Kritik terhadap Boediono dan konsep ekonomi neoliberalnya sebenarnya telah dinyatakan oleh beberapa pihak jauh-jauh hari sebelum pencalonan Boediono menjadi cawapres dari kubu SBY. Salah satunya adalah tulisan mengenai “Memandirikan Ekonomi Bangsa” yang pernah saya tampilkan di blog ini yang merupakan rangkuman daripada acara bincang-bincang yang diadakan di QTV oleh saudara Iwan Piliang dengan beberapa tokoh pada tanggal 4 Februari 2008. Berikut adalah tulisan lain di Media Indonesia tertanggal 28 Februari 2007 yang masih bisa dibaca di website dari Prakarsa Rakyat yang berisi kritik terhadap Boediono dari  Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta selepas pencalonan Boediono sebagai profesor ekonomi di UGM.

Pemberian gelar Profesor di universitas-universitas di Indonesia, sepertinya layak dipertanyakan kriterianya. Apa dasar dari dikukuhkannya Boediono sebagai profesor ekonomi UGM? Apakah karena dipercaya oleh “pemodal-pemodal besar“ asing di lembaga-lembaga keuangan supranasional? Tidakkah gelar profesor ekonomi di negara Indonesia hanya layak bagi orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ekonomi orang banyak di Indonesia dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi nyata bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi masyarakat Indonesia? Mengingat pemberian gelar profesor ekonomi ini berlangsung pada tahun 2007 yaitu kira-kira satu tahun sebelum perencanaan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY, tidakkan ini bermakna politis? Apakah ini dimaksudkan agar gelar “begawan” ekonomi layak disandangkan kepada Boediono, agar masyarakat percaya bahwa Boediono adalah “jalan keluar” bagi keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk dan mengesahkan kebijakan-kebijakan ekonomi Boediono sebagai seorang “begawan ekonomi” atau dengan kata lain seseorang yang benar-benar layak disebut sebagai “pakar ekonomi“? Orang-orang yang mengerti mengenai budaya Hindu beserta implikasinya, akan segera mawas diri, begitu mendengar kata-kata “begawan” dilabelkan kepada seseorang. Kata “begawan” dalam budaya Hindu dan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa daripada agama/budaya Hindu hanya diperuntukan kepada Dewa dan kasta “brahmana”, yang dianggap setara dengan Dewa/Tuhan. Berikut Revrisond Baswir, orang Minangkabau ekonom ekonomi kerakyatan FE UGM.

***

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.

Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?

Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.

Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.

Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.

Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.

Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.

Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.

Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.

Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.

Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.

***

Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.

Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.

Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.

Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.

Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, ‘Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.’

Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.

Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.

Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.

Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, ‘ya’. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, ‘tidak’.

Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.

Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.

Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.

Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***

Darurat militer tahap kedua ini akan diikuti evaluasi pelaksanaan darurat militer tahap pertama (19 Mei – 19 November 2003) serta pembentukan tim Pemantau Terpadu untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu.

Sebagai warga negara yang baik, selayaknya tiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan warganya. Namun, atas nama demokrasi yang kini menjadi saka guru kehidupan kebangsaan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah tetap memerlukan pendapat warga negara. Hanya warga negara yang apatis, apolitis, dan nihilis yang terus berdiam diri menghadapi apa pun kebijakan pemerintah.

Pendapat DPR saja tidak cukup, mengingat sistem presidensial kita berkaki pada partai politik di parlemen. Partai mayoritas di DPR juga partainya presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri di kabinet.

Untuk itu, tak ada salahnya perdebatan publik terus dijalankan demi pencapaian tujuan terbaik berbangsa dan bernegara. Mengingat warga negara adalah elemen terpenting dalam sebuah negara, sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah dan parlemen atas nasib warga negara Republik Indonesia merupakan indikator kegagalan demokrasi. Hilangnya kesadaran untuk memperdebatkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara secara keseluruhan merupakan awal dari menipiskan sense of belonging atas negara.

