Oleh: Iwan Piliang dari blog-presstalk.com

Prita Mulyasari, 32 tahun. Ibu dua anak; tiga dan setahun masih menyusu – - dipenjarakan di Lapas Wanita, Tangerang. Ia tersangka UU Informasi Transaki Elektronika (ITE) pasal 27 ayat 3, tentang pencamaran nama baik, tuntunan hukuman 6 tahun dan denda maksimum Rp 1 miliar. Selasa, 2 Juni 2009, bersama Siti Zahara dan Lendy Arifin, lawyer dari firma hukum Lenza, dan seorang citizen reporter Didik L Pambudi, kami mengunjunginya di penjara. Baru hari itu media dapat meliputnya, Komnas HAM pun datang sejam kemudian. Lalu 26 jam berikutnya sosok Capres Jusuf Kalla (JK) mengupayakan pembebasannya. Prita tahanan kota. Anak setahunnya, hampir sebulan tidak menetek ke ibu, menyembilu rasa. Eksklusif sebuah behind the scene.

PAGI dua puluh hari silam di Singapura hujan. Menunggu reda, saya membaca beberapa email yang masuk di lantai dasar sebuah penginapan backpackers di Jl. Besar, tidak jauh dari Sim Lim Tower. Seorang kawan mengabarkan bahwa Prita Mulyasari, pasien Rumah sakit Omni, Alam Sutera, Tangerang, yang menulis indikasi pelayanan buruk, mengirim email ke seorang kawannya, lalu menyebar ke berbagai milis di internet itu, sudah ditahan di penjara wanita, Tangerang, Banten. Saya teringat akan tulisan TEMPO minggu ke-3 September 2008. Prita dan saya ditulis sebagai sosok awal tersangkut pasal karet dalam UU ITE itu. Saya berkait ke urusan tulisan di blog-presstalk.com.

Hujan masih rinai. Air di mata seakan membasah berderai. Mata sepat semalaman kurang tidur. Gundah akan saksi signifikan untuk persidangan koroner kasus kematian David Hartanto Widjaja, – - mahasiswa asal Indonesia yang terindikasi kuat dibunuh di NTU, Singapura – - belum juga terkumpul. Kabar tentang Prita itu kian menambah beban melambungkan kencang mata menerawang.

Masih ingat di benak saya, bagaimana persidangan Majelis Konstitusi (MK) di Jakarta, pada medio Maret 2009 lalu. Kala itu saya menjadi legal standing pertama yang meminta judicial review pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena bertentangan dengan rasa keadilan, mengingat hukumannya 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Apalagi di dunia hukum sudah ada KUHP pasal 310, 311 tentang pencemaran nama baik. Dan di ranah undang-undang sejenis di negara yang lebih beradab, hal demikain masuk ke segala yang berkait ke computer offensive: carding, cracking, spamming, misalnya, dan urusan pencemaran nama baik ada di ranah hukum perdata, bukan pidana.

Masih terngiang di kuping saya, kalimat seorang hakim MK, “Dunia internet itu dikenal yang namanya nettizen, warganya netter memiliki netika.”

Kalimat hakim itu disampaikan ke persidangan. Kala itu, ada dua artis yang disuguhkan ke MK oleh pemerintah melalui Departemen Informasi dan Komunikasi, departemen yang mengeluarkan UU ITE itu bersama DPR. Kenyataan itu saya lihat sebagai cara “memelintir” esensi gugatan kami, karena liputan media seketika beralih bukan ke esensi – - saya didukung oleh saksi ahli Ronny Wuisan dan Rudi Rusdiah dan pengacara di antaranya Siti Zahara dan Lendy Arifin, kesemuanya bekerja pro bono.

Setelah empat kali persidangan, tiga hari menjelang pembacaan keputusan saya telah dapat kabar, bahwa gugutan saya ditolak. Maka saya membayangkan keadaan pahit, bakal banyak orang menghuni jeruji besi. Hukuman di atas 5 tahun membuat seseorang begitu tersangka, maka seketika bisa dipenjara.

Dan di saat melamun di Singapura yang sedang hujan itu, saya menyayangkan mengapa saya sejak lama tak bisa menemui Prita. Ia seakan hilang ditelan bumi sejak dimuat di TEMPO. Waktu mengalir tahu-tahu email masuk pagi itu mengabarkan Prita sudah dipenjara.

Kenyataan ini sudah saya bayangkan bakal menimpa anak negeri ini akibat UU ITE yang represif. Mau apa lagi, nasi sudah menjadi bubur tak mungkin ditanak apalagi didulang memberas.

