Kritik terhadap Boediono dan konsep ekonomi neoliberalnya sebenarnya telah dinyatakan oleh beberapa pihak jauh-jauh hari sebelum pencalonan Boediono menjadi cawapres dari kubu SBY. Salah satunya adalah tulisan mengenai “Memandirikan Ekonomi Bangsa” yang pernah saya tampilkan di blog ini yang merupakan rangkuman daripada acara bincang-bincang yang diadakan di QTV oleh saudara Iwan Piliang dengan beberapa tokoh pada tanggal 4 Februari 2008. Berikut adalah tulisan lain di Media Indonesia tertanggal 28 Februari 2007 yang masih bisa dibaca di website dari Prakarsa Rakyat yang berisi kritik terhadap Boediono dari  Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta selepas pencalonan Boediono sebagai profesor ekonomi di UGM.

Pemberian gelar Profesor di universitas-universitas di Indonesia, sepertinya layak dipertanyakan kriterianya. Apa dasar dari dikukuhkannya Boediono sebagai profesor ekonomi UGM? Apakah karena dipercaya oleh “pemodal-pemodal besar“ asing di lembaga-lembaga keuangan supranasional? Tidakkah gelar profesor ekonomi di negara Indonesia hanya layak bagi orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ekonomi orang banyak di Indonesia dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi nyata bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi masyarakat Indonesia? Mengingat pemberian gelar profesor ekonomi ini berlangsung pada tahun 2007 yaitu kira-kira satu tahun sebelum perencanaan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY, tidakkan ini bermakna politis? Apakah ini dimaksudkan agar gelar “begawan” ekonomi layak disandangkan kepada Boediono, agar masyarakat percaya bahwa Boediono adalah “jalan keluar” bagi keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk dan mengesahkan kebijakan-kebijakan ekonomi Boediono sebagai seorang “begawan ekonomi” atau dengan kata lain seseorang yang benar-benar layak disebut sebagai “pakar ekonomi“? Orang-orang yang mengerti mengenai budaya Hindu beserta implikasinya, akan segera mawas diri, begitu mendengar kata-kata “begawan” dilabelkan kepada seseorang. Kata “begawan” dalam budaya Hindu dan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa daripada agama/budaya Hindu hanya diperuntukan kepada Dewa dan kasta “brahmana”, yang dianggap setara dengan Dewa/Tuhan. Berikut Revrisond Baswir, orang Minangkabau ekonom ekonomi kerakyatan FE UGM.

***

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.

Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?

Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.

Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.

Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.

Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.

Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.

Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.

Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.

Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.

Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.

***

Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.

Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.

Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.

Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.

Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, ‘Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.’

Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.

Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.

Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.

Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, ‘ya’. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, ‘tidak’.

Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.

Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.

Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.

Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***

Darurat militer tahap kedua ini akan diikuti evaluasi pelaksanaan darurat militer tahap pertama (19 Mei – 19 November 2003) serta pembentukan tim Pemantau Terpadu untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu.

Sebagai warga negara yang baik, selayaknya tiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan warganya. Namun, atas nama demokrasi yang kini menjadi saka guru kehidupan kebangsaan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah tetap memerlukan pendapat warga negara. Hanya warga negara yang apatis, apolitis, dan nihilis yang terus berdiam diri menghadapi apa pun kebijakan pemerintah.

Pendapat DPR saja tidak cukup, mengingat sistem presidensial kita berkaki pada partai politik di parlemen. Partai mayoritas di DPR juga partainya presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri di kabinet.

Untuk itu, tak ada salahnya perdebatan publik terus dijalankan demi pencapaian tujuan terbaik berbangsa dan bernegara. Mengingat warga negara adalah elemen terpenting dalam sebuah negara, sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah dan parlemen atas nasib warga negara Republik Indonesia merupakan indikator kegagalan demokrasi. Hilangnya kesadaran untuk memperdebatkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara secara keseluruhan merupakan awal dari menipiskan sense of belonging atas negara.

