“Saya pulang dan ingin membangun kembali Ranah Minang. Saatnya Minangkabau merasakan sentuhan tangan perempuan dalam memimpin, ungkapnya. Dikatakannya, sudah cukup lama dorongan untuk ia maju sebagai gubernur di Sumbar, namun Minister Counsellor ini masih memilih menyelesaikan tugas di Deplu. Terakhir One adalah Penanggungjawab Bidang Pensosbud KBRI Moscow, Rusia. Sebelumnya ia pernah ditugaskan di Thailand, Jerman, dan Australia.

“Melihat langsung kondisi Sumbar pascagempa, saya bertekad harus membangun kembali berbagai sarana yang rusak, memulihkan mental masyarakat agar mereka tetap semangat menjalani hidup. Kini saya sudah pensiun dari Deplu dan ingin fokus membangun kampung halaman, “ungkapnya.

Dikatakannya, dulu Minangkabau pernah memiliki raja perempuan. Seorang Bundo Kanduang dengan segala potensi yang dimiliki dan perasaan yang halus akan bisa memberikan ketentraman bagi masyarakat. Hingga saat ini Minangkabau menjadi terkenal di seluruh dunia.

“Saya telah berkeliling dunia dalam melaksanakan tugas kenegaraan, orang di luar tahu kalau Minangkabau adalah suku bangsa yang unik dan sangat menghargai perempuan. Kini saatnya Minangkabau mengembalikan itu semua, “ungkapnya.

Dikatakan One, Minangkabau juga terkenal melahirkan banyak tokoh nasional yang berjuang untuk bangsa. Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran besar orang Minangkabau, sebut Bung Hatta sebagai Proklamator. Lahirnya Pancasila dari pemikiran M Yamin. Perempuan Minangkabau juga telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan dan pendidikan, seperti Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang.

“Saya yakin kalau kita komit dalam membangun kembali Minangkabau ini, kita akan jauh lebih baik dari kondisi yang ada sekarang. Apalagi kalau sumberdaya manusia kita digali dengan bijak, “katanya.

Foto dan tulisan dari Padang Today

***

Tulisan ini saya peruntukkan untuk para Bundo Kanduang Minangkabau yang telah berjasa dalam membangun kebudayaan, dalam mendidik anak-anak menjadi orang yang berjiwa merdeka dan peduli terhadap masyarakat, serta yang telah membangun hubungan dalam rumah gadang dan kaum.

Tulisan ini juga ditujukan untuk para Bundo Kanduang-Bundo Kanduang lain di Indonesia dan seluruh dunia yang dipanggil dengan sebutan Inang, Bunda, Ibu, Buk’e, Simbok, Umi, Mama, Omak, Mande, Mandeh, Mother, Amma, Amai, Amak, Mamak, Mami, Mamih, Induak, Induah, Mutter, Mutti, Ande, Madre, Maika, Maman, Mom, Mère, Mommy, Um dan Mata. Ini hanyalah sebagian saja dari nama-nama yang dipakai untuk menyebut perempuan yang telah mengandung dan melahirkan seluruh manusia yang ada di dunia ini.

Puti Reno Oesman, sebagaimana banyak perempuan Minangkabau lainnya, menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, kemampuan dan kemauan perempuan Minangkabau pada umumnya dalam memimpin keluarga dan masyarakat.

Tulisan mengenai Bundo Kanduang calon gubernur Sumbar ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan yang khusus menampilkan perempuan-perempuan Minangkabau beserta karya-karya mereka ataupun kiprah mereka.

***

Baca juga tulisan-tulisan berikut ini mengenai perempuan Minangkabau:

• Saya Bangga Jadi Perempuan Minangkabau

• Emakku Hj. Nurma Abubakar Piliang-Perempuan Minang Tulen

• Meiy Piliang: Negeri Nurani Mati

• Hanifah Damanhuri Oayobada: Lapau Maya

• Daftar Politikus Berpoligami dan Pendukung Poligami

• Poligami-Bagian 4

• Perempuan Minangkabau sebagai Mamak dan Penghulu

• Hanifah Damanhuri Oayobada: Bersatulah Perempuan Minang

• Mamak-mamak tidak tahu diuntung-Bagian 1

MANTAN Menko Perekonomian Rizal Ramli membandingkan skandal Bank Century dengan kasus Bulog yang menjatuhkan Presiden Gus Dur dan kasus Bank Bali yang meruntuhkan pemerintahan Habibie. Menurutnya, kasus Century lebih dahsyat dan menyeramkan dibanding dua kasus itu. “Ini perampokan yang difasilitasi BI dan Menteri Keuangan,” ujar Rizal Ramli kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Selasa (24/11). Berikut ini petikan wawancara dengan Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu.

— Bagaimana Anda melihat hasil audit investigasi BPK?

Agak mengecewakan karena tidak ada aliran dana. Padahal, harusnya ada laporan audit sampai lima lapis seperti halnya kasus Bank Bali. Dari situ bisa ketahuan siapa saja yang menarik manfaat dari skandal yang sangat besar ini.

— Jadi, menurut Anda betul ada rekayasa?

Kalau kita baca hasil laporan BPK, sulit untuk membantah bahwa Boediono dan Sri Mulyani telah melakukan tindak kriminal pidana yang memperkaya orang lain dan melanggar berbagai aturan dan UU yang berlaku. Dalam banyak kesempatan, Sri Mulyani selalu berkelit.

— Siapa yang paling bertanggung jawab?

Tidak bisa dihindarkan, Boediono sebagai gubernur bank sentral dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Saya yakin Boediono tidak terima uang, tapi dalam berbagai skandal keuangan biasanya ada motif lain, terutama kekuasaaan. Dulu waktu kasus Bank Bali, gubernur yang kena pidana waktu itu tidak terima uang sepeser pun, tapi ia dibujuk oleh tim sukses, diiming-imingi bahwa kalau Habibie terpilih, ia akan ditunjuk kembali sebagai Gubernur BI selama lima tahun.

— Jadi, motifnya apa?

Motifnya kekuasaan, bukan uang. Sama juga dengan Burhanuddin dan Aulia Pohan, mereka tidak terima uang satu rupiah pun, tapi mereka ingin mengamankan kekuasaan BI dalam pengawasan bank. Apa yang dilakukan Boediono dan Sri Mulyani adalah mengamankan beberapa orang yang terkait dengan kekuasaan.

— Sri Mulyani berkali-kali mengatakan bahwa proses bail out sudah sesuai prosedur?

Ini jawaban tipikal birokrat, berkilah telah sesuai prosedur. Pertanyaan saya prosedur yang mana, wong jelas-jelas DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun, tidak ada UU atau kesepakatan dengan DPR untuk mengajukan lebih lanjut, dan mereka lakukan ini secara sembunyi-sembunyi, baru ketahuan oleh publik setelah beberapa bulan kemudian. Padahal, kalau betul sesuai prosedur, ngapain disembunyikan.

— Apakah kasus ini hanya akan mentok kepada Boediono dan Sri Mulyani?

Saya kira ada beberapa pejabat level di bawahnya yang juga bisa menghadapi sanksi pidana, karena dalam UU Antikorupsi tidak perlu memperkaya diri sendiri, tapi membantu memperkaya orang lain dan merugikan negara, bisa kena.