Padahal jika saja segenap komponen penegak hukum mau membaca sejarah; Jawa di era Joyoboyo, adalah ranah yang subur di mana urusan pencemaran nama baik kala itu hanya berdenda saja. Ibaratnya kata hanya berbalas kata, bukan kata berbalas mata buta. Sebuah peradaban silam seakan lebih unggul. Dunia kepencemaran nama baik, kemudian dikitab-hukum-pidana-kan, di saat kompeni Belanda menjajah Nusantara. Urusan pencemaran pejabat berbuntut penjara. Dan celakanya kini di era cyber space di mana bangsa maju mulai berpikir meng-internetkan planet di luar bumi, Indonesia membuat UU ITE nan ganjil.

Terbayangkan oleh saya Prita harus tidur memeluk lamunan akan suami, terlebih anak kandung sibirang-tulang, masih kecil, si bontot umur setahun, masih menetek susu Prita.

Ketika roda pesawat meinggalkan Changi Airport, Singapura di Kamis malam, 28 Mei 2009, selain membayangkan wajah isteri, anak-anak yang sudah saya tinggal 23 hari, kilasan ingatan akan Prita yang dipenjara kembali menghantui. Akan tetapi beragam kepadatan dan kesibukan urusan kasus David, baru pada Senin, 1 Juni 2009 saya membulatkan tekad bahwa esok hari mesti ke Penjara Wanita Tangerang menjenguk Prita.

PAGI 2 Juni 2009, tepat 3 bulan kematian David, saya dan Hartono Widjaja, ayah David, tampil lagi di acara Apakabar Indonesia Pagi TVONE. Pagi itu, sudah bergabung ke rumah saya, Didik L Pambudi, seorang citizen reporter, blogger. Ia berminat join ikut menjenguk Prita ke Tangerang. Saya mengajak Siti Zahara dan Lendy Arifin, lawyer pro bono yang membantu saya menggugat MK. Di gedung Manggala Wanabakti, setelah saling tunggu sekitar Pukul 11.45 kami meluncur ke Tangerang.

Di halaman penjara wanita itu di luar dugaan sudah ada beberapa wartawan. Mereka tak bisa masuk. Seorang petugas di pintu besi, mengatakan kepada dua orang bapak pembesuk, bahwa hari kunjungan hanya Senin dan Kamis, itupun tak lebih dari pukul 14. Kami datang, Selasa, jarum jam sudah pukul 13.00 lebih.

Siti Zahara mengeluarkan kartu nama. Ia mengaku sebagai lawyer Prita, berkiat rupanya, membuat petugas lalu mempersilakan kami masuk. Beberapa rombongan wartawan teve memanggil nama saya. Mereka mengekor di belakang kami. Kami diminta ke ruangan registrasi, menemui petugas bernama Rita, sosok berkulit putih, berbadan tinggi, berlesung pipit, ramah, meminta kami menunggu.

Tak lama sesosok wanita muncul. Ia bercelana panjang hitam, bersandal, berbaju kaos lengan panjang dan berjilbab ungu berenda manik warna senada. Kami telah berhadapan dan bersalaman dengan Prita Mulyasari. Beberapa wartawan yang mengekor lalu ikut bertanya mewawancarai. Kedaan ini sempat membuat ribut. Petugas Lapas tidak membenarkan wartawan apalagi teve masuk. Sempat terjadi ketegangan. Sudah ada beberapa kalimat footages direkam beberapa teve. Rombongan media diusir keluar. Kami meneruskan perbincangan,

“Suasana di sini baik. Saya bisa berkebun,” ujar Prita.

“Malah bisa lebih banyak ibadah.”

Mata Prita lalu berkaca-kaca.

Airmatanya mengalir, di saat Siti Zahara bertanya tentang anaknya

“Anak saya dua, yang kecil masih saya susui, sejak di sini …. tidak lagi!”

Ia meminta kami menemui suami dan keluarga lainnya yang kemungkinan datang besuk. Siti Zahara mengusulkan menggugat balik Rumah sakit Omni, agar bisa terjadi sebuah bergaining yang seimbang, apalagi ada Undang-Undang Konsumen, juga undang-undang tentang informasi publik, di mana publik punya hak tahu akan sebuah pelayanan badan publik. Bukankah rumah sakit, walaupun swasta, jasanya untuk melayuani kesehatan publik.

Prita meminta izin mauk kembali ke selnya,. Ia mengaku belum shalat zuhur. Seorang petugas lapas lalu memanggilnya, mencek jangan sampai ada handphone yang dibawa atau diberikan pengunjung. Prita memperlihatkan dua kartu nama di genggamannya.

“Ini tak apa-apa?” tanya Prita.

“Kartu nama tak apa,” jawab petugas.

Kami menuju ke luar. Rupanya di gerbang penjara sudah ada suami dan kakak Prita. Mereka mengantarkan makan untuk Prita, namun tak diizinkan masuk. Mereka hanya dibenarkan menitipkan makanan.