Sebagai bagian sah dari RI, amat tidak adil bila persoalan Aceh hanya bagian persoalan pemerintah dan “rakyat Aceh” yang disebutkan meminta perpanjangan darurat militer. Apalagi sampai sejauh ini, tidak ada parameter dan metodologi yang sahih untuk menunjukkan berapa persen dari “rakyat Aceh” yang menghendaki darurat militer, juga berapa persen yang menghendaki perdamaian tanpa darurat militer.

Kerikil di sepatu Indonesia

Dari latar belakang itulah, penulis khawatir adanya tekanan berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pikiran terbaiknya bagi penyelesaian persoalan Aceh. Tekanan itu hanya akan membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan demokrasi, sekaligus pendewasaan politik seluruh elemen bangsa dan negara, tidak terkecuali pemerintah dan parlemen.

Patut diingat, darurat militer hanya berlaku untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sedangkan di luar NAD yang berlaku adalah tertib sipil. Sebagai bagian pembayar pajak dan pemilik suara dalam pemilu, warga negara berhak mengeluarkan pendapat apa pun.

Revolusi Amerika, misalnya, lahir dari adagium “Tidak ada pajak tanpa perwakilan”. Begitu juga revolusi Indonesia lahir dari sebuah kesadaran betapa kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlunya soal mendasar ini diangkat untuk mengingatkan semua pihak, betapa mahalnya harga kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak hanya berwujud hengkangnya para penjajah dari bumi republik, melainkan jauh lebih penting lagi adalah agar metode kaum penjajah itu tidak diteruskan oleh rezim mana pun untuk menindas kebebasan warga negara.

Pemaksaan kehendak, intimidasi, pembuangan, perampasan, sampai indoktrinasi merupakan hal tabu yang mestinya dihindari rezim mana pun. Bagaimanapun, Aceh kini menjadi semacam kerikil di sepatu RI. Butuh kehati-hatian untuk mengeluarkannya agar jangan sampai kaki menjadi lecet.

Dalam kerangka itulah, penerapan darurat militer tahap pertama jauh dari harapan. Selama penerapan darurat militer, misalnya, jumlah kematian di Aceh mencapai 10 orang per hari atau secara akumulatif 1.500 orang selama lima bulan. Sebanyak 1.500 kematian, baik yang direncanakan ataupun tidak, dengan tiap butir peluru dari anggaran negara untuk TNI dan “pajak nanggroe” untuk Gerakan Aceh Merdeka?

Adakah yang lebih tragis dari itu? Mau dibawa ke mana peradaban bangsa yang dikenal welas asih ini? Mengingat Aceh merupakan bagian sah RI, maka 1.500 kematian itu adalah warga negara Indonesia. Hanya, mereka terbagi ke dalam warga negara Indonesia yang ingin memisahkan diri, lalu mengangkat senjata demi tujuan itu. Sebagian lain adalah putra-putra bangsa yang berprofesi sebagai tentara dan polisi. Adapun sebagian besar, lebih dari 90 persen rakyat Aceh, adalah warga negara sipil biasa yang kebetulan ada di tengah medan konflik dan terkena imbas perseteruan dua pihak yang bertikai.

Kerugian lain sungguh tak terhitung. Seluruh upaya pemerintah selama 28 tahun terakhir ini tercurah untuk Aceh. Begitu juga alokasi anggaran dalam jumlah besar yang digunakan untuk prajurit di lapangan, pembangunan tempat pengungsian, sampai sekolah darurat. Yang paling menjadi korban tentu anak-anak Aceh yang juga anak-anak Indonesia. Ketika sebagian besar anak-anak di negara maju menghabiskan waktunya bermain dengan penuh ceria dan gizi cukup, anak-anak Aceh mengalami kehidupan yang mirip dialami anak-anak Indonesia di masa revolusi dulu.

Personel nontempur

Tugas kita memikirkan titian masa anak-anak Aceh. Pemerintah, terutama, perlu menyiapkan aneka metode rehabilitasi pascadarurat militer. Sejauh ini, metode itu belum dipikirkan. Padahal, anak-anak korban konflik memerlukan upaya dan kerja keras berlipat-lipat guna melupakan konflik. Anak-anak pelaku tindak kriminal, atau korban eksploitasi orangtua di jalan-jalan Jakarta saja membutuhkan terapi khusus, apalagi anak korban konflik. Kebiasaan mendengar suara senapan, membuat tembak-menembak menjadi rutinitas yang berbahaya.

