Oleh: Indra J Piliang

Seruling waktu telah ditiup.
Malaekat sejarah bangun.
Tan Malaka tidak lagi berteriak di dalam kuburnya.

Massa actie! Massa actie! Massa actie!

Kamu kemanakan Rendra?
Masihkah kamu simpan rambut gimbal mbah Surip?
“Kebyar! Kebyar!” Gombloh apakah sudah kau petik pada dawai gitar?

Ada kelewang patah di sana, Karawang-Bekasi. Asap rokok Chairil Anwar mengepul melindapkannya.
Buku-buku Ahmad Wahib yg dimakan rayap.
Abu jenazah Soe Hok Gie di puncak Mandala Wangi.

Kemana, kemana, kemana kamu simpan sajak2 perjuangan itu?
Kemana, kemana, kemana kau tumpuk ikat2 kepala itu?

Bongkar gudangmu!
Keluarkan spanduk2 dan poster2 itu!
Hiasi kota ini dengan grafiti!
Kepalkan tangan kirimu, serentak menghentak zaman!

Bersatulah kalian para demonstran!
Bersatulah!
Hadang panser2 manipulasi itu yang bergerak melindas masa depanmu!
Hentikan upacara kebohongan yang dibiayai oleh pajak2mu yg dikorup!

Berpestalah, dengan daun-daun teh dari Boston.
Linting lagi sebatang lisong dari daun2 jagung.
Prapatan 10, Menteng 31, bawa ia dalam darah mudamu.
Rengas Denglok, culik Ia bersama nyalimu!

Nyalakan lampu teplok di Pulau Buru.
Bangunkan buaya2 di sungai2 Tanah Merah Boven Digul!
Buat jeruji baja di Nusa Kambangan!

Perkuat barisanmu!
Perkuat ideologimu!
Cari pemimpinmu!

Bersatulah, kaum demonstran.
Gelandang Persatuan Koruptor Negara itu ke penjara2!

Bersatulah, kaum demonstran.
Hidupkan operasi pagar betis!
Hidupkan serangan fajar dengan simbol janur kuning!
Jangan lupakan merah-putih.
Terbangkan garuda2 itu di dalam dadamu!

Kita atau mereka yg masuk pintu besi itu.
Kita atau mereka yg menulis sejarah negeri ini.
Mereka berhasil memiuh mimpi kita menjadi kusta2 yg diludahi bangsa2 lain.
Mereka semai benih2 kematian dengan menjadi benalu2 di dlm ruang2 kekuasaan.

Kalau bukan kalian yg adalah kita, siapa lagi?
Negara ini telah dipertukarkan mereka dengan uang segobang.
40 Juta anak bangsa hanya punya 2 dollar utk menu harian.
Jerangkong2 hidup ada di ufuk fajar! Anak2mu, cucu2mu, dan masa depanmu!

Bersatulah, kaum demonstran!
Siapapun kamu, berapapun umurmu, apapun keyakinanmu!

Mereka, di sana, telah lama bersatu! Mereka, disana, telah lama bersarang. Predator2 kemanusiaan yg berwajah senyum, bertopeng santun!

Bersatulah! Bergeraklah! Dan yakinilah, nasi2 bungkus kaum ibu dengan menu ikan2 asin akan berderet2 masuk ke tenda2 yg kalian bikin!

Jakarta, 21 November 2009

Kemaren, tanggal 29 Oktober 2009, tepat sehari setelah Hari Sumpah Pemuda, Chandra M Hamzah dan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditahan di Mabes Polri. Keduanya dikenakan tuduhan telah menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi saya, ini adalah masalah hukum yang pelik dan rumit. Dan saya merasa tidak tahu apa-apa tentang itu, selain hanya membaca perdebatan hukum di media dan bertanya lewat para ahlinya.

Yang ingin saya tulis adalah Chandra M Hamzah. Kami menyebutnya dengan nama Pance. Dulu, ketika masuk UI tahun 1991, dia adalah Ketua Harian Senat Mahasiswa UI. Dalam balairung besar UI, Pance bersuara lantang menyambut para mahasiswa UI yang berjumlah ribuan. Slogan yang dipakai oleh SMUI Tiada Kata Jera dalam Perjuangan waktu itu adalah . Chandra juga Komandan Resimen Mahasiswa UI yang bermarkas di pintu masuk UI, dekat para mahasiswa menunggu bis kuning.

