Berikut essay dari pendukung fanatik SBY dan Boediono sejak pilpres lalu, Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad adalah orang Jawa pendukung fanatik pasangan pilkada Jawa Timur yang dikenal sebagai SBY-Boediono. Goenawan Mohamad mulai dikenal sebagai “intelektual” pada akhir zaman Sukarno dan di zaman Suharto karena posisinya sebagai tokoh kanan, dan tokoh anti-komunisme yang kebetulan segaris dengan kebijakan Suharto yang “anti komunisme”. Tulisan kedua dari inilah.com memuat skenario penyelamatan Boediono oleh tokoh pemuja Barat Goenawan Mohamad lewat tangan IMF.

Ketika banyak kelompok menyebut orang-orang beragama sebagai “kanan”, maka Goenawan Mohamad yang disebut oleh Pramudya Ananta Tour sebagai “kanan”, adalah tokoh “kanan” dalam arti lainnya yaitu pemuja Barat terutama AS.

Pidato Goenawan ini, tidak jelas ujung pangkalnya walaupun penuh kata-kata keren dan berbunga seperti Marxisme dan imperialisme ataupun kata-kata Inggris seperti vote-getter ataupun last but not least (yang bagi seorang pemuja Barat kurang afdol kalau tidak diselipkan satu atau dua). Pidato ini juga hampir hanya berisi hanya puja-puji dan pembelaan tanpa dasar, bahkan bernada fanatik, terhadap Boediono dan SBY.

***

Goenawan Mohamad, pembela Boediono (dan IMF/World Bank?)

***
Politik 2009, Keganjilan dan Harapan

Assalamuaikum wr.wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka!

Para hadirin sekalian, kita ingat, di gedung ini, antara 22 Agustus sampai dengan 22 Desember di tahun 1930, Bung Karno diadili. Kita tahu, di bangunan yang dulu tempat peradilan negeri kota Bandung ini, Bung Karno membacakan pleidoinya yang kemudian jadi dokumen sejarah perjuangan kemerdekaan nasional: sebuah teks yang berjudul Indonesia Menggugat.

Teks itu adalah uraian yang tajam dan menggugah hati tentang apa itu “imperialisme”, khususnya “imperialisme” yang membelenggu rakyat Indonesia. Dalam kesempatan sore ini, saya tak bermaksud mengulang tesis-tesis termashur itu. Saya hanya ingin memakai kejadian 79 tahun yang silam itu untuk jadi pangkal percakapan tentang apa yang melibatkan perhatian kita di Indonesia hari ini.

Hari-hari ini adalah hari-hari pemilihan umum: kita hampir rampung menyelesaikan pemilihan anggota dewan legislatif, dan kita sedang akan memasuki tahap awal pemilihan presiden Republik dan wakilnya.

Tapi yang penting bukan itu semata-mata. Kita bertemu di sini karena kita merasa sesuatu yang ganjil tengah terjadi. Sesuatu yang ganjil dan mengandung harap.

Yang ganjil adalah bahwa hari ini kita menemukan seorang yang akan dicalonkan jadi wakil presiden – dan orang itu tidak datang dari kancah partai politik.

Boediono – tamu kehormatan kita sore ini — adalah seorang ekonom; ia ekonom yang bekerja dalam pengelolaan perekonomian Indonesia; ia seorang teknokrat. Ia bukan pemimpin partai. Ia bukan anggota dinasti pemimpin partai. Ia bukan tokoh terkenal dalam pasaran media seperti para bintang sinetron, komedian dan penyanyi. Ia bukan seorang vote-getter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilihnya sebagai calon wakilnya karena Boediono memenuhi sejumlah syarat. Bagi saya, yang lebih penting ketimbang syarat-syarat itu adalah kenyataan bahwa Boediono dikenal sebagai seorang yang telah membuktikan dedikasinya untuk perbaikan kehidupan perekonomian bangsa; dan tak kurang dari itu, ia dikenal sebagai seorang pejabat dan pribadi yang bersih.