— Apakah Presiden tidak tahu dengan keputusan yang diambil Boediono dan Sri Mulyani?

Saya tidak bisa membuktikan, karena harus ada verifikasi. Tapi dalam hal seperti ini, Menteri Keuangan apalagi sekaligus sebagai Ketua KSSK, sepenuhnya sering mengambil keputusan sendiri.

— Mungkinkah kasus Century terungkap tuntas?

Kalau kita baca laporan BPK, memang bahasanya teknis. Tapi kalau dijelaskan dalam bahasa sederhana kepada rakyat biasa, ini jauh lebih dahsyat dari kasus Anggodo. Anggodo kan Cuma sekitar Rp 5 miliar, kalau Century kan Rp 6,7 triliun. Kalau dijelaskan bagaimana perampokan dilakukan bank tersebut, baik oleh manajemen, pemilik, dan difasilitasi oleh BI dan Menteri Keuangan, saya rasa rakyat akan lebih kaget lagi. Saya menyarankan agar kasus ini ditangani oleh KPK.

— Bagaimana kasus ini jika dibandingkan dengan skandal yang menjatuhkan Gus Dur dan Habibie?

Gus Dur dituduh dalam kasus Bulog. Ternyata yang nimpe itu tukang pijatnya, senilai Rp 35 miliar. Saya waktu itu Ketua Bulog. Waktu saya tangkap ternyata tukang pijatnya punya mobil Ford dan Mercedes beberapa buah. Meski tuduhan tidak benar, tapi Gus Dur jatuh. Bank Bali cuma Rp 900 miliar pemerintahan Habibie jatuh. Jadi, kasus ini kalau dibandingkan dengan dua kasus yang menyangkut kekuasaan, kasus ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat, dan jauh lebih menyeramkan.

— Jadi, apa yang harus dilakukan Presiden?

Presiden bisa meminta PPATK melakukan audit finansial sebanyak lima lapis. Kalau Presiden sungguh-sungguh, tolong juga diaudit Fox Indonesia, tim kampanye, dan yayasan-yayasan, dari situ semua akan ketahuan apakah ada aliran dana yang masuk.

— Jika kasus ini terbongkar, apakah bisa berdampak kepada impeachment terhadap Presiden?

Ini ibarat main catur, kalau presiden tidak mau mengorbankan ster atau menteri, maka raja yang akan terkena.

***

Rizal Ramli adalah orang Minangkabau kelahiran Padang yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Mentri Keuangan. Pada pilpres lalu Rizal Ramli mencalonkan diri menjadi presiden lewat jalut independen dan kini memimpin Komite Indonesia Bangkit.

PADANG, KOMPAS.com — Praktisi hukum senior asal Sumbar, Rahmat Wartira, mengharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi hak istimewa dalam penyadapan.

“Kalau KPK tidak diberi hak istimewa, sementara pekerjaannya istimewa, berarti kita tidak mendukung pembentukan KPK untuk memberantas korupsi,” kata Rahmat di Padang, Senin (14/12/2009).

Pendiri LBH Padang itu mengatakan, apabila KPK dalam melakukan penyadapan disamaratakan dengan lembaga lain, hal itu jelas-jelas bertentangan dengan niat mendirikan KPK.

Artinya, bila KPK termasuk lembaga yang harus minta izin dalam melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Penyadapan, itu berarti niat membangun KPK dihalangi oleh RPP.

Menurut dia, KPK dibolehkan melakukan penyadapan karena kasus korupsi yang dikerjakan KPK sudah dinyatakan sebagai extra ordinary crime.

Oleh karena itu, KPK harus mendapatkan hak-hak yang extra ordinary pula. Ia berpendapat, boleh-boleh saja pemerintah membuat RPP tentang penyadapan, tetapi di dalamnya tidak termasuk mengatur kewenangan KPK dalam menyadap.

“KPK tidak sembarangan dalam melakukan penyadapan. KPK menyadap karena ada dugaan tindakan pidana korupsi,” kata dia.

Rahmat menganalogikan kewenangan menyadap bagi KPK seperti legitimasi hukuman mati oleh negara terhadap pelaku tindak pidana tertentu.

“Tidak ada salah satu komunitas atau agama pun yang membolehkan membunuh orang. Tapi karena kepentingan umum, negara membolehkan membunuh orang melalui putusan hukuman mati di pengadilan dengan syarat-syarat yang jelas,” kata dia.

PADANG, KOMPAS.com — Pakar perundang-undangan Universitas Andalas Padang, Prof Dr Elfindri, berpendapat, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan lebih, KPK tidak perlu izin dalam melakukan penyadapan.

“Kalau KPK minta izin lagi ke lembaga lain, penyadapan diyakini akan gagal dilaksanakan,” kata Elfindri di Padang, Kamis (10/12/2009).

Elfindri mengatakan, kalau masih ada prosedural penyadapan yang dilakukan KPK, sesuai diatur dalam RPP, maka penyadapan bakal tidak berfungsi.

“Bayangkan kalau KPK minta izin menyadap seseorang. Sebelum izin keluar, bisa jadi orang mengubah atau mengganti alat komunikasi,” katanya.

Oleh karena itu, penyadapan mesti menjadi wewenang penuh KPK. Sebab, tugas KPK adalah untuk menyelamatkan bangsa.

Ia menyarankan, bila pemerintah ingin membuat RPP tentang Penyadapan, yang diatur semestinya apa yang boleh dan tidak boleh disadap, bukan harus minta izin.

Pada Rabu, pimpinan KPK menolak RPP tentang Penyadapan. Mereka menyatakan akan menyurati Menkominfo Tifatul Sembiring.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan, pengaturan penyadapan penting karena sekarang ditengarai patut dicurigai antara instansi saling melakukan penyadapan.

“Sekarang yang berwenang melakukan penyadapan ada dua lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri,” katanya.

Sementara kejaksaan punya izin untuk melakukan penyadapan, tetapi tak ada alatnya. Sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) mempunyai alat sadap tetapi tak punya hak melakukan penyadapan.

“Inilah yang harus diatur dalam PP, tapi ini semua bukan berkaitan dengan kasus Bibit-Chandra. Tapi sejak 2008 telah dirintis untuk menyusun RPP teknis penyadapan,” jelasnya.

Menkominfo membandingkan, di negara lain seperti Australia, Korea, dan Jepang, penyadapan itu di bawah kendali Departemen ICT seperti Depkominfo, kalau di Indonesia, untuk menanganinya.

Jadi, hasil sadapan tersebut dilakukan order oleh KPK, BIN, kejaksaan atau kepolisian sesuai dengan izin pengadilan.

“Ini bukan sadap karet, tapi menyadap orang yang berbicara. Kalau ada dua orang yang sedang berbicara dan disadap, tentu pelanggaran terhadap HAM,” katanya.

A relatively prosperous port city with a population of about 900,000, it lies on a coastal plain backed by mountains.

It is a home to the Minangkabau ethnic group, whose traders spread its traditions – including their famed spicy food – as they settled across the country.

The city also lies on one of the world’s most active fault lines, making it vulnerable to the earthquakes and tsunamis that have become an increasing concern to residents in recent years.

Strong earthquakes with epicentres near Padang killed dozens of people in March 2007, and the city was considered to have become more vulnerable after the tsunami that devastated Aceh province in northern Sumatra  in 2004.