Rombongan wartawan tampak kian ramai, karena akan ada anggota Komnas HAM akan datang. Di teve petang hari saya melihat sosok Nur Kholis, anggota Komnas HAM di wawancarai di depan lapas itu. Nur, pada 26 dan 27 Mei sempat hadir ke persidangan koroner David, atas biaya publik yang terkumpul melalui groups dukungan bagi David Hartanto Widjaja. Saya sempat berdiskusi panjang dengan Nur di sela perjalanan kami di Singapura dengan MRT dan Bus bernomor 179 dari Pioner ke kampus NTU. Dan sosok Nur Kholis, yang pejabat negara, tampil sebagaimana warga biasa macam saya.

Rombongan wartawan akhirnya mewawancarai Siti Zahara termasuk saya. Footages di penjara itu kemudian mulai menghiasi banyak berita di teve petang dan malam- – yang sebelumnya tidak pernah ada mengenai Prita di penjara, di media masa. Perjalanan ke penjara itu, di status di Facebook, saya, tuliskan,. Dan sebelumnya saya telah ikut bergabung groups Fecebook di internet mendesak pembebasan Prita, yang anggotanya mencapai belasan ribu.

Selasa malam, 2 Juni 2009, menjelang magrib, saya bersama Didik L. Pambudi dan Ganang Soedirman, cucu kandung Panglima Besar Soedirman, mencari akses berbicara dengan para Capres yang peduli akan nasib Prita, agar berkenan berbuat. Saya lebih memilikinya ke kubu Prabowo Subianto – - karena pernah menang lomba menulis di blog di internet yang diadakannya – - dan kubu Jusuf Kalla, karena pernah di Kadin Indonesia.

Langkah justeru mengantarkan kami ke bilangan Dukuh Patra, salah satu posko pemenangannya JK. Di situ, antara lain kami menyampaikan bahwa Prita harus dibebaskan demi rasa kemanusian.

Rabu pagi saya sudah mendapatkan kabar, bahwa JK peduli. Menjelang siang, sudah ada pernyataan JK saya baca di media online, bahwa Prita mesti diberi kesempatan tahanan luar.

Menjelang siang saya pun mendapat telepon bahwa kemungkinan Ny. Mufidah JK berkunjung ke lapas, menunjukkan simpati, saya diminta siap menemani. Namun JK yang bersemboyan lebih cepat lebih baik, telah melakukan kemunikasi intensif dengan kejaksaan dan Kapolri. Ia memberi jaminan, agar Prita bisa dikelurkan dari lapas, agar persidangan kasusnya yang mulai Kamis, 4 Juni 2009 dapat ia ikuti dengan tetap bisa menyusui anaknya.

Sekitar pukul 20 Rabu malam, di TV ONE, saya melihat wajah Prita sudah memangku dua buah hatinya. Enam mata yang saling berpelukan dalam kerinduan. Empat mata polos anak dalam dekapan hangat ibunya melekat.

Sebuah pemandangan kebahagian langka. Itu artinya jika punya good will, apapun bisa. Saya menjadi rindu pula jika ada pemimpin bangsa berbuat untuk kasus David Hartanto Widjaja ke Singapura, yang tak kalah memilukan itu.***

Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com

Sebenarnya keterlibatan saya dalam menyelesaikan Konflik Aceh itu hanya kebetulan belaka. Meski sebenarnya sebelum mendamaikan Aceh, saya sudah memiliki pengalaman dalam mendamaikan Ambon dan Poso. Bagi anda yang belum begitu mengetahui bagaimana cerita di balik layar tentang proses perdamaian Aceh, maka saya akan menceritakan kepada anda semua.

Pada zaman Ibu Mega menjabat sebagai presiden saat itu saya dipercayakan sebagai MENKOKESRA. Nah salah satu tugas daripada MENKOKESRA adalah mengurusi pengungsi, dan salah satu pengungsi terbesar itu ada di ACEH. Sebenarnya urusan untuk mendamaikan atau pun meredam konflik Aceh itu sebenarnya tugas dari MENKOPOLKAM yang saat itu sedang dijabat oleh pak SBY. Saya pertama kali mengunjungi pengungsi Aceh di ajak oleh beliau (Pak SBY). Saat itu sudah ada 2,5 juta orang. Maka saya mengambil kesimpulan, urusan pengungsi ini, tidak bisa diselesaikan tanpa adanya perdamaian. Mengingat sebelumnya saya sudah punya pengalaman dalam hal mendamaikan Aceh, Poso maka saya berinisitif dan meminta izin kepada Presiden untuk membantu mendamaikan Aceh tanpa bermaksud untuk memotong tugas dan wewenang dari seorang MENKOPOLKAM. Presiden memberi izin, dan saya mulai mengumpulkan tim yang terdiri atas saudara Hamid Awaluddin dan dr. Farid serta beberapa teman lainnya. Sementara untuk bendahara Tim saya mengangkat istri saya, karena memang ada biaya perdamaian ini yang diambil dari kocek pribadi saya, (saya tidak akan mengatakan berapa jumlahnya).

