INILAH.COM, Jakarta – Bangsa ini masih punya tokoh panutan berintegritas tinggi. Cendekiawan muslim dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif, sang tokoh itu, menolak memenuhi undangan bertemu Presiden SBY soal Bank Century. Mengapa?

Buya Syafii menolak memenuhi undangan Presiden SBY yang ingin meminta nasihat terkait penyelesaian kasus Bank Century. Kisah ini mengingatkan kita kepada Presiden Soeharto yang meminta bertemu Prof Nurcholish Madjid, cendekiawna Muslim, menjelang lengser keprabon dari istana.

Staf khusus SBY, Andi Arief, mendekati Buya Syafii dengan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. “Dia bilang Presiden SBY mau ketemu, saya bilang nggaklah. Sebagai warga negara saya mau bertemu, tapi kalau terkait Pansus Century saya nggak mau,” tegas Buya Syafii.

Buya menambahkan, dengan bertanya apa tujuan Istana mengundangnya terkait Pansus Century, Andi pun mengatakan, ‘SBY ingin meminta nasihat dari Buya’.

“Apa yang dinasihati? Dia (SBY) itu kan lebih tahu dari saya. Pansus itu harus dituntaskan. Century harus kita bongkar penuh. Kalau DPR masih punya hati nurani, hasil paripurna nanti akan sesuai harapan rakyat,” kata Syafii.

Syafii mengatakan sikapnya sudah kukuh terkait dengan kasus Bank Century. Kasus ini harus diungkap habis. Bila bersedia bertemu SBY, sikap Syafii bisa ditafsirkan sebagai inkonsistensi.

Andi Arief, Selasa malam, membenarkan melakukan pertemuan dengan Syafii. Andi mengaku mengungkapkan data soal L/C fiktif Bank Century yang salah satunya menyeret nama inisiator Pansus M Misbakhun. Syafii, kata Andi, kaget dengan data-data terkait Misbakhun yang disodorkannya.

Namun Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kecewa dan kesal terhadap Staf Khusus Presiden Andi Arief. Pasalnya, Andi Arief menyatakan bahwa Buya Syafii terkejut setelah mengetahui kasus letter of credit politisi PKS Muhammad Misbakhun di Bank Century yang mengalami gagal bayar.

“Ini tidak sehat, anak ini (Andi Arief-red) menyalahgunakan. Saya nggak ngerti soal itu,” kata Syafii kepada pers.

Tidak hanya itu, Buya Syafii, panggilan akrabnya, juga mengatakan Andi Arief tidak bermoral. “Ini tidak sehat, anak ini tidak bermoral,” kesalnya.

Sepertinya, Buya Syafii merasa dijadikan tumbal oleh Andi Arief untuk menekan PKS. Sehingga Buya menilai sosok Andi Arief ini tidak bermoral.

Andi Arief merupakan staf khusus SBY yang melobi ke sejumlah elite parpol, termasuk PDIP. “Namun cara dan kelakuan Andi tidak simpatik sehingga menimbulkan sinisme publik,” kata seorang pengamat politik.

***

Prof. Dr. Syafii Maarif adalah seorang cendekiawan Muslim Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP). Syafii Ma’rif, penerima penghargaan Magsaysay pada tahun 2008, mendirikan the Maarif Institute pada tahun 2002 sebagai bagian daripada jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI). Lebih lanjut mengenai Prof. Syafii Maarif bisa dibaca di situs web dari the Maarif Institute.

• Poligami kader-kader dan petinggi partainya dan sikap PKS sendiri mengenai poligami
• Syahwat kekuasaannya yang ditunjukkan dengan dukungan membabi-buta terhadap kepemimpinan SBY-Boediono
• Pemberian penghargaan kepada Tutut, anak perempuan Suharto
• Penyebutan Suharto sebagai pahlawan
• Komentar dari anggota DPR dari PKS Fahri Hamzah di masa perseteruan “Cicak” melawan “Buaya” yang telah menyulut kegeraman banyak orang dan bahkan menghasilkan satu grup di jejaring sosial facebook seperti “Desak DPP PKS/F-PKS PAW-kan Fahri Hamzah, politikus oportunis pembela koruptor!!!” dan grup-grup senada lainnya

• Sikap anggota DPS dari fraksi PKS mengenai pemberian blok Cepu kepada Exxon
• Sikap dari petinggi PKS seperti Hilman Rosyad Syihab dan Tifatul Sembiring yang malahan mendukung kasus paedofilia dari Syech Puji
• Gerakan mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring yang mengusahakan PP mengenai penyadapan untuk melemahkan kinerja KPK
• Gerakan men-”jenggotkan” kaum laki-laki muslim Indonesia dan men-”jilbabkan” kepala perempuan muslim Indonesia
• Diterimanya mobil baru untuk mentri PKS seperti Tifatul Sembiring yang menyiratkan suap terselubung dari pemerintah kepada para mentri dan para pejabat negara lainnya dan ketidakpekaan terhadap keadaan masyarakat banyak