Pance kuliah di Fakultas Hukum UI. Dia berhasil menjadikan Menwa sebagai organisasi yang tidak sesangar di kampus lain. Hubungannya begitu dekat dengan kelompok atau organisasi mahasiswa lain. Begitu juga dengan SMUI, Pance berhasil menjadikan sebagai organisasi yang padu, ketika berhadapan dengan aturan organisasi mahasiswa yang berubah-ubah. Pance menggantikan Eep Saefullah Fatah (FISIP UI) sebagai Ketua Harian SMUI. Di kemudian hari, Bagus Hendraning menggantikan Pance. Proses pemilihan waktu itu dilakukan oleh Ketua-ketua Senat Mahasiswa Pakultas. Setelah itu, baru diadakan pemilihan raya (pemira) dengan ketua terpilih Zulkiefliemansyah (FEUI). Baru berturut-turut Komaruddin (FISIP UI), Selamat Nurdin (FISIP UI) dan Rama Pratama (FEUI). Saya pernah maju jadi Ketua SMUI tahun 1995, namun kalah dari Komaruddin.

Pance adalah organisatoris yang baik. Dia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saya masih mengingat bagaimana dia mendekati para yunior satu demi satu, lalu memberikan pemahaman tentang kemahasiswaan. Seingat saya – ada dalam catatan harian saya –, Pance menilai saya sebagai yunior yang susah berbicara. Kalau berbicara, sulit dimengerti. Mungkin karena logat atau memang karena sejak kecil saya “teloh” (bahasa Minang) alias gagap berbicara. Aktivitas di UI memang membuat saya mulai membiasakan diri, pertama lewat catatan di buku sebelum berbicara, lalu pelan-pelan mulai mengandalkan ingatan.

Ketika Pance menjadi Ketua Harian SMUI, kami sempat mengadakan kegiatan nasional dengan tajuk Diskusi Mahasiswa Tentang Tinggal Landas (DMTL). Waktu itu saya kebagian sebagai seksi acara. BJ Habibie hadir waktu itu, juga pimpinan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Sebagian dari pimpinan mahasiswa itu kini menjadi pemimpin dalam dunianya masing-masing, terutama di bidang pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, kaum profesional, intelektual dan lain-lain. Terlalu banyak nama untuk disebutkan. Pada tahun berikutnya, di masa kepemimpinan Bagus Hendraning, diadakan juga Simposium Nasional Angkatan Muda 1990-an: Menjawab Tantangan Abad 21. Kebetulan saya sendiri yang menjadi Ketua Panitia Pelaksana. Eep dan Pance menjadi narasumber dalam kegiatan kemahasiswaan itu.

Saya juga hadir ketika Pance menikah dengan istri pertamanya: Nadia Madjid. Mbak Nadia adalah mahasiswa Fakultas Sastra UI jurusan Bahasa Inggris dan putri Nurcholis Madjid. Masih ada foto perkawinan itu, ketika setiap orang ingin berdiri berdekatan dengan Cak Nur. Selama periode itu, kami beberapa kali bertemu, terutama dalam forum-forum diskusi mahasiswa. Dibandingkan dengan Eep Saefullah Fatah, tentu saya lebih banyak bertemu dengan Eep, baik sebagai nutulis, moderator, sampai kemudian sebagai pembicara pendamping dan pembicara pengganti tentang gerakan mahasiswa. Skripsi saya juga tentang gerakan mahasiswa.

Ketika aksi-aksi mahasiswa 1998 meledak, saya ketemu Pance di pagar halaman kampus UI Salemba. Waktu itu tanggal 2 Mei 1998. Keluarga Besar UI mengerahkan massanya waktu itu, ketika senat-senat mahasiswa justru tidak bergerak. Di kampus terpasang penguruman dari Ketua-Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, Fakultas Ilmu Keperawatan UI dan Fakultas Kedokteran Gigi UI bahwa mereka tidak bertanggungjawab atas aksi mahasiswa hari itu. Saya lihat beberapa tokoh luar kampus hadir di panggung orasi, seperti Ali Sadikin, Adnan Buyung Nasution, dan Rohut Sitompul. Saya sempat mengusir Rohut Sitompul dari atas mimbar.

