terwujud. Banyak yang menganggap bahwa itu hanya bagian dari strategi GAM untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang sempat porak poranda akibat tsunami pada 2004 akhir. Termasuk panglima TNI waktu itu, dia bilang ke saya “wah pak bagaimana, seandainya GAM maupun TNI tetap mengangkat senjata, meski perjanjian damai sudah ditanda tangani ? Saya bilang, “Pak Panglima, saya yakin ini selesai!”, siapa sih yang enak tinggal di hutan, digigitin nyamuk, makan seadanya ubi kayu, apa enak?”, mending pulang ke kota ketemu keluarga, anak istri,. Hal yang sama juga dengan tentara kita emang enak itu TNI tinggal di Aceh, uang makannya hanya 17 ribu, makan supermi, selalu dihantui oleh perasaan ditembak, dan tidak tahu perang melawan siapa, bahan bias dikata perang melawan saudara sendiri, apa enak itu?”.

Jadi yakinlah bahwa begitu damai maka langsunglah teman-teman (TNI) bisa pulang. Itulah jaminan saya, dan jaminan itu juga saya minta kepada Presiden untuk memberi jaminan yang sama. Apabila GAM meletakkan senjata, maka TNI pulang. Ini disebut sebagai sistem cash and carry, yang merupakan sistem pertama yang diterapkan di dunia, dalam upaya melakukan perdamian antara dua pihak yang bertikai. Teknisnya setiap 300 pucuk senjata GAM yang diserahkan maka 10 Batalyon pasukan TNI yang ditarik pulang.

Kemudian masalah muncul lagi, GAM tidak mau menyerahkan senjata ke TNI, karena yang ditanda tangani di Helsinky itu adalah surat perjanjian damai, bukan menyerah. Artinya apabila GAM menyerahkan senjata ke TNI itu berarti dia mengaku kalah. Jadi harus kita cari jalan tengah lagi, akhirnya mucul ide, agar GAM tidak merasa harga dirinya diinjak injak maka diambil keputusan bahwa GAM tidak perlu menyerahkan senjata. Tapi memotong sendiri senjatanya, di tengah lapangan, dan disaksikan oleh seluruh pihak,

Tahap awal 300 pucuk senjata dipotong di tengah tanah lapang. Setiap senjata dibelah dan dipotong 3, dan setiap pihak menyimpan salah satu bagian sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau di media ada yang memberitakan GAM menyerahkan senjata kepada TNI, itu salah !!. GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya, tapi ia sendiri yang memotongnya menjadi 3 bagian. Jadi itu strategi yang saya ambil waktu itu sebagai jalan untuk Win-Win Solution. 300 senjata dipotong, 10 batalyon TNI naik kapal di pelabuhan untuk pulang ke daerah masing-masing. Jadi ini yang saya namakan sistem ”Cash and Carry” yang adil, karena 10 Batalyon itu sama dengan 300 Pasukan sesuai dengan jumlah senjata GAM yang dipotong pada tahap awal damai.

Kemudian tahap selanjutnya, barulah proses resmi di samping doa bersama-sama. Dan yang paling sulit adalah soal partai politik lokal sesuai dengan syarat yang diminta oleh GAM. Waktu itu ada yang menganggap Partai lokal itu, melanggar Undang-undang, tapi saya bilang tidak, ada juga contoh partai politik lokal, contoh pada tahun 1955, ada partai lokal dan contoh Undang-undang Kedudukan Partai, di situ ada peluang mendirikan partai lokal. Tetapi tetap saja rumit sekali mencarikan jalan keluarnya. Padahal Ini perundingan terakhir, perundingan satu malam, ada rumusan yang tidak sesuai, perundingan damai terancam dead lock.

Saya kebetulan malam itu hanya berdua dengan istri. Kemudian salah seorang Kyai yang juga sahabat saya menelepon ”saya tahu pak jusuf lagi kesulitan, ada baiknya baca Yassin 10 kali, insya allah selesai persoalan. Akhirnya saran itu saya jalankan, berhubung membaca Yassin 10 kali itu memakan waktu yang lamabisa 2 jam untuk saya. Jadi saya minta istri saya untuk bantu, dia baca 5 kali dan saya juga baca 5 kali, jadi 10 kan ? Habis membaca Yassin langsung ada telepon, dari Helsinki, yang menyatakan bahwa perundingan bisa dilanjutkan.