***

PARTAI KEMUNAFIKAN SEJAHTERA
Partai Kelamin Sekali
Pejuang Kesejahteraan Syahwat
Partai Kebanyakan Spanduk
Partai Kotor Sekali
Punya Kesan Sombong
Partai Klaim Sekali
Partai Kasian Sekali
Partai Makan Kenyang Sekali [sehari? seminggu? sebulan?]
Partai Kebingungan Sekali
PARTAI KAMBINGERS & JILBABERS SEJAHTERA
Partai Kontroversial Sekali
PARTAI KAFIR SEKALI (banyak kader PKS yang hafal Al qur’an tapi punya pimpinan kaya SETAN)
Partai Kebanyakan Singkatan
Poligami yuk Ketimbang Selingkuh
PARTAI KETERLALUAN SEKALI (Elitenya suka jilat ludah sendiri)
PARTAI KEENAKAN SLALU (selalu nunut menang)
Partai Komunis Sekali
Partai Kejar jabatan dan Sejahtera
Partai Kasep Sekali
Partai Komunis Sosialis
Partai Kesatuan Setan (Benarkah PKS pro rakyat Indonesia?)
Partai Koleng Sementara (Koleng=Linglung; kenapa Sementara? Karena Kader PKS masih berharap banyak utk partai ini)
Partai Keluarga Soeharto
Partai Kesen sekali
Partai Kampungan sekali
Partai Konyol Sekali

***

Dari istilah-istilah di atas bisa terlihat pandangan masyarakat luas mengenai PKS. Tampaknya PKS perlu merubah strategi politiknya jika masih ingin hidup dalam percaturan politik di Indonesia. Selayaknyalah PKS menghentikan perilaku-perilaku yang meresahkan masyarakat seperti poligami dan perilaku-perilaku yang pro kekuasaan seperti mendesakkan PP mengenai penyadapan dan hal-hal lain yang tersirat dalam kepanjangan istilah PKS di atas. Hal ini selayaknya juga diikuti dengan mulai melakukan apa yang selama ini menjadi jargon-jargon yang dikumandangkan oleh PKS sendiri yaitu “kesejahteraan” dan “keadilan“. Mulai menerima semua golongan dalam masyarakat Indonesia bisa menjadi pilihan lainnya.

Gerak-gerik PKS mengenai poligami, paedofilia, kebencian yang teramat sangat kepada tubuh perempuan dan kekuatan perempuan untuk menghasilkan dan memperanakkan manusia baru a(baik laki-laki maupun perempuan), kan tetapi bersikap mendua terhadap bahkan mendukung ataupun mengedepankan perilaku homoseksualitas di kalangan laki-laki, kekuasaan, keberpihakan kepada kaum penguasa dan lainnya, mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat patriarkat yang tetap bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Nilai-nilai patriarkat dalam Islam inilah yang selama ini dikenal sebagai “Islam Fundamentalis“.

Islam, sebagaimana istilah-istilah lainnya yang melambangkan pandangan hidup masyarakat lainnya, tidak lepas dari penterjemahan para penganutnya yang disebut sebagai orang Islam.

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. “Ini perampokan yang difasilitasi BI dan Menteri Keuangan,” ujar Rizal Ramli kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Selasa (24/11). Berikut ini petikan wawancara dengan Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu.

— Bagaimana Anda melihat hasil audit investigasi BPK?

Agak mengecewakan karena tidak ada aliran dana. Padahal, harusnya ada laporan audit sampai lima lapis seperti halnya kasus Bank Bali. Dari situ bisa ketahuan siapa saja yang menarik manfaat dari skandal yang sangat besar ini.

— Jadi, menurut Anda betul ada rekayasa?

Kalau kita baca hasil laporan BPK, sulit untuk membantah bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah melakukan tindak kriminal pidana yang memperkaya orang lain dan melanggar berbagai aturan dan UU yang berlaku. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani selalu berkelit.

— Siapa yang paling bertanggung jawab?

Tidak bisa dihindarkan, Boediono sebagai gubernur bank sentral dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Saya yakin Boediono tidak terima uang, tapi dalam berbagai skandal keuangan biasanya ada motif lain, terutama kekuasaaan. Dulu waktu kasus Bank Bali, gubernur yang kena pidana waktu itu tidak terima uang sepeser pun, tapi ia dibujuk oleh tim sukses, diiming-imingi bahwa kalau Habibie terpilih, ia akan ditunjuk kembali sebagai Gubernur BI selama lima tahun.

— Jadi, motifnya apa?

