Berikut essay dari pendukung fanatik SBY dan Boediono sejak pilpres lalu, Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad adalah orang Jawa pendukung fanatik pasangan pilkada Jawa Timur yang dikenal sebagai SBY-Boediono. Goenawan Mohamad mulai dikenal sebagai “intelektual” pada akhir zaman Sukarno dan di zaman Suharto karena posisinya sebagai tokoh kanan, dan tokoh anti-komunisme yang kebetulan segaris dengan kebijakan Suharto yang “anti komunisme”. Tulisan kedua dari inilah.com memuat skenario penyelamatan Boediono oleh tokoh pemuja Barat Goenawan Mohamad lewat tangan IMF.

Ketika banyak kelompok menyebut orang-orang beragama sebagai “kanan”, maka Goenawan Mohamad yang disebut oleh Pramudya Ananta Tour sebagai “kanan”, adalah tokoh “kanan” dalam arti lainnya yaitu pemuja Barat terutama AS.

Pidato Goenawan ini, tidak jelas ujung pangkalnya walaupun penuh kata-kata keren dan berbunga seperti Marxisme dan imperialisme ataupun kata-kata Inggris seperti vote-getter ataupun last but not least (yang bagi seorang pemuja Barat kurang afdol kalau tidak diselipkan satu atau dua). Pidato ini juga hampir hanya berisi hanya puja-puji dan pembelaan tanpa dasar, bahkan bernada fanatik, terhadap Boediono dan SBY.

***

Goenawan Mohamad, pembela Boediono (dan IMF/World Bank?)

***
Politik 2009, Keganjilan dan Harapan

Assalamuaikum wr.wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka!

Para hadirin sekalian, kita ingat, di gedung ini, antara 22 Agustus sampai dengan 22 Desember di tahun 1930, Bung Karno diadili. Kita tahu, di bangunan yang dulu tempat peradilan negeri kota Bandung ini, Bung Karno membacakan pleidoinya yang kemudian jadi dokumen sejarah perjuangan kemerdekaan nasional: sebuah teks yang berjudul Indonesia Menggugat.

Teks itu adalah uraian yang tajam dan menggugah hati tentang apa itu “imperialisme”, khususnya “imperialisme” yang membelenggu rakyat Indonesia. Dalam kesempatan sore ini, saya tak bermaksud mengulang tesis-tesis termashur itu. Saya hanya ingin memakai kejadian 79 tahun yang silam itu untuk jadi pangkal percakapan tentang apa yang melibatkan perhatian kita di Indonesia hari ini.

Hari-hari ini adalah hari-hari pemilihan umum: kita hampir rampung menyelesaikan pemilihan anggota dewan legislatif, dan kita sedang akan memasuki tahap awal pemilihan presiden Republik dan wakilnya.

Tapi yang penting bukan itu semata-mata. Kita bertemu di sini karena kita merasa sesuatu yang ganjil tengah terjadi. Sesuatu yang ganjil dan mengandung harap.

Yang ganjil adalah bahwa hari ini kita menemukan seorang yang akan dicalonkan jadi wakil presiden – dan orang itu tidak datang dari kancah partai politik.

Boediono – tamu kehormatan kita sore ini — adalah seorang ekonom; ia ekonom yang bekerja dalam pengelolaan perekonomian Indonesia; ia seorang teknokrat. Ia bukan pemimpin partai. Ia bukan anggota dinasti pemimpin partai. Ia bukan tokoh terkenal dalam pasaran media seperti para bintang sinetron, komedian dan penyanyi. Ia bukan seorang vote-getter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilihnya sebagai calon wakilnya karena Boediono memenuhi sejumlah syarat. Bagi saya, yang lebih penting ketimbang syarat-syarat itu adalah kenyataan bahwa Boediono dikenal sebagai seorang yang telah membuktikan dedikasinya untuk perbaikan kehidupan perekonomian bangsa; dan tak kurang dari itu, ia dikenal sebagai seorang pejabat dan pribadi yang bersih.

Di atas saya sebut, itulah sebuah “keganjilan” – dan di atas saya sebut juga, “keganjilan” itu membawa harap. Diakui atau tidak, ada yang merisaukan dalam kegaliban kehidupan politik kita. Kini SBY, dengan memilih Boediono, menunjukkan langkah kepemipinan yang berani – dan itu indikasi bahwa kita, sebagai bangsa, sanggup memperbaiki keadaan yang merisaukan itu.

Telah luas diketahui, hari-hari ini orang berpolitik dengan semacam sinisme yang gelap: di sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan, orang cenderung percaya bahwa bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditi.

Para calon anggota legislatif yang berkampanye ke daerah bisa bercerita, bagaimana ratusan juta rupiah dihabiskan untuk memperoleh suara. Sebaliknya ada juga cerita bagaimana para pemilih mengorgansiir diri jadi kelompok dan menawarkan dukungan agar dibeli.

Walhasil, ikatan yang terjadi bukanlah ikatan agenda dan cita-cita, melainkan ikatan antara penjaja dan pembeli.

Di tingkat elite politik, sinisme yang lebih gelap berlaku. Koalisi antarpartai dibentuk atau ditiadakan bukan berdasarkan program ataupun ideologi, bukan karena apa yang akan diperbuat bagi pemilih dan dengan prinsip yang jelas. Koalisi antar partai hampir sepenuhnya berkisar di sekitar kedudukan apa untuk siapa. Atau, lebih buruk lagi, rembugan koalisi berkisar di sekitar siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.

Di tengah sinisme itu, di antara berisiknya tawar menawar yang seperti pasar ternak itu, pertanyaan pun tumbul: memang tidak adakah perilaku yang bukan jual-beli dalam politik? Adakah dalam politik prinsip tentang kebaikan dan kebenaran Benarkah semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada sesuatu nilai universal yang menggugah hati dan membentuk kesepakatan?

Saudara Boediono dan hadirin yang saya hormati.