Anak-anak selalu menjadi korban dalam setiap konflik bersenjata, sejak konflik itu diciptakan orang dewasa. Dari konflik keluarga, sampai perang. Agar darurat militer menemukan tujuannya, yakni memulihkan situasi keamanan, kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan ekonomi, diperlukan lebih dari sekadar pengerahan tentara dan polisi. Untuk itu, sangat kontraproduktif apabila pemerintah mempertahankan jumlah pasukan di Aceh, apalagi menambahnya. Kalaupun jumlahnya dipertahankan, selayaknya jenis pasukan itu diganti setahap demi setahap dengan petugas yang lebih profesional dalam hal penataan masa depan Aceh.

Perimbangan kekuatan personel, terutama nonmiliter dan nontempur, amat diperlukan untuk menuntun ke arah sipilisasi penanganan persoalan Aceh. Bagaimanapun, dengan kian tertatanya profesionalisme militer, diperlukan penegasan bahwa militer hanya bertanggung jawab terhadap persoalan pertahanan dan membantu bidang keamanan.

Hingga kini, belum ada rencana atau upaya untuk mendidik orang yang mempunyai kemampuan nontempur untuk diterjunkan di Aceh. Padahal, menormalkan kehidupan di Aceh jauh lebih baik dengan mengerahkan petugas yang bisa mengajarkan anak-anak menggambar, guru mengaji yang pandai dan paham tentang perdamaian, tenaga medis yang punya kepedulian tinggi atas penderitaan korban konflik, ahli-ahli hukum Islam dan syariah Islam, mengingat Aceh menerapkan Syariat Islam, sampai politisi yang tidak hanya pandai beretorika, melainkan yang mampu berkorban.

Jadi, dari lima jenis operasi terpadu yang diterapkan di NAD, selayaknya proporsi petugas yang dikerahkan berimbang. Misalnya, 20 persen untuk pemulihan keamanan, 80 persen untuk empat operasi lain. Menjadi tidak logis bila jumlah pasukan jauh lebih banyak dari jumlah pelaksana empat jenis operasi nonmiliter lainnya itu.

Untuk membangun titian perdamaian, jauh lebih dibutuhkan para pembangun titian itu, ketimbang penjaganya, apalagi penghancurnya. Kalau tidak, titian demi titian mungkin roboh satu demi satu apabila sedikit sekali tenaga manusia yang dikerahkan mempertahankannya. Selayaknya pemerintah bersama parlemen mengeluarkan berbagai terobosan penting agar titian perdamaian tidak roboh. Sungguh, merebut hati rakyat Aceh jauh lebih berarti ketimbang hanya menyingkirkan elemen-elemen yang tidak punya keyakinan untuk tetap bergabung dengan republik ini.

Atas dasar itulah, pelaksanaan darurat militer jilid kedua ini amat disayangkan, bahkan patut ditolak. Yang dibutuhkan adalah darurat perdamaian, bukan darurat militer, demi tegaknya sebuah bangsa yang berdiri di atas nilai-nilai keadaban, bukan kebiadaban.

Catatan:

Tulisan ini adalah merupakan tulisan dari saudara Indra J Piliang yang waktu itu masih bekerja sebagai peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta. Berikut ini adalah keterangan dari saudara Indra mengenai tulisannya ini: “Pada waktu artikel ini ditulis, SBY adalah Menkopolkam. Dan saya ingat, Rizal Mallarangeng dalam artikel di Kompas malah “melegitimasi” pengerahan pasukan ke Aceh. Denny JA, melalui LSI, usai tsunami merilis angka survei menakjubkan bahwa “lebih dari 70% warga Aceh siap berperang melawan GAM.”

09/06/2009 – 15:57
inilah.com, Tambahan Rekam Jejak Boediono

Digempur isu utang luar negeri, calon wakil presiden Boediono tampak tenang. Pendamping SBY ini malah mengimbau masyarakat tidak alergi terhadap utang asing, sepanjang hal tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia serta dalam batas aman dalam melunasinya. Luar biasa.