Motifnya kekuasaan, bukan uang. Sama juga dengan Burhanuddin dan Aulia Pohan, mereka tidak terima uang satu rupiah pun, tapi mereka ingin mengamankan kekuasaan BI dalam pengawasan bank. Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani adalah mengamankan beberapa orang yang terkait dengan kekuasaan.

— Sri Mulyani berkali-kali mengatakan bahwa proses bail out sudah sesuai prosedur?

Ini jawaban tipikal birokrat, berkilah telah sesuai prosedur. Pertanyaan saya prosedur yang mana, wong jelas-jelas DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun, tidak ada UU atau kesepakatan dengan DPR untuk mengajukan lebih lanjut, dan mereka lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, baru ketahuan oleh publik setelah beberapa bulan kemudian. Padahal, kalau betul sesuai prosedur, ngapain disembunyikan.

— Apakah kasus ini hanya akan mentok kepada Boediono dan Sri Mulyani?

Saya kira ada beberapa pejabat level di bawahnya yang juga bisa menghadapi sanksi pidana, karena dalam UU Antikorupsi tidak perlu memperkaya diri sendiri, tapi membantu memperkaya orang lain dan merugikan negara, bisa kena.

— Apakah Presiden tidak tahu dengan keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani?

Saya tidak bisa membuktikan, karena harus ada verifikasi. Tapi dalam hal seperti ini, Menteri Keuangan apalagi sekaligus sebagai Ketua KSSK, sepenuhnya sering mengambil keputusan sendiri.

— Mungkinkah kasus Century terungkap tuntas?

Kalau kita baca laporan BPK, memang bahasanya teknis. Tapi kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana kepada rakyat biasa, ini jauh lebih dahsyat dari kasus Anggodo. Anggodo kan Cuma sekitar Rp 5 miliar, kalau Century kan Rp 6,7 triliun. Kalau dijelaskan bagaimana perampokan dilakukan bank tersebut, baik oleh manajemen, pemilik, dan difasilitasi oleh BI dan Menteri Keuangan, saya rasa rakyat akan lebih kaget lagi. Saya menyarankan agar kasus ini ditangani oleh KPK.

— Bagaimana kasus ini jika dibandingkan dengan skandal yang menjatuhkan Gus Dur dan Habibie?

Gus Dur dituduh dalam kasus Bulog. Ternyata yang nimpe itu tukang pijatnya, senilai Rp 35 miliar. Saya waktu itu Ketua Bulog. Waktu saya tangkap ternyata tukang pijatnya punya mobil Ford dan Mercedes beberapa buah. Meski tuduhan tidak benar, tapi Gus Dur jatuh. Bank Bali cuma Rp 900 miliar pemerintahan Habibie jatuh. Jadi, kasus ini kalau dibandingkan dengan dua kasus yang menyangkut kekuasaan, kasus ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat, dan jauh lebih menyeramkan.

— Jadi, apa yang harus dilakukan Presiden?

Presiden bisa meminta PPATK melakukan audit finansial sebanyak lima lapis. Kalau Presiden sungguh-sungguh, tolong juga diaudit Fox Indonesia, tim kampanye, dan yayasan-yayasan, dari situ semua akan ketahuan apakah ada aliran dana yang masuk.

— Jika kasus ini terbongkar, apakah bisa berdampak kepada impeachment terhadap Presiden?

Ini ibarat main catur, kalau presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan terkena.

***

Rizal Ramli adalah orang Minangkabau kelahiran Padang yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Mentri Keuangan. Pada pilpres lalu Rizal Ramli mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalut independen dan kini memimpin Komite Indonesia Bangkit.

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menilai Panitia Khusus Hak Angket Century tidak akan mampu mengungkap kasus Bank Century. Menurutnya, Hak Angket ini hanya bersifat mengawal agar kasus yang meyedot uang negara hingga Rp 6,7 triliun ini, dapat terurai nantinya.

“Kita jangan terlalu berharap banyak dari pansus. Dulu ada pansus angket BBM tetapi tidak jelas kan kemana hasilnya. Pansus itu tetap diperlukan sebagai mekanisme tetapi sifatnya mengawal,” ujarnya, saat diskusi “Nasionalisme vs Neoliberalisme” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (30/11).

Fadli mengatakan DPR seharusnya fokus untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif Bank Century yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, dalam hasil auditnya BPK jelas mengungkapkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana dalam pengucuran dana talangan ke bank yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara ini.

“Laporan BPK itu sangat penting dan menjadi fokus utama. Karena disitu jelas ada dugaan rekayasa dan disinyalir ada pelanggaran hukum sehingga laporan BPK ini harus di follow-up,” tandasnya.