79 tahun yang lalu, di ruangan ini, Bung Karno memulai pleidoinya dengan sebuah statement yang menarik. Sebuah statement yang menunjukkan betapa bisa palsunya klaim pemerintah kolonial, bahwa kebenaran dan keadilan yang hendak ditegakkannya – dalam tubuh hukum – adalah kebenaran dan keadilan yang universal.

Bung Karno menyebut apa yang salah dalam hukum yang dipergunakan hari itu. “Tuan-tuan Hakim”, katanya, “kami di sini didakwa bersalah menjalankan hal-hal, yang sangat sekali memberi kesempatan lebar pada pendapat subyektif….”

Adapun jaksa menyatakan Bung Karno bersalah berdasarkan pasal tentang “pemberontakan”. Tapi Bung Karno menunjukkan, pasal itu, seperti pasal yang menyebut diri “pencegah penyebaran rasa benci” (haatzai-artikelen), mengandung kata-kata yang bisa ditafsirkan seenaknya oleh yang membacanya, terutama para jaksa dan hakim kolonial. Bung Karno mengulang apa yang sering dikatakan tentang pasal-pasal seperti itu – yakni “aturan karet yang keliwatan kekaretannya.” Artinya aturan yang dapat direntang dan dikerutkan sesuai dengan kepentingan sepihak, atau apa yang disebut Bung Karno sebagai “subyektif”.

Apa yang tersirat dari pernyataan Bung Karno ialah bahwa keadilan dan kebenaran, yang seharusnya bersifat universal, telah direduksi jadi pasal-pasal. Dengan kata lain, yang universal, yang tak terhingga, telah dikuasai oleh bahasa yang berkuasa, oleh sistem simbolik yang terbatas kepentingannya.

Maka Bung Karno pada akhirnya dinyatakan bersalah. Ia dihukum empat tahun penjara dan dikurung di Sukamiskin. Tapi tak mudah menerima keputusan itu sebagai ekspresi keadilan. Pada saat palu diketuk, terasa benarlah apa yang selalu ditandaskan oleh Marxisme – bahwa keadilan dan kebenaran selamanya adalah keadilan dan kebenaran dari kelas yang bekrkuasa. Dengan kata lain, dalam rumusan tentang nilai-nilai selalu ada dimensi politik, pertarungan kekuasaan, dan perebutan hegemoni.

Memang, Marxisme adalah suara jaman modern, bagian dari apa yang disebut hermeneutics of suspiscion, yang meragukan bahwa ada kebenaran yang tak memihak, yang tak subyektif. Tetapi harus pula diingat, bahwa bahkan dalam Marxisme, kita senantiasa dirundung pertanyaan: benarkah politik hanyalah pergulatan kepentingan “subyektif” atau sepihak? Jika demikian, apa makna perjuangan kaum buruh untuk membebaskan manusia dari ikatan kepentingan kelas-kelas? Bila perjuangan politik tak bisa berangkat dari kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi siapa saja, bagaimana ia bisa menggugah banyak orang, mengajak banyak orang, untuk bergerak?

Saya termasuk orang yang percaya, bahwa perjuangan politik justru perjuangan yang terdorong untuk melawan kepentingan-kepentingan yang sempit. Politik jelas berbeda dari pasar ternak. Ada yang universal dalam nilai-nilai yang membuat kita memenuhi panggilan politik.

Tapi yang universal bukanlah sesuatu yang sudah dirumuskan sepenuhnya. Menurut hemat saya, yang universal adalah apa yang justru dirasakan sebagai kekurangan. Keadilan jadi sesuatu yang seakan-akan hadir, memanggil-manggil, ketika ketidak-adilan merajalela. Kebenaran jadi mendesak semua orang ketika dusta menguasai percakapan. Dalam Indonesia Menggugat, Bung Karno mengutarakan ini dengan retorika yang memukau:

….Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — tiap-tiap machluk, tiap-tiap ummat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti achirnja berbangkit, pasti achirnja bangun, pasti achirnja menggerakkan tenaganja, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanja diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka!!”

Kebangkitan mereka yang teraniaya untuk mencapai keadilan dan kebebasan, itulah yang membuat sejarah. Tapi penting untuk kita ingat, bahwa sejarah tak pernah selesai.

Saudara Boediono dan hadirin yang terhormat,

Kita berada di awal abad ke-21, di sebuah zaman yang mengharuskan kita tabah dan juga berendah hati. Abad yang lalu telah menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Abad yang penuh harapan, tapi juga penuh korban. Abad sosialisme yang datang dengan agenda yang luhur, tapi kemudian melangkah surut. Abad kapitalisme yang membuat beberapa negara tumbuh cepat, tapi memperburuk ketimpangan sosial dan ketakadilan internasional. Abad Perang Dingin yang tak ada lagi, tapi tapi tak lepas dari konflik dengan darah dan besi. Abad ketika arus informasi terbuka luas, tapi tak selalu membentuk sikap toleran terhadap yang beda.

Dengan demikian memang sejarah tak berhenti, bahkan berjalan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya, kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas, hingga persoalan baru timbul sebelum jawaban buat persoalan lama ditemukan.

Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia. Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti.

Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal. Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternatif. Kita harus selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber-sumber kreatif yang beraneka.

Saudara Boediono tentu sangat akrab dengan kesadaran itu. Seorang ekonom adalah seorang yang sangat dekat dengan kekurangan dan kelangkaan, dan seorang teknokrat adalah seorang yang harus bersua tiap kali dengan kerumitan. Itu sebabnya Boediono tahu, doktrin seperti “neo-liberalisme” tak akan pernah akan berhasil, sebagaimana “ekonomi yang etatis” tak akan pernah sampai di tujuan.