Kebetulan, para mahasiswa dari luar kampus bergerak di jalanan Salemba dan ingin agar mahasiswa UI ikut turun ke jalan. Para mahasiswa UI sedikit terpancing, tetapi ditahan oleh aparat keamanan bersenjata lengkap di pagar kampus. Saya dan Pance ada di tengah-tengah aparat dan mahasiswa UI itu, mencegah agar mahasiswa tidak keluar kampus dan juga menghalangi aparat yang mendekat langkah demi langkah mendekati mahasiswa. Memang sempat terjadi aksi dorong-dorongan, tetapi tidak sampai menjadi bentrokan. Kepada saya Pance mengatakan bahwa Ia mendapatkan informasi betapa mahasiswa UI akan dikorbankan. Dia mewanti-wanti agar saya menghubungi pimpinan aksi mahasiswa untuk tidak membuat massa mahasiswa UI turun ke jalan. Saya menyampaikan informasi itu di posko yang kami buat di Gang Kober (Kuburan), Depok. Pimpinan KBUI memang berkumpul di sana dan kini sebagian sudah mendapatkan gelar doktor dan masih banyak yang mengambil gelar doktor di luar negeri.

Ketika menduduki Gedung MPR-DPR, Pance juga terlihat di luar pagar. Menurut informasi yang saya dapat, dia berusaha mencegah kalau terjadi penyerbuan atas mahasiswa yang menduduki gedung itu. Pance menyediakan sejumlah bis untuk evakuasi, kalau tiba-tiba terjadi penyerbuan. Isu penyerbuan itu menyebabkan kami tidak bisa tidur. Pada dini hari, pukul 03.00, kami sempat terbangun dan berlari sekencang-kencangnya menuju halaman belakang, karena ada info sweeping dan penyerbuat dari pasukan militer di luar gedung. Gedung DPR-MPR itu tidak jadi diserbu, justru dimasuki oleh banyak sekali tokoh yang kemudian disekanal sebagai tokoh-tokoh reformasi. Peran Pance yang paling besar menurut saya adalah dalam berhubungan dengan ayah mertuanya, Cak Nur.

Setelah semuanya berakhir, Pance saya dengar lebih banyak aktif di law-firm yang dia pimpin. Kebetulan saya juga kenal para tetua di sana yang dikenal sebagai genk Erry Riyana Hardjapamengkas. Dia juga berinisiatif membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi hukum. Salah satunya adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Ada beberapa teman yang aktif disana. Ketika konflik horizontal meledak di banyak daerah, seperti di Ambon, kelompok itu juga aktif mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian membentuk Forum Indonesia Damai. Saya juga aktid di kelompok itu dan beberapa kali ikut rapat di kawasan Kebayoran Baru. Belakangan, kelompok inilah yang menjadi salah satu pihak yang aktif dalam amandemen Konstitusi, paling tidak dalam mendorong dari belakang. Saya juga terlibat menjadi anggota dari Koalisi Konstitusi Baru (KKB). Adegan paling heroik adalah ketika Bambang Widjojanto merobek naskah pembentukan Komisi Konstitusi versi MPR.

Para pengacara lain setahu saya sibuk dengan menjadi pengacara bagi para tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, terutama yang perusahaannya masuk ke dalam BPPN. BPPN waktu itu memiliki aset ratusan trilyun rupiah. Rata-rata mereka kemudian menjadi kaya raya. BLBI, kita tahu, telah menghabiskan uang negara sebanyak lebih dari Rp. 600 Trilyun, hampir 100 kali lipat skandal Bank Century. Tetapi tidak ada artinya dibandingkan dengan dana tanggap darurat yang hanya Rp 100 Milyar untuk gempa di Sumatera Barat. Butuh lebih dari 60 gempa bumi lagi berkekuatan 7,9 scala richer agar dana turun Rp. 6 Trilyun. Atau butuh 600 gempa bumi lagi berkekuatan 7,9 scala richer agar dana turun Rp. 600 Trilyun.