***

Fadli Zon adalah orang Minangkabau asal Payakumbuh yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) serta Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Pada Pilpres lalu Fadli Zon memegang jabatan Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo. Lebih lanjut mengenai Fadli Zon bisa dibaca di website pribadinya.

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit meragukan kinerja Panitia Angket Kasus Bank Century bisa efektif dan memberikan hasil optimal.

“Saya ragu pada kinerja Panitia Angket Bank Century bisa berjalan efektif karena ketuanya berasal dari partai yang menandatangani kontrak politik sebagai partai pendukung pemerintah,” kata Arbi Sanit ketika dihubungi, Minggu.

Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century adalah Muhammad Idrus Marham dari Partai Golkar yang terpilih pada rapat pemilihan pimpinan panitia angket di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12) malam.

Dikatakan Arbi, Partai Golkar dan beberapa partai lainnya telah menandatangani kesepakatan kontrak politik sebagai pendukung pemerintah.

“Sebagai pengurus partai yang telah terikat kontrak, meskipun ada perbedaan pendapat tapi tidak akan berbeda sikap dengan pemerintah,” katanya.

Arbi juga memperkirakan pada hasil akhir dari panitia angket kasus Bank Century bila dilakukan melalui mekanisme voting, maka suara partai pendukung pemerintah akan condong membela pemerintah.

“Jika penetapan hasil akhirnya seperti ini, kata dia, maka harapan masyarakat pada panitia angket untuk mengungkap persoalan Bank Century yang sesungguhnya akan sulit terwujud,” kata Arbi.(*)

Catatan:

Arbi Sanit adalah orang Minang asal Painan yang bekerja sebagai pengamat politik dan dosen Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Indonesia. Lebih lanjut mengenai Arbi Sanit bisa dibaca di tokohindonesia.com

Darurat militer tahap kedua ini akan diikuti evaluasi pelaksanaan darurat militer tahap pertama (19 Mei – 19 November 2003) serta pembentukan tim Pemantau Terpadu untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu.

Sebagai warga negara yang baik, selayaknya tiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan warganya. Namun, atas nama demokrasi yang kini menjadi saka guru kehidupan kebangsaan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah tetap memerlukan pendapat warga negara. Hanya warga negara yang apatis, apolitis, dan nihilis yang terus berdiam diri menghadapi apa pun kebijakan pemerintah.

Pendapat DPR saja tidak cukup, mengingat sistem presidensial kita berkaki pada partai politik di parlemen. Partai mayoritas di DPR juga partainya presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri di kabinet.

Untuk itu, tak ada salahnya perdebatan publik terus dijalankan demi pencapaian tujuan terbaik berbangsa dan bernegara. Mengingat warga negara adalah elemen terpenting dalam sebuah negara, sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah dan parlemen atas nasib warga negara Republik Indonesia merupakan indikator kegagalan demokrasi. Hilangnya kesadaran untuk memperdebatkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara secara keseluruhan merupakan awal dari menipiskan sense of belonging atas negara.

Sebagai bagian sah dari RI, amat tidak adil bila persoalan Aceh hanya bagian persoalan pemerintah dan “rakyat Aceh” yang disebutkan meminta perpanjangan darurat militer. Apalagi sampai sejauh ini, tidak ada parameter dan metodologi yang sahih untuk menunjukkan berapa persen dari “rakyat Aceh” yang menghendaki darurat militer, juga berapa persen yang menghendaki perdamaian tanpa darurat militer.

Kerikil di sepatu Indonesia

Dari latar belakang itulah, penulis khawatir adanya tekanan berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pikiran terbaiknya bagi penyelesaian persoalan Aceh. Tekanan itu hanya akan membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan demokrasi, sekaligus pendewasaan politik seluruh elemen bangsa dan negara, tidak terkecuali pemerintah dan parlemen.

Patut diingat, darurat militer hanya berlaku untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sedangkan di luar NAD yang berlaku adalah tertib sipil. Sebagai bagian pembayar pajak dan pemilik suara dalam pemilu, warga negara berhak mengeluarkan pendapat apa pun.

Revolusi Amerika, misalnya, lahir dari adagium “Tidak ada pajak tanpa perwakilan”. Begitu juga revolusi Indonesia lahir dari sebuah kesadaran betapa kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlunya soal mendasar ini diangkat untuk mengingatkan semua pihak, betapa mahalnya harga kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak hanya berwujud hengkangnya para penjajah dari bumi republik, melainkan jauh lebih penting lagi adalah agar metode kaum penjajah itu tidak diteruskan oleh rezim mana pun untuk menindas kebebasan warga negara.

Pemaksaan kehendak, intimidasi, pembuangan, perampasan, sampai indoktrinasi merupakan hal tabu yang mestinya dihindari rezim mana pun. Bagaimanapun, Aceh kini menjadi semacam kerikil di sepatu RI. Butuh kehati-hatian untuk mengeluarkannya agar jangan sampai kaki menjadi lecet.