Di atas saya sebut, itulah sebuah “keganjilan” – dan di atas saya sebut juga, “keganjilan” itu membawa harap. Diakui atau tidak, ada yang merisaukan dalam kegaliban kehidupan politik kita. Kini SBY, dengan memilih Boediono, menunjukkan langkah kepemipinan yang berani – dan itu indikasi bahwa kita, sebagai bangsa, sanggup memperbaiki keadaan yang merisaukan itu.

Telah luas diketahui, hari-hari ini orang berpolitik dengan semacam sinisme yang gelap: di sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan, orang cenderung percaya bahwa bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditi.

Para calon anggota legislatif yang berkampanye ke daerah bisa bercerita, bagaimana ratusan juta rupiah dihabiskan untuk memperoleh suara. Sebaliknya ada juga cerita bagaimana para pemilih mengorgansiir diri jadi kelompok dan menawarkan dukungan agar dibeli.

Walhasil, ikatan yang terjadi bukanlah ikatan agenda dan cita-cita, melainkan ikatan antara penjaja dan pembeli.

Di tingkat elite politik, sinisme yang lebih gelap berlaku. Koalisi antarpartai dibentuk atau ditiadakan bukan berdasarkan program ataupun ideologi, bukan karena apa yang akan diperbuat bagi pemilih dan dengan prinsip yang jelas. Koalisi antar partai hampir sepenuhnya berkisar di sekitar kedudukan apa untuk siapa. Atau, lebih buruk lagi, rembugan koalisi berkisar di sekitar siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.

Di tengah sinisme itu, di antara berisiknya tawar menawar yang seperti pasar ternak itu, pertanyaan pun tumbul: memang tidak adakah perilaku yang bukan jual-beli dalam politik? Adakah dalam politik prinsip tentang kebaikan dan kebenaran Benarkah semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada sesuatu nilai universal yang menggugah hati dan membentuk kesepakatan?

Saudara Boediono dan hadirin yang saya hormati.

79 tahun yang lalu, di ruangan ini, Bung Karno memulai pleidoinya dengan sebuah statement yang menarik. Sebuah statement yang menunjukkan betapa bisa palsunya klaim pemerintah kolonial, bahwa kebenaran dan keadilan yang hendak ditegakkannya – dalam tubuh hukum – adalah kebenaran dan keadilan yang universal.

Bung Karno menyebut apa yang salah dalam hukum yang dipergunakan hari itu. “Tuan-tuan Hakim”, katanya, “kami di sini didakwa bersalah menjalankan hal-hal, yang sangat sekali memberi kesempatan lebar pada pendapat subyektif….”

Adapun jaksa menyatakan Bung Karno bersalah berdasarkan pasal tentang “pemberontakan”. Tapi Bung Karno menunjukkan, pasal itu, seperti pasal yang menyebut diri “pencegah penyebaran rasa benci” (haatzai-artikelen), mengandung kata-kata yang bisa ditafsirkan seenaknya oleh yang membacanya, terutama para jaksa dan hakim kolonial. Bung Karno mengulang apa yang sering dikatakan tentang pasal-pasal seperti itu – yakni “aturan karet yang keliwatan kekaretannya.” Artinya aturan yang dapat direntang dan dikerutkan sesuai dengan kepentingan sepihak, atau apa yang disebut Bung Karno sebagai “subyektif”.

Apa yang tersirat dari pernyataan Bung Karno ialah bahwa keadilan dan kebenaran, yang seharusnya bersifat universal, telah direduksi jadi pasal-pasal. Dengan kata lain, yang universal, yang tak terhingga, telah dikuasai oleh bahasa yang berkuasa, oleh sistem simbolik yang terbatas kepentingannya.

