Rosihan Anwar: Rangkayo Rasuna Said Ditahan

Membaca sumber-sumber dokumen Belanda dahulu niscaya menambah pengetahuan kita mengenai sejarah. Misalnya surat Jaksa Agung Verheijen kepada Gubernur Jendral De Jonge, dari Medan, tanggal 23 Juli 1933. Dalam surat itu Verheijen mengatakan, ia bersikukuh pada pendirian agar larangan mengadakan rapat (vergader verbod) dilaksanakan di Sumatra Barat. Apa alasannya? Karena di Sumatra Barat telah begitu [...]

Share

Dedi Navis rang Piliang: Nagari Sang Datuak

Datanglah seorang Islam ke suatu Nagari. “O Datuak. Masuak Islam lah, Datuak. Jan animisme juo lai.” “Baa kok mantun?” “Islam ko bantuak ko… (diuraikan panjang leba).” “Lai indak kamanggaduah nagari den?” “Indak. Tambah ancak malah.” “Jadih manah. Harus mengucapkan duo kalimah syahadat yo? Kan ndak sarik gai tu doh.” Maka Islamlah nagari itu.

Share

Khairul Jasmi rang Koto: Pak SBY, Tolonglah Kami…

Tsunami Mengintai, Isu Meruyak

Dari: Harian Singgalang

Pak SBY, kami warga di pesisir Sumbar, mati saja yang belum. Kalaulah Bapak berkantor di Padang, takkan terpicingkan mata oleh bapak, meski malam telah larut. Pak Gubernur kami, sekarang sudah kurus. Kemarin bersama Waka Polda, Wagub, Walikota Padang, mengimbau rakyat untuk tidak resah. Pejabat kami kurang tidur [...]

Share

Patrialis Akbar: Penganiaya TKI di Arab Biadab

Patrialis mengingatkan pentingnya seleksi terhadap para majikan di Arab Saudi.

VIVAnews – Kasus kekerasan Tenaga Kerja Wanita yang berujung pembunuhan sudah sangat di luar batas kemanusiaan. Pemerintah mengusulkan dilakukan seleksi majikan.

“Perbuatan penganiayaan dan pembunuhan itu biadab semua,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebelum rapat membahas TKI dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [...]

Share

Muhammad Ibrahim Ilyas rang Chaniago: Alam Takambang Jadi Ngilu, 2

Begitu panjang deretan pertemuan dengan berbagai tingkatan: kongres, seminar, lokakarya, dan sarasehan mengenai Minangkabau. Paling tidak sudah tercatat sejak 1910. Ada berapa banyak hasil dan rekomendasinya yang bisa dimplementasikan dan diterima sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan “untuk dan demi kebudayaan Minangkabau?” Ada berapa banyak yang hanya berakhir pada ujung pertemuan itu saja? Hasil-hasil pertemuan [...]

Share

Muhammad Ibrahim Ilyas rang Chaniago: Alam Takambang Jadi Ngilu, 1

Hari-hari belakangan ini bertumpuk masalah dan kejadian di sekeliling kita yang membuat dada sesak, pikiran mampet, hingga ingin berteriak, bacaruik*, atau bahkan muntah. Mari lihat beberapa di antaranya. Peterporn, TDL* naik, 48% pemilih tidak memberikan suara untuk pilkada gubernur sumbar, tabung gas meledak di mana-mana, gubernur baru akan dilantik (?), ada pilkada dua putaran di dua [...]

Share

Puti Reno Oesman–Mantan Diplomat Wanita Siap Pimpin Sumbar

Setelah menjadi seorang diplomat dan mengembara diberbagai negara karena ditugaskan pemerintah pusat, Puti Reno Oesman pulang untuk membangun Ranah Minang. Puti Reno Oesman yang akrab dipanggil “One” adalah diplomat senior di Depertemen Luar Negeri (Deplu) yang telah memiliki pengalaman selama 31 tahun. Ia merupakan Bundo Kanduang yang dilahirkan di Padang, tahun 1947 lalu. [...]

Share

RIZAL RAMLI: Ini Perampokan Bank Difasilitasi BI dan Menkeu

— Ibarat main catur, kalau Presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan kena.

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. “Ini perampokan [...]

Share

Rahmat Wartira: Beri KPK Hak Istimewa dalam Penyadapan

Senin, 14 Desember 2009 | 21:01 WIB

PADANG, KOMPAS.com — Praktisi hukum senior asal Sumbar, Rahmat Wartira, mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi hak istimewa dalam penyadapan.

“Kalau KPK tidak diberi hak istimewa, sementara pekerjaannya istimewa, berarti kita tidak mendukung pembentukan KPK untuk memberantas korupsi,” kata Rahmat di Padang, Senin (14/12/2009).

Pendiri LBH Padang itu mengatakan, apabila [...]

Share

Prof Dr Elfindri: KPK Tidak Perlu Minta Izin Melakukan Penyadapan

Kamis, 10 Desember 2009 | 22:30 WIB

PADANG, KOMPAS.com — Pakar perundang-undangan Universitas Andalas Padang, Prof Dr Elfindri, berpendapat, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan lebih, KPK tidak perlu izin dalam melakukan penyadapan.

“Kalau KPK minta izin lagi ke lembaga lain, penyadapan diyakini akan gagal dilaksanakan,” kata Elfindri di Padang, Kamis (10/12/2009).

Elfindri mengatakan, kalau masih ada prosedural penyadapan yang [...]

Share