INILAH.COM, Jakarta – Bangsa ini masih punya tokoh panutan berintegritas tinggi. Cendekiawan muslim dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Ahmad Syafii Maarif, sang tokoh itu, menolak memenuhi undangan bertemu Presiden SBY soal Bank Century. Mengapa?

Buya Syafii menolak memenuhi undangan Presiden SBY yang ingin meminta nasihat terkait penyelesaian kasus Bank Century. Kisah ini mengingatkan kita kepada Presiden Soeharto yang meminta bertemu Prof Nurcholish Madjid, cendekiawna Muslim, menjelang lengser keprabon dari istana.

Staf khusus SBY, Andi Arief, mendekati Buya Syafii dengan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. “Dia bilang Presiden SBY mau ketemu, saya bilang nggaklah. Sebagai warga negara saya mau bertemu, tapi kalau terkait Pansus Century saya nggak mau,” tegas Buya Syafii.

Buya menambahkan, dengan bertanya apa tujuan Istana mengundangnya terkait Pansus Century, Andi pun mengatakan, ‘SBY ingin meminta nasihat dari Buya’.

“Apa yang dinasihati? Dia (SBY) itu kan lebih tahu dari saya. Pansus itu harus dituntaskan. Century harus kita bongkar penuh. Kalau DPR masih punya hati nurani, hasil paripurna nanti akan sesuai harapan rakyat,” kata Syafii.

Syafii mengatakan sikapnya sudah kukuh terkait dengan kasus Bank Century. Kasus ini harus diungkap habis. Bila bersedia bertemu SBY, sikap Syafii bisa ditafsirkan sebagai inkonsistensi.

Andi Arief, Selasa malam, membenarkan melakukan pertemuan dengan Syafii. Andi mengaku mengungkapkan data soal L/C fiktif Bank Century yang salah satunya menyeret nama inisiator Pansus M Misbakhun. Syafii, kata Andi, kaget dengan data-data terkait Misbakhun yang disodorkannya.

Namun Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kecewa dan kesal terhadap Staf Khusus Presiden Andi Arief. Pasalnya, Andi Arief menyatakan bahwa Buya Syafii terkejut setelah mengetahui kasus letter of credit politisi PKS Muhammad Misbakhun di Bank Century yang mengalami gagal bayar.

“Ini tidak sehat, anak ini (Andi Arief-red) menyalahgunakan. Saya nggak ngerti soal itu,” kata Syafii kepada pers.

Tidak hanya itu, Buya Syafii, panggilan akrabnya, juga mengatakan Andi Arief tidak bermoral. “Ini tidak sehat, anak ini tidak bermoral,” kesalnya.

Sepertinya, Buya Syafii merasa dijadikan tumbal oleh Andi Arief untuk menekan PKS. Sehingga Buya menilai sosok Andi Arief ini tidak bermoral.

Andi Arief merupakan staf khusus SBY yang melobi ke sejumlah elite parpol, termasuk PDIP. “Namun cara dan kelakuan Andi tidak simpatik sehingga menimbulkan sinisme publik,” kata seorang pengamat politik.

***

Prof. Dr. Syafii Maarif adalah seorang cendekiawan Muslim Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP). Syafii Ma’rif, penerima penghargaan Magsaysay pada tahun 2008, mendirikan the Maarif Institute pada tahun 2002 sebagai bagian daripada jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI). Lebih lanjut mengenai Prof. Syafii Maarif bisa dibaca di situs web dari the Maarif Institute.

“Saya pulang dan ingin membangun kembali Ranah Minang. Saatnya Minangkabau merasakan sentuhan tangan perempuan dalam memimpin, ungkapnya. Dikatakannya, sudah cukup lama dorongan untuk ia maju sebagai gubernur di Sumbar, namun Minister Counsellor ini masih memilih menyelesaikan tugas di Deplu. Terakhir One adalah Penanggungjawab Bidang Pensosbud KBRI Moscow, Rusia. Sebelumnya ia pernah ditugaskan di Thailand, Jerman, dan Australia.

“Melihat langsung kondisi Sumbar pascagempa, saya bertekad harus membangun kembali berbagai sarana yang rusak, memulihkan mental masyarakat agar mereka tetap semangat menjalani hidup. Kini saya sudah pensiun dari Deplu dan ingin fokus membangun kampung halaman, “ungkapnya.