Nama Chandra muncul lagi sebagai kandidat pimpinan KPK yang diseleksi di DPR RI. Saya sendiri gagal lolos ke DPR RI sebagai calon anggota KPU. Suara yang diperoleh Chandra berada di urutan atas. Tapi dalam pemilihan Ketua KPK, dia kalah dari Anthasari Azhar. Saya beberapa kali saja mengirimkan sms kepada Chandra atau Pance ini. Sms terakhir saya kirimkan menjelang deklarasi saya sebagai politisi di Universitas Paramadina, Jakarta, tanggal 6 Agustus 2008. Chandra datang dan memberikan kesaksian (lihat di www.indrapiliang.com bagian testimony):

“Terima kasih. Pada dasarnya Saya kenal Indra ini 15 tahun yang lalu. Jadi kebetulan waktu itu saya Ketua Senat Mahasiswa UI dan kemudian Beliau ini masuk dalam seksi kepengurusan. Sejak pertama saya kenal yang namanya Indra itu memang tukang kritik, tukang ribut, apapun dipertanyakan.

Sehubungan dengan niat Indra untuk masuk ke DPR, jadi kami di KPK memang menganggap ada korupsi di pengadaan badan dan jasa, ada korupsi di beberapa sektor lain. Tetapi satu hal yang paling sukses adalah korupsi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini katakanlah UU kita UUD 1945, itu umurnya sebelum di amandemen masih berlaku sampai tahun 1999. 55 tahun UUD 1945 itu berlaku dan yang membuat sudah meninggal. Berarti kita dikuasai oleh orang-orang mati. Kitab UU Hukum Perdata di Indonesia itu itu dibuat pada tahun 1930 dan sekarang sudah 2008, berarti sudah 78 tahun.

Jadi seandainya proses pembuatan legislasi undang-undang ini diwarnai dengan nuansa korupsi, maka bisa dibayangkan generasi ke depan akan di kekang atau hidup dalam suasana yang korup. Jadi korupsi yang ada di pengadilan hanya satu orang, satu keluarga atau sekelompok orang, tetapi korupsi yang ada di legislatif menjadi kolektif. Itu adalah sumber permasalahan kenapa bangsa ini menjadi demikian terpuruk. Dan hadirnya Indra mudah-mudahan tidak larut, karena ada beberapa asumsi, mudah-mudahan tidak benar kalau kita masuk ke sarang penyamun, jadi penyamun juga. Terima kasih.

(Chandra M Hamzah, Wakil Ketua, Komisi Pemberantasan Korupsi)”

Terakhir jumpa Chandra saya lupa, barangkali dalam suatu malam di sebuah cafe di TIM ketika sejumlah teman bertemu. Tapi yang jelas, Chandra alias Pance ini adalah produk murni dari reformasi. Almarhum Cak Nur mengatakan bahwa yang dibutuhkan dalam zaman reformasi ini adalah kaum reformis yang otentik. Saya bersaksi bahwa Chandra alias Pance ini adalah produk dari kaum reformis yang otentik itu. Apakah karena itu ia ditahan? Apakah karena itu ia diperiksa? Atau adakah drama-drama lain yang terlihat semakin hebat dipertontonkan dalam produk kemasan seperti sekarang ini? Indonesia jelas berada di tubir jurang negara gagal (failed state). Apakah penahanan Chandra bagian dari sangkakala kematian sebuah bangsa itu, seperti yang pernah ditangisi oleh Kahlil Gibran?

Yang jelas, seperti Chandra yang berucap di hadapan ribuan mahasiswa UI tahun 1991 lalu itu, saya hanya bisa katakan: TIADA KATA JERA DALAM PERJUANGAN!!!

Jakarta, 30 Oktober 2009.

Darurat militer tahap kedua ini akan diikuti evaluasi pelaksanaan darurat militer tahap pertama (19 Mei – 19 November 2003) serta pembentukan tim Pemantau Terpadu untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu.