Maka Bung Karno pada akhirnya dinyatakan bersalah. Ia dihukum empat tahun penjara dan dikurung di Sukamiskin. Tapi tak mudah menerima keputusan itu sebagai ekspresi keadilan. Pada saat palu diketuk, terasa benarlah apa yang selalu ditandaskan oleh Marxisme – bahwa keadilan dan kebenaran selamanya adalah keadilan dan kebenaran dari kelas yang bekrkuasa. Dengan kata lain, dalam rumusan tentang nilai-nilai selalu ada dimensi politik, pertarungan kekuasaan, dan perebutan hegemoni.

Memang, Marxisme adalah suara jaman modern, bagian dari apa yang disebut hermeneutics of suspiscion, yang meragukan bahwa ada kebenaran yang tak memihak, yang tak subyektif. Tetapi harus pula diingat, bahwa bahkan dalam Marxisme, kita senantiasa dirundung pertanyaan: benarkah politik hanyalah pergulatan kepentingan “subyektif” atau sepihak? Jika demikian, apa makna perjuangan kaum buruh untuk membebaskan manusia dari ikatan kepentingan kelas-kelas? Bila perjuangan politik tak bisa berangkat dari kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi siapa saja, bagaimana ia bisa menggugah banyak orang, mengajak banyak orang, untuk bergerak?

Saya termasuk orang yang percaya, bahwa perjuangan politik justru perjuangan yang terdorong untuk melawan kepentingan-kepentingan yang sempit. Politik jelas berbeda dari pasar ternak. Ada yang universal dalam nilai-nilai yang membuat kita memenuhi panggilan politik.

Tapi yang universal bukanlah sesuatu yang sudah dirumuskan sepenuhnya. Menurut hemat saya, yang universal adalah apa yang justru dirasakan sebagai kekurangan. Keadilan jadi sesuatu yang seakan-akan hadir, memanggil-manggil, ketika ketidak-adilan merajalela. Kebenaran jadi mendesak semua orang ketika dusta menguasai percakapan. Dalam Indonesia Menggugat, Bung Karno mengutarakan ini dengan retorika yang memukau:

….Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — tiap-tiap machluk, tiap-tiap ummat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti achirnja berbangkit, pasti achirnja bangun, pasti achirnja menggerakkan tenaganja, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanja diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka!!”

Kebangkitan mereka yang teraniaya untuk mencapai keadilan dan kebebasan, itulah yang membuat sejarah. Tapi penting untuk kita ingat, bahwa sejarah tak pernah selesai.

Saudara Boediono dan hadirin yang terhormat,

Kita berada di awal abad ke-21, di sebuah zaman yang mengharuskan kita tabah dan juga berendah hati. Abad yang lalu telah menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Abad yang penuh harapan, tapi juga penuh korban. Abad sosialisme yang datang dengan agenda yang luhur, tapi kemudian melangkah surut. Abad kapitalisme yang membuat beberapa negara tumbuh cepat, tapi memperburuk ketimpangan sosial dan ketakadilan internasional. Abad Perang Dingin yang tak ada lagi, tapi tapi tak lepas dari konflik dengan darah dan besi. Abad ketika arus informasi terbuka luas, tapi tak selalu membentuk sikap toleran terhadap yang beda.

Dengan demikian memang sejarah tak berhenti, bahkan berjalan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya, kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas, hingga persoalan baru timbul sebelum jawaban buat persoalan lama ditemukan.

Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia. Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti.

Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal. Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternatif. Kita harus selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber-sumber kreatif yang beraneka.

Saudara Boediono tentu sangat akrab dengan kesadaran itu. Seorang ekonom adalah seorang yang sangat dekat dengan kekurangan dan kelangkaan, dan seorang teknokrat adalah seorang yang harus bersua tiap kali dengan kerumitan. Itu sebabnya Boediono tahu, doktrin seperti “neo-liberalisme” tak akan pernah akan berhasil, sebagaimana “ekonomi yang etatis” tak akan pernah sampai di tujuan.