Dikatakannya, dulu Minangkabau pernah memiliki raja perempuan. Seorang Bundo Kanduang dengan segala potensi yang dimiliki dan perasaan yang halus akan bisa memberikan ketentraman bagi masyarakat. Hingga saat ini Minangkabau menjadi terkenal di seluruh dunia.

“Saya telah berkeliling dunia dalam melaksanakan tugas kenegaraan, orang di luar tahu kalau Minangkabau adalah suku bangsa yang unik dan sangat menghargai perempuan. Kini saatnya Minangkabau mengembalikan itu semua, “ungkapnya.

Dikatakan One, Minangkabau juga terkenal melahirkan banyak tokoh nasional yang berjuang untuk bangsa. Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran besar orang Minangkabau, sebut Bung Hatta sebagai Proklamator. Lahirnya Pancasila dari pemikiran M Yamin. Perempuan Minangkabau juga telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan dan pendidikan, seperti Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang.

“Saya yakin kalau kita komit dalam membangun kembali Minangkabau ini, kita akan jauh lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Apalagi kalau sumberdaya manusia kita digali dengan bijak, “katanya.

Foto dan tulisan dari Padang Today

***

Tulisan ini saya peruntukkan untuk para Bundo Kanduang Minangkabau yang telah berjasa dalam membangun kebudayaan, dalam mendidik anak-anak menjadi orang yang berjiwa merdeka dan peduli terhadap masyarakat, serta yang telah membangun hubungan dalam rumah gadang dan kaum.

Tulisan ini juga ditujukan untuk para Bundo Kanduang-Bundo Kanduang lain di Indonesia dan seluruh dunia yang dipanggil dengan sebutan Inang, Bunda, Ibu, Buk’e, Simbok, Umi, Mama, Omak, Mande, Mandeh, Mother, Amma, Amai, Amak, Mamak, Mami, Mamih, Induak, Induah, Mutter, Mutti, Ande, Madre, Maika, Maman, Mom, Mère, Mommy, Um dan Mata. Ini hanyalah sebagian saja dari nama-nama yang dipakai untuk menyebut perempuan yang telah mengandung dan melahirkan seluruh manusia yang ada di dunia ini.

Puti Reno Oesman, sebagaimana banyak perempuan Minangkabau lainnya, menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, kemampuan dan kemauan perempuan Minangkabau pada umumnya dalam memimpin keluarga dan masyarakat.

Tulisan mengenai Bundo Kanduang calon gubernur Sumbar ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan yang khusus menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau beserta karya-karya mereka ataupun kiprah mereka.

***

Baca juga tulisan-tulisan berikut ini mengenai perempuan Minangkabau:

• Saya Bangga Jadi Perempuan Minangkabau

• Emakku Hj. Nurma Abubakar Piliang-Perempuan Minang Tulen

• Meiy Piliang: Negeri Nurani Mati

• Hanifah Damanhuri Oayobada: Lapau Maya

• Daftar Politikus Berpoligami dan Pendukung Poligami

• Poligami-Bagian 4

• Perempuan Minangkabau sebagai Mamak dan Penghulu

• Hanifah Damanhuri Oayobada: Bersatulah Perempuan Minang

• Mamak-mamak tidak tahu diuntung-Bagian 1

Namono paota — Yang namanya tukang ngobrol
Ado sajo bahan ota – Ada saja bahan obrolannya
Tema ota — Tema obrolan
Tagantuang jo sia ma ota — Tergantung kepada siapa yang mengobrol
Atau tagantuang apo nan takana — Atau tergantung apa yang teringat

Kampuang takana — Kampung teringat
Kampuang jadi ota — Kampung jadi bahan obrolan
Rantau tampek tingga — Rantau tempat tinggal
Indak luput dari ota — Tidak luput dari obrolan

Sambia maota — Sambil ngobrol
Sambia baraja — Sambil belajar
Sambia basuo jo saudara — Sambil bersua dengan saudara
Namono lapau maya — Namanya lapau/warung maya
Kok ado nan babeda — Kalau ada yang berbeda
Ah itu kan biasa — Ah itu kan biasa

Lapau maya — Lapau/warung maya
Indak tampek maota saja — Bukan tempat mengobrol saja
Jadi tampek manyusun rencana — Jadi tempat menyusun rencana
Sia nan kajadi apa — Siapa yang akan jadi apa
Apa untuk siapa
Dimana dibangun apa
Darimana dana untuk apa
Apa rencana kerja
Boleh-boleh aja
Untuk yang bisa dan suka