“Everything changed after the Aceh tsunami – people were kind of living in fear,” said Bruce Emond, an editor on the Jakarta Post newspaper who has lived in Padang and visits regularly.

“We’ve been waiting for a big quake,” he said. “The wealthy areas are right next to the sea so a lot of people have been very concerned that these wealthier areas of the city would be hit – the commercial enclave.”

“I’m sure there were many who had an escape plan ready.”

He said that once Wednesday’s earthquake struck, many people immediately started fleeing for the mountains in fear of a tsunami.

Matrilineal system

Padang is important to Indonesia but it is often a point of transit for travellers.

They leave to go surfing or trekking on the Batu and Mentawai islands, or head to the hill town of Bukittinggi or to Kerinci Seblat National Park.

The climate is hot, humid, and very wet, with the area receiving an average of more than 4,300mm (170in) of rain each year.

Culturally, it is known for the unusual matrilineal system of the Minangkabau, whereby inheritance passes from mother to daughter.

Padang women are seen as being particularly forthright and powerful.

The region also has strong literary and musical traditions, though it is Padang’s spicy cuisine that has perhaps won most renown as the city’s traders set up restaurants across Indonesia.

It typically consists of hot curries and other dishes served up in dozens of small bowls.

The area’s most important businesses include textiles and rubber, and transport of rubber across the province was reported to have been affected by the latest earthquake.

“For a city of such importance to Indonesia to be hit so hard is really something,” said Mr Emond.

But he also said a large network of migrants who have settled elsewhere in Indonesia could be helpful in efforts to rebuild after the earthquake.

“The money’s there, and the connection to helping your people.” (From BBC Online)

Universitas Andalas adalah merupakan universitas pertama di Sumatra Barat yang menjalin kerja sama (baca: kerja sama intelektual) dengan KPK. Universitas Andalas, UBH, UNP, UNES bersama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dipimpin oleh orang Minangkabau cendekiawan Islam Indonesia yaitu Prof. Dr. Azyumardi Azra, termasuk ke dalam lima universitas di Indonesia yang juga sudah menjalin kerjasama dengan KPK. Hal ini menunjukkan seriusnya komitmen orang-orang Minangkabau terutama kelompok cerdik pandainya demi tercapainya Indonesia yang bebas korupsi. Usaha kerja sama ini, juga menunjukkan keseriusan KPK dalam melakukan tugasnya.

Usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh para cerdik pandai dari pihak KPK maupun pihak universitas ataupun kelompok-kelompok lainnya di Indonesia seperti ini layak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan dari orang banyak terhadap mantan Wakil Ketua KPK seperti orang Minangkabau dari Payakumbuh Chandra M. Hamzah serta Bibit S Rianto juga sangat penting dalam keadaan darurat keadilan maupun darurat hukum yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Pengawasan dari masyarakat ataupun orang banyak terhadap kinerja daripada lembaga-lembaga tinggi negara seperti KPK, Kepolisisan, Kejaksaan Agung dan lain-lainnnya lembaga tinggi, perlu dilakukan secara terus-menerus.

Seperti telah banyak diketahui oleh orang banyak, usaha-usaha pengebirian KPK telah mulai dilakukan sejak periode pemerintahan SBY Jilid I lalu. Gerakan pengebirian ini kemudian diperkuat lagi dengan langkah-langkah kirminalisasi KPK lewat penangkapan Antasari Azhar, yang dilanjutkan dengan pernyataan SBY mengenai KPK sebagai lembaga superbody, lewat pernyataan Ruhut Sitompul di media mengenai penangkapan Chandra M. Hamzah serta Bibit S Rianto yang berujung pada meruaknya kemurkaan rakyat Indonesia yang telah begitu lelah dengan korupsi dan manipulasi dari segala penjuru yang telah memasuki relung-relung kehidupan masyarakat Indonesia.

***
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, DR. Sjahruddin Rasul, SH dan Rektor Universitas Bung Hatta, Yunazar Manjang, Rektor UNP, Z. Mawardi Effendi, Rektor UNES, Andi Mustari Pide tersebut diselenggarakan di kampus UBH, pada Rabu, 24 januari 2007.

Nota Kesepahaman ini bertujuan mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara KPK dan UBH dalam upaya sosialisasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ruang lingkup kerjasama antara kedua institusi mencakup tiga hal. Pertama, pendidikan antikorupsi. Kedua, kampanye antikorupsi. Dan ketiga, pengkajian dan riset.

Dalam hal kerjasama pendidikan antikorupsi, kedua pihak menyepakati untuk mengembangkan materi pendidikan antikorupsi. Dalam kaitan itu, KPK dan UBH sepakat untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan antikorupsi kepada anak-anak, para remaja, dan orang dewasa.

Pada butir selanjutnya, terkait kampanye antikorupsi, disebutkan kedua belah pihak dapat melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku antikorupsi, melalui kampanye publik. Sarana yang dipakai dapat melalui pelbagai kegiatan, seperti lomba kreatif dan diseminasi (penyebaran) informasi lewat media massa cetak maupun elektronik.

Kemudian, dalam hal pengkajian dan riset, kedua pihak secara bersama akan melakukan kajian dan riset tentang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), etika, dan perilaku antikorupsi di Indonesia. Guna mendukung kegiatan riset tersebut, baik KPK maupun UBH juga dimungkinkan saling tukar informasi dan data.

Nota Kesepahaman ini menyebutkan pula kemungkinan kerjasama lain di luar yang telah diatur. Untuk mengejawantahkan Nota Kesepahaman, kedua institusi sepakat menunjuk sekurangnya dua orang Pejabat Penghubung yang akan berperan sebagai contact person, di masing-masing institusi.

KPK memandang kerjasama dengan UBH ini bersifat stratejik dan sinergis, mengingat kedua belah pihak memiliki kapasitas dan kredibilitas di bidangnya masing-masing. Karena itu, yang ditempuh tidak hanya perjuangan penegakan hukum, melainkan juga upaya pendidikan generasi penerus bangsa, dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi jangka panjang.

Menurut Wakil Ketua KPK, DR. Sjahruddin Rasul, upaya macam ini ke depannya akan diperluas ke universitas-universitas lain. Sebelumnya KPK juga telah menjalin kerjasama dengan Universitas Kristen (Unika) Soegiapranata Semarang, Universitas Udayana Bali, Universitas Andalas padang, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, UNNES Semarang, STAN, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Riau Kepulauan, IAIN Antasari Banjarmasin, UNSYIAH dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kerjasama dengan pelbagai universitas baik negeri maupun swasta, diharapkan mampu menular kepada masyarakat sekitar kampus. Pada akhirnya masyarakat ikut tergerak untuk melawan korupsi, paling tidak dengan pengetahuan yang dimiliki, mereka akan secara sadar meninggalkan perilaku-perilaku koruptif.

***

Dari website Bung Hatta

***

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, menilai, mengapungnya wacana untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat bertentangan dengan keinginan dan harapan rakyat dalam perang melawan korupsi di negeri ini.

“Kewenangan KPK tak mesti dikurangi, tetapi gerakannya dalam membongkar kasus korupsi yang harus didorong semua pihak, guna membersihkan instansi pemerintah dari praktek yang merugikan keuangan negara itu,” kata Saldi Isra, ketika diminta tanggapannya di Padang, Sabtu, terkait wacana untuk mengurangi kewenangan KPK.