Sebagai warga negara yang baik, selayaknya tiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan warganya. Namun, atas nama demokrasi yang kini menjadi saka guru kehidupan kebangsaan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah tetap memerlukan pendapat warga negara. Hanya warga negara yang apatis, apolitis, dan nihilis yang terus berdiam diri menghadapi apa pun kebijakan pemerintah.

Pendapat DPR saja tidak cukup, mengingat sistem presidensial kita berkaki pada partai politik di parlemen. Partai mayoritas di DPR juga partainya presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri di kabinet.

Untuk itu, tak ada salahnya perdebatan publik terus dijalankan demi pencapaian tujuan terbaik berbangsa dan bernegara. Mengingat warga negara adalah elemen terpenting dalam sebuah negara, sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah dan parlemen atas nasib warga negara Republik Indonesia merupakan indikator kegagalan demokrasi. Hilangnya kesadaran untuk memperdebatkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara secara keseluruhan merupakan awal dari menipiskan sense of belonging atas negara.

Sebagai bagian sah dari RI, amat tidak adil bila persoalan Aceh hanya bagian persoalan pemerintah dan “rakyat Aceh” yang disebutkan meminta perpanjangan darurat militer. Apalagi sampai sejauh ini, tidak ada parameter dan metodologi yang sahih untuk menunjukkan berapa persen dari “rakyat Aceh” yang menghendaki darurat militer, juga berapa persen yang menghendaki perdamaian tanpa darurat militer.

Kerikil di sepatu Indonesia

Dari latar belakang itulah, penulis khawatir adanya tekanan berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pikiran terbaiknya bagi penyelesaian persoalan Aceh. Tekanan itu hanya akan membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan demokrasi, sekaligus pendewasaan politik seluruh elemen bangsa dan negara, tidak terkecuali pemerintah dan parlemen.

Patut diingat, darurat militer hanya berlaku untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sedangkan di luar NAD yang berlaku adalah tertib sipil. Sebagai bagian pembayar pajak dan pemilik suara dalam pemilu, warga negara berhak mengeluarkan pendapat apa pun.

Revolusi Amerika, misalnya, lahir dari adagium “Tidak ada pajak tanpa perwakilan”. Begitu juga revolusi Indonesia lahir dari sebuah kesadaran betapa kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlunya soal mendasar ini diangkat untuk mengingatkan semua pihak, betapa mahalnya harga kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak hanya berwujud hengkangnya para penjajah dari bumi republik, melainkan jauh lebih penting lagi adalah agar metode kaum penjajah itu tidak diteruskan oleh rezim mana pun untuk menindas kebebasan warga negara.

Pemaksaan kehendak, intimidasi, pembuangan, perampasan, sampai indoktrinasi merupakan hal tabu yang mestinya dihindari rezim mana pun. Bagaimanapun, Aceh kini menjadi semacam kerikil di sepatu RI. Butuh kehati-hatian untuk mengeluarkannya agar jangan sampai kaki menjadi lecet.

Dalam kerangka itulah, penerapan darurat militer tahap pertama jauh dari harapan. Selama penerapan darurat militer, misalnya, jumlah kematian di Aceh mencapai 10 orang per hari atau secara akumulatif 1.500 orang selama lima bulan. Sebanyak 1.500 kematian, baik yang direncanakan ataupun tidak, dengan tiap butir peluru dari anggaran negara untuk TNI dan “pajak nanggroe” untuk Gerakan Aceh Merdeka?

Adakah yang lebih tragis dari itu? Mau dibawa ke mana peradaban bangsa yang dikenal welas asih ini? Mengingat Aceh merupakan bagian sah RI, maka 1.500 kematian itu adalah warga negara Indonesia. Hanya, mereka terbagi ke dalam warga negara Indonesia yang ingin memisahkan diri, lalu mengangkat senjata demi tujuan itu. Sebagian lain adalah putra-putra bangsa yang berprofesi sebagai tentara dan polisi. Adapun sebagian besar, lebih dari 90 persen rakyat Aceh, adalah warga negara sipil biasa yang kebetulan ada di tengah medan konflik dan terkena imbas perseteruan dua pihak yang bertikai.