Sebagai bagian sah dari RI, amat tidak adil bila persoalan Aceh hanya bagian persoalan pemerintah dan “rakyat Aceh” yang disebutkan meminta perpanjangan darurat militer. Apalagi sampai sejauh ini, tidak ada parameter dan metodologi yang sahih untuk menunjukkan berapa persen dari “rakyat Aceh” yang menghendaki darurat militer, juga berapa persen yang menghendaki perdamaian tanpa darurat militer.

Kerikil di sepatu Indonesia

Dari latar belakang itulah, penulis khawatir adanya tekanan berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pikiran terbaiknya bagi penyelesaian persoalan Aceh. Tekanan itu hanya akan membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan demokrasi, sekaligus pendewasaan politik seluruh elemen bangsa dan negara, tidak terkecuali pemerintah dan parlemen.

Patut diingat, darurat militer hanya berlaku untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sedangkan di luar NAD yang berlaku adalah tertib sipil. Sebagai bagian pembayar pajak dan pemilik suara dalam pemilu, warga negara berhak mengeluarkan pendapat apa pun.

Revolusi Amerika, misalnya, lahir dari adagium “Tidak ada pajak tanpa perwakilan”. Begitu juga revolusi Indonesia lahir dari sebuah kesadaran betapa kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlunya soal mendasar ini diangkat untuk mengingatkan semua pihak, betapa mahalnya harga kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak hanya berwujud hengkangnya para penjajah dari bumi republik, melainkan jauh lebih penting lagi adalah agar metode kaum penjajah itu tidak diteruskan oleh rezim mana pun untuk menindas kebebasan warga negara.

Pemaksaan kehendak, intimidasi, pembuangan, perampasan, sampai indoktrinasi merupakan hal tabu yang mestinya dihindari rezim mana pun. Bagaimanapun, Aceh kini menjadi semacam kerikil di sepatu RI. Butuh kehati-hatian untuk mengeluarkannya agar jangan sampai kaki menjadi lecet.

Dalam kerangka itulah, penerapan darurat militer tahap pertama jauh dari harapan. Selama penerapan darurat militer, misalnya, jumlah kematian di Aceh mencapai 10 orang per hari atau secara akumulatif 1.500 orang selama lima bulan. Sebanyak 1.500 kematian, baik yang direncanakan ataupun tidak, dengan tiap butir peluru dari anggaran negara untuk TNI dan “pajak nanggroe” untuk Gerakan Aceh Merdeka?

Adakah yang lebih tragis dari itu? Mau dibawa ke mana peradaban bangsa yang dikenal welas asih ini? Mengingat Aceh merupakan bagian sah RI, maka 1.500 kematian itu adalah warga negara Indonesia. Hanya, mereka terbagi ke dalam warga negara Indonesia yang ingin memisahkan diri, lalu mengangkat senjata demi tujuan itu. Sebagian lain adalah putra-putra bangsa yang berprofesi sebagai tentara dan polisi. Adapun sebagian besar, lebih dari 90 persen rakyat Aceh, adalah warga negara sipil biasa yang kebetulan ada di tengah medan konflik dan terkena imbas perseteruan dua pihak yang bertikai.

Kerugian lain sungguh tak terhitung. Seluruh upaya pemerintah selama 28 tahun terakhir ini tercurah untuk Aceh. Begitu juga alokasi anggaran dalam jumlah besar yang digunakan untuk prajurit di lapangan, pembangunan tempat pengungsian, sampai sekolah darurat. Yang paling menjadi korban tentu anak-anak Aceh yang juga anak-anak Indonesia. Ketika sebagian besar anak-anak di negara maju menghabiskan waktunya bermain dengan penuh ceria dan gizi cukup, anak-anak Aceh mengalami kehidupan yang mirip dialami anak-anak Indonesia di masa revolusi dulu.