Tetapi sikap pragmatik itu, sebagai sebuah keniscayaan, tak berarti sikap yang hanya mengutamakan hasil, dan tak mempedulikan nilai-nilai, tak mengacuhkan apa yang baik dan yang benar. Seorang ekonom, terutama di Indoensia, tak mungkin mengabaikan persoalan korupsi, ketidak-adilan dalam aturan main, kemandirian lembaga yudikatif – dan last but not least — modal sosial yang dibangun dari sikap percaya mempercayai di masyarakat.

Modal sosial itu hanya bisa dibangun dengan kesetiaan yang tak habis-habis kepada cita-cita negeri ini – kesetiaan untuk tak mementingkan diri sendiri. Kita berbahagia, dan kita bangga, bahwa di antara kita ada Boediono, yang dalam hidup sehari-harinya tak pernah mementingkan diri sendiri dalam kerja – dengan keras tapi juga dengan rendah hati.

Maafkanlah jika tuntutan kami berlebihan. Tapi Indonesia — yang kadang-kadang membanggakan dan kadang-kadang merisaukan — bukan hanya tempat kita lahir dan menutup mata. Indonesia adalah sebuah amanat. Kami percaya, Mas Boed, bersama kami, anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu.

Maka di ruang ini, di hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.

Merdeka,

Wassalamulaikum wr.wb.

Dari Tempo Interaktif

***

Skenario Baru Penyelamatan Boediono-Sri Mulyani!

INILAH.COM – Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna mencegah jangan sampai Wapres Boediono mengalami pembatalan akibat skandal Bank Century.

Aktivis senior Bondan Gunawan mengungkapkan, pihaknya mendengar berbagai pertemuan dilakukan oleh kelompok intelektual tertentu untuk menjaga agar Boediono-Sri Mulyani tidak dibatalkan dari jabatannya akibat isu Century. “Saya mendengar Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak dan lainnya kumpul-kumpul untuk itu,” kata mantan sekretaris negara era Presiden Gus Dur itu.

Bahkan ada rumor bahwa seorang jurnalis senior Majalah Mingguan terkemuka melalui Boediono mencoba melobi ke Presiden SBY agar bisa jadi dubes di Washington DC. “Jika benar rumor itu, sangat disesalkan, mungkin juga sia-sia. Saya mendengar rumor bahwa jurnalis senior mingguan ibukota itu melobi istana untuk menjadi dubes di Amerika Serikat, guna melobi AS dan IMF/World Bank guna membantu Boediono dan Sri Mulyani agar didukung IMF dan AS untuk bertahan. Rumor itu perlu klarifikasi dari beliau sendiri, benar atau tidak. Namun rumor itu merebak di kalangan wartawan dan aktivis prodemokrasi. Kami kecewa, semoga rumor itu tak benar,” kata Frans Aba MA, kandidat PhD National Universify of Malaysia dan aktivis GMNI.

Boediono dan Sri Mulyani merupakan dua pejabat tinggi yang disebut-sebut media, terseret kasus Century. Kesalahan kebijakan terkait pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century bisa saja dimasukkan dalam kategori tindak pidana tetapi keduanya pantas dicopot.

Menurut pengamat ekonomi Chistianto Wibisono dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (7/12), kondisi Century sebelum diselamatkan sudah penuh dengan masalah, termasuk kasus penipuan yang dilakukan Robert Tantular selaku pemilik. Dan dia menilai, Bank Indonesia (BI) minim dalam mengawasi pengelolaan bank tersebut. “Ini ketidaksengajaan dalam pengawasan. BI ketipu sama Robert. Mekanisme pengawasan BI ke depan harus ditingkatkan dan kontinyu,” ujarnya. [ahl/cms]

Pemberian gelar Profesor di universitas-universitas di Indonesia, sepertinya layak dipertanyakan kriterianya. Apa dasar dari dikukuhkannya Boediono sebagai profesor ekonomi UGM? Apakah karena dipercaya oleh “pemodal-pemodal besar“ asing di lembaga-lembaga keuangan supranasional? Tidakkah gelar profesor ekonomi di negara Indonesia hanya layak bagi orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ekonomi orang banyak di Indonesia dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi nyata bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi masyarakat Indonesia? Mengingat pemberian gelar profesor ekonomi ini berlangsung pada tahun 2007 yaitu kira-kira satu tahun sebelum perencanaan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY, tidakkan ini bermakna politis? Apakah ini dimaksudkan agar gelar “begawan” ekonomi layak disandangkan kepada Boediono, agar masyarakat percaya bahwa Boediono adalah “jalan keluar” bagi keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk dan mengesahkan kebijakan-kebijakan ekonomi Boediono sebagai seorang “begawan ekonomi” atau dengan kata lain seseorang yang benar-benar layak disebut sebagai “pakar ekonomi“? Orang-orang yang mengerti mengenai budaya Hindu beserta implikasinya, akan segera mawas diri, begitu mendengar kata-kata “begawan” dilabelkan kepada seseorang. Kata “begawan” dalam budaya Hindu dan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa daripada agama/budaya Hindu hanya diperuntukan kepada Dewa dan kasta “brahmana”, yang dianggap setara dengan Dewa/Tuhan. Berikut Revrisond Baswir, orang Minangkabau ekonom ekonomi kerakyatan FE UGM.

***

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.

Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?

Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.

Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.

Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.

Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.

Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.

Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.

Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.

Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.

Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.

***

Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.

Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.

Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.

Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.

Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, ‘Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.’

Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.

Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.

Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.

Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, ‘ya’. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, ‘tidak’.

Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.

Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.

Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.

Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***

09/06/2009 – 15:57
inilah.com, Tambahan Rekam Jejak Boediono

Digempur isu utang luar negeri, calon wakil presiden Boediono tampak tenang. Pendamping SBY ini malah mengimbau masyarakat tidak alergi terhadap utang asing, sepanjang hal tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia serta dalam batas aman dalam melunasinya. Luar biasa.

“Jangan alergi terhadap utang. Itu akan mencekik diri kita sendiri,” ujar Boediono pada diskusi mengenai hak asasi dan ekonomi di Aula Ali Sadikin Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (3/6).