Kerugian lain sungguh tak terhitung. Seluruh upaya pemerintah selama 28 tahun terakhir ini tercurah untuk Aceh. Begitu juga alokasi anggaran dalam jumlah besar yang digunakan untuk prajurit di lapangan, pembangunan tempat pengungsian, sampai sekolah darurat. Yang paling menjadi korban tentu anak-anak Aceh yang juga anak-anak Indonesia. Ketika sebagian besar anak-anak di negara maju menghabiskan waktunya bermain dengan penuh ceria dan gizi cukup, anak-anak Aceh mengalami kehidupan yang mirip dialami anak-anak Indonesia di masa revolusi dulu.

Personel nontempur

Tugas kita memikirkan titian masa anak-anak Aceh. Pemerintah, terutama, perlu menyiapkan aneka metode rehabilitasi pascadarurat militer. Sejauh ini, metode itu belum dipikirkan. Padahal, anak-anak korban konflik memerlukan upaya dan kerja keras berlipat-lipat guna melupakan konflik. Anak-anak pelaku tindak kriminal, atau korban eksploitasi orangtua di jalan-jalan Jakarta saja membutuhkan terapi khusus, apalagi anak korban konflik. Kebiasaan mendengar suara senapan, membuat tembak-menembak menjadi rutinitas yang berbahaya.

Anak-anak selalu menjadi korban dalam setiap konflik bersenjata, sejak konflik itu diciptakan orang dewasa. Dari konflik keluarga, sampai perang. Agar darurat militer menemukan tujuannya, yakni memulihkan situasi keamanan, kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan ekonomi, diperlukan lebih dari sekadar pengerahan tentara dan polisi. Untuk itu, sangat kontraproduktif apabila pemerintah mempertahankan jumlah pasukan di Aceh, apalagi menambahnya. Kalaupun jumlahnya dipertahankan, selayaknya jenis pasukan itu diganti setahap demi setahap dengan petugas yang lebih profesional dalam hal penataan masa depan Aceh.

Perimbangan kekuatan personel, terutama nonmiliter dan nontempur, amat diperlukan untuk menuntun ke arah sipilisasi penanganan persoalan Aceh. Bagaimanapun, dengan kian tertatanya profesionalisme militer, diperlukan penegasan bahwa militer hanya bertanggung jawab terhadap persoalan pertahanan dan membantu bidang keamanan.

Hingga kini, belum ada rencana atau upaya untuk mendidik orang yang mempunyai kemampuan nontempur untuk diterjunkan di Aceh. Padahal, menormalkan kehidupan di Aceh jauh lebih baik dengan mengerahkan petugas yang bisa mengajarkan anak-anak menggambar, guru mengaji yang pandai dan paham tentang perdamaian, tenaga medis yang punya kepedulian tinggi atas penderitaan korban konflik, ahli-ahli hukum Islam dan syariah Islam, mengingat Aceh menerapkan Syariat Islam, sampai politisi yang tidak hanya pandai beretorika, melainkan yang mampu berkorban.

Jadi, dari lima jenis operasi terpadu yang diterapkan di NAD, selayaknya proporsi petugas yang dikerahkan berimbang. Misalnya, 20 persen untuk pemulihan keamanan, 80 persen untuk empat operasi lain. Menjadi tidak logis bila jumlah pasukan jauh lebih banyak dari jumlah pelaksana empat jenis operasi nonmiliter lainnya itu.

Untuk membangun titian perdamaian, jauh lebih dibutuhkan para pembangun titian itu, ketimbang penjaganya, apalagi penghancurnya. Kalau tidak, titian demi titian mungkin roboh satu demi satu apabila sedikit sekali tenaga manusia yang dikerahkan mempertahankannya. Selayaknya pemerintah bersama parlemen mengeluarkan berbagai terobosan penting agar titian perdamaian tidak roboh. Sungguh, merebut hati rakyat Aceh jauh lebih berarti ketimbang hanya menyingkirkan elemen-elemen yang tidak punya keyakinan untuk tetap bergabung dengan republik ini.

Atas dasar itulah, pelaksanaan darurat militer jilid kedua ini amat disayangkan, bahkan patut ditolak. Yang dibutuhkan adalah darurat perdamaian, bukan darurat militer, demi tegaknya sebuah bangsa yang berdiri di atas nilai-nilai keadaban, bukan kebiadaban.