“Jangan alergi terhadap utang. Itu akan mencekik diri kita sendiri,” ujar Boediono pada diskusi mengenai hak asasi dan ekonomi di Aula Ali Sadikin Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (3/6).

Boediono memang pandai bertutur dan tekun bekerja untuk kepentingan para kapitalis dan pemodal global. Tahun 1996-1998 Boediono menjabat sebagai Direktur 1 Bank Indonesia (BI) Urusan Analisa Kredit. Pada 1997-1998, dikucurkan BLBI sebesar Rp 400 triliun (untuk bank swasta Rp 144,8 triliun & bank pemerintah Rp 267 triliun). Dan ini melibatkan Boediono secara mendalam.

Di era BJ Habibie, Boediono (Kepala Bappenas) menyetujui Dana Rekap Perbankan Rp 600 triliyun. Akibatnya rakyat Indonesia harus menanggung Rp 80 triliun setiap tahun di APBN hingga tahun 2032. Di Tahun 2001-2004, Boediono (Menkeu), mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Akibatnya 13 BUMN, yang merupakan aset strategis, dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari aspek hukum).

Hingga saat ini Boediono masih menjabat sebagai IMF Board of Governors. Atas pesanan Bank Dunia, di era Menteri Keuangan Boediono, dikeluarkan UU Keuangan Negara No 17/2003. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada Menteri Keuangan dan mengurangi peranan “perencanaan”, sesuai model ekonomi Neoliberal. Untung kemudian Kwik Kian Gie sedikit mengoreksinya lewat UU No 25/2004.

Di era Boediono menjabat Menko Ekuin,yang kemudian digantikan Sri Mulyani, utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dolar AS per Desember 2008. Meski begitu, tipe kebijakan pengelolaan utang dari SBY-Boediono tidak menunjukkan keberpihakan untuk lepas dari cengkeraman utang. SBY telah memilih Boediono dan kini dalam dilema: maju kena, mundur kena.

Boediono jelas seorang Neolib sejati yang berusaha selalu santun dan elegan. Itulah sekelumit rekam jejak Boediono yang berhasil memikat SBY.

Perempuan Minang adalah
Pewaris Ranah Minang
Yang akan melahirkan
Keturunan yang bersuku Minang
Tak peduli darimanapun asal ayahnya

Salah seorang perempuan Minang
Telah berhasil mendampingi rang Sumando (JK)
Baik dalam suka maupun duka
Hingga menduduki singgasana
Menjadi orang nomor dua di Indonesia

Impian untuk menjadi ibu negara
Terbuka lebar untuk beliau
Asalkan kita semua ikut mendukung suaminya (JK)
Pada PEMILU yang akan datang

Bersatulah perempuan Minang
Dukunglah JK
Bukankah keturunannya
Bersuku Minang seperti kita
Saatnya kita menunjukkan kedunia
Perempuan Minang
Besar pengaruhnya

Bersatulah perempuan Minang
Dukunglah JK
Saatnya kita menunjukkan pada dunia
Egaliter yang menjadi ciri khas kita
Mampu membuat dunia terpesona
Sesungguhnya menjadi diri sendiri
Wujud kemerdekaan yang sejati

Bengkulu, 22 Mei 2009

Banyak pihak yang menanggapi miring hasil survei LSI. Sebab ditengarai lembaga penyurvei tidak independen. Salah satu faktornya, pendanaan survei ditanggung Fox Indonesia yang notabene konsultan kampanye SBY-Boediono. LSI lalu dituding mengerjakan survei berdasarkan keinginan pemesan.

Tetapi, Revrisond Baswir, pakar ekonomi kerakyatan FE UGM, Yogyakarta menilai survei LSI dengan perspektif berbeda. Menurutnya, ketika dihubungi Rabu sore (10/6), “Itu sengaja dilempar untuk menepis isu neolib.”
Lanjutnya, boleh saja kita kritisi hasil survei itu. Baguslah publik ternyata kritis. Hanya saja, pintanya mengingatkan, kita perlu pula mewaspadai jangan sampai publik terprovokasi.