Personel nontempur

Tugas kita memikirkan titian masa anak-anak Aceh. Pemerintah, terutama, perlu menyiapkan aneka metode rehabilitasi pascadarurat militer. Sejauh ini, metode itu belum dipikirkan. Padahal, anak-anak korban konflik memerlukan upaya dan kerja keras berlipat-lipat guna melupakan konflik. Anak-anak pelaku tindak kriminal, atau korban eksploitasi orangtua di jalan-jalan Jakarta saja membutuhkan terapi khusus, apalagi anak korban konflik. Kebiasaan mendengar suara senapan, membuat tembak-menembak menjadi rutinitas yang berbahaya.

Anak-anak selalu menjadi korban dalam setiap konflik bersenjata, sejak konflik itu diciptakan orang dewasa. Dari konflik keluarga, sampai perang. Agar darurat militer menemukan tujuannya, yakni memulihkan situasi keamanan, kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan ekonomi, diperlukan lebih dari sekadar pengerahan tentara dan polisi. Untuk itu, sangat kontraproduktif apabila pemerintah mempertahankan jumlah pasukan di Aceh, apalagi menambahnya. Kalaupun jumlahnya dipertahankan, selayaknya jenis pasukan itu diganti setahap demi setahap dengan petugas yang lebih profesional dalam hal penataan masa depan Aceh.

Perimbangan kekuatan personel, terutama nonmiliter dan nontempur, amat diperlukan untuk menuntun ke arah sipilisasi penanganan persoalan Aceh. Bagaimanapun, dengan kian tertatanya profesionalisme militer, diperlukan penegasan bahwa militer hanya bertanggung jawab terhadap persoalan pertahanan dan membantu bidang keamanan.

Hingga kini, belum ada rencana atau upaya untuk mendidik orang yang mempunyai kemampuan nontempur untuk diterjunkan di Aceh. Padahal, menormalkan kehidupan di Aceh jauh lebih baik dengan mengerahkan petugas yang bisa mengajarkan anak-anak menggambar, guru mengaji yang pandai dan paham tentang perdamaian, tenaga medis yang punya kepedulian tinggi atas penderitaan korban konflik, ahli-ahli hukum Islam dan syariah Islam, mengingat Aceh menerapkan Syariat Islam, sampai politisi yang tidak hanya pandai beretorika, melainkan yang mampu berkorban.

Jadi, dari lima jenis operasi terpadu yang diterapkan di NAD, selayaknya proporsi petugas yang dikerahkan berimbang. Misalnya, 20 persen untuk pemulihan keamanan, 80 persen untuk empat operasi lain. Menjadi tidak logis bila jumlah pasukan jauh lebih banyak dari jumlah pelaksana empat jenis operasi nonmiliter lainnya itu.

Untuk membangun titian perdamaian, jauh lebih dibutuhkan para pembangun titian itu, ketimbang penjaganya, apalagi penghancurnya. Kalau tidak, titian demi titian mungkin roboh satu demi satu apabila sedikit sekali tenaga manusia yang dikerahkan mempertahankannya. Selayaknya pemerintah bersama parlemen mengeluarkan berbagai terobosan penting agar titian perdamaian tidak roboh. Sungguh, merebut hati rakyat Aceh jauh lebih berarti ketimbang hanya menyingkirkan elemen-elemen yang tidak punya keyakinan untuk tetap bergabung dengan republik ini.

Atas dasar itulah, pelaksanaan darurat militer jilid kedua ini amat disayangkan, bahkan patut ditolak. Yang dibutuhkan adalah darurat perdamaian, bukan darurat militer, demi tegaknya sebuah bangsa yang berdiri di atas nilai-nilai keadaban, bukan kebiadaban.

Catatan:

Tulisan ini adalah merupakan tulisan dari saudara Indra J Piliang yang waktu itu masih bekerja sebagai peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta. Berikut ini adalah keterangan dari saudara Indra mengenai tulisannya ini: “Pada waktu artikel ini ditulis, SBY adalah Menkopolkam. Dan saya ingat, Rizal Mallarangeng dalam artikel di Kompas malah “melegitimasi” pengerahan pasukan ke Aceh. Denny JA, melalui LSI, usai tsunami merilis angka survei menakjubkan bahwa “lebih dari 70% warga Aceh siap berperang melawan GAM.”

