Obama mania dan kemenangan Obama yang menyusul sesudahnya, didorong salah satunya oleh harapan untuk melihat dunia yang lebih baik, dunia tanpa perang, dan dunia tanpa hiruk pikuk kekerasan. Dan ini banyak sedikitnya didorong oleh warna kulit hitam dari Obama. Banyak orang berharap bahwa dengan terpilihnya orang berkulit hitam, maka Amerika Serikat akan mengubah arah politiknya yang penuh dengan kekerasan dan perang, menjadi sebaliknya, sehingga perdamaian akan tercipta. Apakah itulah yang akan terjadi di dunia? Video dari youtube yang berjudul “Civilian National Security Force” di bawah ini memperlihatkan siapa sebenarnya Obama.

Dalam video ini Obama mengatakan hal berikut ini:

We cannot continue to rely only on our military in order to achieve the national security objectives that we’ve set. We got to have a civilian national security force that’s just as powerful, just as strong, just as well-funded.

Dan berikut terjemahan bebas dari saya:

Kita tidak bisa terus-menerus hanya mengandalkan pada angkatan bersenjata (baca: tukang perang dan pembunuh) kita untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bidang keamanan yang telah kita tetapkan. Kita harus memiliki angkatan bersenjata nasional untuk bidang keamanan yang diangkat dari orang-orang sipil yang sama berkuasanya, sama kuatnya dan sama pembiayaannya.

Pendapat bahwa “Obama adalah lebih baik dari George Bush” adalah suatu pendapat yang sangat keliru. Terpilihnya Obama hanya membuktikan keengganan tatanan politik dari Amerika Serikat yang sangat seksis untuk bisa menerima presiden perempuan (Hillary Clinton) sebagai pemimpin mereka. Kemenangan Obama terhadap Hillary juga hanya membuktikan kenyataan rendahnya posisi perempuan di Amerika Serikat dan bahwa tempat posisi perempuan tetaplah berada di bawah laki-laki. Perempuan kulit putih tetaplah berada di bawah laki-laki; apakah itu laki-laki berkulit hitam sekalipun. Dan tempat bagi perempuan kulit hitam dan latin berada di bagian paling bawah dalam hirarki masyarakat di AS. Lagipula, Obama tidaklah sepenuhnya keturunan daripada orang kulit hitam belaka, melainkan adalah anak seorang perempuan kulit putih.

Ketertindasan masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat tidak berarti bahwa orang kulit hitam itu pencinta kedamaian dan bahwa orang kulit hitam akan bisa membawa perdamaian. Orang kulit hitam sendiri ikut bermain dalam ketertindasan orang kulit hitam di AS dan Amerika pada umunya. Orang kulit hitam ikut membantu orang-orang kulit putih Eropa dalam menangkapi orang-orang kulit hitam di Afrika untuk dibawa ke benua Amerika dan dijadikan budak. Banyak orang-orang kulit hitam yang mempunyai posisi yang tinggi dalam hirarki kekuasaan di Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk menindas orang-orang kulit hitam sendiri. Banyak pula orang-orang kulit putih yang berjuang untuk perdamaian dan perbaikan nasib orang-orang kulit hitam.

Perdamaian tidak mempunyai warna kulit. Perdamaian tidak berwarna hitam. Perdamaian tidak pula berwarna putih. Perdamaian hanya berarti perdamaian. Apakah yang menyuarakannya berwarna hitam ataupun putih. Apakah yang menyuarakannya diberi label Islam, Kristen, Hindu, Budha, Yahudi, komunis, ateis, animis, kiri, kanan, Barat, Timur, Utara, Selatan,  dan lain sebagainya.

Ketertindasan, tidak pernah berarti perdamaian. Hanya karena seseorang atau suatu masyarakat tertentu tertindas, tidak berarti bahwa mereka adalah orang baik atau orang-orang pencinta kedamaian. Orang-orang tertindas di seluruh dunia, yang tidak bisa melawan ketertindasannya, cenderung untuk mengadopsi budaya daripada orang, kelompok ataupun masyarakat yang menindasnya. Itulah yang selalu terjadi di seluruh dunia. Masyarakat Jawa yang ditindas oleh tukang-tukang perang dari daerah yang disebut India sekarang ini, mengadopsi budaya penindasnya dan mengulang-ngulang cerita-cerita raja-raja dan cerita-cerita perang bangsa penindasnya, masyarakat Jerman yang ditindas oleh kekaisaran Romawi mengulang-ngulang dan membangga-banggakan cerita-cerita “kebesaran”, cerita-cerita perang dan cerita-cerita para kaisar daripada kekaisaran Romawi, masyarakat Minang yang ditindas oleh kesultanan Aceh mengelu-ngelukan Aceh dan selalu ingin seperti Aceh dalam hal ke-Islam-an, masyarakat Minang yang ditindas masyarakat Jawa dengan budaya kerajaan-nya, mengelu-ngelukan budaya raja-raja Jawa dan berusaha untuk juga membesar-besarkan “kerajaan Minang” yang “tidak kalah dengan kerajaan Jawa“, masyarakat Minang yang ditindas oleh para fundamentalis Wahabi, mengelu-elukan cerita-cerita perang bangsa Arab dan hal-hal yang berbau Arab Saudi. Ini hanyalah sebagian contoh saja daripada masyarakat-masyarakat tertindas di dunia ini. Banyak lagi contoh-contoh lainnya dari seluruh dunia.