Dalam kerangka itulah, penerapan darurat militer tahap pertama jauh dari harapan. Selama penerapan darurat militer, misalnya, jumlah kematian di Aceh mencapai 10 orang per hari atau secara akumulatif 1.500 orang selama lima bulan. Sebanyak 1.500 kematian, baik yang direncanakan ataupun tidak, dengan tiap butir peluru dari anggaran negara untuk TNI dan “pajak nanggroe” untuk Gerakan Aceh Merdeka?

Adakah yang lebih tragis dari itu? Mau dibawa ke mana peradaban bangsa yang dikenal welas asih ini? Mengingat Aceh merupakan bagian sah RI, maka 1.500 kematian itu adalah warga negara Indonesia. Hanya, mereka terbagi ke dalam warga negara Indonesia yang ingin memisahkan diri, lalu mengangkat senjata demi tujuan itu. Sebagian lain adalah putra-putra bangsa yang berprofesi sebagai tentara dan polisi. Adapun sebagian besar, lebih dari 90 persen rakyat Aceh, adalah warga negara sipil biasa yang kebetulan ada di tengah medan konflik dan terkena imbas perseteruan dua pihak yang bertikai.

Kerugian lain sungguh tak terhitung. Seluruh upaya pemerintah selama 28 tahun terakhir ini tercurah untuk Aceh. Begitu juga alokasi anggaran dalam jumlah besar yang digunakan untuk prajurit di lapangan, pembangunan tempat pengungsian, sampai sekolah darurat. Yang paling menjadi korban tentu anak-anak Aceh yang juga anak-anak Indonesia. Ketika sebagian besar anak-anak di negara maju menghabiskan waktunya bermain dengan penuh ceria dan gizi cukup, anak-anak Aceh mengalami kehidupan yang mirip dialami anak-anak Indonesia di masa revolusi dulu.

Personel nontempur

Tugas kita memikirkan titian masa anak-anak Aceh. Pemerintah, terutama, perlu menyiapkan aneka metode rehabilitasi pascadarurat militer. Sejauh ini, metode itu belum dipikirkan. Padahal, anak-anak korban konflik memerlukan upaya dan kerja keras berlipat-lipat guna melupakan konflik. Anak-anak pelaku tindak kriminal, atau korban eksploitasi orangtua di jalan-jalan Jakarta saja membutuhkan terapi khusus, apalagi anak korban konflik. Kebiasaan mendengar suara senapan, membuat tembak-menembak menjadi rutinitas yang berbahaya.

Anak-anak selalu menjadi korban dalam setiap konflik bersenjata, sejak konflik itu diciptakan orang dewasa. Dari konflik keluarga, sampai perang. Agar darurat militer menemukan tujuannya, yakni memulihkan situasi keamanan, kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan ekonomi, diperlukan lebih dari sekadar pengerahan tentara dan polisi. Untuk itu, sangat kontraproduktif apabila pemerintah mempertahankan jumlah pasukan di Aceh, apalagi menambahnya. Kalaupun jumlahnya dipertahankan, selayaknya jenis pasukan itu diganti setahap demi setahap dengan petugas yang lebih profesional dalam hal penataan masa depan Aceh.

Perimbangan kekuatan personel, terutama nonmiliter dan nontempur, amat diperlukan untuk menuntun ke arah sipilisasi penanganan persoalan Aceh. Bagaimanapun, dengan kian tertatanya profesionalisme militer, diperlukan penegasan bahwa militer hanya bertanggung jawab terhadap persoalan pertahanan dan membantu bidang keamanan.

Hingga kini, belum ada rencana atau upaya untuk mendidik orang yang mempunyai kemampuan nontempur untuk diterjunkan di Aceh. Padahal, menormalkan kehidupan di Aceh jauh lebih baik dengan mengerahkan petugas yang bisa mengajarkan anak-anak menggambar, guru mengaji yang pandai dan paham tentang perdamaian, tenaga medis yang punya kepedulian tinggi atas penderitaan korban konflik, ahli-ahli hukum Islam dan syariah Islam, mengingat Aceh menerapkan Syariat Islam, sampai politisi yang tidak hanya pandai beretorika, melainkan yang mampu berkorban.

Jadi, dari lima jenis operasi terpadu yang diterapkan di NAD, selayaknya proporsi petugas yang dikerahkan berimbang. Misalnya, 20 persen untuk pemulihan keamanan, 80 persen untuk empat operasi lain. Menjadi tidak logis bila jumlah pasukan jauh lebih banyak dari jumlah pelaksana empat jenis operasi nonmiliter lainnya itu.