Langkah pertama yang saya lakukan ialah mencari tahu apa persoalannya. datangi persoalannya, ketahui persoalannya, tanpa mengetahui persoalannya dan mendatangi persoalannya. Karena itu yang pertama ialah mempelajari apa masalah sebenarnya. Sering orang salah mengira masalah yang terjadi di Aceh. Banyak yang menyangka bahwa itu murni masalah syariah. Padahal bukan! inti masalahnya adalah ketidakadilan.

Pada waktu diadakan perundingan, tepatnya selama 17 hari, saya sampai bosan, karena semua buku di meja saya, semua buku tentang Maluku, buku di kamar, di mobil semua tentang Maluku, sehingga saya merasa orang Maluku.

Ketika perjanjian damai ditanda tangani, banyak pihak yang sangsi, kalau damai di Aceh akan benar-benar terwujud. Banyak yang menganggap bahwa itu hanya bagian dari strategi GAM untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang sempat porak poranda akibat tsunami pada 2004 akhir. Termasuk panglima TNI waktu itu, dia bilang ke saya “wah pak bagaimana, seandainya GAM maupun TNI tetap mengangkat senjata, meski perjanjian damai sudah ditanda tangani ? Saya bilang, “Pak Panglima, saya yakin ini selesai!”, siapa sih yang enak tinggal di hutan, digigitin nyamuk, makan seadanya ubi kayu, apa enak?”, mending pulang ke kota ketemu keluarga, anak istri,. Hal yang sama juga dengan tentara kita emang enak itu TNI tinggal di Aceh, uang makannya hanya 17 ribu, makan supermi, selalu dihantui oleh perasaan ditembak, dan tidak tahu perang melawan siapa, bahan bias dikata perang melawan saudara sendiri, apa enak itu?”.

Jadi yakinlah bahwa begitu damai maka langsunglah teman-teman (TNI) bisa pulang. Itulah jaminan saya, dan jaminan itu juga saya minta kepada Presiden untuk memberi jaminan yang sama. Apabila GAM meletakkan senjata, maka TNI pulang. Ini disebut sebagai sistem cash and carry, yang merupakan sistem pertama yang diterapkan di dunia, dalam upaya melakukan perdamian antara dua pihak yang bertikai. Teknisnya setiap 300 pucuk senjata GAM yang diserahkan maka 10 Batalyon pasukan TNI yang ditarik pulang.

Kemudian masalah muncul lagi, GAM tidak mau menyerahkan senjata ke TNI, karena yang ditanda tangani di Helsinky itu adalah surat perjanjian damai, bukan menyerah. Artinya apabila GAM menyerahkan senjata ke TNI itu berarti dia mengaku kalah. Jadi harus kita cari jalan tengah lagi, akhirnya mucul ide, agar GAM tidak merasa harga dirinya diinjak injak maka diambil keputusan bahwa GAM tidak perlu menyerahkan senjata. Tapi memotong sendiri senjatanya, di tengah lapangan, dan disaksikan oleh seluruh pihak,

Tahap awal 300 pucuk senjata dipotong di tengah tanah lapang. Setiap senjata dibelah dan dipotong 3, dan setiap pihak menyimpan salah satu bagian sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau di media ada yang memberitakan GAM menyerahkan senjata kepada TNI, itu salah !!. GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya, tapi ia sendiri yang memotongnya menjadi 3 bagian. Jadi itu strategi yang saya ambil waktu itu sebagai jalan untuk Win-Win Solution. 300 senjata dipotong, 10 batalyon TNI naik kapal di pelabuhan untuk pulang ke daerah masing-masing. Jadi ini yang saya namakan sistem ”Cash and Carry” yang adil, karena 10 Batalyon itu sama dengan 300 Pasukan sesuai dengan jumlah senjata GAM yang dipotong pada tahap awal damai.

Kemudian tahap selanjutnya, barulah proses resmi di samping doa bersama-sama. Dan yang paling sulit adalah soal partai politik lokal sesuai dengan syarat yang diminta oleh GAM. Waktu itu ada yang menganggap Partai lokal itu, melanggar Undang-undang, tapi saya bilang tidak, ada juga contoh partai politik lokal, contoh pada tahun 1955, ada partai lokal dan contoh Undang-undang Kedudukan Partai, di situ ada peluang mendirikan partai lokal. Tetapi tetap saja rumit sekali mencarikan jalan keluarnya. Padahal Ini perundingan terakhir, perundingan satu malam, ada rumusan yang tidak sesuai, perundingan damai terancam dead lock.