Perempuan Minang adalah
Pewaris Ranah Minang
Yang akan melahirkan
Keturunan yang bersuku Minang
Tak peduli darimanapun asal ayahnya

Salah seorang perempuan Minang
Telah berhasil mendampingi rang Sumando (JK)
Baik dalam suka maupun duka
Hingga menduduki singgasana
Menjadi orang nomor dua di Indonesia

Impian untuk menjadi ibu negara
Terbuka lebar untuk beliau
Asalkan kita semua ikut mendukung suaminya (JK)
Pada PEMILU yang akan datang

Bersatulah perempuan Minang
Dukunglah JK
Bukankah keturunannya
Bersuku Minang seperti kita
Saatnya kita menunjukkan kedunia
Perempuan Minang
Besar pengaruhnya

Bersatulah perempuan Minang
Dukunglah JK
Saatnya kita menunjukkan pada dunia
Egaliter yang menjadi ciri khas kita
Mampu membuat dunia terpesona
Sesungguhnya menjadi diri sendiri
Wujud kemerdekaan yang sejati

Bengkulu, 22 Mei 2009

Banyak sudah tulisan mengenai Boediono dan keterlibatannya dalam lembaga yang merupakan salah satu lambang daripada neoliberalisme ini yaitu IMF. Tidak kurang banyaknya pakar ekonomi yang dikenal berpihak kepada rakyat Indonesia mengutarakan hal yang sama sejak lama. Sebut saja nama-nama seperti Dr. Rizal Ramli (orang Minang yang menjadi salah seorang capres dari kalangan independen untuk pemilu 2009), Revrisond Baswir (orang Minang ekonom FE UGM), Dr. Sri Edi Swasono (suami daripada Prof. Meutia Hatta yang sekarang mendukung SBY) serta Dr. Kwik Kian Gie. Hal itu tampaknya tidak menggamangkan kubu SBY untuk tetap bertahan dengan pencalonan Boediono. Kubu SBY juga tetap saja berkelit mengenai isu Boediono dan IMF-nya. Berbagai macam alasan dikemukan oleh tim pencitraan SBY. Salah satunya adalah “alasan” yang tampaknya diberikan khusus untuk “pengagum PKS” yang dikait-kaitkan dengan kata “syariat“. Kata “syariat” ini ditengarai sangat ampuh untuk “menenangkan” para pendukung PKS yang mulai resah pasca pencalonan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY.

Orang banyak dibingungkan dengan simpang-siurnya informasi yang ada di surat-surat kabar maupun media, karena informasi yang ada di media yang umumnya bersifat mengambang (hanya memberitakan kulit-kulitnya). Kecenderungan menampilkan informasi yang setengah-setengah, tidak lengkap ataupun mengambang adalah ciri khas pemberitaan media zaman sekarang. Para pembaca berita yang merupakan konsumen daripada media modern, hendaknya bersikap bijaksana dalam menyikapi berita-berita media ini. Berita-berita di media sangat berguna sebagai “pengetahuan awal” mengenai sesuatu hal. Terlepas dari pro kontra sesuatu hal di media, yang penting akhirnya adalah dilakukannya proses check dan recheck sesudah informasi awal ini didapat (dari media).

Di masa keterhubungan informasi dunia lewat jaringan internet ini, proses check dan recheck berita ini bisa diperoleh dari proses pencarian entah lewat search engine yang terkenal seperti google ataupun ensiklopedia web yang dikenal sebagai wikipedia. Bagi mereka yang memiliki akses internet entah di rumah atau lewat warnet bisa melakukan pencarian dan proses check dan rechek ini dengan mudah. Yang perlu diingat adalah agar supaya mencari informasi “langsung ke akarnya”.

Kata kunci yang penting daripada Boediono dan paham neolibnya diantaranya adalah IMF, neoliberalisme, keuangan, ekonomi, dan bank. Informasi yang paling penting tentunya akan didapat lewat riwayat hidup Boediono. Di Indonesia, riwayat hidup daripada tokoh-tokoh Indonesia bisa dibaca misalnya lewat situs web www.tokohindonesia.com.