Untuk membangun titian perdamaian, jauh lebih dibutuhkan para pembangun titian itu, ketimbang penjaganya, apalagi penghancurnya. Kalau tidak, titian demi titian mungkin roboh satu demi satu apabila sedikit sekali tenaga manusia yang dikerahkan mempertahankannya. Selayaknya pemerintah bersama parlemen mengeluarkan berbagai terobosan penting agar titian perdamaian tidak roboh. Sungguh, merebut hati rakyat Aceh jauh lebih berarti ketimbang hanya menyingkirkan elemen-elemen yang tidak punya keyakinan untuk tetap bergabung dengan republik ini.

Atas dasar itulah, pelaksanaan darurat militer jilid kedua ini amat disayangkan, bahkan patut ditolak. Yang dibutuhkan adalah darurat perdamaian, bukan darurat militer, demi tegaknya sebuah bangsa yang berdiri di atas nilai-nilai keadaban, bukan kebiadaban.

Catatan:

Tulisan ini adalah merupakan tulisan dari saudara Indra J Piliang yang waktu itu masih bekerja sebagai peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta. Berikut ini adalah keterangan dari saudara Indra mengenai tulisannya ini: “Pada waktu artikel ini ditulis, SBY adalah Menkopolkam. Dan saya ingat, Rizal Mallarangeng dalam artikel di Kompas malah “melegitimasi” pengerahan pasukan ke Aceh. Denny JA, melalui LSI, usai tsunami merilis angka survei menakjubkan bahwa “lebih dari 70% warga Aceh siap berperang melawan GAM.”

Prita Mulyasari, 32 tahun. Ibu dua anak; tiga dan setahun masih menyusu – - dipenjarakan di Lapas Wanita, Tangerang. Ia tersangka UU Informasi Transaki Elektronika (ITE) pasal 27 ayat 3, tentang pencamaran nama baik, tuntunan hukuman 6 tahun dan denda maksimum Rp 1 miliar. Selasa, 2 Juni 2009, bersama Siti Zahara dan Lendy Arifin, lawyer dari firma hukum Lenza, dan seorang citizen reporter Didik L Pambudi, kami mengunjunginya di penjara. Baru hari itu media dapat meliputnya, Komnas HAM pun datang sejam kemudian. Lalu 26 jam berikutnya sosok Capres Jusuf Kalla (JK) mengupayakan pembebasannya. Prita tahanan kota. Anak setahunnya, hampir sebulan tidak menetek ke ibu, menyembilu rasa. Eksklusif sebuah behind the scene.

PAGI dua puluh hari silam di Singapura hujan. Menunggu reda, saya membaca beberapa email yang masuk di lantai dasar sebuah penginapan backpackers di Jl. Besar, tidak jauh dari Sim Lim Tower. Seorang kawan mengabarkan bahwa Prita Mulyasari, pasien Rumah sakit Omni, Alam Sutera, Tangerang, yang menulis indikasi pelayanan buruk, mengirim email ke seorang kawannya, lalu menyebar ke berbagai milis di internet itu, sudah ditahan di penjara wanita, Tangerang, Banten. Saya teringat akan tulisan TEMPO minggu ke-3 September 2008. Prita dan saya ditulis sebagai sosok awal tersangkut pasal karet dalam UU ITE itu. Saya berkait ke urusan tulisan di blog-presstalk.com.

Hujan masih rinai. Air di mata seakan membasah berderai. Mata sepat semalaman kurang tidur. Gundah akan saksi signifikan untuk persidangan koroner kasus kematian David Hartanto Widjaja, – - mahasiswa asal Indonesia yang terindikasi kuat dibunuh di NTU, Singapura – - belum juga terkumpul. Kabar tentang Prita itu kian menambah beban melambungkan kencang mata menerawang.

Masih ingat di benak saya, bagaimana persidangan Majelis Konstitusi (MK) di Jakarta, pada medio Maret 2009 lalu. Kala itu saya menjadi legal standing pertama yang meminta judicial review pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena bertentangan dengan rasa keadilan, mengingat hukumannya 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Apalagi di dunia hukum sudah ada KUHP pasal 310, 311 tentang pencemaran nama baik. Dan di ranah undang-undang sejenis di negara yang lebih beradab, hal demikain masuk ke segala yang berkait ke computer offensive: carding, cracking, spamming, misalnya, dan urusan pencemaran nama baik ada di ranah hukum perdata, bukan pidana.

Masih terngiang di kuping saya, kalimat seorang hakim MK, “Dunia internet itu dikenal yang namanya nettizen, warganya netter memiliki netika.”

