Senin, 14 Desember 2009 | 21:01 WIB
PADANG, KOMPAS.com — Praktisi hukum senior asal Sumbar, Rahmat Wartira, mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi hak istimewa dalam penyadapan.
“Kalau KPK tidak diberi hak istimewa, sementara pekerjaannya istimewa, berarti kita tidak mendukung pembentukan KPK untuk memberantas korupsi,” kata Rahmat di Padang, Senin (14/12/2009).
Pendiri LBH Padang itu mengatakan, [...]
|
||||||
 
  
|
| |||||
Recent Comments