10 Kontroversi Marzuki Alie di DPR

VIVAnews – Sejak bulan pertama menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie sudah membuat kontroversi. Terakhir, Marzuki Alie mengundang kecaman luas karena komentarnya soal tsunami di Mentawai.

VIVAnews mencatat, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu setidaknya telah sepuluh kali melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

Berikut rinciannya:

1. 26 [...]

Share

PKS — Partai Kasihan Sekali

Perilaku politik dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang berlawanan dengan klaim-klaimnya tentang memperjuangkan “kesejahteraan dan keadilan“, “bersih dan santun“, “anti-korupsi” dan lain sebagainya, telah menyulut banyak gugatan dari masyarakat Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya istilah yang diberikan untuk PKS dalam bentuk kepanjangan dari singkatan nama partai yang bisa ditemukan di dunia maya. Berikut [...]

Share

Restianrick Bachsjirun Chaniago: SKANDAL BANK CENTURY DAN KEMUNGKINAN PEMAKZULAN PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN

Isu kriminalisasi KPK sukses membebaskan Bibit dan Chandra dari tuntutan hukum dan mengembalikan keduanya ke kursi pimpinan KPK. Sekarang isu kriminalisasi digunakan kembali oleh Faisal Basri ketika di undang oleh Pansus Century dalam kapasitas sebagai ahli ekonomi – Faisal Basri menggunakan isu kriminalisasi dalam konteks bailout Bank Century Tbk. Kebijakan yang berpotensi merugikan Negara Rp. [...]

Share

RIZAL RAMLI: Ini Perampokan Bank Difasilitasi BI dan Menkeu

— Ibarat main catur, kalau Presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan kena.

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. β€œIni perampokan [...]

Share

Rahmat Wartira: Beri KPK Hak Istimewa dalam Penyadapan

Senin, 14 Desember 2009 | 21:01 WIB

PADANG, KOMPAS.com β€” Praktisi hukum senior asal Sumbar, Rahmat Wartira, mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi hak istimewa dalam penyadapan.

“Kalau KPK tidak diberi hak istimewa, sementara pekerjaannya istimewa, berarti kita tidak mendukung pembentukan KPK untuk memberantas korupsi,” kata Rahmat di Padang, Senin (14/12/2009).

Pendiri LBH Padang itu mengatakan, apabila [...]

Share

Prof Dr Elfindri: KPK Tidak Perlu Minta Izin Melakukan Penyadapan

Kamis, 10 Desember 2009 | 22:30 WIB

PADANG, KOMPAS.com β€” Pakar perundang-undangan Universitas Andalas Padang, Prof Dr Elfindri, berpendapat, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan lebih, KPK tidak perlu izin dalam melakukan penyadapan.

“Kalau KPK minta izin lagi ke lembaga lain, penyadapan diyakini akan gagal dilaksanakan,” kata Elfindri di Padang, Kamis (10/12/2009).

Elfindri mengatakan, kalau masih ada prosedural penyadapan yang [...]

Share

KPK Jalin Kesepakatan dengan Universitas Bung Hatta, UNP dan UNES Padang

Berikut berita mengenai kerja sama yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Universitas Bung Hatta (UBH), Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Ekasakti (UNES) di Sumatra Barat. Sumatra Barat merupakan daerah yang paling serius dalam menangani korupsi di Indonesia. Sumatra Barat juga merupakan propinsi dengan jumlah universitas terbanyak yang telah menjalin kerja sama dengan KPK.

Share

Anak Manja itu, Disiapkan Jadi Datuk

Berikut laporan dari kampung Chandra M Hamzah di Payakumbuh yang dimuat di Padang Today. Di website dari Padang Today ini, bisa dilihat juga foto rumah keluarga Chandra M Hamzah yang sangat sederhana dan hanya beratapkan asbes.

***

PENANGGUHAN penahanan anggota KPK non aktif, Chandra M Hamzah (42) oleh pihak kepolisian. Membuat ‘dunsanak’ alias kerabatnya [...]

Share

Chandra M Hamzah: Tiada Kata Jera Dalam Perjuangan!!!

Oleh: Indra J Piliang
Mantan Aktivis Organisasi Kemahasiswaan UI 1990-an

Kemaren, tanggal 29 Oktober 2009, tepat sehari setelah Hari Sumpah Pemuda, Chandra M Hamzah dan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditahan di Mabes Polri. Keduanya dikenakan tuduhan telah menyalahgunakan wewenang sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi saya, ini adalah masalah hukum yang pelik [...]

Share

Saldi Isra: Wacana Kurangi Kewenangan KPK Bertentangan Harapan Rakyat

Berikut ulasan dari pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) di Sumatra Barat yaitu Saldi Isra yang dimuat oleh kantor berita Antara tertanggal Sabtu, 19 April 2008 21:17 WIB (sekitar satu setengah tahun yang lalu) mengenai usaha pengurangan kewenangan KPK.

***

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, menilai, mengapungnya wacana [...]

Share