Menurut dia, jika ada keinginan parlemen untuk mengurangi kewenangan KPK dengan membuat ketentuan hukumnya, satu bentuk tidak komit dengan program pemberantasan korupsi.

Selain itu, wacana mengurangi kewenangan KPK, juga satu indikasi kekhawatiran anggota parlemen atau kelompok tertentu dengan gencarnya KPK mengungkap tindak pidana korupsi.

Saldi Isra juga Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, mengatakan, kewenangan KPK sudah diatur dalam UU dan tak perlu diubah lagi.

Kendati berkaitan dengan akses KPK dalam membongkar kasus-kasus suap melalui penggunaan penyadapan komunikasi dan penjebakan, sudah umum diterapkan negara-negara yang maju penegakan hukumnya.

Jika akses KPK tak memadai, dia menilai, tentu sulit mengungkap kasus-kasus suap pada tingkat parlemen dan instansi pemerintahan, karena sistem tindakan korupsi yang selama ini cukup rapi.

“Masyarakat cukup menumpangkan harapan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi di negeri ini,” kata Saldi.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai, munculnya wacana untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah yang kontra produktif.

Anggota FPKS DPR RI Al Muzzammil Yusuf di Jakarta, Sabtu (19/4), mengaku heran dengan adanya wacana untuk mengurangi kewenangan KPK.

“FPKS khawatir, wacana tersebut akan kontra produktif dengan program dan kampanye anti korupsi yang sudah kita lakukan sejak Reformasi,” katanya.

Muzzammil yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan, keberhasilan KPK membongkar kasus-kasus suap melalui penyadapan komunikasi dan penjebakan, sudah umum diterapkan di berbagai negara yang lebih maju penegakan hukumnya.

Hal tersebut, kata Muzzammil, sebenarnya sebagian sudah ada dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan hanya memberi wewenang penyadapan kepada Polisi, Jaksa, dan institusi penegak hukum.

“Di luar tiga instansi tersebut dikenakan ancaman sanksi maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp800 juta. Mungkin hal semacam ini bisa diatur lebih spesifik di revisi UU KPK,” katanya.(*)

Aksi akan dilaksanakan di sejumlah kampus di Padang, salah satunya Universitas Andalas. “Langkah awal kami akan deklarasi dulu di masing-masing kampus,” ujar aktivis Cicak Roni Syahputra saat dihubungi VIVAnews.

Setelah deklarasi yang bernama ‘Darurat Keadilan‘ di kampus-kampus, secara serentak aktivis korupsi di Kota Padang akan turun ke jalan. “Rencananya kami akan turun hari rabu (4/11) mengikuti langkah Jakarta,” ujarnya.

Selain membagi-bagikan pita hitam, para mahasiswa pun akan menggelar aksi penuruan bendera setengah tiang, sebagai bentuk bela sungkawa matinya keadilan di negeri ini, tambah Roni.

Sementara di Jakarta aksi akan digelar di Bundaran Hotel siang ini pukul 13.00 Wib. ratusan mahasiswa dan sejumlah LSM yang berada di Jakarta akan turun ke jalan.

Menurut Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII), aksi yang digelar dengan membagi-bagikan pita hitam ini, tidak semata-mata bentuk dukungan terhadap Bibit dan Chandra, tetapi juga untuk menyelematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khawatir ada upaya penghancuran.

“Kami membuka mata hati presiden karena khawatir ada upaya menghancurkan KPK,” ujar Teten.

Karena itu, aksi tersebut bisa ditiru oleh siapa saja yang hatinya tergerak untuk menyelamatkan KPK yang dilanda ketidak adilan dan kondisnya terancam.

***

Tulisan ini bisa dibaca langsung di websie vivanews. Baca juga berita mengenai Cicak Padang berikut dari infokorupsi.com. Infokorupsi.com juga memuat berita-berita lainnya mengenai korupsi di Indonesia.

Bahasa yang dipakai oleh David Astar untuk lagu ini dikenal sebagai “bahasa Ocu” (bahasa yang dipakai oleh orang Ocu), yang tidak ada bedanya dengan bahasa “Minangkabau” yang dikenal sebagai bahasa orang awak di Sumatra Barat. Di Sumatra Barat sendiri ada banyak sekali dialek-dialek dari bahasa yang dikenal sebagai “bahasa Minangkabau” ini, karena memang belum ada usaha-usaha untuk menstandardisasi cara pengucapan atau penulisan dari dialek-dialek ini. Sehingga banyak, kalau kita tidak dapat mengatakan hal itu sebagai sebagian besar, perbedaan dalam penulisan kata-kata dari tiap-tiap dialek ini.

Menurut keterangan seorang Ibu dari daerah Solok, dua kampung yang berdekatan saja memiliki dialek yang berbeda. Contohnya adalah kata pasar (Indon.). Ada kampung yang memakai kata “balai“, sementara kampung terdekatnya memakai kata “bolai“. Sementara itu, di daerah-daerah lain di Sumatra Barat, banyak orang yang memakai kata “pasa“. Jadi memang perbedaannya tidak banyak. Umumnya pebedaannya terletak pada huruf ataupun suku kata. Perbedaan cara penulisan adalah perbedaan yang paling sering ditemui. Orang Ocu misalnya menulis kata untuk “orang” sebagai “ughang“, sama dengan orang Silungkang di Sumatra Barat. Hal ini disebabkan karena banyak orang “awak” tidak bisa mengucapkan huruf “r”. Sementara itu di daerah lainnya kata “urang” yang dipakai.

Orang dari daerah Talawi di Sumatra Barat mengatakan bahwa, dialek “bahasa Minang” mereka sangat jauh berbeda daripada dialek-dialek “bahasa awak” lainnya di Sumatra Barat. Orang-orang dari daerah lainnya mengalami kesulitan untuk bisa mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud karena perbedaan yang cukup jauh ini.

Sesungguhnya, banyak suku bangsa-suku bangsa di Sumatra Tengah yang kini masuk sebagai propinsi Riau, Bengkulu, Sumatra Selatan, Jambi, sampai ke Aceh yang berbahasa yang sama dengan bahasa yang dikenal sebagai “bahasa Minang”, hanya beda-beda sedikit saja. Kita bisa sebut saja misalnya orang Ocu, orang yang dikenal sebagai orang Kubu yang sebenarnya terdiri dari banyak suku-suku lainnya seperti misalnya, orang Talang Mamak atau orang Mamak, orang Sakai, orang Talang atau orang Petalangan dan lain-lain di Riau, serta orang Aneuk Jamee di Aceh. Kata Aneuk Jamee sendiri dalam bahasa Aceh kira-kira sama dengan “pendatang”. Mereka semua pada umumnya menyebut dirinya dengan “orang awak”. Ada yang menyebut dirinya, terutama yang tinggal di daerah Bukit Barisan, dengan sebutan “orang darat” atau dalam bahasa orang-orang di Sumatra Tengah sebagai “urang darek“.