Pencarian ke kata kunci berikutnya hendaknya diteruskan. Akar daripada pro kontra masalah Boediono ini terletak pada IMF. Maka tampaknya perlu kita check di situs web daripada IMF. Hampir seluruh organisasi dunia memiliki situs web. Kepemilikan situs web sudah menjadi bagian kebijakan penting bagi organisasi maupun bisnis. Kebutuhan ini menjadi mutlak bagi organisasi-organisasi dunia seperti IMF, World Bank, PBB dan lainnya. Ternyata pencarian mengenai Boediono di situs web ini menemukan hasilnya. Boediono, berdasarkan data yang ada di situs web IMF ini, ternyata bukan hanya antek IMF (alat daripada IMF di Indonesia) seperti yang diberitakan selama ini. Boediono adalah IMF itu sendiri.

Di situs web IMF ini tertulis posisi Boediono di lembaga keuangan dunia ini adalah sebagai salah satu “governor” (gubernur) pada Board of Governors (Dewan Gubernur) IMF. Sedangkan governor alternate untuk Indonesia adalah Rahmat Waluyanto. Dewan Gubernur IMF berfungsi untuk menentukan kebijakan IMF. Lebih lanjut lagi, governor dan governor alternate dari tiap-tiap negara inilah yang menjalankan kebijakan-kebijakan IMF di tiap-tiap negara yang menjadi “sasaran kebijakan” IMF. Berikut adalah pengertian daripada governor dan governor alternate dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di situs web IMF itu sendiri yang terakhir di-update pada tanggal 21 Mei 2009 atau sekitar 6 hari setelah deklarasi SBY-Boediono di Bandung.

The Board of Governors, the highest decision-making body of the IMF, consists of one governor and one alternate governor for each member country. The governor is appointed by the member country and is usually the minister of finance or the governor of the central bank. All powers of the IMF are vested in the Board of Governors. The Board of Governors may delegate to the Executive Board all except certain reserved powers. The Board of Governors normally meets once a year.

Berikut terjemahan bebas dari saya:

Dewan gubernur, lembaga pengambil keputusan tertinggi IMF, terdiri dari satu orang gubernur dan satu orang gubernur alternate untuk tiap-tiap negara anggota. Gubernur ditunjuk oleh negara anggota IMF itu sendiri dan biasanya adalah mentri keuangan atau gubernur sentral bank. Seluruh kekuasaan daripada IMF terletak pada Dewan Gubernur ini. Dewan Gubernur dapat mendelegasikan seluruh kekuasaan ini kepada Dewan Eksekutif kecuali beberapa kekuasaan yang telah ditentukan. Dewan Gubernur pada umumnya melakukan meeting satu kali dalam setahun.

Di situs web bisa dibaca bahwa gubernur IMF untuk Indonesia adalah Boediono (namanya bahkan ditulis dengan huruf besar semua), dan Rahmat Waluyanto sebagai gubernur alternate. Dengan demikian selesailah tanda tanya besar mengenai keterlibatan Boediono dalam IMF. Indonesia dengan ini resmi kembali menjadi negara anggota IMF. Pencarian mengenai siapa Rahmat Waluyanto berakhir di situs web daripada PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Sekarang apa hubungan SBY dan IMF? Lewat pencarian mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (the London Summit) di London pada bulan maret tahun ini, ditemukan nama-nama negara dan organisasi daripada peserta konferensi. Negara-negara itu adalah negara-negara besar yang ditengarai bisa mengontrol dan akan mengontrol seluruh dunia -bisa dibaca pada situs web daripada the London Summit. Indonesia termasuk diantaranya. Wakil dari Indonesia pada konferensi ini, seperti telah dimuat oleh media Indonesia, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 5 organisasi besar internasional yang hadir. Satu diantaranya adalah IMF (baca: organisasi Boediono). Lainnya adalah lembaga-lembaga seperti PBB, Bank Dunia, WTO (World Trade Organization), Financial Stability Forum (Forum Stabilitas Keuangan).