Boediono memang pandai bertutur dan tekun bekerja untuk kepentingan para kapitalis dan pemodal global. Tahun 1996-1998 Boediono menjabat sebagai Direktur 1 Bank Indonesia (BI) Urusan Analisa Kredit. Pada 1997-1998, dikucurkan BLBI sebesar Rp 400 triliun (untuk bank swasta Rp 144,8 triliun & bank pemerintah Rp 267 triliun). Dan ini melibatkan Boediono secara mendalam.

Di era BJ Habibie, Boediono (Kepala Bappenas) menyetujui Dana Rekap Perbankan Rp 600 triliyun. Akibatnya rakyat Indonesia harus menanggung Rp 80 triliun setiap tahun di APBN hingga tahun 2032. Di Tahun 2001-2004, Boediono (Menkeu), mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Akibatnya 13 BUMN, yang merupakan aset strategis, dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari aspek hukum).

Hingga saat ini Boediono masih menjabat sebagai IMF Board of Governors. Atas pesanan Bank Dunia, di era Menteri Keuangan Boediono, dikeluarkan UU Keuangan Negara No 17/2003. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada Menteri Keuangan dan mengurangi peranan “perencanaan”, sesuai model ekonomi Neoliberal. Untung kemudian Kwik Kian Gie sedikit mengoreksinya lewat UU No 25/2004.

Di era Boediono menjabat Menko Ekuin,yang kemudian digantikan Sri Mulyani, utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dolar AS per Desember 2008. Meski begitu, tipe kebijakan pengelolaan utang dari SBY-Boediono tidak menunjukkan keberpihakan untuk lepas dari cengkeraman utang. SBY telah memilih Boediono dan kini dalam dilema: maju kena, mundur kena.

Boediono jelas seorang Neolib sejati yang berusaha selalu santun dan elegan. Itulah sekelumit rekam jejak Boediono yang berhasil memikat SBY.

“Kebijakan pemerintah cenderung neoliberal, BLT itu seperti tensoplast saja untuk menutupi sementara, supaya terlihat kemiskinan ditangani,” tutur Rizal Ramli.

Hal ini disampaikan Rizal dalam dialog kenegaraan bertajuk “Neoliberal Vs Kerakyatan“, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2009).

Rizal kemudian memaparkan garis besar ekonomi neoliberal. Menurutnya sistem ini membuat Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi.

“Neoliberal gampangannya sama dengan neokolonialisme, pasar ugal-ugalan, membiarkan asing menguasai ekonomi Indonesia, kita kehilangan kedaulatan ekonomi seperti Filipina,” tutur Rizal Ramli yang ketika menjadi Menko Perekonomian pernah menandatangani LoI dengan IMF ini.

Lebih lanjut pria yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden ini mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang membuat Indonesia tidak kunjung tumbuh menjadi negara maju.

“Kita bukan negara ekonomi yang baik, kita tidak bisa olah apa-apa, hasilnya kita cuma jualan kertas saja,” tutur Rizal.

Rizal menginginkan Indonesia meninggalkan Washington concencus dan membangun ekonomi kerakyatan.

“Jepang meninggalkan Washington concencus dan hasilnya menjadi negara yang maju sekalipun berada di Asia,” tegasnya.

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di detikfinance.com

Banyak sudah tulisan mengenai Boediono dan keterlibatannya dalam lembaga yang merupakan salah satu lambang daripada neoliberalisme ini yaitu IMF. Tidak kurang banyaknya pakar ekonomi yang dikenal berpihak kepada rakyat Indonesia mengutarakan hal yang sama sejak lama. Sebut saja nama-nama seperti Dr. Rizal Ramli (orang Minang yang menjadi salah seorang capres dari kalangan independen untuk pemilu 2009), Revrisond Baswir (orang Minang ekonom FE UGM), Dr. Sri Edi Swasono (suami daripada Prof. Meutia Hatta yang sekarang mendukung SBY) serta Dr. Kwik Kian Gie. Hal itu tampaknya tidak menggamangkan kubu SBY untuk tetap bertahan dengan pencalonan Boediono. Kubu SBY juga tetap saja berkelit mengenai isu Boediono dan IMF-nya. Berbagai macam alasan dikemukan oleh tim pencitraan SBY. Salah satunya adalah “alasan” yang tampaknya diberikan khusus untuk “pengagum PKS” yang dikait-kaitkan dengan kata “syariat“. Kata “syariat” ini ditengarai sangat ampuh untuk “menenangkan” para pendukung PKS yang mulai resah pasca pencalonan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY.

Orang banyak dibingungkan dengan simpang-siurnya informasi yang ada di surat-surat kabar maupun media, karena informasi yang ada di media yang umumnya bersifat mengambang (hanya memberitakan kulit-kulitnya). Kecenderungan menampilkan informasi yang setengah-setengah, tidak lengkap ataupun mengambang adalah ciri khas pemberitaan media zaman sekarang. Para pembaca berita yang merupakan konsumen daripada media modern, hendaknya bersikap bijaksana dalam menyikapi berita-berita media ini. Berita-berita di media sangat berguna sebagai “pengetahuan awal” mengenai sesuatu hal. Terlepas dari pro kontra sesuatu hal di media, yang penting akhirnya adalah dilakukannya proses check dan recheck sesudah informasi awal ini didapat (dari media).

Di masa keterhubungan informasi dunia lewat jaringan internet ini, proses check dan recheck berita ini bisa diperoleh dari proses pencarian entah lewat search engine yang terkenal seperti google ataupun ensiklopedia web yang dikenal sebagai wikipedia. Bagi mereka yang memiliki akses internet entah di rumah atau lewat warnet bisa melakukan pencarian dan proses check dan rechek ini dengan mudah. Yang perlu diingat adalah agar supaya mencari informasi “langsung ke akarnya”.