Tetapi sikap pragmatik itu, sebagai sebuah keniscayaan, tak berarti sikap yang hanya mengutamakan hasil, dan tak mempedulikan nilai-nilai, tak mengacuhkan apa yang baik dan yang benar. Seorang ekonom, terutama di Indoensia, tak mungkin mengabaikan persoalan korupsi, ketidak-adilan dalam aturan main, kemandirian lembaga yudikatif – dan last but not least — modal sosial yang dibangun dari sikap percaya mempercayai di masyarakat.

Modal sosial itu hanya bisa dibangun dengan kesetiaan yang tak habis-habis kepada cita-cita negeri ini – kesetiaan untuk tak mementingkan diri sendiri. Kita berbahagia, dan kita bangga, bahwa di antara kita ada Boediono, yang dalam hidup sehari-harinya tak pernah mementingkan diri sendiri dalam kerja – dengan keras tapi juga dengan rendah hati.

Maafkanlah jika tuntutan kami berlebihan. Tapi Indonesia — yang kadang-kadang membanggakan dan kadang-kadang merisaukan — bukan hanya tempat kita lahir dan menutup mata. Indonesia adalah sebuah amanat. Kami percaya, Mas Boed, bersama kami, anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu.

Maka di ruang ini, di hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.

Merdeka,

Wassalamulaikum wr.wb.

Dari Tempo Interaktif

***

Skenario Baru Penyelamatan Boediono-Sri Mulyani!

INILAH.COM – Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna mencegah jangan sampai Wapres Boediono mengalami pembatalan akibat skandal Bank Century.

Aktivis senior Bondan Gunawan mengungkapkan, pihaknya mendengar berbagai pertemuan dilakukan oleh kelompok intelektual tertentu untuk menjaga agar Boediono-Sri Mulyani tidak dibatalkan dari jabatannya akibat isu Century. “Saya mendengar Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak dan lainnya kumpul-kumpul untuk itu,” kata mantan sekretaris negara era Presiden Gus Dur itu.

Bahkan ada rumor bahwa seorang jurnalis senior Majalah Mingguan terkemuka melalui Boediono mencoba melobi ke Presiden SBY agar bisa jadi dubes di Washington DC. “Jika benar rumor itu, sangat disesalkan, mungkin juga sia-sia. Saya mendengar rumor bahwa jurnalis senior mingguan ibukota itu melobi istana untuk menjadi dubes di Amerika Serikat, guna melobi AS dan IMF/World Bank guna membantu Boediono dan Sri Mulyani agar didukung IMF dan AS untuk bertahan. Rumor itu perlu klarifikasi dari beliau sendiri, benar atau tidak. Namun rumor itu merebak di kalangan wartawan dan aktivis prodemokrasi. Kami kecewa, semoga rumor itu tak benar,” kata Frans Aba MA, kandidat PhD National Universify of Malaysia dan aktivis GMNI.

Boediono dan Sri Mulyani merupakan dua pejabat tinggi yang disebut-sebut media, terseret kasus Century. Kesalahan kebijakan terkait pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century bisa saja dimasukkan dalam kategori tindak pidana tetapi keduanya pantas dicopot.

Menurut pengamat ekonomi Chistianto Wibisono dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (7/12), kondisi Century sebelum diselamatkan sudah penuh dengan masalah, termasuk kasus penipuan yang dilakukan Robert Tantular selaku pemilik. Dan dia menilai, Bank Indonesia (BI) minim dalam mengawasi pengelolaan bank tersebut. “Ini ketidaksengajaan dalam pengawasan. BI ketipu sama Robert. Mekanisme pengawasan BI ke depan harus ditingkatkan dan kontinyu,” ujarnya. [ahl/cms]

09/06/2009 – 15:57
inilah.com, Tambahan Rekam Jejak Boediono

Digempur isu utang luar negeri, calon wakil presiden Boediono tampak tenang. Pendamping SBY ini malah mengimbau masyarakat tidak alergi terhadap utang asing, sepanjang hal tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia serta dalam batas aman dalam melunasinya. Luar biasa.

“Jangan alergi terhadap utang. Itu akan mencekik diri kita sendiri,” ujar Boediono pada diskusi mengenai hak asasi dan ekonomi di Aula Ali Sadikin Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (3/6).