Bagiku lapau maya
Lebih banyak untuk pelipur lara
Bagiku lapau maya
Lebih banyak untuk baraja (belajar)

Siapa tau suatu masa
Berkat rajin baraja (belajar)
Tulisanku beredar dimana-mana
Rantaunet pasti bangga

Bengkulu, 11 Desember 2009

Hanifah

***

Tentang penulis : Hanifah Damanhuri Oayobada

Hanifah Damanhuri yang orang Oayobada ini adalah Bundo Kanduang Minangkabau yang selain mempunyai kesibukan membesarkan anak, juga bekerja sebagai dosen Matematika di salah satu universitas di Bengkulu, Sumatra. Menulis pantun dan merangkai kata-kata adalah salah satu hobi dari Uni Hanifah Oayobada disamping berjalan-jalan, membaca dan memasak.

Pantun Uni Hanifah Oayobada ini sangat rancak menggambarkan pandangan orang Minangkabau mengenai warung-warung maya seperti facebook.

***

Tulisan ini saya peruntukkan untuk para Bundo Kanduang Minangkabau yang telah berjasa dalam membangun kebudayaan, dalam mendidik anak-anak menjadi orang yang berjiwa merdeka dan peduli terhadap masyarakat, serta yang telah membangun hubungan dalam rumah gadang dan kaum.

Tulisan ini juga ditujukan untuk para Bundo Kanduang-Bundo Kanduang lain di Indonesia dan seluruh dunia yang dipanggil dengan Inang, Bunda, Ibu, Buk’e, Simbok, Umi, Mama, Omak, Mande, Mandeh, Mother, Amma, Amai, Amak, Mamak, Mami, Mamih, Induak, Induah, Mutter, Maman, Mom, Mère, Mommy, Um dan Mata. Ini hanyalah sebagian saja dari nama-nama yang dipakai untuk menyebut perempuan yang telah mengandung dan melahirkan seluruh manusia yang ada di dunia ini.

Hanifah Oayobada, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang Minangkabau lainnya, adalah salah seorang perempuan Minangkabau yang ditengah kesibukannya yang bertimbun, masih tetap bersibuk diri dengan apa yang menjadi kekuatan masyarakat matriarkal Minangkabau; bukan senjata, otot ataupun perang melainkan kepandaian merangkai kata-kata.

Pantun ini adalah tulisan kedua dari rangkaian tulisan yang khusus menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau beserta karya-karya mereka ataupun kiprah mereka.

***

Baca juga:

Saya Bangga Jadi Perempuan Minangkabau

Emakku Hj. Nurma Abubakar Piliang-Perempuan Minang Tulen

Meiy Piliang: Negeri Nurani Mati

Isu kriminalisasi kebijakan ini yang juga dikemukakan Presiden SBY pada pertemuan dengan tujuh pimpinan lembaga tinggi Negara di Bogor, Kamis (21/1). Mereka antara lain Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman .

Berbagai bukti, menunjukkan bahwa Century bangkrut atau gagal operasi karena dirampok oleh pemiliknya. Kegagalan Century sama sekali tidak berdampak sistemik. Century terlalu kecil untuk membuat efek domino yang dahsyat. Penyelamatan Century lebih didasari kepentingan tertentu, yang kini tengah diselidiki Pansus dan KPK. Psikologi Pasar yang dijadikan alasan utama bailout Century sulit diterima karena ketika dana penyelamatan digelontorkan, tidak ada antrean nasabah yang menarik dananya. Dana bailout Century justru ditarik oleh sejumlah nasabah besar dan untuk menyiasati aturan, dananya dipecah ke rekening yang lebih kecil, sampai-sampai seorang sopir taksi memperoleh Rp. 200 miliar.

Sebagian besar saksi dan ahli yang diundang Pansus menyatakan, Century tidak layak diselamatkan. Ada pelanggaran hukum serius dalam bailout Century. Pada 21 November 2008, angka bailout sebesar Rp. 6,7 triliun sesungguhnya sudah diketahui BI dan para petinggi KSSK. Dari kesimpulan sementara ini, sebagian anggota Dewan merencanakan untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Presiden SBY. Ada anggota Dewan dan sebagian pengamat yang melihat peluang pemakzulan atau mosi tidak percaya kepada pimpinan tertinggi pemerintahan.