Kata kunci yang penting daripada Boediono dan paham neolibnya diantaranya adalah IMF, neoliberalisme, keuangan, ekonomi, dan bank. Informasi yang paling penting tentunya akan didapat lewat riwayat hidup Boediono. Di Indonesia, riwayat hidup daripada tokoh-tokoh Indonesia bisa dibaca misalnya lewat situs web www.tokohindonesia.com.

Pencarian ke kata kunci berikutnya hendaknya diteruskan. Akar daripada pro kontra masalah Boediono ini terletak pada IMF. Maka tampaknya perlu kita check di situs web daripada IMF. Hampir seluruh organisasi dunia memiliki situs web. Kepemilikan situs web sudah menjadi bagian kebijakan penting bagi organisasi maupun bisnis. Kebutuhan ini menjadi mutlak bagi organisasi-organisasi dunia seperti IMF, World Bank, PBB dan lainnya. Ternyata pencarian mengenai Boediono di situs web ini menemukan hasilnya. Boediono, berdasarkan data yang ada di situs web IMF ini, ternyata bukan hanya antek IMF (alat daripada IMF di Indonesia) seperti yang diberitakan selama ini. Boediono adalah IMF itu sendiri.

Di situs web IMF ini tertulis posisi Boediono di lembaga keuangan dunia ini adalah sebagai salah satu “governor” (gubernur) pada Board of Governors (Dewan Gubernur) IMF. Sedangkan governor alternate untuk Indonesia adalah Rahmat Waluyanto. Dewan Gubernur IMF berfungsi untuk menentukan kebijakan IMF. Lebih lanjut lagi, governor dan governor alternate dari tiap-tiap negara inilah yang menjalankan kebijakan-kebijakan IMF di tiap-tiap negara yang menjadi “sasaran kebijakan” IMF. Berikut adalah pengertian daripada governor dan governor alternate dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di situs web IMF itu sendiri yang terakhir di-update pada tanggal 21 Mei 2009 atau sekitar 6 hari setelah deklarasi SBY-Boediono di Bandung.

The Board of Governors, the highest decision-making body of the IMF, consists of one governor and one alternate governor for each member country. The governor is appointed by the member country and is usually the minister of finance or the governor of the central bank. All powers of the IMF are vested in the Board of Governors. The Board of Governors may delegate to the Executive Board all except certain reserved powers. The Board of Governors normally meets once a year.

Berikut terjemahan bebas dari saya:

Dewan gubernur, lembaga pengambil keputusan tertinggi IMF, terdiri dari satu orang gubernur dan satu orang gubernur alternate untuk tiap-tiap negara anggota. Gubernur ditunjuk oleh negara anggota IMF itu sendiri dan biasanya adalah mentri keuangan atau gubernur sentral bank. Seluruh kekuasaan daripada IMF terletak pada Dewan Gubernur ini. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan seluruh kekuasaan ini kepada Dewan Eksekutif kecuali beberapa kekuasaan yang telah ditentukan. Dewan Gubernur pada umumnya melakukan meeting satu kali dalam setahun.

Di situs web bisa dibaca bahwa gubernur IMF untuk Indonesia adalah Boediono (namanya bahkan ditulis dengan huruf besar semua), dan Rahmat Waluyanto sebagai gubernur alternate. Dengan demikian selesailah tanda tanya besar mengenai keterlibatan Boediono dalam IMF. Indonesia dengan ini resmi kembali menjadi negara anggota IMF. Pencarian mengenai siapa Rahmat Waluyanto berakhir di situs web daripada PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Sekarang apa hubungan SBY dan IMF? Lewat pencarian mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (the London Summit) di London pada bulan maret tahun ini, ditemukan nama-nama negara dan organisasi daripada peserta konferensi. Negara-negara itu adalah negara-negara besar yang ditengarai bisa mengontrol dan akan mengontrol seluruh dunia -bisa dibaca pada situs web daripada the London Summit. Indonesia termasuk diantaranya. Wakil dari Indonesia pada konferensi ini, seperti telah dimuat oleh media Indonesia, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 5 organisasi besar internasional yang hadir. Satu diantaranya adalah IMF (baca: organisasi Boediono). Lainnya adalah lembaga-lembaga seperti PBB, Bank Dunia, WTO (World Trade Organization), Financial Stability Forum (Forum Stabilitas Keuangan).

The London Summit ini, tampak sekali sebagai upaya lebih lanjut daripada globalisasi dan oleh karenanya  sebagai upaya untuk mengontrol seluruh dunia. Keputusan mengenai Boediono sebagai wakil presiden tampaknya matang setelah kepulangan SBY dari konferensi tingkat tinggi di London ini dan dideklarasikan pada 15 Mei 2009 lalu. Pendukung-pendukung PKS tampaknya harus memikirkan kembali dukungannya kepada SBY. Dilihat dari komposisi peserta daripada the London Summit ini, cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam itu tampaknya harus mulai dilupakan Tempat orang Islam dan tentara Islam selama ini memang sudah ditentukan, yaitu sebagai alat kontrol dan alat kekuasaan daripada “negara-negara berdasar Islam” dan globalisasi. Tidak terkecuali di Indonesia.

Dengan kenyataan ini, selama 5 tahun terakhir ini Indonesia utamanya dipimpin oleh satu orang pro IMF dan dua orang IMF: yaitu SBY, Boediono dan Rahmat Waluyanto. Dan kecenderungan ini akan diteruskan dan disempurnakan apabila pasangan capres-cawapres SBY-Boediono ini dipilih kembali oleh rakyat Indonesia.