Saya kebetulan malam itu hanya berdua dengan istri. Kemudian salah seorang Kyai yang juga sahabat saya menelepon ”saya tahu pak jusuf lagi kesulitan, ada baiknya baca Yassin 10 kali, insya allah selesai persoalan. Akhirnya saran itu saya jalankan, berhubung membaca Yassin 10 kali itu memakan waktu yang lamabisa 2 jam untuk saya. Jadi saya minta istri saya untuk bantu, dia baca 5 kali dan saya juga baca 5 kali, jadi 10 kan ? Habis membaca Yassin langsung ada telepon, dari Helsinki, yang menyatakan bahwa perundingan bisa dilanjutkan.

Pak Presiden tidak jadi masalah, akhirnya draft atas izin presiden saya tanda tangani lagi jam 1 malam. Saudara Malik paraf juga biar. Sepuluh menit kemudian datang paraf, beliau paraf, baru saya tidur, alhamdulillah, karena itulah perundingan terakhir sebelum penandatanganan. Jadi yakin 10 kali, dan ini penting. Saya pada waktu itu bertanya kepada Saudara Saman, kata Pak Saman di hutan di Aceh, dia berhubungan terus dengan Pak Malik. Saya tanya waktu itu, Pak, pada malam terakhir itu, you bikin apa? Kami bingung juga kapan selesainya ini, bagaimana. Jadi kami berdua shalat tahajud di masjid, dan alhamdulillah selesai, rupanya antara kedua belah piahk sama sama ingin damai. Salah satunya Pak Malik juga ingin damai, dan dengan doa semuanya, apapun upaya itu, tanpa upaya dan doa itu tidak akan selesai.

Saya kira perundingan Aceh yang paling murah yang kita lakukan. Karena tidak ada anggarannya, dari Negara. Istri saya yang menjadi bendahara. dr. Farid merangkap segala macam, karena dia yang paling muda. dan saudara Hamid yang akan tercatat dalam sejarah, karena fotonya ada di situ waktu penandatangan perjanjian damai.

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di kompasiana.

Jusuf Kalla (JK) yang mempunyai status sebagai urang sumando karena beristrikan Mufidah, seorang perempuan Minangkabau ditengarai mempunyai kesempatan lebih besar dalam meraup suara orang Minang. Orang Sumando adalah istilah yang diberikan kepada laki-laki bukan Minangkabau yang menjadi menantu dari masyarakat Minangkabau/beristrikan orang Minangkabau. Jusuf Kalla juga ditengarai sebagai orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih dari memadai mengenai sejarah dan budaya Minangkabau dan juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat-masyarakat di Sumatra seperti Aceh dan Minangkabau.

Peran Gamawan Fauzi sebagai pembaca daripada pidato dukungan politik untuk “SBY berbudi” di gedung ITB, Bandung, dikritik oleh kelompok muda Minangkabau sebagai “mencoreng muko urang awak” (mencoreng muka orang awak/orang Minang). Pernyataan ini dikemukanan oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Minang UI, Fitra Haris. Kelompok-kelompok muda Minang lainnya, menyatakan pendapat yang senada.

Pernyataan Gamawan Fauzi (GF) sendiri yang kini sedang menjabat sebagai gubernur Sumatra Barat, adalah sangat tidak etis secara politik mengingat kedudukannya yang dipegangnya sekarang berasal dari PDI-P. Tambahan lagi, GF masih menjabat sebagai gubernur, dan oleh karenanya, perbuatannya termasuk ke dalam penghianatan politik terhadap PDI-P yang menjadikannya gubernur Sumbar. Berdasarkan etika politik, selayaknyalah GF mendukung PDI-P atau bersikap netral apabila GF hendak memberikan dukungannya kepada SBY. Dukungan inipun layaknya diberikannya setelah dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur Sumbar. GF ditengarai sedang mengincar jabatan mentri dalam kabinet yang akan dibentuk jika SBY menang.

Pendukung gerakan politik daripada GF sendiri diantaranya adalah orang-orang Minang dari kalangan tua, orang-orang Minang pendukung partai PKS, orang-orang Minangkabau yang berpandangan akan kekuasaan dan orang-orang pendukung jargon ABSSBK (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah). ABSSBK ini sendiri merupakan jargon yang dipakai kelompok-kelompok dalam masyarakat Minang baik yang di ranah maupun di rantau yang umunya merupakan kelompok elit dengan tujuan untuk meng-Islam-kan Sumatra Barat lebih jauh lagi, mentransformasi pemahaman Islam orang Minang yang “dianggap tidak benar” atau “tidak menurut pakem tertentu” ke pemahaman yang diklaim sebagai “yang paling Arabi” atau “yang paling benar“.