Boediono memang pandai bertutur dan tekun bekerja untuk kepentingan para kapitalis dan pemodal global. Tahun 1996-1998 Boediono menjabat sebagai Direktur 1 Bank Indonesia (BI) Urusan Analisa Kredit. Pada 1997-1998, dikucurkan BLBI sebesar Rp 400 triliun (untuk bank swasta Rp 144,8 triliun & bank pemerintah Rp 267 triliun). Dan ini melibatkan Boediono secara mendalam.

Di era BJ Habibie, Boediono (Kepala Bappenas) menyetujui Dana Rekap Perbankan Rp 600 triliyun. Akibatnya rakyat Indonesia harus menanggung Rp 80 triliun setiap tahun di APBN hingga tahun 2032. Di Tahun 2001-2004, Boediono (Menkeu), mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Akibatnya 13 BUMN, yang merupakan aset strategis, dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari aspek hukum).

Hingga saat ini Boediono masih menjabat sebagai IMF Board of Governors. Atas pesanan Bank Dunia, di era Menteri Keuangan Boediono, dikeluarkan UU Keuangan Negara No 17/2003. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada Menteri Keuangan dan mengurangi peranan “perencanaan”, sesuai model ekonomi Neoliberal. Untung kemudian Kwik Kian Gie sedikit mengoreksinya lewat UU No 25/2004.

Di era Boediono menjabat Menko Ekuin,yang kemudian digantikan Sri Mulyani, utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dolar AS per Desember 2008. Meski begitu, tipe kebijakan pengelolaan utang dari SBY-Boediono tidak menunjukkan keberpihakan untuk lepas dari cengkeraman utang. SBY telah memilih Boediono dan kini dalam dilema: maju kena, mundur kena.

Boediono jelas seorang Neolib sejati yang berusaha selalu santun dan elegan. Itulah sekelumit rekam jejak Boediono yang berhasil memikat SBY.

Banyak pihak yang menanggapi miring hasil survei LSI. Sebab ditengarai lembaga penyurvei tidak independen. Salah satu faktornya, pendanaan survei ditanggung Fox Indonesia yang notabene konsultan kampanye SBY-Boediono. LSI lalu dituding mengerjakan survei berdasarkan keinginan pemesan.

Tetapi, Revrisond Baswir, pakar ekonomi kerakyatan FE UGM, Yogyakarta menilai survei LSI dengan perspektif berbeda. Menurutnya, ketika dihubungi Rabu sore (10/6), “Itu sengaja dilempar untuk menepis isu neolib.”
Lanjutnya, boleh saja kita kritisi hasil survei itu. Baguslah publik ternyata kritis. Hanya saja, pintanya mengingatkan, kita perlu pula mewaspadai jangan sampai publik terprovokasi.

Bagi ekonom yang biasa dipanggil Soni, pasangan SBY-Boediono sangat terpukul ketika isu neolib menerpa mantan Gubernur Bank Indonesia itu. Sekalipun tim sukses SBY-Boediono mencoba menepis, cap neolib yang mengganggu mereka terus bergulir. “Jelas, jelas sekali SBY-Boediono terpukul dengan isu neolib,” pungkasnya.

INILAH.COM, Jakarta - Tudingan jubir tim sukses BY-Boediono, Rizal Mallarangeng, soal konsep ekonomi yang diusung Mega-Prabowo adalah ekonomi komando dibantah oleh Fadli Zon. Sekretaris Umum Timkamnas Mega-Prabowo ini meminta Rizal belajar pengantar ekonomi dahulu.

“Mestinya dia belajar dulu buku pengantar ekonomi. Ekonomi kerakyatan itu jelas berdasarkan konstitusi negara, koperasi, BUMN dan swasta. Kalau ekonomi komando itu 100 persen di tangan negara,” kata Fadli di Mega-Prabowo Media Center, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Fadli, Rizal saat ini sedang mengalami kegalauan membantah isu ekonomi kerakyatan yang memang saat ini ternyata dibutuhkan rakyat. Fadli juga sempat menyindir soal konsep ekonomi jalan tengah yang diusung SBY-Boediono.