Orang-orang ini berbahasa yang sama dengan “orang awak” di Sumatra Barat, menyebut dirinya dengan “orang awak” atau “orang darek” dan hampir seluruhnya masih berbudaya matrilineal. Akan tetapi di propinsi Riau mereka dikenal sebagai “orang Melayu“. Di luar Riau mereka dikenal sebagai “orang Melayu Riau“. Dan saudara mereka di Sumatra Barat tidak mengenal mereka, bahkan ikut-ikutan menyebut mereka sebagai “orang Melayu”. Padahal orang-orang ini kebanyakan tidak merasa menjadi “orang Melayu” melainkan “orang awak”, “orang darek” atau bahkan “orang asli”.

Pernyataan ini serupa dengan orang-orang awak di Sumatra Barat yang merasa diri mereka bukan “orang Melayu“, melainkan “orang awak“, atau “orang Minang“. Orang-orang Minang di daerah-daerah selain Padang, menyebutkan bahwa bahwa mereka “lebih Minang” daripada “orang Padang“, karena dari sejarahnya, Padang memang merupakan tempat bagi para pendatang, di mana perubahan maupun pemaksaan budaya juga dimulai dari daerah ini. Sampai sekarang, Padang tetaplah merupakan tempat di mana, gagasan-gagasan yagn bersumber daripada kekuasaan dimulai, dalam fungsinya sebagai tempat bagi “kaum pendatang” dan tempat kekuasaan (ibukota propinsi).

Dari kesamaan bahasa maupun budayanya secara umum, sebenarnya bisa dikatakan bahwa “orang Minang” di Sumatra Barat adalah bersaudara dengan orang-orang yang disebut sebagai orang Melayu atau orang pendatang ini (semisal Aneuk Jamee di Aceh). Seluruh suku-suku ini sama-sama menyebut diri mereka “orang awak“, memiliki budaya yang matrilineal, serta menolak disebut sebagai “orang Melayu“. Orang Talang Mamak misalnya mengatakan bahwa orang Talang Mamak yang masuk Islam, sebagai menjadi “orang Melayu“. Orang-orang yang disebut sebagai orang Kubu utamanya berasal dari orang-orang yang lari ke hutan pada saat berkobarnya penyerangan kelompok padri dengan kelompok orang awak yang dikenal sebagai kelompok adat. Hal yang sama juga dikatakan oleh “orang-orang awak” di Sumatra Barat, bahwa yang disebut sebagai orang Kubu adalah orang-orang yang tidak mau masuk Islam atau orang-orang yang ingin bertahan dengan kebudayaan mereka, dengan kata lain orang-orang yang tidak ingin menjadi “melayu“. Sama halnya dengan banyak “orang awak” di Malaysia, yang tidak mau menjadi “Melayu” karena mereka tidak mau masuk Islam, dan merasa mereka mendapat perlakuan yang tidak adil sebagai bukan “Muslim”. Mereka juga menyebut diri mereka sebagai “orang nagari” (dari asal kata nagari). Orang-orang ini juga menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan “orang awak“.

Orang awak di Sumatra Barat sendiri mendasari identitas mereka sebagai orang Sumatra Barat, didasarkan pada identitas dari zaman Belanda sebagai orang dari daerah “Pantai Barat Sumatra“, jadi Sumatra Barat. Dan ditambah dengan pembatasan-pembatasan menjadi propinsi-propinsi menjadi propinsi Sumatra Barat (Sebelumnya hanya Sumatra Tengah), yang kemudian hanya mencakup sebagian kecil saja dari daerah yang dulu dikenal sebagai Sumatra Tengah. Dengan demikian juga memisahkan saudara-saudara sesama budaya di bagian Sumatra lainnya.

Memandang kenyataan mengenai budaya yang serupa ini, serta kenyataan bahwa di Riau sendiri, sebagian besar penduduknya adalah orang yang menyebut dirinya “orang awak” dan “berbahasa awak” sama seperti bahasa “orang awak” di Sumatra Barat, yang juga berarti masih bersaudara dengan orang awak di Sumatra Barat, semestinya orang awak di seluruh daerah-daerah di Sumatra dan Malaysia membentuk suatu Pan-Orang Awak untuk menyatukan kembali saudara-saudara kita dari keterpisahan politik oleh sekat-sekat yang bernama wilayah. Tidak usah dipermasalahkan lagi apakah “orang awak” itu beragama Islam atau tidak. Yang terpenting adalah kesamaan budaya, yang salah satunya adalah bahasa dan budaya yang matriarkal. Sudah cukuplah penderitaaan “orang awak” karena terpecah belah karena masalah pemaksaan agama ini. Orang-orang awak zaman dulu sudah cukup menderita karena harus lari ke hutan untuk menyelamatkan diri dari serangan-serangan kelompok Islam fundamentalis yang dikenal sebagai kelompok padri ini.

Perang orang awak melawan Belanda yang terjadi sesudah penyerangan kelompok padri terhadapa mereka, didasari pada dua hal yaitu perlawanan kelompok padri yang diperangi oleh Belanda karena penyerangan kelompok padri ini dianggap mengganggu perekonomian Belanda, dan perang orang awak sendiri melawan Belanda yang berdasarkan kesadaran bahwa Belandapun pada akhirnya hanya ingin mengambil keuntungan dari mereka.

Bahwa kemudian “perang padri” ini disucikan menjadi hanya “perang kelompok padri melawan Belanda” adalah tidak pada tempatnya. Kelompok padri pada mulanya tidak bermaksud menyerang Belanda melainkan “memurnikan” dan “mengislamkan” orang awak. Perang melawan Belanda yang terjadi sesudahnya adalah suatu konsekuensi karena penyerangan kelompok padri terhadap orang awak yang “tidak mau menjadi Islam” atau “tidak benar-benar Islam” ini menganggu roda perekonomian dan karenanya dianggap merugikan Belanda. Harus diingat pula bahwa perempuan-perempuan Minang berperan besar dalam perang lanjutan ini (baca: perang melawan Belanda dan bukannya penyerangan kelompok padri kepada orang-orang awak), yaitu sebagai pembuat mesiu (Rusli Amran) dan juga dalam perang itu sendiri. Akan tetapi yang ditonjolkan hanya “Imam Bonjol” saja, padahal boleh dikatakan dialah yang menyebabkan “orang awak” akhirnya benar-benar jatuh ke tangan penjajahan Belanda. “

“Perang padri” adalah perang yang diawali dengan penyerangan dan pembantaian kelompok padri terhadap orang awak yang tidak mau menjadi Islam, berlanjut dengan perang kelompok padri dan orang awak yang bukan termasuk kelompok padri untuk melawan Belanda dan yang akhirnya diakhiri dengan jatuhnya ranah Bundo Kanduang ke tangan penjajah Belanda. Jadi bisa dikatakan bahwa kelompok padrilah yang menyebabkan terjajahnya ranah Bundo Kanduang.

Kata Minangkabau atau Minang sendiri sebenarnya adalah kata yang dipakai atau disukai oleh peneliti-peneliti Barat untuk memberi nama “orang awak” di daerah yang dikenal sebagai Sumatra Barat, yang berdasarkan kepada cerita yang tampaknya bombastis mengenai peristiwa adu kerbau besar dengan kerbau kecil yang masih menyusu. Banyak juga peneliti lainnya yang memberi nama Minangkabau untuk orang-orang yang berbudaya matrilineal (baca matriarkal) yang mendiami sebagian terbesar daerah yang disebut sebagai Sumatra Tengah, sampai ke Sumatra Utara (Aceh).