Pak Presiden tidak jadi masalah, akhirnya draft atas izin presiden saya tanda tangani lagi jam 1 malam. Saudara Malik paraf juga biar. Sepuluh menit kemudian datang paraf, beliau paraf, baru saya tidur, alhamdulillah, karena itulah perundingan terakhir sebelum penandatanganan. Jadi yakin 10 kali, dan ini penting. Saya pada waktu itu bertanya kepada Saudara Saman, kata Pak Saman di hutan di Aceh, dia berhubungan terus dengan Pak Malik. Saya tanya waktu itu, Pak, pada malam terakhir itu, you bikin apa? Kami bingung juga kapan selesainya ini, bagaimana. Jadi kami berdua shalat tahajud di masjid, dan alhamdulillah selesai, rupanya antara kedua belah piahk sama sama ingin damai. Salah satunya Pak Malik juga ingin damai, dan dengan doa semuanya, apapun upaya itu, tanpa upaya dan doa itu tidak akan selesai.

Saya kira perundingan Aceh yang paling murah yang kita lakukan. Karena tidak ada anggarannya, dari Negara. Istri saya yang menjadi bendahara. dr. Farid merangkap segala macam, karena dia yang paling muda. dan saudara Hamid yang akan tercatat dalam sejarah, karena fotonya ada di situ waktu penandatangan perjanjian damai.

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di kompasiana.

Jusuf Kalla (JK) yang mempunyai status sebagai urang sumando karena beristrikan Mufidah, seorang perempuan Minangkabau ditengarai mempunyai kesempatan lebih besar dalam meraup suara orang Minang. Orang Sumando adalah istilah yang diberikan kepada laki-laki bukan Minangkabau yang menjadi menantu dari masyarakat Minangkabau/beristrikan orang Minangkabau. Jusuf Kalla juga ditengarai sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari memadai mengenai sejarah dan budaya Minangkabau dan juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat-masyarakat di Sumatra seperti Aceh dan Minangkabau.

Peran Gamawan Fauzi sebagai pembaca daripada pidato dukungan politik untuk “SBY berbudi” di gedung ITB, Bandung, dikritik oleh kelompok muda Minangkabau sebagai “mencoreng muko urang awak” (mencoreng muka orang awak/orang Minang). Pernyataan ini dikemukanan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Minang UI, Fitra Haris. Kelompok-kelompok muda Minang lainnya, menyatakan pendapat yang senada.

Pernyataan Gamawan Fauzi (GF) sendiri yang kini sedang menjabat sebagai gubernur Sumatra Barat, adalah sangat tidak etis secara politik mengingat kedudukannya yang dipegangnya sekarang berasal dari PDI-P. Tambahan lagi, GF masih menjabat sebagai gubernur, dan oleh karenanya, perbuatannya termasuk ke dalam penghianatan politik terhadap PDI-P yang menjadikannya gubernur Sumbar. Berdasarkan etika politik, selayaknyalah GF mendukung PDI-P atau bersikap netral apabila GF hendak memberikan dukungannya kepada SBY. Dukungan inipun layaknya diberikannya setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur Sumbar. GF ditengarai sedang mengincar jabatan mentri dalam kabinet yang akan dibentuk jika SBY menang.

Pendukung gerakan politik daripada GF sendiri diantaranya adalah orang-orang Minang dari kalangan tua, orang-orang Minang pendukung partai PKS, orang-orang Minangkabau yang berpandangan akan kekuasaan dan orang-orang pendukung jargon ABSSBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah). ABSSBK ini sendiri merupakan jargon yang dipakai kelompok-kelompok dalam masyarakat Minang baik yang di ranah maupun di rantau yang umunya merupakan kelompok elit dengan tujuan untuk meng-Islam-kan Sumatra Barat lebih jauh lagi, mentransformasi pemahaman Islam orang Minang yang “dianggap tidak benar” atau “tidak menurut pakem tertentu” ke pemahaman yang diklaim sebagai “yang paling Arabi” atau “yang paling benar“.