“Ekonomi jalan tengah itu merupakan perpanjangan dari neoliberal. Konsep itu hanya akan memperkuat ketergantungan Indonesia terhadap asing,” ungkap Fadli.

Fadli mengingatkan, konsep ekonomi jalan tengah yang diusung SBY Boediono telah terbukti tidak berhasil diterapkan di Inggris untuk mengatasi krisis ekonomi. Atas dasar itulah antara ekonomi jalan tengah dengan ekonomi neoliberal adalah adik kakak.

INILAH.COM, Jakarta – Sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru melansir kemenangan buat pasangan SBY-Boediono. Angkanya pun fantastis untuk memenangi pilpres satu putaran yakni 70 persen. Ndilalahnya, LSI pun mengaku biaya survei ini ditanggung penuh konsultan kampanye SBY-Boediono, Fox Indonesia.

Survei LSI kali ini memang bertujuan mengungkap positioning citra capres/cawapres. Ada 8 kategori yang disusun yakni integritas (40%), empati (22%), kompetensi (20%), kecepatan (7%), variasi agama (3%), kombinasi latar belakang sipil-militer (3%), variasi kedaerahan (2%) dan aspek kepartaian (2%).

Hasilnya, pasangan SBY-Boediono dinilai responden sebanyak 71% mendekati kriteria tersebut. Tempat kedua dan ketiga ditempati Megawati-Prabowo 16% serta JK-Wiranto 8%. Hanya 5 persen responden mengaku belum tahu. “Dari hasil survei terlihat kalau pemilu diadakan hari ini SBY-Boediono 70%, Mega-Prabowo 18%, JK-Wiranto 7%,” jelas Direktur Riset LSI, Kuskrido Ambardi.

Penelitian ini dilakukan pada 25-30 Mei dengan mengambil tema ‘Isu-isu paling mendesak dan positioning citra capres-cawapres’. Sampel survei sebanyak 3.000 responden dengan teknik multistage random sampling. Sampel yang berhasil dan bisa dianalisis 2999. Dengan jumlah sampel ini, asumsi simple random sampling, margin of error sebesar +/-1,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Fakta baru juga ikut dipaparkan pria yang akrab dipanggil Dodi itu. Menurutnya, seluruh biaya ditanggung Fox Indonesia. “Untuk survei ini, setahu saya dibiayai oleh Fox. Tapi lebih jauhnya bukan urusan saya. Saya mengurusi risetnya,” beber Dodi.

Namun dirinya menampik bila ada unsur campur tangan Fox dalam hasil penelitian lembaganya. Baginya, proses perencanaan dan penentuan instrumen survei tidak dipengaruhi oleh si pembiaya. “Jadi kita tidak mau diintervensi masalah data. Jadi kita hanya cari kekuatan dan kelemahan masing-masing pasangan calon. Karena sekarang elit yang paling membahas itu,” tuturnya.

Cukupkah dalih itu? Tidak. Tim sukses pasangan Mega Prabowo menilai survei tersebut jelas pesanan dari kubu jago Demokrat, SBY. “Kita harus tahu bahwa survei LSI ini dibiayai oleh Fox (Indonesia) dan Fox itu tim konsultan SBY. Saya melihat ada kecenderungan penggiringan opini oleh lembaga-lembaga survei yang mayoritas ada di tim SBY,” ucap anggota tim sukses Megawati-Prabowo, Maruarar Sirait.

“Survei ini dibiayai oleh Fox Indonesia, sedangkan fox itu kan mendukung SBY. Jadi ini semacam penggiringan opini. Sementara kita tahu kalau konsistensi dan independensi dari lembaga survei itu penting,” ungkap anggota DPR itu.

Dirinya mengakui survei ini akan menjadi masukan tim Mega Pro. Tetapi, skenario penggiringan opini pilpres satu putaran jelas terlihat dalam survei ini.