IMF adalah lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam kategori lembaga “supranasional“ dalam artian “berada di atas negara”. Kalau kita telaah lebih lanjut lagi, jika dilihat secara internasional, maka posisi Boediono sebenarnya berada di atas SBY. Dan Boedionolah, sebagai pemegang kekuasaan di IMF, yang akan mengatur segala kebijakan mengenai masalah yang paling penting dalam hidup setiap orang dalam setiap negara yaitu ekonomi. SBY, sebagai seorang militer dan pemimpin militer dalam fungsinya sebagai presiden Indonesia, akan berperan sebagai pendukung dan pelaksana daripada kebijakan-kebijakan apapun yang akan ditetapkan nantinya oleh Boediono dan juga sebagai alat untuk menindas para oposisi yang mungkin akan menolak menjalankan kebijakan “presiden sebenarnya“, yaitu Boediono. Karena itulah presiden bisa berganti, sejak zaman Suharto sampai SBY, akan tetapi Boediono tetap akan selalu ada.

Catatan:

Baca juga tulisan lain mengenai Boediono berikut ini:

• Antara SBY, Budiono dan kepentingan neoliberalisme AS di Indonesia
• Boediono, oh Boediono…
• Boediono di tokohindonesia.com: http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/boediono/index.shtml
• Situs web daripada IMF: http://www.imf.org
• Boediono sebagai gubernur IMF: http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
• Rahmat Waluyanto komisaris PLN yang juga gubernur alternate (cadangan/pengganti) di IMF: http://www.pln.co.id/InfoKorporat/Management/Komisaris/RahmatWaluyanto/tabid/253/language/id-ID/Default.aspx
• The London Summit: http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/faqs/general-questions/who-will-attend

Memandirikan Ekonomi Bangsa
Oleh: Nurliswandi Piliang alias Iwan Piliang

“Saya lihat dua media besar kita, selalu berpihak kepada Wijoyonomic, yakni Kompas dan Tempo?” tanya Rizal Ramli, mantan Menkoperekonomian di era Gus Dur, kepada Budiarto Shambazy, wartawan KOMPAS yang mengasuh rubrik POLITIKA, di sela rekaman gambar PRESS TALK, bertopik Memandirikan Ekonomi Bangsa, 4 Februari pukul 15.00 -16.00 di studi SWARA, Gedung DPR-RI

Budiarto membernarkan bila sosok Jacob Oetama memang memuja Widjojo cs. “Tetapi Kompas juga memberi porsi untuk ekonom macam Mubyarto,” sanggah Budiarto. Selain mereka berdua, tampil kembali Fuad Bawazier, yang dalam PRESS TALK episode Menyigi Kesejahteraan Rakyat … mengatakan, “Presiden hanya boneka ekonomi.”

Presiden hanya boneka ekonomi karena cengkeraman kepentingan AS melalui tangan IMF, World Bank dan WTO. Di Indonesia tangan-tangan AS itu diwakili oleh mereka yang diistilahkan Mafia Berkeley.

Mafia Berkeley adalah nama yang sudah membaku sebagai label atau trade mark untuk sekelompok ekonom dengan mazhab pikiran kapitalisme yang dianutnya secara konsisten dan militan. Umumya mereka adalah para alumni dari Universitas Berkeley di California. Meski sekarang anggota mafia ini tidak harus lulusan Berkeley. Asal ekonom itu ’setia’ dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Washington Consensus, mereka dinamakan juga sebagai anggota Mafia Berkeley.

Mereka itu adalah yang meyakini dan menerapkan kapitalisme dan dengan bangganya menyebut dirinya sebagai libertarian. Dan ’kebetulan’ mereka mayoritas berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sederat nama bisa kita sebut sebagai anggota mafia ini. Wijoyo Nitisastro (ketua tim Mafia Berkeley), Soemitro Djojohadikusumo, Ali Wardhana, Emil Salim, M. Sadli, Subroto, adalah generasi angkatan pertama Mafia Berkeley ini. Untuk generasi sekarang diwakili oleh Boediono (Menteri perekonomian), Sri Mulyani (menteri keuangan), M. Ikhsan (LPEM UI), Chatib Basri (ekonom UI) serta Rizal Malangrangeng (Freedom Insititute).

Bahkan Sri Edi Swasono mengatakan, nama-nama terakhir ini lebih ‘libertarian’ ketimbang pendahulunya. Merekalah yang saat ini menjalankan agenda-agenda kapitalisme global dengan pro-IMF, pro-AS, pro-utang luar negeri, pro-WTO dan terkagum-kagum pada globalisasi dan pasar bebas yang diciptakan oleh AS.

Dikatakan oleh Rizal Ramli, bahwa Mafia Berkeley juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum yang digariskan oleh Washington.

Kian nyata dan aneh memang, kehidupan ekonomi rakyat kebanyakan hari ini kian sulit, jika prakteknya penjajahan dan ketidakberkembangan ekonomi rakyat, juga ikut disukseskan penghancurannya oleh bangsa sendiri, yang mebawa nafas “tuannya”.

Bisa dibayangkan kita kaya sumber daya alam kian melayang, kian tidak tak tergarap.. Lebih aneh lagi jika media justeru menjadi pendukung “penjajahan” terhadap bangsanya sendiri itu

Penayangan episode Memandirikan Ekonomi Bangsa mulai Senin depan di QTV

Di bawah ini pengantar saya membuaka dialog di acara ini.
Selamat bertemu dengan PRESS TALK, wadah orang media dan orang yang ditulis media bicara, bersama saya Iwan Piliang.

Terima kasih atas segala perhatian dan sambutan Anda kepada program ini. SMS, email yang masuk memberikan kami pemahaman, bahwa kita memang memerlukan alternatif media, alternatif topik, alternatif langgam dan ketajaman. Juga alternatif jernih menyampaikan premis. Anda dapat pula berkomunikasi ihwal program ini di blogs saya. iwanpiliang.blogspot.com.

Pemirsa, topik dialog kita kali ini, Memandirikan Perekonomian Bangsa. Pekan-pekan ini kita menyimak berbalas ungkapan tari antara Megawati dan Jusuf Kalla. Megawati bilang negeri kita bergerak macam poco-poco. Kalla jawab, poco-poco lebih oke daripada dansa.