Kalimat hakim itu disampaikan ke persidangan. Kala itu, ada dua artis yang disuguhkan ke MK oleh pemerintah melalui Departemen Informasi dan Komunikasi, departemen yang mengeluarkan UU ITE itu bersama DPR. Kenyataan itu saya lihat sebagai cara “memelintir” esensi gugatan kami, karena liputan media seketika beralih bukan ke esensi – - saya didukung oleh saksi ahli Ronny Wuisan dan Rudi Rusdiah dan pengacara di antaranya Siti Zahara dan Lendy Arifin, kesemuanya bekerja pro bono.

Setelah empat kali persidangan, tiga hari menjelang pembacaan keputusan saya telah dapat kabar, bahwa gugutan saya ditolak. Maka saya membayangkan keadaan pahit, bakal banyak orang menghuni jeruji besi. Hukuman di atas 5 tahun membuat seseorang begitu tersangka, maka seketika bisa dipenjara.

Dan di saat melamun di Singapura yang sedang hujan itu, saya menyayangkan mengapa saya sejak lama tak bisa menemui Prita. Ia seakan hilang ditelan bumi sejak dimuat di TEMPO. Waktu mengalir tahu-tahu email masuk pagi itu mengabarkan Prita sudah dipenjara.

Kenyataan ini sudah saya bayangkan bakal menimpa anak negeri ini akibat UU ITE yang represif. Mau apa lagi, nasi sudah menjadi bubur tak mungkin ditanak apalagi didulang memberas.

Padahal jika saja segenap komponen penegak hukum mau membaca sejarah; Jawa di era Joyoboyo, adalah ranah yang subur di mana urusan pencemaran nama baik kala itu hanya berdenda saja. Ibaratnya kata hanya berbalas kata, bukan kata berbalas mata buta. Sebuah peradaban silam seakan lebih unggul. Dunia kepencemaran nama baik, kemudian dikitab-hukum-pidana-kan, di saat kompeni Belanda menjajah Nusantara. Urusan pencemaran pejabat berbuntut penjara. Dan celakanya kini di era cyber space di mana bangsa maju mulai berpikir meng-internetkan planet di luar bumi, Indonesia membuat UU ITE nan ganjil.

Terbayangkan oleh saya Prita harus tidur memeluk lamunan akan suami, terlebih anak kandung sibirang-tulang, masih kecil, si bontot umur setahun, masih menetek susu Prita.

Ketika roda pesawat meinggalkan Changi Airport, Singapura di Kamis malam, 28 Mei 2009, selain membayangkan wajah isteri, anak-anak yang sudah saya tinggal 23 hari, kilasan ingatan akan Prita yang dipenjara kembali menghantui. Akan tetapi beragam kepadatan dan kesibukan urusan kasus David, baru pada Senin, 1 Juni 2009 saya membulatkan tekad bahwa esok hari mesti ke Penjara Wanita Tangerang menjenguk Prita.

PAGI 2 Juni 2009, tepat 3 bulan kematian David, saya dan Hartono Widjaja, ayah David, tampil lagi di acara Apakabar Indonesia Pagi TVONE. Pagi itu, sudah bergabung ke rumah saya, Didik L Pambudi, seorang citizen reporter, blogger. Ia berminat join ikut menjenguk Prita ke Tangerang. Saya mengajak Siti Zahara dan Lendy Arifin, lawyer pro bono yang membantu saya menggugat MK. Di gedung Manggala Wanabakti, setelah saling tunggu sekitar Pukul 11.45 kami meluncur ke Tangerang.

Di halaman penjara wanita itu di luar dugaan sudah ada beberapa wartawan. Mereka tak bisa masuk. Seorang petugas di pintu besi, mengatakan kepada dua orang bapak pembesuk, bahwa hari kunjungan hanya Senin dan Kamis, itupun tak lebih dari pukul 14. Kami datang, Selasa, jarum jam sudah pukul 13.00 lebih.

Siti Zahara mengeluarkan kartu nama. Ia mengaku sebagai lawyer Prita, berkiat rupanya, membuat petugas lalu mempersilakan kami masuk. Beberapa rombongan wartawan teve memanggil nama saya. Mereka mengekor di belakang kami. Kami diminta ke ruangan registrasi, menemui petugas bernama Rita, sosok berkulit putih, berbadan tinggi, berlesung pipit, ramah, meminta kami menunggu.

Tak lama sesosok wanita muncul. Ia bercelana panjang hitam, bersandal, berbaju kaos lengan panjang dan berjilbab ungu berenda manik warna senada. Kami telah berhadapan dan bersalaman dengan Prita Mulyasari. Beberapa wartawan yang mengekor lalu ikut bertanya mewawancarai. Kedaan ini sempat membuat ribut. Petugas Lapas tidak membenarkan wartawan apalagi teve masuk. Sempat terjadi ketegangan. Sudah ada beberapa kalimat footages direkam beberapa teve. Rombongan media diusir keluar. Kami meneruskan perbincangan,

“Suasana di sini baik. Saya bisa berkebun,” ujar Prita.