Gerakan ABSSBK ini dipakai untuk memaksa orang Minang untuk “khatam Al-Quran” dengan ganjaran hukuman oleh pemerintah daerah Sumbar, untuk menjilbabkan kepala setiap perempuan Minangkabau dan memperlakukan perempuan Minangkabau yang tidak memakai jilbab secara semena-mena, untuk mensamarkan buruknya kinerja pemda Sumbar dan untuk meletakkan seluruh kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pemda Sumbar kepada bagian-bagian tubuh perempuan Minangkabau, untuk menghilangkan budaya Minangkabau dari muka bumi, untuk mengalihkan kepemilikan bersama kaum ke tangan laki-laki Minang yang lagi-lagi pengaturannya dilakukan oleh Pemda. Gerakan ABSSBK ini adalah sisa-sisa gaung daripada penyerangan dan pembantaian oleh kelompok jihad Islam di ranah Minang yang dikenal sebagai kelompok Padri, yang diperkuat kembali seiring dengan terbentuknya fasisme Islam global yang terbentuk di seluruh dunia. Fasisme Islam global ini pada gilirannnya juga adalah bagian daripada fasisme global itu sendiri yang dikenal sebagai globalisasi.

Orang-orang Minang yang menginginkan kue kekuasaan dalam pemerintahan SBY lupa, bahwa orang Minangkabau tidak pernah benar-benar masuk dalam struktur kekuasaan. Kedudukan mereka sebagai perdana mentri, wakil presiden, atau mentri, seperti pada zaman setelah kemerdekaan, diperoleh karena fungsi mereka sebagai pemimpin rakyat, orang yang peduli terhadap rakyat, serta sebagai pemikir. Bukan untuk kekuasaan itu sendiri. Tampaknya hal ini yang sudah dilupakan oleh orang Minangkabau yang sebenarnya sudah harus dipertanyakan ke-Minangkabau-annya. Menjadi mentri dalam kabinet SBY tidak akan merubah apapun dalam kehidupan orang Minang. Mengingat kubu SBY sendiri sudah mulai menampakkan elemen-elemen haus kekuasaannya yang otoriter dan militeristik, yang berdasarkan pada fasisme Jawa, fasisme Islam dan neoliberalisme.

Adalah naif sekali menganggap bahwa dengan jadinya GF sebagai mentri, maka orang Minangkabau bisa “mambangkik batang tarandam” (membangkit batang (yang) terendam). Istilah “membangkik batang tarandam” ini digunakan oleh orang Minangkabau untuk kembali menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan bisa berbuat untuk orang banyak, seperti orang-orang Minang zaman pergerakan kemerdekaan dulu. Akan tetapi mereka lupa, tokoh-tokoh Minang ini lahir dari roh budaya Minang yang berdasarkan pada kebebasan dan kepedulian terhadap nasib orang banyak, dan bukannya pada jabatan mentri.

Kekuasaan tidak pernah menjadi dasar lahirnya tokoh-tokoh Minangkabau yang terkenal itu, melainkan pemikiran serta jiwa yang bebas dari penindasan dan dari konsep kekuasaan.

Tokoh-tokoh Minang itu menjadi “tokoh” dengan sendirinya, lewat proses pergulatan hidup dan interaksi dengan banyak budaya dan masyarakat, dan bukannya dengan “menjilat pantat SBY” yang ditengarai akan menjadi tokoh paling berkuasa selepas pilpres 2009 ini. Itupun kalau menang. SBY tidak akan dengan mudah menang tanpa perlawanan dari banyak pihak yang menjadi lambang daripada korban kezaliman daripada fasisme Jawa di Indonesia.

Ketika orang Minang mengeluhkan akan ketidakadaannya “tokoh Minangkabau“, seharusnya mereka bercermin kepada diri masing-masing mengapa hal itu terjadi. Tokoh Minangkabau tidak muncul dari proses “jilat-menjilat pantat penguasa”, seperti yang diperankan oleh Gamawan Fauzi ini, melainkan dari pergulatan hidup. Itu yang tampaknya sudah dilupakan oleh masyarakat Minangkabau zaman kini.