Negeri kita memang lucu tak terkira..

Di saat banyak anak negeri untuk makan sehari, menjadi kemewahan, dan kian banyak saja suara keriuk cacing yang menai di perut lapar lebih 17.000 anak kurang gizi di NTT, kita hadapi saat ini, misalnya.

Sumber daya alam yang luar biasa, tidak sepantasnya membuat 37 juta lebih pengangguran. 750.000 sarjana baru yang tiap tahun dicetak adalah aneh bin ajaib untuk menganggur.

Negara belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Lebih parah kemandirian ekonomi kian pah-poh. Negeri bahari dan pertanian ini mengimpor garam 1,5 juta ton atau 50% dari kebutuhan setahun. Impor sapi mencapai 600.000 ekor, atau 25% kebutuhan nasional. Impor kedelai 2 juta ton, atau 49% dari kebutuhan nasional. Beras tahun ini akan diimpor lebih 2 juta ton. Susu mencapai 90% impornya. 1,3 juta ton gula masih datang dari Autralia. Masih banyak tentu angka-angka lain, bahkan alginat sebagai bahan pengemulsi untuk susu yang bahannya darui rumput laut, kita impor mencapai US $ 60 juta setahun. Entah dilaknat apa kita kiranya?

Pasar dengan penduduk mendekati 250 juta orang ini seakan telanjang; telekomunikasi, perbankan, hingga migas dan lahan tambang lain, dikuasai asing. Pernah dipaparkan di program ini, lahan berdeposit batubara di Kaltim seluas 4.500 ha, dilego ke asing Rp 30 miliar saja. Di dalamnya bukan mustahil beragam mineral, bahkan uranium ada, belum termasuk kandungan hayati lainnya.

Tidak ada lagi bank sebagai agent of development. Butir-butir perjanjian dengan IMF, yang ditandatangani 1998, telah membuat BI independen dari pemerintah, tapi tidak independen dari IMF, begitu pula banyak butir kesepakatan lainnya, yang membuat seakan negeri ini terjajah, tidak mandiri mengembangkan SDA-nya, tidak mandiri mengembangkan kekuatan militernya. Patok batas negara kita dipermainkan jiran.

Kenyataan hidup ini timbul lebih karena kepentingan asing dan laku segelintir orang Indonesia yang menjual bangsa, yang dilegalkan melalui Undang-Undang di DPR-RI.

Tidak fair memang bila Cuma menuding pemerintahan sekarang. Tetapi bila seorang presiden cuma boneka ekonomi, bagaimana kita berbangsa bisa keluar dari kedaan ini?

Catatan:

Tulisan di atas bisa dibaca langsung di blog saudara Iwan Piliang.

Baca juga tulisan terkait:

• Pemerintahan SBY dan krisis utang
• Zeitgeist Addendum (film dokumentasi mengenai uang, World Bank, IMF dan utang)
• Situs web dari Koalisi Anti Utang mengenai kondisi daripada Utang Luar Negri Indonesia

Keterangan di video ini mengenai teroris sebagai orang yang berjas seharga $ 5.000 dan duduk di lembaga-lembaga keuangan dunia, politik dan bisnis tidak berarti bahwa orang-orang Islam bisa cuci tangan dari kegiatan terorisme ini. Orang Islam sendiri ikut membunuhi bahkan merupakan pelaku pembunuhan utama orang Islam di Afghanistan, Arab Saudi, Pakistan, Irak dan Iran. Orang Islam juga ikut dalam bangunan politik bernama terorisme ini dan ikut juga bermain dalam konflik-konflik politik yang melibatkan kelompok Islam melawan kelompok bukan Islam. Mereka juga ikut membantu terbentuknya tatanan politik yang disebut sebagai fasisme Islam seperti yang sedang terbentuk di Indonesia lewat kerja sama antara pihak Islam Indonesia dan militer, dalam rangka menuju diktatur militer yang berdasarkan fasisme Jawa dan  fasisme Islam yang akan ditentukan lewat pemilu 2009 ini. Fasisme Jawa dan fasisme Islam termasuk dalam bangunan fasisme global yang dikenal sebagai globalisasi.

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden SBY, sudah diingatkan berbagai kalangan untuk menyikapi persoalan utang luar negeri dengan tepat. Peringatan tersebut berkaitan dengan kondisi keuangan negara untuk pembangunan dan menggulirkan perekonomian rakyat sudah tersedot untuk pelunasan utang.

Pada tahun 2004 lalu, pemerintah harus mengalokasikan sebesar 9.032 juta dolar AS, untuk cicilan pokok dan bunga utang luar negeri. Pelunasan kepada kreditor di luar negeri tersebut sebenarnya sudah menggerus pendapatan nasional dan merugikan keuangan negara

Oleh karena itu, Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu didesak untuk memberikan prioritas pembenahan anggaran negara untuk mencegah terjadinya krisis fiskal. Langkah yang harus ditempuh pemerintah tentu saja adalah mengurangi tekanan beban utang dalam keuangan negara (APBN).

Namun sayangnya kebijakan yang dijalankan pemerintah masih jauh dari langkah untuk mengurangi beban utang, Kebijakan pemerintahan SBY masih mempertahankan ketergantungan pada utang, walaupun penerimaan utang baru setiap tahun jauh lebih kecil dibanding kewajiban melunasi utang pada tahun yang sama.

Kebijakan lainnya adalah menggantungkan pengurangan utang hanya pada mekanisme pertukaran utang dengan program kegiatan (debt swap). Sedangkan usaha untuk melakukan pengembalian utang yang belum dan tidak digunakan pemerintah, dan menuntut pengembalian commitment fee atas pinjaman yang belum dipakai tidak diupayakan secara maksimal. Apalagi melakukan proses evaluasi atas keabsahan transaksi utang yang berjalan sebelumnya.