“Malah bisa lebih banyak ibadah.”

Mata Prita lalu berkaca-kaca.

Airmatanya mengalir, di saat Siti Zahara bertanya tentang anaknya

“Anak saya dua, yang kecil masih saya susui, sejak di sini …. tidak lagi!”

Ia meminta kami menemui suami dan keluarga lainnya yang kemungkinan datang besuk. Siti Zahara mengusulkan menggugat balik Rumah sakit Omni, agar bisa terjadi sebuah bergaining yang seimbang, apalagi ada Undang-Undang Konsumen, juga undang-undang tentang informasi publik, di mana publik punya hak tahu akan sebuah pelayanan badan publik. Bukankah rumah sakit, walaupun swasta, jasanya untuk melayuani kesehatan publik.

Prita meminta izin mauk kembali ke selnya,. Ia mengaku belum shalat zuhur. Seorang petugas lapas lalu memanggilnya, mencek jangan sampai ada handphone yang dibawa atau diberikan pengunjung. Prita memperlihatkan dua kartu nama di genggamannya.

“Ini tak apa-apa?” tanya Prita.

“Kartu nama tak apa,” jawab petugas.

Kami menuju ke luar. Rupanya di gerbang penjara sudah ada suami dan kakak Prita. Mereka mengantarkan makan untuk Prita, namun tak diizinkan masuk. Mereka hanya dibenarkan menitipkan makanan.

Rombongan wartawan tampak kian ramai, karena akan ada anggota Komnas HAM akan datang. Di teve petang hari saya melihat sosok Nur Kholis, anggota Komnas HAM di wawancarai di depan lapas itu. Nur, pada 26 dan 27 Mei sempat hadir ke persidangan koroner David, atas biaya publik yang terkumpul melalui groups dukungan bagi David Hartanto Widjaja. Saya sempat berdiskusi panjang dengan Nur di sela perjalanan kami di Singapura dengan MRT dan Bus bernomor 179 dari Pioner ke kampus NTU. Dan sosok Nur Kholis, yang pejabat negara, tampil sebagaimana warga biasa macam saya.

Rombongan wartawan akhirnya mewawancarai Siti Zahara termasuk saya. Footages di penjara itu kemudian mulai menghiasi banyak berita di teve petang dan malam- – yang sebelumnya tidak pernah ada mengenai Prita di penjara, di media masa. Perjalanan ke penjara itu, di status di Facebook, saya, tuliskan,. Dan sebelumnya saya telah ikut bergabung groups Fecebook di internet mendesak pembebasan Prita, yang anggotanya mencapai belasan ribu.

Selasa malam, 2 Juni 2009, menjelang magrib, saya bersama Didik L. Pambudi dan Ganang Soedirman, cucu kandung Panglima Besar Soedirman, mencari akses berbicara dengan para Capres yang peduli akan nasib Prita, agar berkenan berbuat. Saya lebih memilikinya ke kubu Prabowo Subianto – - karena pernah menang lomba menulis di blog di internet yang diadakannya – - dan kubu Jusuf Kalla, karena pernah di Kadin Indonesia.

Langkah justeru mengantarkan kami ke bilangan Dukuh Patra, salah satu posko pemenangannya JK. Di situ, antara lain kami menyampaikan bahwa Prita harus dibebaskan demi rasa kemanusian.

Rabu pagi saya sudah mendapatkan kabar, bahwa JK peduli. Menjelang siang, sudah ada pernyataan JK saya baca di media online, bahwa Prita mesti diberi kesempatan tahanan luar.

Menjelang siang saya pun mendapat telepon bahwa kemungkinan Ny. Mufidah JK berkunjung ke lapas, menunjukkan simpati, saya diminta siap menemani. Namun JK yang bersemboyan lebih cepat lebih baik, telah melakukan kemunikasi intensif dengan kejaksaan dan Kapolri. Ia memberi jaminan, agar Prita bisa dikelurkan dari lapas, agar persidangan kasusnya yang mulai Kamis, 4 Juni 2009 dapat ia ikuti dengan tetap bisa menyusui anaknya.

Sekitar pukul 20 Rabu malam, di TV ONE, saya melihat wajah Prita sudah memangku dua buah hatinya. Enam mata yang saling berpelukan dalam kerinduan. Empat mata polos anak dalam dekapan hangat ibunya melekat.

Sebuah pemandangan kebahagian langka. Itu artinya jika punya good will, apapun bisa. Saya menjadi rindu pula jika ada pemimpin bangsa berbuat untuk kasus David Hartanto Widjaja ke Singapura, yang tak kalah memilukan itu.***

Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com