JIKA TERBUKTI MELANGGAR HUKUM

Jika pada akhirnya bailout Century terbukti melanggar hukum dan Konstitusi, dan itu melibatkan pimpinan tertinggi pemerintahan maka hal ini memungkinkan untuk dilakukan pemakzulan atas mereka sebagaimana telah diatur dalam UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 7A:
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatnnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden***).

Pasal 7B:

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** )

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C:

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

Pasal 8:

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** )
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** )

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

***

Sebagai anak bangsa tentu kita setuju dengan semangat yang sedang bergelora dalam tubuh Pansus Century untuk membongkar secara tuntas skandal tersebut. Kebijakan yang salah, yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan, harus dikenakan tindakan hukum. Bukan kriminalisasi kebijakan, tapi memberikan pelajaran kepada pejabat publik untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan harus transparan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Nah akhirnya, apakah Pansus Century dapat menuntaskan skandal yang telah jelas fakta-faktanya ini sesuai dengan UUD Tahun 1945 atau malah Pansus Century ikut-ikutan melanggar UUD Tahun 1945? Mari kita semua tunggu?!

aku tak mau muntah
muak!
Bah!

Namun
zaman bablas informasi ini
mereka datang sendiri
memaksaku

Membuka surel, berita sensasi bertebaran

Aku melengos
televisi tetangga berbunyi
berita selebriti, mencari sensasi
ramai-ramai orang menonton sambil ngerumpi
Ada yang bangga, membuka aurat, menjual aib, demi popularitas

Naik kendaraan umum
radio berbunyi
berita negeri
rakyat menangis
yang mati kena bencana
banjir longsor
puting beliung

Wakil rakyat melakukan tinjauan
jalan-jalan ke luar negeri
mengurangi subsidi negeri
Bocah-bocah kurang gizi.
Dinding sekolah doyong atapnya bocor
Bangku siswa bolong-bolong
Perempuan pekerja mati di luar negeri

Masih saja kudengar dengan terpaksa
berita-berita
walau tak ingin
Mestikah kumatikan juga nurani
serupa yang dicontohkan para tetua negeri?

RumahCinta, Ayahanda Medan—8 Januari 2010

***

Tentang penulis Meiy Piliang

Nama lengkap: Harmita Desmerry dari suku Piliang. Pencinta lingkungan, penyuka embun, bunga, gunung, rimba dan isinya, lukisan, bacaan, tulisan, musik, anak-anak, dll. Tinggal di Medan, bersama suami dan 3 anak (2 lelaki dan 1 perempuan). Bersyukur dilahirkan sebagai perempuan Minangkabau dan dididik secara Islam dan adat matriakat.

Sepuluh tahun terakhir aktif bekerja untuk Program Konservasi Gajah Sumatera & Habitatnya pada Divisi Education and Awareness, Fauna & Flora International – Sumatran Elephant Conservation Programme, Medan. Bekerja mobile ke Tangkahan, Sumut, kadang-kadang ke Aceh, Seblat (Bengkulu), dll.

Menulis bagi Meiy yang orang Piliang adalah untuk kebahagiaan dan keseimbangan jiwa raga.

***

Tulisan ini saya peruntukkan untuk para Bundo Kanduang Minangkabau yang telah berjasa dalam membangun kebudayaan, dalam mendidik anak-anak yang berjiwa merdeka dan peduli terhadap masyarakat, serta yang telah membangun hubungan dalam rumah gadang dan kaum.

Tulisan ini juga ditujukan untuk para Bundo Kanduang-Bundo Kanduang lain di Indonesia dan seluruh dunia yang dipanggil dengan Inang, Bunda, Ibu, Buk’e, Simbok, Umi, Mama, Mother, Amma, Amai, Amak, Mamak, Mami, Mamih, Induak, Induah, Mutter, Mutti,  Maman, Mom, Mommy, Umm dan Mata. Ini hanyalah sebagian dari nama-nama yang dipakai untuk menyebut seorang perempuan yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan setiap manusia di dunia ini.

Puisi ini adalah tulisan pertama dari rangkaian tulisan yang khusus menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau beserta karya-karya mereka ataupun kiprah mereka.