Kebijakan tersebut tentu saja tidak bisa mengatasi besarnya stok utang pemerintah. Padahal tingginya stok utang pemerintah sudah menimbulkan crowding out di pasar uang. Dampaknya akan membuat alokasi kredit bank pada dunia usaha serta rumah tangga berkurang. Sementara disisi lain mendorong terjadinya peningkatan tingkat suku bunga di pasar uang dalam negeri. Beban utang pemerintah yang besar itu sekaligus meningkatkan risiko devaluasi nilai tukar rupiah maupun country risk republik ini. Kondisi ini lagi-lagi akan meningkatkan suku bunga yang dikenai dunia internasional bagi pelaku ekonomi di negeri ini.

Beban Utang yang Meningkat

Sebagaimana pemerintahan sebelumnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY masih melanjutkan transaksi pembuatan utang luar negeri melalui forum Consultative Group on Indonesia (CGI). Sampai tahun 2006 lalu utang luar negeri pemerintah yang disanggupi oleh CGI sudah berjumlah 26,069.70 juta dolar AS. Utang tersebut terdiri dari utang bilateral sebesar 10,147.70 juta dolar AS. Kemudian utang multilateral berjumlah 15,922.00 juta dolar AS. Secara akumulatif, jumlah utang luar negeri pemerintah yang disetujui oleh CGI setiap tahunnya selalu meningkat. Walaupun secara nominal, jumlah utang yang disetujui setiap tahun angkanya fluktuatif.

Kebijakan penambahan utang baru setiap tahun untuk menutupi defisit anggaran, pada saat yang sama bukan saja meningkatkan jumlah dan outstanding utang luar negeri pemerintah. Kebijakan tersebut juga berpengaruh pada meningkatnya beban pembayaran utang luar negeri yang terdiri dari cicilan pokok dan bunga. Beban tersebut secara akumulatif telah membuat pembayaran utang semakin memberatkan keuangan negara.

Meskipun pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan pinjaman siaga dari IMF dan membubarkan CGI, ternyata outstanding utang luar negeri pemerintah justru meningkat.
Menurut data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, outstanding utang luar negeri pemerintah pada tahun 2005 berjumlah 80,072 juta dolar AS. Pada triwulan pertama tahun 2008 outstanding utang luar negeri pemerintah sudah meningkat lagi menjadi 87,519 juta dolar AS.

Kondisi ini membuktikan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam menurunkan outstanding utang luar negeri. Selain itu, meningkatnya outstanding utang luar negeri tersebut, diikuti pula dengan meningkatnya utang komersial pemerintah yang jumlahnya sudah lebih besar dibanding utang non komersial.

Pada tahun 2005, outstanding utang luar negeri komersial pemerintah berjumlah 9,440 juta dolar AS. Pada triwulan pertama tahun 2008, posisi utang luar negeri komersial pemerintah sudah berjumlah 21,185 juta dolar AS.

Kenaikan outstanding utang luar negeri komersial tersebut merupakan kompensasi dari menurunnya outstanding utang luar negeri non komersial. Outstanding utang luar negeri non komersial pemerintah pada tahun 2005 berjumlah 54,362 juta dolar AS. Pada triwulan pertama tahun 2008, utang luar negeri komersial pemerintah berkurang menjadi 51,026 juta dolar AS.

Melihat perkembangan outstanding utang luar negeri pemerintah tersebut, wajar saja jika pembayaran utang luar negeri pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2005 pembayaran utang luar negeri pemerintah berjumlah 7.048 juta dolar AS. Pada tahun 2006 jumlah tersebut meningkat menjadi 17,056 juta dolar AS. Kemudian dalam APBN-P 2008 pemerintah mengalokasikan sebesar 92.242,7 miliar rupiah untuk pembayaran utang luar negeri, maka pada tahun 2009 nanti jumlah tersebut meningkat menjadi 94.891,4 miliar rupiah

Dengan meningkatnya kewajiban pembayaran utang luar negeri, maka strategi yang ditempuh pemerintah tidak banyak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Untuk sumber pembiayaan dari dalam negeri pemerintah akan menggunakan dana dari perbankan dalam negeri. Kemudian diikuti dengan upaya menggalang penerimaan dari privatisasi, penjualan aset, menerbitkan surat utang negara dan tentu saja dengan meneruskan pembuatan utang baru.

Untuk tahun anggaran 2009 nanti pemerintah akan menarik pinjaman luar negeri baru yang terdiri dari utang program dan utang proyek, yang masing-masing berjumlah 21.173,4 miliar rupiah dan 24.876,3 miliar rupiah.

Presiden SBY memang sudah mengambil keputusan yang berarti, menjelang akhir 2006 lalu, yaitu mengembalikan pinjaman IMF dan membubarkan CGI. Namun sayangnya kondisi tersebut tidak diikuti dengan kemampuan untuk menurunkan beban utang luar negeri pemerintah. Bahkan yang terjadi justru beban utang luar negeri pemerintah semakin meningkat.

Dalam peningkatan beban utang tersebut, justru diikuti dengan potensi ancaman semakin membebani keuangan negara, mengingat penigkatan utang luar negeri pemerintah justru terjadi pada utang komersial. Utang luar negeri komersial adalah utang yang masa jatuh temponya pendek dan suku bunga yang berlaku mengikuti tingkat suku bunga pasar.

Dengan demikian pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden SBY belum mampu mengatasi krisis utang. Namun sebaliknya, justru menambah jumlah utang yang semakin memberatkan keuangan negara dan membebani rakyat. Dengan beban utang yang besar, akan sulit bagi bagi rakyat untuk memperoleh hak-hak konstitusinya yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali apabila pemerintahan baru yang terpilih nanti tidak lagi tergantung pada utang dan mau menegosiasikan pengurangan utang.

Sedikit tambahan: kalau kita begitu banyak berhutang, terus kemana larinya uang itu? Mengapa orang Indonesia malah hanya tambah miskin? Ini Pekerjaan rumah buat kita semua.