Daerah Riau yang dikenal sebagai “Melayu yang asli” malahan penduduk terbesarnya adalah orang-orang yang berbudaya matriarkal dan berbahasa awak dan menyebut dirinya sendiri sebagai orang awak. Ibukota Riau, Pekan Baru, sebagian besar didiami oleh orang-orang awak baik dari Sumatra Barat mauoun dari daerah-daerah di Riau sendiri. Kalau begitu, sebenarnya apa arti Melayu itu? Selama ini kita mengenal kata Melayu, tapi kata itu memiliki banyak arti dan dipergunakan sebagai sebuah penghormatan kepada identitas kemelayuan. Padahal orang-orang yang menyebut dirinya “orang asli” di Sumatra Tengah mengatakan bahwa menjadi “orang Melayu” berarti masuk Islam. Jadi, ke-Islam-anlah yang memberikan identitas “Melayu” ini. Peneliti-peneliti Barat sendiri lebih suka menyebut semua suku sebagai “Melayu“. Peneliti Barat sendiri bahkan dengan beraninya mengatakan bahwa “bahasa Minangkabau” adalah salah satu dialek dari “bahasa Melayu“. Seolah-olah “orang Melayu” dan “bahasa Melayu” yang dikenal sebagai “bahasa Melayu Riau” ataupun “bahasa Kebangsaan Malaysia” memiliki kedudukan lebih tinggi atau “ada terlebih dulu” daripada bahasa awak yang dikenal sebagai “bahasa Minangkabau atau bahasa awak“. Padahal istilah Melayu untuk orang asli di Sumatra Tengah yang berbahasa awak selalu dihubungkan dengan Islam, berarti sebagai hal yang baru, sebagai hal yang datang yang dibawa oleh pendatang-pendatang Arab maupun orang-orang yang sudah terpengaruh dengan budaya Arab.

Karena alasan-alasan di atas bahasa Melayu baik di Riau di Malaysia ataupun Bahasa Indonesia selayaknya dipandang sebagai bahasa turunan daripada bahasa awak atau bahasa dari orang-orang awak di “Sumatra Tengah” sampai ke Aceh dan sebagainya yang berkembang lewat perpaduannya dengan entitas baru yaitu Arab/Islam.

Lebih lanjut soal Pan-Orang Awak, Melayu, bahasa Melayu dan “perang padri” pada postingan berikutnya.

Kepada Yang Terhormat Uni Vara Jambak,

Saya orang batak toba, protestan, lahir di Pulau Jawa. Saya sungguh salut pada kemampuan menulis Anda!

Setelah membaca artikel anda, saya jadi ingin berbagi sedikit tentang pandangan saya yang mungkin mewakili banyak orang batak toba khususnya yang Protestan/Katolik terhadap orang Minangkabau/Minang atau yang lebih sering disebut: orang Padang (walaupun Padang hanyalah salah satu wilayah yang relatif kecil dibandingkan Provinsi Sumatera Barat).

Pandangan saya pada orang Padang adalah hal-hal yang tak lain merupakan hasil ”doktrinasi” yang sejak kecil ditanamkan orang tua batak (bahkan secara turun temurun diwariskan juga oleh orang batak kelahiran luar tanah batak), yaitu WASPADA dan kalau perlu JAUHI orang Padang sebab orang Padang itu (butir-butir di bawah ini yang paling sering disebut):

- bengkok

– fanatik Islam

- mengincar orang batak (apalagi yang non muslim) untuk dijelek-jelekkan dan dijatuhkan, misalnya lewat isu agama atau isu-isu kejelekan etnis lainnya.

- persahabatannya tergantung ekonomi/duit

Hampir tak ada orang Padang yang hadir dalam sanubari orang Batak tanpa disertai rasa curiga. Kalaupun ada, paling orangnya adalah Proklamator kita, Bung Hatta, tapi kalau yang lainnya, tunggu dulu. Pandangan orang batak terhadap orang Padang sangat berbeda dibandingkan terhadap orang Jawa walaupun yang paling punya andil besar dalam rusaknya Indonesia masih orang Jawa juga.

Saya yakin Uni Vara Jambak pasti pernah tahu akan hal ini.

Nah, bolehkah saya tahu pandangan Uni Vara Jambak akan fenomena pada orang batak ini dan kalau boleh apa pandangan Uni pada orang batak?

Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya jika ada yang tersinggung.

Salam.

Pertama-tama, Uni ingin katakan, agar lebih baik sejak saat ini kita tidak usah mengatakan maaf apabila kita mengatakan orang Batak, orang Minang, orang Jawa, dll. Tidak usah dipikirkan soal jargon atau tuduhan-tuduhan seperti “SARA“, rasis dan lain-lain. Minang, Jawa, Batak, Inggris, Kristen, Islam dan lain-lain adalah budaya. Kritik terhadap budaya tidak sama dengan rasisme atau “SARA” yang mempunyai konotasi menjelek-jelekkan. Kritik terhadap suku bangsa tertentu tidak lantas berarti “rasisme“. Kalau kita berbicara mengenai ras, maka baik orang Minang, Batak maupun Jawa sebenarnya berasal dari ras yang sama, yaitu Asia dan lebih spesifik lagi, Austronesia yang sebagian sudah bercampur dengan orang dari ras Melanesia yang sudah mendiami Bumi Indonesia ini sebelumnya, ditambah dengan orang India, orang Arab, orang Cina dan lain-lain yang datang kemudian. Perbedaan daripada kebudayaan dari masing-masing suku bangsa di Indonesia tidak saja diakibatkan oleh tempat tinggal yang berjauhan, akan tetapi juga diakibatkan dari pengaruh-pengaruh budaya lainnya yang masuk ke Bumi Indonesia lewat pendatang-pendatang dari berbagai belahan dunia, dan seberapa kuat budaya tersebut menggantikan budaya sebelumnya.

Mengenai fasisme Jawa atau Jawaisme itu, kita tidak usah sungkan-sungkan lagi untuk membahas hal tersebut karena hal itu nyata dan memang terjadi. Kritik budaya harus dilakukan, baik dari pihak Jawa maupun bukan Jawa, karena hal tersebut melibatkan nyawa dan kehidupan puluhan juta orang, sama seperti bentuk-bentuk fasisme di dunia lainnya seperti fasisme Inggris, fasisme Jerman maupun fasisme Islam. Sebagai seorang peneliti mengenai budaya Minangkabau Uni tahu banyak sekali kata-kata makian atau cacian yang ditujukan terhadap orang Padang (atau lebih tepatnya orang Minang). Uni akan bahas pada postingan berikutnya tentang serangan-serangan terhadap orang Minang ini, karena ada banyak sekali. Terutama yang menyangkut budaya orang Minang yang matriarkat. Serangan itu bahkan kerap langsung ditujukan kepada Uni yang merupakan orang Padang (orang Minang). Untuk kali ini Uni akan bahas mengenai pendapat yang beredar di kalangan orang Batak. Serta pendapat Uni mengenai orang Batak secara umum.