***

Baca juga:

Saya Bangga Jadi Perempuan Minangkabau

Emakku Hj. Nurma Abubakar Piliang-Perempuan Minang Tulen

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. “Ini perampokan yang difasilitasi BI dan Menteri Keuangan,” ujar Rizal Ramli kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Selasa (24/11). Berikut ini petikan wawancara dengan Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu.

— Bagaimana Anda melihat hasil audit investigasi BPK?

Agak mengecewakan karena tidak ada aliran dana. Padahal, harusnya ada laporan audit sampai lima lapis seperti halnya kasus Bank Bali. Dari situ bisa ketahuan siapa saja yang menarik manfaat dari skandal yang sangat besar ini.

— Jadi, menurut Anda betul ada rekayasa?

Kalau kita baca hasil laporan BPK, sulit untuk membantah bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah melakukan tindak kriminal pidana yang memperkaya orang lain dan melanggar berbagai aturan dan UU yang berlaku. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani selalu berkelit.

— Siapa yang paling bertanggung jawab?

Tidak bisa dihindarkan, Boediono sebagai gubernur bank sentral dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Saya yakin Boediono tidak terima uang, tapi dalam berbagai skandal keuangan biasanya ada motif lain, terutama kekuasaaan. Dulu waktu kasus Bank Bali, gubernur yang kena pidana waktu itu tidak terima uang sepeser pun, tapi ia dibujuk oleh tim sukses, diiming-imingi bahwa kalau Habibie terpilih, ia akan ditunjuk kembali sebagai Gubernur BI selama lima tahun.

— Jadi, motifnya apa?

Motifnya kekuasaan, bukan uang. Sama juga dengan Burhanuddin dan Aulia Pohan, mereka tidak terima uang satu rupiah pun, tapi mereka ingin mengamankan kekuasaan BI dalam pengawasan bank. Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani adalah mengamankan beberapa orang yang terkait dengan kekuasaan.

— Sri Mulyani berkali-kali mengatakan bahwa proses bail out sudah sesuai prosedur?

Ini jawaban tipikal birokrat, berkilah telah sesuai prosedur. Pertanyaan saya prosedur yang mana, wong jelas-jelas DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun, tidak ada UU atau kesepakatan dengan DPR untuk mengajukan lebih lanjut, dan mereka lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, baru ketahuan oleh publik setelah beberapa bulan kemudian. Padahal, kalau betul sesuai prosedur, ngapain disembunyikan.

— Apakah kasus ini hanya akan mentok kepada Boediono dan Sri Mulyani?

Saya kira ada beberapa pejabat level di bawahnya yang juga bisa menghadapi sanksi pidana, karena dalam UU Antikorupsi tidak perlu memperkaya diri sendiri, tapi membantu memperkaya orang lain dan merugikan negara, bisa kena.

— Apakah Presiden tidak tahu dengan keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani?

Saya tidak bisa membuktikan, karena harus ada verifikasi. Tapi dalam hal seperti ini, Menteri Keuangan apalagi sekaligus sebagai Ketua KSSK, sepenuhnya sering mengambil keputusan sendiri.

— Mungkinkah kasus Century terungkap tuntas?

Kalau kita baca laporan BPK, memang bahasanya teknis. Tapi kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana kepada rakyat biasa, ini jauh lebih dahsyat dari kasus Anggodo. Anggodo kan Cuma sekitar Rp 5 miliar, kalau Century kan Rp 6,7 triliun. Kalau dijelaskan bagaimana perampokan dilakukan bank tersebut, baik oleh manajemen, pemilik, dan difasilitasi oleh BI dan Menteri Keuangan, saya rasa rakyat akan lebih kaget lagi. Saya menyarankan agar kasus ini ditangani oleh KPK.

— Bagaimana kasus ini jika dibandingkan dengan skandal yang menjatuhkan Gus Dur dan Habibie?

Gus Dur dituduh dalam kasus Bulog. Ternyata yang nimpe itu tukang pijatnya, senilai Rp 35 miliar. Saya waktu itu Ketua Bulog. Waktu saya tangkap ternyata tukang pijatnya punya mobil Ford dan Mercedes beberapa buah. Meski tuduhan tidak benar, tapi Gus Dur jatuh. Bank Bali cuma Rp 900 miliar pemerintahan Habibie jatuh. Jadi, kasus ini kalau dibandingkan dengan dua kasus yang menyangkut kekuasaan, kasus ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat, dan jauh lebih menyeramkan.