Catatan:

Tulisan ini adalah merupakan tulisan dari saudara Indra J Piliang yang waktu itu masih bekerja sebagai peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta. Berikut ini adalah keterangan dari saudara Indra mengenai tulisannya ini: “Pada waktu artikel ini ditulis, SBY adalah Menkopolkam. Dan saya ingat, Rizal Mallarangeng dalam artikel di Kompas malah “melegitimasi” pengerahan pasukan ke Aceh. Denny JA, melalui LSI, usai tsunami merilis angka survei menakjubkan bahwa “lebih dari 70% warga Aceh siap berperang melawan GAM.”

INILAH.COM, Jakarta – Sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru melansir kemenangan buat pasangan SBY-Boediono. Angkanya pun fantastis untuk memenangi pilpres satu putaran yakni 70 persen. Ndilalahnya, LSI pun mengaku biaya survei ini ditanggung penuh konsultan kampanye SBY-Boediono, Fox Indonesia.

Survei LSI kali ini memang bertujuan mengungkap positioning citra capres/cawapres. Ada 8 kategori yang disusun yakni integritas (40%), empati (22%), kompetensi (20%), kecepatan (7%), variasi agama (3%), kombinasi latar belakang sipil-militer (3%), variasi kedaerahan (2%) dan aspek kepartaian (2%).

Hasilnya, pasangan SBY-Boediono dinilai responden sebanyak 71% mendekati kriteria tersebut. Tempat kedua dan ketiga ditempati Megawati-Prabowo 16% serta JK-Wiranto 8%. Hanya 5 persen responden mengaku belum tahu. “Dari hasil survei terlihat kalau pemilu diadakan hari ini SBY-Boediono 70%, Mega-Prabowo 18%, JK-Wiranto 7%,” jelas Direktur Riset LSI, Kuskrido Ambardi.

Penelitian ini dilakukan pada 25-30 Mei dengan mengambil tema ‘Isu-isu paling mendesak dan positioning citra capres-cawapres’. Sampel survei sebanyak 3.000 responden dengan teknik multistage random sampling. Sampel yang berhasil dan bisa dianalisis 2999. Dengan jumlah sampel ini, asumsi simple random sampling, margin of error sebesar +/-1,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Fakta baru juga ikut dipaparkan pria yang akrab dipanggil Dodi itu. Menurutnya, seluruh biaya ditanggung Fox Indonesia. “Untuk survei ini, setahu saya dibiayai oleh Fox. Tapi lebih jauhnya bukan urusan saya. Saya mengurusi risetnya,” beber Dodi.

Namun dirinya menampik bila ada unsur campur tangan Fox dalam hasil penelitian lembaganya. Baginya, proses perencanaan dan penentuan instrumen survei tidak dipengaruhi oleh si pembiaya. “Jadi kita tidak mau diintervensi masalah data. Jadi kita hanya cari kekuatan dan kelemahan masing-masing pasangan calon. Karena sekarang elit yang paling membahas itu,” tuturnya.

Cukupkah dalih itu? Tidak. Tim sukses pasangan Mega Prabowo menilai survei tersebut jelas pesanan dari kubu jago Demokrat, SBY. “Kita harus tahu bahwa survei LSI ini dibiayai oleh Fox (Indonesia) dan Fox itu tim konsultan SBY. Saya melihat ada kecenderungan penggiringan opini oleh lembaga-lembaga survei yang mayoritas ada di tim SBY,” ucap anggota tim sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait.

“Survei ini dibiayai oleh Fox Indonesia, sedangkan fox itu kan mendukung SBY. Jadi ini semacam penggiringan opini. Sementara kita tahu kalau konsistensi dan independensi dari lembaga survei itu penting,” ungkap anggota DPR itu.

Dirinya mengakui survei ini akan menjadi masukan tim Mega Pro. Tetapi, skenario penggiringan opini pilpres satu putaran jelas terlihat dalam survei ini.