“Pilpres masih ada 30 hari lagi, tetapi opini untuk menggiring satu putaran itu kuat sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada sinergisitas dari pihak-pihak tertentu yang kemudian berusaha mensosialisasikan ini ke masyarakat,” ketus Maruarar.

Hal serupa juga dilontarkan Tim Pemenangan JK-Wiranto. Jubir JK Win, Indra J Piliang berpendapat hasil survei LSI tidak lebih dari akal-akalan memenangkan SBY. “Hasil survei ini ada kamuflase. Karena ini dipesan Fox, kami curiga mereka ingin mengkondisikan, mengubah strategi kampanye yang kita pakai,” papar Indra.

Mantan peneliti CSIS ini menilai sigi LSI tidak lebih sebagai serangan yang akan meningkatkan elektabilitas. Meski dirinya menyayangkan ada lembaga survei yang mengaku kredibel malah mau melansir hasil penelitian pesanan. “Kita harus cerdas melihatnya, dan kami menyayangkan lembaga-lembaga survei di salah satu pihak tim sukses,” tegas Indra.

Di mata pengamat politik dari LIPI M Nurhasim, faktor pendanaan memang tidak bisa dikesampingkan dalam survei. “Ada kecenderungan untuk menyenangkan pihak yang memberi dana. Selain itu ada faktor lain, terkait strategi agar bisa menang pada pilpres dan hasil survei seperti ini bisa juga untuk melemahkan lawan-lawannya,” urai Hasim.

Ia menjelaskan sebelum SBY-Boediono deklarasi, LSI memang melakukan survei dan hasilnya ‘menyenangkan’. Kala itu, lanjut Hasim, hasilnya kontroversial dan terjadi perdebatan. “LSI ternyata memiliki survei tentang pasangan ini (SBY-Boediono) sebelum deklarasi dan elektabilitasnya 25 persen. Ini dapat membuat hasil surveinya tidak bisa dipercaya,” tandas dia.

Pastinya, survei ini akan lebih meringankan kerja Fox dalam mengampanyekan SBY-Boediono. Sebab, kesimpulan riset LSI ini setidaknya memberi penjelasan kenapa orang tidak mau memilih. “Dengan hasil survei ini, Fox dapat memasang strategi untuk memenangkan pasangan yang didukung,” tukas Hasim.

INILAH.COM, Jakarta – Boleh jadi nama Achmad Mubarok dalam kancah perpolitikan Partai Demokrat di pentas nasional bisa disebut tokoh fenomenal. Tidak hanya karena komentar yang lugas, kali ini Mubarok bisa menyebabkan PD terselip langkah. Tak tanggung-tanggung, kini PD terancam masalah hukum.

Kisruh bermula ketika Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono mencopot nama Wakil Ketua Umum PD dari daftar. Hal itu tertuang dalam surat bernomor 08/TIMKAMNAS/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009. Terhitung 2 Juni, posisi Mubarok dalam daftar anggota Tim Kampanye SBY-Boediono digantikan Achdari.

Sekjen DPP PD Marzuki Alie mengakui pihaknya mencoret nama Mubarok. Alasannya, Guru Besar UIN itu masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kalau Pak Mubarok itu kan masih PNS, jadi karena takut melanggar jadi kita tidak masukan tapi hanya mendampingi dari luar saja,” ujarnya.

Namun, dirinya membantah bila keberadaan Mubarok melanggar UU Parpol. Langkah ini diambil untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap UU Pilpres. “Undang-Undang pilpres secara nyata menegaskan PNS tidak boleh jadi tim sukses makanya Mubarok diganti. Tapi kalau Undang-Undang parpol itu tidak melarang PNS masuk parpol,” cetusnya.