— Jadi, apa yang harus dilakukan Presiden?

Presiden bisa meminta PPATK melakukan audit finansial sebanyak lima lapis. Kalau Presiden sungguh-sungguh, tolong juga diaudit Fox Indonesia, tim kampanye, dan yayasan-yayasan, dari situ semua akan ketahuan apakah ada aliran dana yang masuk.

— Jika kasus ini terbongkar, apakah bisa berdampak kepada impeachment terhadap Presiden?

Ini ibarat main catur, kalau presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan terkena.

***

Rizal Ramli adalah orang Minangkabau kelahiran Padang yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Mentri Keuangan. Pada pilpres lalu Rizal Ramli mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalut independen dan kini memimpin Komite Indonesia Bangkit.

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menilai Panitia Khusus Hak Angket Century tidak akan mampu mengungkap kasus Bank Century. Menurutnya, Hak Angket ini hanya bersifat mengawal agar kasus yang meyedot uang negara hingga Rp 6,7 triliun ini, dapat terurai nantinya.

“Kita jangan terlalu berharap banyak dari pansus. Dulu ada pansus angket BBM tetapi tidak jelas kan kemana hasilnya. Pansus itu tetap diperlukan sebagai mekanisme tetapi sifatnya mengawal,” ujarnya, saat diskusi “Nasionalisme vs Neoliberalisme” di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (30/11).

Fadli mengatakan DPR seharusnya fokus untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif Bank Century yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, dalam hasil auditnya BPK jelas mengungkapkan bahwa terdapat indikasi tindak pidana dalam pengucuran dana talangan ke bank yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara ini.

“Laporan BPK itu sangat penting dan menjadi fokus utama. Karena disitu jelas ada dugaan rekayasa dan disinyalir ada pelanggaran hukum sehingga laporan BPK ini harus di follow-up,” tandasnya.

***

Fadli Zon adalah orang Minangkabau asal Payakumbuh yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) serta Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Pada Pilpres lalu Fadli Zon memegang jabatan Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo. Lebih lanjut mengenai Fadli Zon bisa dibaca di website pribadinya.

PADANG, KOMPAS.com — Praktisi hukum senior asal Sumbar, Rahmat Wartira, mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi hak istimewa dalam penyadapan.

“Kalau KPK tidak diberi hak istimewa, sementara pekerjaannya istimewa, berarti kita tidak mendukung pembentukan KPK untuk memberantas korupsi,” kata Rahmat di Padang, Senin (14/12/2009).

Pendiri LBH Padang itu mengatakan, apabila KPK dalam melakukan penyadapan disamaratakan dengan lembaga lain, hal itu jelas-jelas bertentangan dengan niat mendirikan KPK.

Artinya, bila KPK termasuk lembaga yang harus minta izin dalam melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Penyadapan, itu berarti niat membangun KPK dihalangi oleh RPP.

Menurut dia, KPK dibolehkan melakukan penyadapan karena kasus korupsi yang dikerjakan KPK sudah dinyatakan sebagai extra ordinary crime.

Oleh karena itu, KPK harus mendapatkan hak-hak yang extra ordinary pula. Ia berpendapat, boleh-boleh saja pemerintah membuat RPP tentang penyadapan, tetapi di dalamnya tidak termasuk mengatur kewenangan KPK dalam menyadap.

“KPK tidak sembarangan dalam melakukan penyadapan. KPK menyadap karena ada dugaan tindakan pidana korupsi,” kata dia.

Rahmat menganalogikan kewenangan menyadap bagi KPK seperti legitimasi hukuman mati oleh negara terhadap pelaku tindak pidana tertentu.

“Tidak ada salah satu komunitas atau agama pun yang membolehkan membunuh orang. Tapi karena kepentingan umum, negara membolehkan membunuh orang melalui putusan hukuman mati di pengadilan dengan syarat-syarat yang jelas,” kata dia.

PADANG, KOMPAS.com — Pakar perundang-undangan Universitas Andalas Padang, Prof Dr Elfindri, berpendapat, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan lebih, KPK tidak perlu izin dalam melakukan penyadapan.

“Kalau KPK minta izin lagi ke lembaga lain, penyadapan diyakini akan gagal dilaksanakan,” kata Elfindri di Padang, Kamis (10/12/2009).