The London Summit ini, tampak sekali sebagai upaya lebih lanjut daripada globalisasi dan oleh karenanya  sebagai upaya untuk mengontrol seluruh dunia. Keputusan mengenai Boediono sebagai wakil presiden tampaknya matang setelah kepulangan SBY dari konferensi tingkat tinggi di London ini dan dideklarasikan pada 15 Mei 2009 lalu. Pendukung-pendukung PKS tampaknya harus memikirkan kembali dukungannya kepada SBY. Dilihat dari komposisi peserta daripada the London Summit ini, cita-cita untuk mendirikan kekhalifahan Islam itu tampaknya harus mulai dilupakan Tempat orang Islam dan tentara Islam selama ini memang sudah ditentukan, yaitu sebagai alat kontrol dan alat kekuasaan daripada “negara-negara berdasar Islam” dan globalisasi. Tidak terkecuali di Indonesia.

Dengan kenyataan ini, selama 5 tahun terakhir ini Indonesia utamanya dipimpin oleh satu orang pro IMF dan dua orang IMF: yaitu SBY, Boediono dan Rahmat Waluyanto. Dan kecenderungan ini akan diteruskan dan disempurnakan apabila pasangan capres-cawapres SBY-Boediono ini dipilih kembali oleh rakyat Indonesia.

IMF adalah lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam kategori lembaga “supranasional“ dalam artian “berada di atas negara”. Kalau kita telaah lebih lanjut lagi, jika dilihat secara internasional, maka posisi Boediono sebenarnya berada di atas SBY. Dan Boedionolah, sebagai pemegang kekuasaan di IMF, yang akan mengatur segala kebijakan mengenai masalah yang paling penting dalam hidup setiap orang dalam setiap negara yaitu ekonomi. SBY, sebagai seorang militer dan pemimpin militer dalam fungsinya sebagai presiden Indonesia, akan berperan sebagai pendukung dan pelaksana daripada kebijakan-kebijakan apapun yang akan ditetapkan nantinya oleh Boediono dan juga sebagai alat untuk menindas para oposisi yang mungkin akan menolak menjalankan kebijakan “presiden sebenarnya“, yaitu Boediono. Karena itulah presiden bisa berganti, sejak zaman Suharto sampai SBY, akan tetapi Boediono tetap akan selalu ada.

Catatan:

Baca juga tulisan lain mengenai Boediono berikut ini:

• Antara SBY, Budiono dan kepentingan neoliberalisme AS di Indonesia
• Boediono, oh Boediono…
• Boediono di tokohindonesia.com: http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/b/boediono/index.shtml
• Situs web daripada IMF: http://www.imf.org
• Boediono sebagai gubernur IMF: http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
• Rahmat Waluyanto komisaris PLN yang juga gubernur alternate (cadangan/pengganti) di IMF: http://www.pln.co.id/InfoKorporat/Management/Komisaris/RahmatWaluyanto/tabid/253/language/id-ID/Default.aspx
• The London Summit: http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/faqs/general-questions/who-will-attend

Sebenarnya keterlibatan saya dalam menyelesaikan Konflik Aceh itu hanya kebetulan belaka. Meski sebenarnya sebelum mendamaikan Aceh, saya sudah memiliki pengalaman dalam mendamaikan Ambon dan Poso. Bagi anda yang belum begitu mengetahui bagaimana cerita di balik layar tentang proses perdamaian Aceh, maka saya akan menceritakan kepada anda semua.