Gerakan ABSSBK ini dipakai untuk memaksa orang Minang untuk “khatam Al-Quran” dengan ganjaran hukuman oleh pemerintah daerah Sumbar, untuk menjilbabkan kepala setiap perempuan Minangkabau dan memperlakukan perempuan Minangkabau yang tidak memakai jilbab secara semena-mena, untuk mensamarkan buruknya kinerja pemda Sumbar dan untuk meletakkan seluruh kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh pemda Sumbar kepada bagian-bagian tubuh perempuan Minangkabau, untuk menghilangkan budaya Minangkabau dari muka bumi, untuk mengalihkan kepemilikan bersama kaum ke tangan laki-laki Minang yang lagi-lagi pengaturannya dilakukan oleh Pemda. Gerakan ABSSBK ini adalah sisa-sisa gaung daripada penyerangan dan pembantaian oleh kelompok jihad Islam di ranah Minang yang dikenal sebagai kelompok Padri, yang diperkuat kembali seiring dengan terbentuknya fasisme Islam global yang terbentuk di seluruh dunia. Fasisme Islam global ini pada gilirannnya juga adalah bagian daripada fasisme global itu sendiri yang dikenal sebagai globalisasi.

Orang-orang Minang yang menginginkan kue kekuasaan dalam pemerintahan SBY lupa, bahwa orang Minangkabau tidak pernah benar-benar masuk dalam struktur kekuasaan. Kedudukan mereka sebagai perdana mentri, wakil presiden, atau mentri, seperti pada zaman setelah kemerdekaan, diperoleh karena fungsi mereka sebagai pemimpin rakyat, orang yang peduli terhadap rakyat, serta sebagai pemikir. Bukan untuk kekuasaan itu sendiri. Tampaknya hal ini yang sudah dilupakan oleh orang Minangkabau yang sebenarnya sudah harus dipertanyakan ke-Minangkabau-annya. Menjadi mentri dalam kabinet SBY tidak akan merubah apapun dalam kehidupan orang Minang. Mengingat kubu SBY sendiri sudah mulai menampakkan elemen-elemen haus kekuasaannya yang otoriter dan militeristik, yang berdasarkan pada fasisme Jawa, fasisme Islam dan neoliberalisme.

Adalah naif sekali menganggap bahwa dengan jadinya GF sebagai mentri, maka orang Minangkabau bisa “mambangkik batang tarandam” (membangkit batang (yang) terendam). Istilah “membangkik batang tarandam” ini digunakan oleh orang Minangkabau untuk kembali menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan bisa berbuat untuk orang banyak, seperti orang-orang Minang zaman pergerakan kemerdekaan dulu. Akan tetapi mereka lupa, tokoh-tokoh Minang ini lahir dari roh budaya Minang yang berdasarkan pada kebebasan dan kepedulian terhadap nasib orang banyak, dan bukannya pada jabatan mentri.

Kekuasaan tidak pernah menjadi dasar lahirnya tokoh-tokoh Minangkabau yang terkenal itu, melainkan pemikiran serta jiwa yang bebas dari penindasan dan dari konsep kekuasaan.

Tokoh-tokoh Minang itu menjadi “tokoh” dengan sendirinya, lewat proses pergulatan hidup dan interaksi dengan banyak budaya dan masyarakat, dan bukannya dengan “menjilat pantat SBY” yang ditengarai akan menjadi tokoh paling berkuasa selepas pilpres 2009 ini. Itupun kalau menang. SBY tidak akan dengan mudah menang tanpa perlawanan dari banyak pihak yang menjadi lambang daripada korban kezaliman daripada fasisme Jawa di Indonesia.

Ketika orang Minang mengeluhkan akan ketidakadaannya “tokoh Minangkabau“, seharusnya mereka bercermin kepada diri masing-masing mengapa hal itu terjadi. Tokoh Minangkabau tidak muncul dari proses “jilat-menjilat pantat penguasa”, seperti yang diperankan oleh Gamawan Fauzi ini, melainkan dari pergulatan hidup. Itu yang tampaknya sudah dilupakan oleh masyarakat Minangkabau zaman kini.

Sketsa

Jumatan hari ini saya sempatkan lagi mampir shalat di masjid di Kedubes RI di Singapura. Bertepatan hari ini Ulang Tahun Jusuf Kalla (JK), saya memanjatkan doa selamat, agar pribadi JK yang rajin membaca, macam apa yang dituturkan Hamid Awaludin di buku-nya, akan memberi nilai tambah bagi mewujudkan kemaslahatan hidup. Amin.

KETIKA kampanye calon legislatif lalu, dua kali saya diajak JK turut berkampanye. Pertama ketika tujuannya Martapura dan Semarang. Kedua di saat ke Padang. Di Semarang, saya lihat JK mampir ke Soto Bangkong. Lalu saya menulis Sketsa: Semangkok Soto Dalam Kampanye.

Di saat ke Padang, tidak ada kegiatan unik yang dilakukan, saya tidak menulis apa-apa. Namun menarik saya catat, JK selalu memanggil sosok rakyat biasa tampil ke panggung kampanye, berdialog. Di saat panas terik, dari kursinya yg teduh, JK justeru berdiri ke arah panas.