Bagi ekonom yang biasa dipanggil Soni, pasangan SBY-Boediono sangat terpukul ketika isu neolib menerpa mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Sekalipun tim sukses SBY-Boediono mencoba menepis, cap neolib yang mengganggu mereka terus bergulir. “Jelas, jelas sekali SBY-Boediono terpukul dengan isu neolib,” pungkasnya.

INILAH.COM, Jakarta - Tudingan jubir tim sukses BY-Boediono, Rizal Mallarangeng, soal konsep ekonomi yang diusung Mega-Prabowo adalah ekonomi komando dibantah oleh Fadli Zon. Sekretaris Umum Timkamnas Mega-Prabowo ini meminta Rizal belajar pengantar ekonomi dahulu.

“Mestinya dia belajar dulu buku pengantar ekonomi. Ekonomi kerakyatan itu jelas berdasarkan konstitusi negara, koperasi, BUMN dan swasta. Kalau ekonomi komando itu 100 persen di tangan negara,” kata Fadli di Mega-Prabowo Media Center, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Fadli, Rizal saat ini sedang mengalami kegalauan membantah isu ekonomi kerakyatan yang memang saat ini ternyata dibutuhkan rakyat. Fadli juga sempat menyindir soal konsep ekonomi jalan tengah yang diusung SBY-Boediono.

“Ekonomi jalan tengah itu merupakan perpanjangan dari neoliberal. Konsep itu hanya akan memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap asing,” ungkap Fadli.

Fadli mengingatkan, konsep ekonomi jalan tengah yang diusung SBY Boediono telah terbukti tidak berhasil diterapkan di Inggris untuk mengatasi krisis ekonomi. Atas dasar itulah antara ekonomi jalan tengah dengan ekonomi neoliberal adalah adik kakak.

INILAH.COM, Jakarta – Sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru melansir kemenangan buat pasangan SBY-Boediono. Angkanya pun fantastis untuk memenangi pilpres satu putaran yakni 70 persen. Ndilalahnya, LSI pun mengaku biaya survei ini ditanggung penuh konsultan kampanye SBY-Boediono, Fox Indonesia.

Survei LSI kali ini memang bertujuan mengungkap positioning citra capres/cawapres. Ada 8 kategori yang disusun yakni integritas (40%), empati (22%), kompetensi (20%), kecepatan (7%), variasi agama (3%), kombinasi latar belakang sipil-militer (3%), variasi kedaerahan (2%) dan aspek kepartaian (2%).

Hasilnya, pasangan SBY-Boediono dinilai responden sebanyak 71% mendekati kriteria tersebut. Tempat kedua dan ketiga ditempati Megawati-Prabowo 16% serta JK-Wiranto 8%. Hanya 5 persen responden mengaku belum tahu. “Dari hasil survei terlihat kalau pemilu diadakan hari ini SBY-Boediono 70%, Mega-Prabowo 18%, JK-Wiranto 7%,” jelas Direktur Riset LSI, Kuskrido Ambardi.

Penelitian ini dilakukan pada 25-30 Mei dengan mengambil tema ‘Isu-isu paling mendesak dan positioning citra capres-cawapres’. Sampel survei sebanyak 3.000 responden dengan teknik multistage random sampling. Sampel yang berhasil dan bisa dianalisis 2999. Dengan jumlah sampel ini, asumsi simple random sampling, margin of error sebesar +/-1,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Fakta baru juga ikut dipaparkan pria yang akrab dipanggil Dodi itu. Menurutnya, seluruh biaya ditanggung Fox Indonesia. “Untuk survei ini, setahu saya dibiayai oleh Fox. Tapi lebih jauhnya bukan urusan saya. Saya mengurusi risetnya,” beber Dodi.

Namun dirinya menampik bila ada unsur campur tangan Fox dalam hasil penelitian lembaganya. Baginya, proses perencanaan dan penentuan instrumen survei tidak dipengaruhi oleh si pembiaya. “Jadi kita tidak mau diintervensi masalah data. Jadi kita hanya cari kekuatan dan kelemahan masing-masing pasangan calon. Karena sekarang elit yang paling membahas itu,” tuturnya.