Padang sebagai kata atau nama sebenarnya tidak hanya milik orang Minang saja melainkan milik orang Batak atau orang-orang Sumatra lainnya. Di Sumatra banyak kota atau tempat yang bernama “Padang” atau diawali dengan Padang seperti Padang Sidempuan, ataupun kota Padang di Sumatra Barat. Padang sendiri sebagai kata berarti tempat yang luas dan terbuka seperti dalam kata padang rumput. Kata lain adalah alat pemangkas yang berbentuk bengkok atau arit (Jawa) seperti dalam lambang kelompok komunis yaitu palu arit. Dari sinilah istilah padang bengkok itu berasal. Adapun sampai kata itu digunakan untuk memberi nama yang jelek pada orang Minang ada beberapa versi. Salah satu yang Uni pikir lebih mewakili kenyataan sebenarnya adalah mengenai orang Belanda yang mencari orang-orang komunis di Sumatra Barat. Yang ditanyakan adalah apakah ada “padang bengkok”. Padang bengkok di sini mengacu kepada “padang yang bengkok” atau arit dalam lambang kelompok komunis. Jadi, istilah padang bengkok itu sebenarnya mengacu kepada arit (padang bengkok) daripada lambang komunis palu arit, sebagai kata lain untuk “orang komunis” di Minangkabau pada zaman Belanda yang dianggap sebagai perusuh. Dan memang, pada zaman pergerakan komunis dulu orang Minang sangat aktif sampai ke tingkat desa.

Cerita ini yang paling bisa dipercaya karena hanya kata Padang tidak berarti orang Minang, karena bahasa Indonesia menggunakan kata “orang” ditambah dengan kata keterangan darimana orang itu berasal seperti orang Padang, orang Batak, orang Jawa dan lain-lain ketika yang dimaksud adalah orang dan bukan benda. Kata Padang yang berdiri sendiri berarti padang dalam artian tempat atau dalam artian alat pemangkas. Dalam sejarah Bahasa Melayu, Minangkabau atau Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa serumpun, hanya kata Padang tidak pernah dipakai untuk menggantikan orang Minang. Akan selalu dikatakan orang Padang, atau orang Padang Sidempuan. Kata “orang” tidak pernah lepas. Orang Minang sendiri hanya menggunakan istilah “orang Padang” agar tidak repot menjelaskan bahwa Padang adalah sebagian kecil saja daripada ranah Minang. Jadi bisa disimpulkan bahwa penggunaan ini berasal dari orang yang tidak benar-benar mengenal bahasa Melayu/Minang/Indonesia atau tidak bisa berbahasa Indonesia yang benar atau yang bermaksud melecehkan.

Mengenai pendapat orang Batak bahwa orang Minang sebagai orang Islam yang fanatik, kemungkinan itu berasal pada saat berkobarnya penyerangan kelompok Islam fanatik yang melakukan pembantaian terhadap orang Minang di daerah Sumatra Barat yang akhirnya juga merambat ke daerah orang Batak dengan bantuan orang Batak tentunya. Tapi memang mereka asalnya dari “orang-orang Minang” yang fanatik yang awalnya bertujuan untuk menghapuskan budaya Minang dan menggantinya dengan Islam versi Arab Saudi pada waktu itu yang dikenal sebagai Islam Wahabi. Jadi dalam hal ini baik orang Minang maupun orang Batak adalah korban daripada kelompok orang fanatik ini. Tapi hendaklah tidak dilupakan bahwa para pemimpin perang yang menggila di tanah Batak juga banyak diantaranya adalah orang Batak yang telah memeluk Islam Wahabi ini. Hal seperti ini memang kisah menyedihkan yang terjadi dibanyak tempat di dunia yang berkenaan dengan serangan kelompok agama kepada orang-orang yang dianggap “tidak beragama yang benar”. Tapi secara umum, orang Minang tidak dapat dikatakan sebagai orang Islam yang fanatik, karena ke-Islam-an orang Minang itu sendiri selalu dihadapakan dengan perdebatannya dengan budaya Minang yang matriarkat serta dengan ide-ide lainnya sebagai hasil daripada orang-orang Minang perantauan.

Mengenai orang Minang yang mengincar orang Batak untuk dijelek-jelekkan menurut saya ini hanya “ekses” daripada kasus di atas, terkait dengan penyerangan kelompok Padri di tanah Batak. Orang Minang sendiri setahu Uni tidak punya kata-kata miring untuk suku-suku lain dan tidak pernah berkata jelek tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Kritik budaya memang dilakukan oleh orang Minang terhadap budaya Jawa dan orang Jawa yang merupakan pelaku daripada budaya Jawa. Diskusi-diskusi orang Minang sudah penuh dengan diskusi-diskusi politik, filsafat, budaya, ekonomi dan lain-lain. Orang Minang hampir tidak punya waktu untuk menjelek-jelekkan suku-suku lainnya di Indonesia karena orang Minang tahu bahwa pendahulu-pendahulu mereka berjuang untuk Indonesia, dan itu berarti untuk seluruh suku bangsa di Indonesia.

Mengenai persahabatan tergantung duit, ini sepertinya memang sudah berlebihan Orang Minang yang Uni tahu mendasarkan persahabatan pada hal-hal lain selain uang, karena “nilai gengsi” seorang Minang biasanya dilihat dari seberapa jauhnya orang tersebut merantau, keberhasilan dirantau, apa yang telah diperbuat untuk masyarakat banyak, keberhasilan intelektual dan lain-lain. Uang sebagai “tanda keberhasilan di rantau” bisa menjadi tolok ukur keberhasilan di rantau, tapi bukan uang itu sendiri yang dianggap penting. Mungkin sudah banyak orang Minang yang berubah sekarang, tapi setahu Uni sebagian besar orang Minang masih seperti itu, kalau kita tidak bisa mengatakan semuanya.

Mengenai pendapat Uni mengenai orang Batak, Uni rasa mungkin sama seperti banyak orang Minang lain, yaitu bahwa orang sama seperti orang Minang hanya dengan budaya yang berbeda. Uni pernah dengar hal-hal yang buruk mengenai orang Batak, seperti bahwa orang Batak itu tukang copet atau kanibal. Mengenai orang Batak kanibal di zaman dahuku, Uni selain pernah mendengar juga pernah membaca dari buku. Budaya kanibalisme itu kemungkinan berasal dari budaya Hindu India, sebelum Kristen datang dibawa oleh penjajah Belanda ke tanah Batak. Mengenai tukang copet, Uni walaupun pernah dicopet, tapi Uni tidak tahu orang mana yang mencopet. Jadi tidak pernah terfikir benar-benar bahwa orang Batak itu benar “tukang copet”. Orang Minang setahu Uni, tidak pernah berfikir buruk terhadap orang dari suku-suku lainnya di Indonesia, karena seperti Uni telah sebut di atas, diskusi-diskusi orang Minang sudah sangat-sangat padat dengan tema-tema lainnya yang lebih menguras daya intelektual seperti politik dan Islam Seandainya kita mendengar tentang kata-kata miring tersebut, baik mengenai orang Minang maupun orang dari suku-suku lainnya, maka akan diusahakan ditemukan asal-usulnya. Diskusi orang Minang lebih jujur, tidak hanya membicarakan “kebaikan” orang Minang saja, akan tetapi juga banyak kritik terhadap orang Minang sendiri.