Elfindri mengatakan, kalau masih ada prosedural penyadapan yang dilakukan KPK, sesuai diatur dalam RPP, maka penyadapan bakal tidak berfungsi.

“Bayangkan kalau KPK minta izin menyadap seseorang. Sebelum izin keluar, bisa jadi orang mengubah atau mengganti alat komunikasi,” katanya.

Oleh karena itu, penyadapan mesti menjadi wewenang penuh KPK. Sebab, tugas KPK adalah untuk menyelamatkan bangsa.

Ia menyarankan, bila pemerintah ingin membuat RPP tentang Penyadapan, yang diatur semestinya apa yang boleh dan tidak boleh disadap, bukan harus minta izin.

Pada Rabu, pimpinan KPK menolak RPP tentang Penyadapan. Mereka menyatakan akan menyurati Menkominfo Tifatul Sembiring.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, pengaturan penyadapan penting karena sekarang ditengarai patut dicurigai antara instansi saling melakukan penyadapan.

“Sekarang yang berwenang melakukan penyadapan ada dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri,” katanya.

Sementara kejaksaan punya izin untuk melakukan penyadapan, tetapi tak ada alatnya. Sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) mempunyai alat sadap tetapi tak punya hak melakukan penyadapan.

“Inilah yang harus diatur dalam PP, tapi ini semua bukan berkaitan dengan kasus Bibit-Chandra. Tapi sejak 2008 telah dirintis untuk menyusun RPP teknis penyadapan,” jelasnya.

Menkominfo membandingkan, di negara lain seperti Australia, Korea, dan Jepang, penyadapan itu di bawah kendali Departemen ICT seperti Depkominfo, kalau di Indonesia, untuk menanganinya.

Jadi, hasil sadapan tersebut dilakukan order oleh KPK, BIN, kejaksaan atau kepolisian sesuai dengan izin pengadilan.

“Ini bukan sadap karet, tapi menyadap orang yang berbicara. Kalau ada dua orang yang sedang berbicara dan disadap, tentu pelanggaran terhadap HAM,” katanya.

A relatively prosperous port city with a population of about 900,000, it lies on a coastal plain backed by mountains.

It is a home to the Minangkabau ethnic group, whose traders spread its traditions – including their famed spicy food – as they settled across the country.

The city also lies on one of the world’s most active fault lines, making it vulnerable to the earthquakes and tsunamis that have become an increasing concern to residents in recent years.

Strong earthquakes with epicentres near Padang killed dozens of people in March 2007, and the city was considered to have become more vulnerable after the tsunami that devastated Aceh province in northern Sumatra  in 2004.

“Everything changed after the Aceh tsunami – people were kind of living in fear,” said Bruce Emond, an editor on the Jakarta Post newspaper who has lived in Padang and visits regularly.

“We’ve been waiting for a big quake,” he said. “The wealthy areas are right next to the sea so a lot of people have been very concerned that these wealthier areas of the city would be hit – the commercial enclave.”

“I’m sure there were many who had an escape plan ready.”

He said that once Wednesday’s earthquake struck, many people immediately started fleeing for the mountains in fear of a tsunami.

Matrilineal system

Padang is important to Indonesia but it is often a point of transit for travellers.

They leave to go surfing or trekking on the Batu and Mentawai islands, or head to the hill town of Bukittinggi or to Kerinci Seblat National Park.

The climate is hot, humid, and very wet, with the area receiving an average of more than 4,300mm (170in) of rain each year.

Culturally, it is known for the unusual matrilineal system of the Minangkabau, whereby inheritance passes from mother to daughter.

Padang women are seen as being particularly forthright and powerful.

The region also has strong literary and musical traditions, though it is Padang’s spicy cuisine that has perhaps won most renown as the city’s traders set up restaurants across Indonesia.

It typically consists of hot curries and other dishes served up in dozens of small bowls.

The area’s most important businesses include textiles and rubber, and transport of rubber across the province was reported to have been affected by the latest earthquake.

“For a city of such importance to Indonesia to be hit so hard is really something,” said Mr Emond.

But he also said a large network of migrants who have settled elsewhere in Indonesia could be helpful in efforts to rebuild after the earthquake.

“The money’s there, and the connection to helping your people.” (From BBC Online)