Satu lagi cerita pilu dari seorang perempuan Aceh yang dibakar kampungnya dan ditendang wajahnya oleh tentara Indonesia. Saya lihat perempuan ini tidak ada bedanya dengan Ibu-Ibu di ranah Minang, baik kain penutup kepalanya, raut mukanya maupun senyumnya. Serupa kalau kita tidak bisa bilang sama. Lebih lanjutnya klik link berikut ini: Cerita Pilu Perempuan Aceh

Bahasa yang dipakai oleh David Astar untuk lagu ini dikenal sebagai “bahasa Ocu” (bahasa yang dipakai oleh orang Ocu), yang tidak ada bedanya dengan bahasa “Minangkabau” yang dikenal sebagai bahasa orang awak di Sumatra Barat. Di Sumatra Barat sendiri ada banyak sekali dialek-dialek dari bahasa yang dikenal sebagai “bahasa Minangkabau” ini, karena memang belum ada usaha-usaha untuk menstandardisasi cara pengucapan atau penulisan dari dialek-dialek ini. Sehingga banyak, kalau kita tidak dapat mengatakan hal itu sebagai sebagian besar, perbedaan dalam penulisan kata-kata dari tiap-tiap dialek ini.

Menurut keterangan seorang Ibu dari daerah Solok, dua kampung yang berdekatan saja memiliki dialek yang berbeda. Contohnya adalah kata pasar (Indon.). Ada kampung yang memakai kata “balai“, sementara kampung terdekatnya memakai kata “bolai“. Sementara itu, di daerah-daerah lain di Sumatra Barat, banyak orang yang memakai kata “pasa“. Jadi memang perbedaannya tidak banyak. Umumnya pebedaannya terletak pada huruf ataupun suku kata. Perbedaan cara penulisan adalah perbedaan yang paling sering ditemui. Orang Ocu misalnya menulis kata untuk “orang” sebagai “ughang“, sama dengan orang Silungkang di Sumatra Barat. Hal ini disebabkan karena banyak orang “awak” tidak bisa mengucapkan huruf “r”. Sementara itu di daerah lainnya kata “urang” yang dipakai.

Orang dari daerah Talawi di Sumatra Barat mengatakan bahwa, dialek “bahasa Minang” mereka sangat jauh berbeda daripada dialek-dialek “bahasa awak” lainnya di Sumatra Barat. Orang-orang dari daerah lainnya mengalami kesulitan untuk bisa mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud karena perbedaan yang cukup jauh ini.

Sesungguhnya, banyak suku bangsa-suku bangsa di Sumatra Tengah yang kini masuk sebagai propinsi Riau, Bengkulu, Sumatra Selatan, Jambi, sampai ke Aceh yang berbahasa yang sama dengan bahasa yang dikenal sebagai “bahasa Minang”, hanya beda-beda sedikit saja. Kita bisa sebut saja misalnya orang Ocu, orang yang dikenal sebagai orang Kubu yang sebenarnya terdiri dari banyak suku-suku lainnya seperti misalnya, orang Talang Mamak atau orang Mamak, orang Sakai, orang Talang atau orang Petalangan dan lain-lain di Riau, serta orang Aneuk Jamee di Aceh. Kata Aneuk Jamee sendiri dalam bahasa Aceh kira-kira sama dengan “pendatang”. Mereka semua pada umumnya menyebut dirinya dengan “orang awak”. Ada yang menyebut dirinya, terutama yang tinggal di daerah Bukit Barisan, dengan sebutan “orang darat” atau dalam bahasa orang-orang di Sumatra Tengah sebagai “urang darek“.

Orang-orang ini berbahasa yang sama dengan “orang awak” di Sumatra Barat, menyebut dirinya dengan “orang awak” atau “orang darek” dan hampir seluruhnya masih berbudaya matrilineal. Akan tetapi di propinsi Riau mereka dikenal sebagai “orang Melayu“. Di luar Riau mereka dikenal sebagai “orang Melayu Riau“. Dan saudara mereka di Sumatra Barat tidak mengenal mereka, bahkan ikut-ikutan menyebut mereka sebagai “orang Melayu”. Padahal orang-orang ini kebanyakan tidak merasa menjadi “orang Melayu” melainkan “orang awak”, “orang darek” atau bahkan “orang asli”.

Pernyataan ini serupa dengan orang-orang awak di Sumatra Barat yang merasa diri mereka bukan “orang Melayu“, melainkan “orang awak“, atau “orang Minang“. Orang-orang Minang di daerah-daerah selain Padang, menyebutkan bahwa bahwa mereka “lebih Minang” daripada “orang Padang“, karena dari sejarahnya, Padang memang merupakan tempat bagi para pendatang, di mana perubahan maupun pemaksaan budaya juga dimulai dari daerah ini. Sampai sekarang, Padang tetaplah merupakan tempat di mana, gagasan-gagasan yagn bersumber daripada kekuasaan dimulai, dalam fungsinya sebagai tempat bagi “kaum pendatang” dan tempat kekuasaan (ibukota propinsi).