Uni sendiri ada kawan-kawan orang Batak, tidak ada Uni temukan keanehan dibandingkan dengan teman-teman Uni dari suku-suku lain. Ada orang Batak yang berasal dari Medan, berbicara sudah dengan logat Melayu. Selebihnya Uni kenal nama-nama Batak seperti Eddy Silitonga dan Viktor Hutabarat yang sudah mengeluarkan album lagu Minang dengan gaya Batak

Uni sebenarnya tidak melihat perbedaan yang mendasar antara orang Minang dan Batak selain budayanya yang matrilineal dan patrilineal atau agama mayoritas Islam dan Kristen. Budaya patrilineal Batak berasal dari budaya Hindu ditambah dengan pengaruh Kristen. Selebihnya, tidak ada perbedaan yang hakiki pada orang Minang dan orang Batak. Rumahnya, bahkan ada baju dan penutup kepala perempuan Minang yang Uni lihat sama dengan baju dan penutup kepala perempuan Batak. Dan banyak lagi hal-hal yang sama lainnya.

Orang Batak, Uni lihat masih pada tahap awal dari proses patriarkalisasi. Hanya nilai-nilai patrilineal (garis keturunan Bapak) dan pewarisan patrilineal (warisan ke anak laki-laki) yang sangat kental. Selebihnya, Uni lihat perempuan Batak, seperti layaknya perempuan Minang sangat mandiri dan dihormati dilingkungan keluarga serta bisa berperan dalam masyarakat tanpa ada hambatan yang berarti dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang sudah sangat patriarkat seperti masyarakat Jawa (yang juga tidak bisa kita samaratakan).

Yang terasa mengganjal di hati Uni ada tiga hal, yaitu soal orang Batak yang banyak menjadi rentenir, sistem pewarisan patrilineal yang sangat ektrim yang memperlihatkan konsep pemujaan phallus (batang kelamin laki-laki) yang kental, serta profesi pengacara-pengacara Batak sebagai pengacara Suharto. Mengenai profesi orang Batak sebagai rentenir, Uni saksikan sendiri. Bagaimana sebuah keluarga karena berutang kepada seorang Batak sampai kehilangan rumah dan hidup miskin walaupun jumlah uang yang dipinjam jauh lebih kecil dari nilai rumah. Di pasar-pasar tradisional di Jakarta misalnya, rentenir-rentenir Batak sangat ditakuti tapi juga “diperlukan” oleh pada pedagang kecil yang tidak punya modal dan membutuhkan modal berdagang.

Kedua adalah sistem pewarisan patrilineal yang menurut Uni sangat ekstrim. Uni kenal sendiri dengan keluarga Batak yang walaupun mempunyai anak perempuan, tapi tetap mengangkat anak lainnya hanya karena anak tersebut laki-laki untuk diberikan seluruh harta warisan dan untuk meneruskan “nama keluarga”. Menurut Uni praktek ini sangat berlebihan, karena merendahkan anak perempaun dalam keluarga dan menunjukkan pemujaan “phallus” yang kental. Praktek ini juga menunjukkan bahwa anak kandung sendiri tidak ada artinya hanya karena mereka perempuan, sementara anak orang lain menjadi sangat berharga hanya karena laki-laki (baca: memilki phallus). Menurut Uni konsep ini absurd.

Nama keluarga Hutabarat misalnya tidak akan hilang hanya karena seorang keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, karena banyak lagi laki-laki lainnya yang bermarga Hutabarat, dan harta keluarga ini akan lebih bermanfaat apabila dipergunakan oleh keluarga besar dairpada orang itu sendiri. Orang Minang tidak mengenal konsep warisan yang ekstrim seperti itu, karena harta adalah harta seluruh keluarga, yang dikelola oleh pihak perempuan dengan bantuan pihak laki-laki. Bahwa memang nama suku (Batak: marga) diturunkan lewat anak perempuan, tapi tidak ada praktek mengangkat anak perempuan, hanya karena seorang Ibu tidak memiliki anak perempuan, karena sudah ada banyak orang perempuan dalam keluarga besar. Memang sistem kekeluargaan patriarkal yang merupakan keluarga kecil yang terdiri dari hanya Bapak, Ibu dan anak menyebabkan praktek tersebut mungkin. Tapi tetap saja Uni pandang absurd. Hal ini menimbulkan perasaan tidak berharga sebagai perempuan kepada para anak-anak perempuan di dalam keluarga Batak.

Soal anak laki-laki yang lebih bernilai daripada anak perempuan dalam keluarga Batak bisa kita lihat dalam kasus berikut. Ada seorang Ibu Batak yang menangis mengerung-gerung karena anak laki-lakinya yang pertama, karenanya anak yang terpenting, meninggal dunia. Berhari-hari dia mengangis, meraung-raung sampai semua tetangga mendengarnya. Kebetulan tetangga Uni. Hal ini menunjukkan pemujaan yang tak terkira Ibu-Ibu Batak terhadap anak laki-lakinya. Hal ini jelas-jelas mendorong rasa rendah diri sebagai perempuan dalam keluarga Batak yang sangat nyata dan tidak dapat dipungkiri. Bagaimana perasaan anak perempuannya terhadap kenyataan itu, Uni tidak bisa bayangkan. Dalam budaya Minang tidak dikenal pembeda-bedaan anak perempuan dengan anak laki-laki yang ekstrim seperti itu. Karena itu, laki-laki Minangkabau tumbuh menjadi orang yang sangat percaya diri “walaupun hidup dalam budaya matriarkat”, karena budaya matriarkat Minangkabau yang mendukung anak-anak baik mereka itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Hal ini terlihat daripada peran laki-laki Minang di segala bidang yang menandakan kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini tidak bisa dibantah.

Dan yang ketiga, ketika kebanyakan orang Minang menentang Suharto, pengacara-pengacara Batak malah menjadi pengacara Suharto, seperti Juan Felix Tampubolon dan dan OC Kaligis. Akan tetapi nipun tidak bisa digeneralisasi. Uni banyak kenal juga dengan orang-orang Batak penentang Suharto. Perempuan-perempuan Batak seperti Ratna Sarumpaet dan Dolorosa Sinaga adalah perempuan-perempuan Batak yang masih mencerminkan kekuatan dan kemandirian perempuan-perempuan yang berasal dari Sumatra pada umumnya. Hubungan orang Minang dengan orang Batak sebenarnya jauh lebih dekat karena budaya yang masih serumpun walaupun “perbedaan agama”, daripada dengan orang Jawa yang sudah sangat Hindu sekali. Dan seperti orang Minang yang tidak semuanya Muslim, demikian halnya dengan orang Batak, tidak semua orang Batak Kristen walaupun dicitrakan begitu. Jadi dengan alasan agama dan lain-lain, sebenarnya tidak ada alasan bagi orang Batak untuk tidak berteman dengan orang Minang. Kesan yang Uni tangkap memang bahwa orang Batak lebih suka berteman dengan orang Cina, orang Jawa dan orang Barat. Dengan orang Cina dan orang Barat bisa dimaklumi, karena anggapan mengenai bahwa orang Cina dan orang Barat mewakili “agama yang sama”, sedangkan dengan orang Jawa mungkin karena orang Jawa dianggap mewakili “kelompok ynag berkuasa” oleh karenanya mungkin dianggap “lebih beradab”.