Pada zaman Ibu Mega menjabat sebagai presiden saat itu saya dipercayakan sebagai MENKOKESRA. Nah salah satu tugas daripada MENKOKESRA adalah mengurusi pengungsi, dan salah satu pengungsi terbesar itu ada di ACEH. Sebenarnya urusan untuk mendamaikan atau pun meredam konflik Aceh itu sebenarnya tugas dari MENKOPOLKAM yang saat itu sedang dijabat oleh pak SBY. Saya pertama kali mengunjungi pengungsi Aceh di ajak oleh beliau (Pak SBY). Saat itu sudah ada 2,5 juta orang. Maka saya mengambil kesimpulan, urusan pengungsi ini, tidak bisa diselesaikan tanpa adanya perdamaian. Mengingat sebelumnya saya sudah punya pengalaman dalam hal mendamaikan Aceh, Poso maka saya berinisitif dan meminta izin kepada Presiden untuk membantu mendamaikan Aceh tanpa bermaksud untuk memotong tugas dan wewenang dari seorang MENKOPOLKAM. Presiden memberi izin, dan saya mulai mengumpulkan tim yang terdiri atas saudara Hamid Awaluddin dan dr. Farid serta beberapa teman lainnya. Sementara untuk bendahara Tim saya mengangkat istri saya, karena memang ada biaya perdamaian ini yang diambil dari kocek pribadi saya, (saya tidak akan mengatakan berapa jumlahnya).

Langkah pertama yang saya lakukan ialah mencari tahu apa persoalannya. datangi persoalannya, ketahui persoalannya, tanpa mengetahui persoalannya dan mendatangi persoalannya. Karena itu yang pertama ialah mempelajari apa masalah sebenarnya. Sering orang salah mengira masalah yang terjadi di Aceh. Banyak yang menyangka bahwa itu murni masalah syariah. Padahal bukan! inti masalahnya adalah ketidakadilan.

Pada waktu diadakan perundingan, tepatnya selama 17 hari, saya sampai bosan, karena semua buku di meja saya, semua buku tentang Maluku, buku di kamar, di mobil semua tentang Maluku, sehingga saya merasa orang Maluku.

Ketika perjanjian damai ditanda tangani, banyak pihak yang sangsi, kalau damai di Aceh akan benar-benar terwujud. Banyak yang menganggap bahwa itu hanya bagian dari strategi GAM untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang sempat porak poranda akibat tsunami pada 2004 akhir. Termasuk panglima TNI waktu itu, dia bilang ke saya “wah pak bagaimana, seandainya GAM maupun TNI tetap mengangkat senjata, meski perjanjian damai sudah ditanda tangani ? Saya bilang, “Pak Panglima, saya yakin ini selesai!”, siapa sih yang enak tinggal di hutan, digigitin nyamuk, makan seadanya ubi kayu, apa enak?”, mending pulang ke kota ketemu keluarga, anak istri,. Hal yang sama juga dengan tentara kita emang enak itu TNI tinggal di Aceh, uang makannya hanya 17 ribu, makan supermi, selalu dihantui oleh perasaan ditembak, dan tidak tahu perang melawan siapa, bahan bias dikata perang melawan saudara sendiri, apa enak itu?”.

Jadi yakinlah bahwa begitu damai maka langsunglah teman-teman (TNI) bisa pulang. Itulah jaminan saya, dan jaminan itu juga saya minta kepada Presiden untuk memberi jaminan yang sama. Apabila GAM meletakkan senjata, maka TNI pulang. Ini disebut sebagai sistem cash and carry, yang merupakan sistem pertama yang diterapkan di dunia, dalam upaya melakukan perdamian antara dua pihak yang bertikai. Teknisnya setiap 300 pucuk senjata GAM yang diserahkan maka 10 Batalyon pasukan TNI yang ditarik pulang.

Kemudian masalah muncul lagi, GAM tidak mau menyerahkan senjata ke TNI, karena yang ditanda tangani di Helsinky itu adalah surat perjanjian damai, bukan menyerah. Artinya apabila GAM menyerahkan senjata ke TNI itu berarti dia mengaku kalah. Jadi harus kita cari jalan tengah lagi, akhirnya mucul ide, agar GAM tidak merasa harga dirinya diinjak injak maka diambil keputusan bahwa GAM tidak perlu menyerahkan senjata. Tapi memotong sendiri senjatanya, di tengah lapangan, dan disaksikan oleh seluruh pihak,