“Saya juga harus berpanas-panas macam Saudara,” ujar JK.

Bayangan saya kala itu, JK akan hadir menjenguk lapak-lapak pedagang kaki lima, yang oleh Pemerintah Sumatera Barat, juga macam di daerah lain, acap digaruk-gusur pedagang tersungkur-sungkur.

Sumpah serapah pedagang kaki lima kepada Pemda Sumbar yang melakukan hal sama dengan daerah lain, saya amini. Mengingat pedagang kaki lima seharusnya menjadi asset luar biasa ranah Minang. Adalah sebuah kenaifan, bila Pemda Sumbar tidak menempatkan langgam berdagang “mandiri” itu menjadi asset utama bernilai, yang kudu ditata berdaya guna.

Pulang dari Padang di jam makan siang sudah di Jakarta lagi. Rombongan JK terus ke Bekasi dan Bogor. Saya memisahkan diri dengan rombongan, mengingat petang berangkat kali ke dua ke Singapura urusan memverifikasi kasus kematian , mahasiswa Indonesia di NTU, yang diduga dibunuh itu, yang hingga hari ini masih menyisakan kegundahan saya; saksi signifikan di ruang profesor Chan Kap Luk dan di tangga darurat tak ada. Alibi kampusnya, NTU, penggalan David di tangga kaca lalu jatuh, menguatkan dia bunuh diri. Plus pula kloning data laptop David, kunci motif, belum bisa saya dapat untuk di-digital forensik secara independen.

Seminggu sudah untuk ketiga kalinya saya di Singapura. Dari jauh saya mengamati peta perpolitikan di tanah air. Dari berjarak, justeru tampak, banyak hal yang membuat geli hati. Namun, satu yang tetap saya ingat, JK adalah sosok yang membaca buku. Buku itu ibarat makan, dia nasi, bukan camilan, macam koran dan majalah.

Biasanya, dari orang-orang yang selalu iqra’ (membaca)lah mutu kehidupan menanjak naik, bukan ambrol ke bawah.

Memandirikan Ekonomi Bangsa
Oleh: Nurliswandi Piliang alias Iwan Piliang

“Saya lihat dua media besar kita, selalu berpihak kepada Wijoyonomic, yakni Kompas dan Tempo?” tanya Rizal Ramli, mantan Menkoperekonomian di era Gus Dur, kepada Budiarto Shambazy, wartawan KOMPAS yang mengasuh rubrik POLITIKA, di sela rekaman gambar PRESS TALK, bertopik Memandirikan Ekonomi Bangsa, 4 Februari pukul 15.00 -16.00 di studi SWARA, Gedung DPR-RI

Budiarto membernarkan bila sosok Jacob Oetama memang memuja Widjojo cs. “Tetapi Kompas juga memberi porsi untuk ekonom macam Mubyarto,” sanggah Budiarto. Selain mereka berdua, tampil kembali Fuad Bawazier, yang dalam PRESS TALK episode Menyigi Kesejahteraan Rakyat … mengatakan, “Presiden hanya boneka ekonomi.”

Presiden hanya boneka ekonomi karena cengkeraman kepentingan AS melalui tangan IMF, World Bank dan WTO. Di Indonesia tangan-tangan AS itu diwakili oleh mereka yang diistilahkan Mafia Berkeley.

Mafia Berkeley adalah nama yang sudah membaku sebagai label atau trade mark untuk sekelompok ekonom dengan mazhab pikiran kapitalisme yang dianutnya secara konsisten dan militan. Umumya mereka adalah para alumni dari Universitas Berkeley di California. Meski sekarang anggota mafia ini tidak harus lulusan Berkeley. Asal ekonom itu ’setia’ dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Washington Consensus, mereka dinamakan juga sebagai anggota Mafia Berkeley.

Mereka itu adalah yang meyakini dan menerapkan kapitalisme dan dengan bangganya menyebut dirinya sebagai libertarian. Dan ’kebetulan’ mereka mayoritas berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sederat nama bisa kita sebut sebagai anggota mafia ini. Wijoyo Nitisastro (ketua tim Mafia Berkeley), Soemitro Djojohadikusumo, Ali Wardhana, Emil Salim, M. Sadli, Subroto, adalah generasi angkatan pertama Mafia Berkeley ini. Untuk generasi sekarang diwakili oleh Boediono (Menteri perekonomian), Sri Mulyani (menteri keuangan), M. Ikhsan (LPEM UI), Chatib Basri (ekonom UI) serta Rizal Malangrangeng (Freedom Insititute).

Bahkan Sri Edi Swasono mengatakan, nama-nama terakhir ini lebih ‘libertarian’ ketimbang pendahulunya. Merekalah yang saat ini menjalankan agenda-agenda kapitalisme global dengan pro-IMF, pro-AS, pro-utang luar negeri, pro-WTO dan terkagum-kagum pada globalisasi dan pasar bebas yang diciptakan oleh AS.