“Pilpres masih ada 30 hari lagi, tetapi opini untuk menggiring satu putaran itu kuat sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada sinergisitas dari pihak-pihak tertentu yang kemudian berusaha mensosialisasikan ini ke masyarakat,” ketus Maruarar.

Hal serupa juga dilontarkan Tim Pemenangan JK-Wiranto. Jubir JK Win, Indra J Piliang berpendapat hasil survei LSI tidak lebih dari akal-akalan memenangkan SBY. “Hasil survei ini ada kamuflase. Karena ini dipesan Fox, kami curiga mereka ingin mengkondisikan, mengubah strategi kampanye yang kita pakai,” papar Indra.

Mantan peneliti CSIS ini menilai sigi LSI tidak lebih sebagai serangan yang akan meningkatkan elektabilitas. Meski dirinya menyayangkan ada lembaga survei yang mengaku kredibel malah mau melansir hasil penelitian pesanan. “Kita harus cerdas melihatnya, dan kami menyayangkan lembaga-lembaga survei di salah satu pihak tim sukses,” tegas Indra.

Di mata pengamat politik dari LIPI M Nurhasim, faktor pendanaan memang tidak bisa dikesampingkan dalam survei. “Ada kecenderungan untuk menyenangkan pihak yang memberi dana. Selain itu ada faktor lain, terkait strategi agar bisa menang pada pilpres dan hasil survei seperti ini bisa juga untuk melemahkan lawan-lawannya,” urai Hasim.

Ia menjelaskan sebelum SBY-Boediono deklarasi, LSI memang melakukan survei dan hasilnya ‘menyenangkan’. Kala itu, lanjut Hasim, hasilnya kontroversial dan terjadi perdebatan. “LSI ternyata memiliki survei tentang pasangan ini (SBY-Boediono) sebelum deklarasi dan elektabilitasnya 25 persen. Ini dapat membuat hasil surveinya tidak bisa dipercaya,” tandas dia.

Pastinya, survei ini akan lebih meringankan kerja Fox dalam mengampanyekan SBY-Boediono. Sebab, kesimpulan riset LSI ini setidaknya memberi penjelasan kenapa orang tidak mau memilih. “Dengan hasil survei ini, Fox dapat memasang strategi untuk memenangkan pasangan yang didukung,” tukas Hasim.

“Itu bukan menyerang JK, tapi itu justru menunjukkan kegagalan dia sendiri sebagai presiden. Karena selama ini SBY selalu mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur tentang bisnis keluarga tapi tak terwujud. Ini juga menunjukan cara dia mencuci tangan dari kegagalannnya itu,” kata Jubir Tim Kampanye JK Win Indra J Piliang kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (5/6).

Mantan peneliti CSIS ini mengungkapkan, sebenarnya salama ini secara tidak langsung SBY telah memfasilitasi adanya kepentingan pejabat yang keluarganya berbisnis. Indra menyontohkan kasus blue energi dan padi supertoy yang dipercayakan kepada Heru Lelono awalnya akan dijadikan sebagai bisnis tapi ternyata gagal.

“Karena kita tahu ada beberapa konglomerat bermasalah yang pernah diterima di Istana. Yang berbahaya itu adalah jabatan di pemerintahan yang berasal dari keluarga dekat pemimpin. Sebenarnya soal KKN itu adalah tantangan SBY, karena ada keluarganya yang menjadi Dirut BUMN, Pangkostrad dan iparnya menjadi Danjen Kopassus, kan itu justru lebih kelihatan KKN-nya,” jelasnya.

Menurut Indra, isu soal bisnis keluarga yang dianggap sebagai KKN akan di-counter oleh tim kampanye JK-Wiranto dengan memberikan penjelasan konkrit kemasyarakat. Contoh ekstrim adalah 100% dana rehabilitasi Aceh itu dari hasil bisnis keluarga JK karena tidak ada dana dari negara.

“Jadi sebenarnya bisnis keluarga pejabat itu juga menguntungkan untuk menyelesaikan konflik, membantu organisasi sosial keagamaan itu baik. Lagi pula bisnis JK itu sudah lama, dia juga generasi kedua dan JK sudah 10 tahun tidak mengurus bisnisnya,” pungkasnya. [mut/]

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di inilah.com