Cukupkah dalih itu? Tidak. Tim sukses pasangan Mega Prabowo menilai survei tersebut jelas pesanan dari kubu jago Demokrat, SBY. “Kita harus tahu bahwa survei LSI ini dibiayai oleh Fox (Indonesia) dan Fox itu tim konsultan SBY. Saya melihat ada kecenderungan penggiringan opini oleh lembaga-lembaga survei yang mayoritas ada di tim SBY,” ucap anggota tim sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait.

“Survei ini dibiayai oleh Fox Indonesia, sedangkan fox itu kan mendukung SBY. Jadi ini semacam penggiringan opini. Sementara kita tahu kalau konsistensi dan independensi dari lembaga survei itu penting,” ungkap anggota DPR itu.

Dirinya mengakui survei ini akan menjadi masukan tim Mega Pro. Tetapi, skenario penggiringan opini pilpres satu putaran jelas terlihat dalam survei ini.

“Pilpres masih ada 30 hari lagi, tetapi opini untuk menggiring satu putaran itu kuat sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada sinergisitas dari pihak-pihak tertentu yang kemudian berusaha mensosialisasikan ini ke masyarakat,” ketus Maruarar.

Hal serupa juga dilontarkan Tim Pemenangan JK-Wiranto. Jubir JK Win, Indra J Piliang berpendapat hasil survei LSI tidak lebih dari akal-akalan memenangkan SBY. “Hasil survei ini ada kamuflase. Karena ini dipesan Fox, kami curiga mereka ingin mengkondisikan, mengubah strategi kampanye yang kita pakai,” papar Indra.

Mantan peneliti CSIS ini menilai sigi LSI tidak lebih sebagai serangan yang akan meningkatkan elektabilitas. Meski dirinya menyayangkan ada lembaga survei yang mengaku kredibel malah mau melansir hasil penelitian pesanan. “Kita harus cerdas melihatnya, dan kami menyayangkan lembaga-lembaga survei di salah satu pihak tim sukses,” tegas Indra.

Di mata pengamat politik dari LIPI M Nurhasim, faktor pendanaan memang tidak bisa dikesampingkan dalam survei. “Ada kecenderungan untuk menyenangkan pihak yang memberi dana. Selain itu ada faktor lain, terkait strategi agar bisa menang pada pilpres dan hasil survei seperti ini bisa juga untuk melemahkan lawan-lawannya,” urai Hasim.

Ia menjelaskan sebelum SBY-Boediono deklarasi, LSI memang melakukan survei dan hasilnya ‘menyenangkan’. Kala itu, lanjut Hasim, hasilnya kontroversial dan terjadi perdebatan. “LSI ternyata memiliki survei tentang pasangan ini (SBY-Boediono) sebelum deklarasi dan elektabilitasnya 25 persen. Ini dapat membuat hasil surveinya tidak bisa dipercaya,” tandas dia.

Pastinya, survei ini akan lebih meringankan kerja Fox dalam mengampanyekan SBY-Boediono. Sebab, kesimpulan riset LSI ini setidaknya memberi penjelasan kenapa orang tidak mau memilih. “Dengan hasil survei ini, Fox dapat memasang strategi untuk memenangkan pasangan yang didukung,” tukas Hasim.

INILAH.COM, Jakarta – Boleh jadi nama Achmad Mubarok dalam kancah perpolitikan Partai Demokrat di pentas nasional bisa disebut tokoh fenomenal. Tidak hanya karena komentar yang lugas, kali ini Mubarok bisa menyebabkan PD terselip langkah. Tak tanggung-tanggung, kini PD terancam masalah hukum.

Kisruh bermula ketika Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono mencopot nama Wakil Ketua Umum PD dari daftar. Hal itu tertuang dalam surat bernomor 08/TIMKAMNAS/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009. Terhitung 2 Juni, posisi Mubarok dalam daftar anggota Tim Kampanye SBY-Boediono digantikan Achdari.