Dikatakan oleh Rizal Ramli, bahwa Mafia Berkeley juga berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum yang digariskan oleh Washington.

Kian nyata dan aneh memang, kehidupan ekonomi rakyat kebanyakan hari ini kian sulit, jika prakteknya penjajahan dan ketidakberkembangan ekonomi rakyat, juga ikut disukseskan penghancurannya oleh bangsa sendiri, yang mebawa nafas “tuannya”.

Bisa dibayangkan kita kaya sumber daya alam kian melayang, kian tidak tak tergarap.. Lebih aneh lagi jika media justeru menjadi pendukung “penjajahan” terhadap bangsanya sendiri itu

Penayangan episode Memandirikan Ekonomi Bangsa mulai Senin depan di QTV

Di bawah ini pengantar saya membuaka dialog di acara ini.
Selamat bertemu dengan PRESS TALK, wadah orang media dan orang yang ditulis media bicara, bersama saya Iwan Piliang.

Terima kasih atas segala perhatian dan sambutan Anda kepada program ini. SMS, email yang masuk memberikan kami pemahaman, bahwa kita memang memerlukan alternatif media, alternatif topik, alternatif langgam dan ketajaman. Juga alternatif jernih menyampaikan premis. Anda dapat pula berkomunikasi ihwal program ini di blogs saya. iwanpiliang.blogspot.com.

Pemirsa, topik dialog kita kali ini, Memandirikan Perekonomian Bangsa. Pekan-pekan ini kita menyimak berbalas ungkapan tari antara Megawati dan Jusuf Kalla. Megawati bilang negeri kita bergerak macam poco-poco. Kalla jawab, poco-poco lebih oke daripada dansa.

Negeri kita memang lucu tak terkira..

Di saat banyak anak negeri untuk makan sehari, menjadi kemewahan, dan kian banyak saja suara keriuk cacing yang menai di perut lapar lebih 17.000 anak kurang gizi di NTT, kita hadapi saat ini, misalnya.

Sumber daya alam yang luar biasa, tidak sepantasnya membuat 37 juta lebih pengangguran. 750.000 sarjana baru yang tiap tahun dicetak adalah aneh bin ajaib untuk menganggur.

Negara belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Lebih parah kemandirian ekonomi kian pah-poh. Negeri bahari dan pertanian ini mengimpor garam 1,5 juta ton atau 50% dari kebutuhan setahun. Impor sapi mencapai 600.000 ekor, atau 25% kebutuhan nasional. Impor kedelai 2 juta ton, atau 49% dari kebutuhan nasional. Beras tahun ini akan diimpor lebih 2 juta ton. Susu mencapai 90% impornya. 1,3 juta ton gula masih datang dari Autralia. Masih banyak tentu angka-angka lain, bahkan alginat sebagai bahan pengemulsi untuk susu yang bahannya darui rumput laut, kita impor mencapai US $ 60 juta setahun. Entah dilaknat apa kita kiranya?

Pasar dengan penduduk mendekati 250 juta orang ini seakan telanjang; telekomunikasi, perbankan, hingga migas dan lahan tambang lain, dikuasai asing. Pernah dipaparkan di program ini, lahan berdeposit batubara di Kaltim seluas 4.500 ha, dilego ke asing Rp 30 miliar saja. Di dalamnya bukan mustahil beragam mineral, bahkan uranium ada, belum termasuk kandungan hayati lainnya.

Tidak ada lagi bank sebagai agent of development. Butir-butir perjanjian dengan IMF, yang ditandatangani 1998, telah membuat BI independen dari pemerintah, tapi tidak independen dari IMF, begitu pula banyak butir kesepakatan lainnya, yang membuat seakan negeri ini terjajah, tidak mandiri mengembangkan SDA-nya, tidak mandiri mengembangkan kekuatan militernya. Patok batas negara kita dipermainkan jiran.

Kenyataan hidup ini timbul lebih karena kepentingan asing dan laku segelintir orang Indonesia yang menjual bangsa, yang dilegalkan melalui Undang-Undang di DPR-RI.

Tidak fair memang bila Cuma menuding pemerintahan sekarang. Tetapi bila seorang presiden cuma boneka ekonomi, bagaimana kita berbangsa bisa keluar dari kedaan ini?

Catatan:

Tulisan di atas bisa dibaca langsung di blog saudara Iwan Piliang.

Baca juga tulisan terkait:

• Pemerintahan SBY dan krisis utang
• Zeitgeist Addendum (film dokumentasi mengenai uang, World Bank, IMF dan utang)
• Situs web dari Koalisi Anti Utang mengenai kondisi daripada Utang Luar Negri Indonesia