Dari kesamaan bahasa maupun budayanya secara umum, sebenarnya bisa dikatakan bahwa “orang Minang” di Sumatra Barat adalah bersaudara dengan orang-orang yang disebut sebagai orang Melayu atau orang pendatang ini (semisal Aneuk Jamee di Aceh). Seluruh suku-suku ini sama-sama menyebut diri mereka “orang awak“, memiliki budaya yang matrilineal, serta menolak disebut sebagai “orang Melayu“. Orang Talang Mamak misalnya mengatakan bahwa orang Talang Mamak yang masuk Islam, sebagai menjadi “orang Melayu“. Orang-orang yang disebut sebagai orang Kubu utamanya berasal dari orang-orang yang lari ke hutan pada saat berkobarnya penyerangan kelompok padri dengan kelompok orang awak yang dikenal sebagai kelompok adat. Hal yang sama juga dikatakan oleh “orang-orang awak” di Sumatra Barat, bahwa yang disebut sebagai orang Kubu adalah orang-orang yang tidak mau masuk Islam atau orang-orang yang ingin bertahan dengan kebudayaan mereka, dengan kata lain orang-orang yang tidak ingin menjadi “melayu“. Sama halnya dengan banyak “orang awak” di Malaysia, yang tidak mau menjadi “Melayu” karena mereka tidak mau masuk Islam, dan merasa mereka mendapat perlakuan yang tidak adil sebagai bukan “Muslim”. Mereka juga menyebut diri mereka sebagai “orang nagari” (dari asal kata nagari). Orang-orang ini juga menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan “orang awak“.

Orang awak di Sumatra Barat sendiri mendasari identitas mereka sebagai orang Sumatra Barat, didasarkan pada identitas dari zaman Belanda sebagai orang dari daerah “Pantai Barat Sumatra“, jadi Sumatra Barat. Dan ditambah dengan pembatasan-pembatasan menjadi propinsi-propinsi menjadi propinsi Sumatra Barat (Sebelumnya hanya Sumatra Tengah), yang kemudian hanya mencakup sebagian kecil saja dari daerah yang dulu dikenal sebagai Sumatra Tengah. Dengan demikian juga memisahkan saudara-saudara sesama budaya di bagian Sumatra lainnya.

Memandang kenyataan mengenai budaya yang serupa ini, serta kenyataan bahwa di Riau sendiri, sebagian besar penduduknya adalah orang yang menyebut dirinya “orang awak” dan “berbahasa awak” sama seperti bahasa “orang awak” di Sumatra Barat, yang juga berarti masih bersaudara dengan orang awak di Sumatra Barat, semestinya orang awak di seluruh daerah-daerah di Sumatra dan Malaysia membentuk suatu Pan-Orang Awak untuk menyatukan kembali saudara-saudara kita dari keterpisahan politik oleh sekat-sekat yang bernama wilayah. Tidak usah dipermasalahkan lagi apakah “orang awak” itu beragama Islam atau tidak. Yang terpenting adalah kesamaan budaya, yang salah satunya adalah bahasa dan budaya yang matriarkal. Sudah cukuplah penderitaaan “orang awak” karena terpecah belah karena masalah pemaksaan agama ini. Orang-orang awak zaman dulu sudah cukup menderita karena harus lari ke hutan untuk menyelamatkan diri dari serangan-serangan kelompok Islam fundamentalis yang dikenal sebagai kelompok padri ini.

Perang orang awak melawan Belanda yang terjadi sesudah penyerangan kelompok padri terhadapa mereka, didasari pada dua hal yaitu perlawanan kelompok padri yang diperangi oleh Belanda karena penyerangan kelompok padri ini dianggap mengganggu perekonomian Belanda, dan perang orang awak sendiri melawan Belanda yang berdasarkan kesadaran bahwa Belandapun pada akhirnya hanya ingin mengambil keuntungan dari mereka.