Sekjen DPP PD Marzuki Alie mengakui pihaknya mencoret nama Mubarok. Alasannya, Guru Besar UIN itu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kalau Pak Mubarok itu kan masih PNS, jadi karena takut melanggar jadi kita tidak masukan tapi hanya mendampingi dari luar saja,” ujarnya.

Namun, dirinya membantah bila keberadaan Mubarok melanggar UU Parpol. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap UU Pilpres. “Undang-Undang pilpres secara nyata menegaskan PNS tidak boleh jadi tim sukses makanya Mubarok diganti. Tapi kalau Undang-Undang parpol itu tidak melarang PNS masuk parpol,” cetusnya.

Setahu Marzuki, keberadaan Mubarok dalam partai besutan SBY itu hanyalah melanggar UU 43/1999 tentang PNS. Sebab, aturan hukum itu memang jelas melarang PNS menjadi anggota parpol. “Persoalan PNS menjadi pengurus parpol itu kan Undang-Undang PNS yang melarang. Kalau Undang-Undang Parpol tidak ada larangan itu. Artinya Demokrat sebagai parpol mengacu pada Undang-Undang Parpol. Kalau soal Mubarok langgar UU PNS itu urusan pribadinya,” dalihnya.

Selain UU 43/1999, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 juga tegas melarang PNS menjadi anggota maupun pengurus parpol. Menurut ketentuan tersebut, PNS yang menjadi anggota maupun pengurus parpol dapat diberhentikan sebagai PNS. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan tidak hormat.

Mubarok sendiri berkilah sudah pensiun dari status PNS. Ketika ditanya kapan akhir masa tugas sebagai abdi negara, ia tidak menjawab tegas. “Saya sudah pensiun,” ujarnya singkat sebelum mengakhiri percakapan melalui telepon.

Sontak saja, fakta terbaru ini membuat kubu SBY dihujani kritik. Status PNS yang melekat kepada Mubarok seakan menjadi pembenaran kubu SBY selama ini telah melanggar hukum. “Achmad Mubarok mundur sebagai tim kampanye karena sebagai PNS, kalau demikian berarti selama ini sudah lama sekali melanggar hukum karena menjadi Wakil Ketua Umum Demokrat. Padahal undang-undang melarang PNS menjadi pengurus Parpol,” kata Jubir JK-Wiranto Poempida Hidayatulloh.

Ia mengaku miris mendengar bukti menghebohkan dari kubu Demokrat. Sebab, selama ini Demokrat menyitrakan diri sebagai partai santun dengan menjunjung good governance. “Demokrat adalah partai yang berkuasa dan selama ini gembar-gembor menegakkan pemerintahan bersih. Tapi kok ternyata ada PNS yang jadi pengurus di partainya, Sungguh tragis,” ketus Poempida.

Kubu Mega-Prabowo pun angkat bicara. Demokrat diminta bertanggung jawab dengan terkuaknya status PNS Mubarok. “Mestinya presiden itu tahu. Kita saja baru tahu, masak presiden tidak tahu,” ujar anggota Timkamnas Mega-Pro Ahmad Muzani.

Sekjen Partai Gerindra itu juga mengaku heran mengapa PD baru menyadari status PNS Mubarok. Apalagi, jabatannya pun tidak sembarang di tubuh partai yakni wakil ketua umum. “Saya nggak tahu siapa yg harus dipidanakan. Mestinya bisa, karena ini melanggar undang-undang,” tandasnya.

Menurut pengamat politik Abdul Gafur Sangaji, kasus Mubarok tidak lagi bisa dianggap main-main. Seharusnya, SBY sebagai kepala negara sekaligus ketua dewan penasihat memecat Mubarok. “Ini yang harus bertanggung jawab adalah SBY karena dia sebagai kepala negara yang harusnya menegakkan disiplin para PNS. Ini tidak etis, SBY membiarkan anak buahnya menjabat 2 jabatan sekaligus,” tegas Gafur.