Tahap awal 300 pucuk senjata dipotong di tengah tanah lapang. Setiap senjata dibelah dan dipotong 3, dan setiap pihak menyimpan salah satu bagian sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau di media ada yang memberitakan GAM menyerahkan senjata kepada TNI, itu salah !!. GAM tidak pernah menyerahkan senjatanya, tapi ia sendiri yang memotongnya menjadi 3 bagian. Jadi itu strategi yang saya ambil waktu itu sebagai jalan untuk Win-Win Solution. 300 senjata dipotong, 10 batalyon TNI naik kapal di pelabuhan untuk pulang ke daerah masing-masing. Jadi ini yang saya namakan sistem ”Cash and Carry” yang adil, karena 10 Batalyon itu sama dengan 300 Pasukan sesuai dengan jumlah senjata GAM yang dipotong pada tahap awal damai.

Kemudian tahap selanjutnya, barulah proses resmi di samping doa bersama-sama. Dan yang paling sulit adalah soal partai politik lokal sesuai dengan syarat yang diminta oleh GAM. Waktu itu ada yang menganggap Partai lokal itu, melanggar Undang-undang, tapi saya bilang tidak, ada juga contoh partai politik lokal, contoh pada tahun 1955, ada partai lokal dan contoh Undang-undang Kedudukan Partai, di situ ada peluang mendirikan partai lokal. Tetapi tetap saja rumit sekali mencarikan jalan keluarnya. Padahal Ini perundingan terakhir, perundingan satu malam, ada rumusan yang tidak sesuai, perundingan damai terancam dead lock.

Saya kebetulan malam itu hanya berdua dengan istri. Kemudian salah seorang Kyai yang juga sahabat saya menelepon ”saya tahu pak jusuf lagi kesulitan, ada baiknya baca Yassin 10 kali, insya allah selesai persoalan. Akhirnya saran itu saya jalankan, berhubung membaca Yassin 10 kali itu memakan waktu yang lamabisa 2 jam untuk saya. Jadi saya minta istri saya untuk bantu, dia baca 5 kali dan saya juga baca 5 kali, jadi 10 kan ? Habis membaca Yassin langsung ada telepon, dari Helsinki, yang menyatakan bahwa perundingan bisa dilanjutkan.

Pak Presiden tidak jadi masalah, akhirnya draft atas izin presiden saya tanda tangani lagi jam 1 malam. Saudara Malik paraf juga biar. Sepuluh menit kemudian datang paraf, beliau paraf, baru saya tidur, alhamdulillah, karena itulah perundingan terakhir sebelum penandatanganan. Jadi yakin 10 kali, dan ini penting. Saya pada waktu itu bertanya kepada Saudara Saman, kata Pak Saman di hutan di Aceh, dia berhubungan terus dengan Pak Malik. Saya tanya waktu itu, Pak, pada malam terakhir itu, you bikin apa? Kami bingung juga kapan selesainya ini, bagaimana. Jadi kami berdua shalat tahajud di masjid, dan alhamdulillah selesai, rupanya antara kedua belah piahk sama sama ingin damai. Salah satunya Pak Malik juga ingin damai, dan dengan doa semuanya, apapun upaya itu, tanpa upaya dan doa itu tidak akan selesai.

Saya kira perundingan Aceh yang paling murah yang kita lakukan. Karena tidak ada anggarannya, dari Negara. Istri saya yang menjadi bendahara. dr. Farid merangkap segala macam, karena dia yang paling muda. dan saudara Hamid yang akan tercatat dalam sejarah, karena fotonya ada di situ waktu penandatangan perjanjian damai.

Catatan:

Tulisan ini bisa dibaca langsung di kompasiana.

• Scenario Besar Penyelamatan Obligor BLBI
• Ekonomi Neoliberalisme Sebuah ‘Kesalahkaprahan’ Pemahaman? Bagian II
• SBY Tidak Berbudi Lagi; Kesederhanaan Boediono Dipertanyakan
• Neo Liberal Musuh Rakyat Indonesia
• Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (1)
• Pak Boed yang Tidak Saya Kenal (2)
• Woaalahh……Malah Milih Boediono…?