Bahwa kemudian “perang padri” ini disucikan menjadi hanya “perang kelompok padri melawan Belanda” adalah tidak pada tempatnya. Kelompok padri pada mulanya tidak bermaksud menyerang Belanda melainkan “memurnikan” dan “mengislamkan” orang awak. Perang melawan Belanda yang terjadi sesudahnya adalah suatu konsekuensi karena penyerangan kelompok padri terhadap orang awak yang “tidak mau menjadi Islam” atau “tidak benar-benar Islam” ini menganggu roda perekonomian dan karenanya dianggap merugikan Belanda. Harus diingat pula bahwa perempuan-perempuan Minang berperan besar dalam perang lanjutan ini (baca: perang melawan Belanda dan bukannya penyerangan kelompok padri kepada orang-orang awak), yaitu sebagai pembuat mesiu (Rusli Amran) dan juga dalam perang itu sendiri. Akan tetapi yang ditonjolkan hanya “Imam Bonjol” saja, padahal boleh dikatakan dialah yang menyebabkan “orang awak” akhirnya benar-benar jatuh ke tangan penjajahan Belanda. “

“Perang padri” adalah perang yang diawali dengan penyerangan dan pembantaian kelompok padri terhadap orang awak yang tidak mau menjadi Islam, berlanjut dengan perang kelompok padri dan orang awak yang bukan termasuk kelompok padri untuk melawan Belanda dan yang akhirnya diakhiri dengan jatuhnya ranah Bundo Kanduang ke tangan penjajah Belanda. Jadi bisa dikatakan bahwa kelompok padrilah yang menyebabkan terjajahnya ranah Bundo Kanduang.

Kata Minangkabau atau Minang sendiri sebenarnya adalah kata yang dipakai atau disukai oleh peneliti-peneliti Barat untuk memberi nama “orang awak” di daerah yang dikenal sebagai Sumatra Barat, yang berdasarkan kepada cerita yang tampaknya bombastis mengenai peristiwa adu kerbau besar dengan kerbau kecil yang masih menyusu. Banyak juga peneliti lainnya yang memberi nama Minangkabau untuk orang-orang yang berbudaya matrilineal (baca matriarkal) yang mendiami sebagian terbesar daerah yang disebut sebagai Sumatra Tengah, sampai ke Sumatra Utara (Aceh).

Daerah Riau yang dikenal sebagai “Melayu yang asli” malahan penduduk terbesarnya adalah orang-orang yang berbudaya matriarkal dan berbahasa awak dan menyebut dirinya sendiri sebagai orang awak. Ibukota Riau, Pekan Baru, sebagian besar didiami oleh orang-orang awak baik dari Sumatra Barat mauoun dari daerah-daerah di Riau sendiri. Kalau begitu, sebenarnya apa arti Melayu itu? Selama ini kita mengenal kata Melayu, tapi kata itu memiliki banyak arti dan dipergunakan sebagai sebuah penghormatan kepada identitas kemelayuan. Padahal orang-orang yang menyebut dirinya “orang asli” di Sumatra Tengah mengatakan bahwa menjadi “orang Melayu” berarti masuk Islam. Jadi, ke-Islam-anlah yang memberikan identitas “Melayu” ini. Peneliti-peneliti Barat sendiri lebih suka menyebut semua suku sebagai “Melayu“. Peneliti Barat sendiri bahkan dengan beraninya mengatakan bahwa “bahasa Minangkabau” adalah salah satu dialek dari “bahasa Melayu“. Seolah-olah “orang Melayu” dan “bahasa Melayu” yang dikenal sebagai “bahasa Melayu Riau” ataupun “bahasa Kebangsaan Malaysia” memiliki kedudukan lebih tinggi atau “ada terlebih dulu” daripada bahasa awak yang dikenal sebagai “bahasa Minangkabau atau bahasa awak“. Padahal istilah Melayu untuk orang asli di Sumatra Tengah yang berbahasa awak selalu dihubungkan dengan Islam, berarti sebagai hal yang baru, sebagai hal yang datang yang dibawa oleh pendatang-pendatang Arab maupun orang-orang yang sudah terpengaruh dengan budaya Arab.

Karena alasan-alasan di atas bahasa Melayu baik di Riau di Malaysia ataupun Bahasa Indonesia selayaknya dipandang sebagai bahasa turunan daripada bahasa awak atau bahasa dari orang-orang awak di “Sumatra Tengah” sampai ke Aceh dan sebagainya yang berkembang lewat perpaduannya dengan entitas baru yaitu Arab/Islam.

Lebih lanjut soal Pan-Orang Awak, Melayu, bahasa Melayu dan “perang padri” pada postingan berikutnya.