Mencuatnya kasus ini, di mata Gafur, menunjukkan SBY tidak jujur kepada publik. Karena itu, capres incumbent itu harus segera mengklarifikasi kasus ini. “Ini luar biasa fatalnya, SBY sudah berbohong dan melanggar UU,” cetusnya.

Mubarok memang cukup fenomenal. Ia terkenal gara-gara prediksinya yang menyebut Golkar hanya akan mendapat 2,5 persen suara dalam Pemilu legislatif. Setelah itu, ia juga menuai kritik ketika menyebut hanya 1 persen di tangan Tuhan terkait kemungkinan adanya perubahan nama cawapres SBY.

Dan kali ini, Mubarok kembali menyandung partainya. Akankah kasus ini hanya berlalu bak angin bertiup atau akan ada keputusan tegas terkait status keanggotaan baik di Demokrat maupun PNS? Jawabannya kita lihat saja nanti.

“Itu bukan menyerang JK, tapi itu justru menunjukkan kegagalan dia sendiri sebagai presiden. Karena selama ini SBY selalu mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur tentang bisnis keluarga tapi tak terwujud. Ini juga menunjukan cara dia mencuci tangan dari kegagalannnya itu,” kata Jubir Tim Kampanye JK Win Indra J Piliang kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (5/6).

Mantan peneliti CSIS ini mengungkapkan, sebenarnya salama ini secara tidak langsung SBY telah memfasilitasi adanya kepentingan pejabat yang keluarganya berbisnis. Indra menyontohkan kasus blue energi dan padi supertoy yang dipercayakan kepada Heru Lelono awalnya akan dijadikan sebagai bisnis tapi ternyata gagal.

“Karena kita tahu ada beberapa konglomerat bermasalah yang pernah diterima di Istana. Yang berbahaya itu adalah jabatan di pemerintahan yang berasal dari keluarga dekat pemimpin. Sebenarnya soal KKN itu adalah tantangan SBY, karena ada keluarganya yang menjadi Dirut BUMN, Pangkostrad dan iparnya menjadi Danjen Kopassus, kan itu justru lebih kelihatan KKN-nya,” jelasnya.

Menurut Indra, isu soal bisnis keluarga yang dianggap sebagai KKN akan di-counter oleh tim kampanye JK-Wiranto dengan memberikan penjelasan konkrit kemasyarakat. Contoh ekstrim adalah 100% dana rehabilitasi Aceh itu dari hasil bisnis keluarga JK karena tidak ada dana dari negara.

“Jadi sebenarnya bisnis keluarga pejabat itu juga menguntungkan untuk menyelesaikan konflik, membantu organisasi sosial keagamaan itu baik. Lagi pula bisnis JK itu sudah lama, dia juga generasi kedua dan JK sudah 10 tahun tidak mengurus bisnisnya,” pungkasnya. [mut/]

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di inilah.com

“Kebijakan pemerintah cenderung neoliberal, BLT itu seperti tensoplast saja untuk menutupi sementara, supaya terlihat kemiskinan ditangani,” tutur Rizal Ramli.

Hal ini disampaikan Rizal dalam dialog kenegaraan bertajuk “Neoliberal Vs Kerakyatan“, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2009).

Rizal kemudian memaparkan garis besar ekonomi neoliberal. Menurutnya sistem ini membuat Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi.

“Neoliberal gampangannya sama dengan neokolonialisme, pasar ugal-ugalan, membiarkan asing menguasai ekonomi Indonesia, kita kehilangan kedaulatan ekonomi seperti Filipina,” tutur Rizal Ramli yang ketika menjadi Menko Perekonomian pernah menandatangani LoI dengan IMF ini.

Lebih lanjut pria yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden ini mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang membuat Indonesia tidak kunjung tumbuh menjadi negara maju.

“Kita bukan negara ekonomi yang baik, kita tidak bisa olah apa-apa, hasilnya kita cuma jualan kertas saja,” tutur Rizal.

Rizal menginginkan Indonesia meninggalkan Washington concencus dan membangun ekonomi kerakyatan.

“Jepang meninggalkan Washington concencus dan hasilnya menjadi negara yang maju sekalipun berada di Asia,” tegasnya.

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di detikfinance.com