Setahu Marzuki, keberadaan Mubarok dalam partai besutan SBY itu hanyalah melanggar UU 43/1999 tentang PNS. Sebab, aturan hukum itu memang jelas melarang PNS menjadi anggota parpol. “Persoalan PNS menjadi pengurus parpol itu kan Undang-Undang PNS yang melarang. Kalau Undang-Undang Parpol tidak ada larangan itu. Artinya Demokrat sebagai parpol mengacu pada Undang-Undang Parpol. Kalau soal Mubarok langgar UU PNS itu urusan pribadinya,” dalihnya.

Selain UU 43/1999, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 juga tegas melarang PNS menjadi anggota maupun pengurus parpol. Menurut ketentuan tersebut, PNS yang menjadi anggota maupun pengurus parpol dapat diberhentikan sebagai PNS. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan tidak hormat.

Mubarok sendiri berkilah sudah pensiun dari status PNS. Ketika ditanya kapan akhir masa tugas sebagai abdi negara, ia tidak menjawab tegas. “Saya sudah pensiun,” ujarnya singkat sebelum mengakhiri percakapan melalui telepon.

Sontak saja, fakta terbaru ini membuat kubu SBY dihujani kritik. Status PNS yang melekat kepada Mubarok seakan menjadi pembenaran kubu SBY selama ini telah melanggar hukum. “Achmad Mubarok mundur sebagai tim kampanye karena sebagai PNS, kalau demikian berarti selama ini sudah lama sekali melanggar hukum karena menjadi Wakil Ketua Umum Demokrat. Padahal undang-undang melarang PNS menjadi pengurus Parpol,” kata Jubir JK-Wiranto Poempida Hidayatulloh.

Ia mengaku miris mendengar bukti menghebohkan dari kubu Demokrat. Sebab, selama ini Demokrat menyitrakan diri sebagai partai santun dengan menjunjung good governance. “Demokrat adalah partai yang berkuasa dan selama ini gembar-gembor menegakkan pemerintahan bersih. Tapi kok ternyata ada PNS yang jadi pengurus di partainya, Sungguh tragis,” ketus Poempida.

Kubu Mega-Prabowo pun angkat bicara. Demokrat diminta bertanggung jawab dengan terkuaknya status PNS Mubarok. “Mestinya presiden itu tahu. Kita saja baru tahu, masak presiden tidak tahu,” ujar anggota Timkamnas Mega-Pro Ahmad Muzani.

Sekjen Partai Gerindra itu juga mengaku heran mengapa PD baru menyadari status PNS Mubarok. Apalagi, jabatannya pun tidak sembarang di tubuh partai yakni wakil ketua umum. “Saya nggak tahu siapa yg harus dipidanakan. Mestinya bisa, karena ini melanggar undang-undang,” tandasnya.

Menurut pengamat politik Abdul Gafur Sangaji, kasus Mubarok tidak lagi bisa dianggap main-main. Seharusnya, SBY sebagai kepala negara sekaligus ketua dewan penasihat memecat Mubarok. “Ini yang harus bertanggung jawab adalah SBY karena dia sebagai kepala negara yang harusnya menegakkan disiplin para PNS. Ini tidak etis, SBY membiarkan anak buahnya menjabat 2 jabatan sekaligus,” tegas Gafur.

Mencuatnya kasus ini, di mata Gafur, menunjukkan SBY tidak jujur kepada publik. Karena itu, capres incumbent itu harus segera mengklarifikasi kasus ini. “Ini luar biasa fatalnya, SBY sudah berbohong dan melanggar UU,” cetusnya.

Mubarok memang cukup fenomenal. Ia terkenal gara-gara prediksinya yang menyebut Golkar hanya akan mendapat 2,5 persen suara dalam Pemilu legislatif. Setelah itu, ia juga menuai kritik ketika menyebut hanya 1 persen di tangan Tuhan terkait kemungkinan adanya perubahan nama cawapres SBY.

Dan kali ini, Mubarok kembali menyandung partainya. Akankah kasus ini hanya berlalu bak angin bertiup atau akan ada keputusan tegas terkait status keanggotaan baik di Demokrat maupun PNS? Jawabannya kita lihat saja nanti.