Pemberian penghargaan Nobel perdamaian kepada Obama membuktikan bahwa dunia Barat tidak mengerti mengenai kata perdamaian. Sekalipun mengerti, maka kata perdamaian inti dijungkirbalikkan artinya menjadi dalam arti perang. Kebijakan Obama yang bahkan membangun kekuatan perang dari masyarakat sipil, membuktikan Obama dan orang-orang yang ada di belakangnya adalah kelompok fasis pencinta kekerasan dan perang. Hanya kelompok fasislah yang membangun kelompok tukang perang, kasta tukang perang ataupun kelas tukang perang. Entah itu bernama kaisar-kaisar Romawi, raja-raja India, raja-raja Eropa, sultan-sultan Arab, kaisar-kaisar Cina, para Tsar Rusia, para Daimyo, Shogun dan kaisar Jepang, para diktator masa kini (baik kiri maupun kanan), para penguasa agama, para penguasa ekonomi dan keuangan, raja-raja Jawa, Sukarno, Suharto maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dunia Barat tampaknya perlu belajar mengenai arti kata perdamaian dan perlu banyak belajar pada masyarakat-masyarakat pencinta kedamaian yang sesungguhnya ataupun masyarakat-masyarakat yang tidak mengenal kekerasan dan perang. Obama, panitia pemberi penghargaan Nobel “perdamaian” dan dunia Barat harus belajar lagi mengenai arti kata perdamaian dan cara-cara memperdamaikan masyarakat kepada masyarakat-masyarakat dunia yang dikenal sebagai masyarakat egaliter, masyarakat matrilinear ataupun masyarakat matriarchal. Dunia Barat bisa belajar kepada masyarakat-masyarakat matriarchal yang bahkan kata membunuh saja mereka tidak punya, karena membunuh tidak pernah menjadi bagian daripada budaya mereka.

Dunia Barat bisa belajar kepada masyarakat Minangkabau mengenai cara-cara penyelesaian konflik dan cara-cara untuk menyusun dan merangkai kata-kata untuk menyelesaikan masalah. Dunia Barat bisa belajar kepada masyarakat Minangkabau, bahwa perdamaian bisa dicapai ketika anak laki-laki utamanya diajari dan dilatih untuk menyusun kata-kata dalam bentuk entah berpantun,  berbalas pantun, bersilat lidah dan lain sebagainya, bukannya melatih mereka untuk tidak menggunakan lidahnya dan otaknya untuk merangkai kata-kata dalam kehidupan bermasyarakat dan malahan melatih mereka untuk menggunakan ototnya dan senjata untuk membunuh, membantai, merampok, menyiksa dan memperkosa.

Pemberian penghargaan Nobel perdamaian kepada Obama membuktikan penghinaan terhadap kata perdamaian itu sendiri oleh lembaga pemberi penghargaan Nobel pada khususnya dan oleh dunia Barat pada umumnya. Hal ini juga membuktikan bahwa lembaga-lembaga pemberi penghargaan Barat tidak layak dipercaya dan bahwa dunia Barat, sama halnya dengan dunia-dunia patriarchal lainnya, tetaplah dunia yang penuh dengan budaya ultra-kekerasan dan perang.

Kebijakan Obama dan orang-orang yang berperan penting dibelakangnya, membuktikan bahwa Obama bahkan lebih fasis daripada seorang George Bush yang berkulit putih. Anak laki-laki siapakah yang akan dikorbankannya untuk mati di medan perang dan daerah-daerah konflik buatan lainnya? Anak laki-laki berkulit hitamkah? Keturunan  Amerika Latin-kah? Atau keturunan orang-orang Eropa Timur-kah? Dan negara-negara atau daerah-daerah manakah yang akan menjadi sasaran serbuan dari kelompok-kelompok tukang perang (pembunuh dan pembantai) baru buatan Obama dan para patriarch (Bapak-bapak penguasa) Amerika Serikat ini? Indonesia-kah? Afrika-kah? Asia-kah? atau bahkan Amerika Serikat?

Si BuaYa

$by

Sontoloyo Banget Yah

SUPAYA BISA YAHUD

sILEbAy

Suka bimbang ya..

Susilowati Bembi Youdonadoni

Susislow Bimbang Youdontknow

Semok Bohai Yahud

Siapa bau ya..

Suka Bakpaw Yank

SUSAH BAYAR YA

Sial Beckham orang Yahudi

Sayang Bugil Yuk!!! ^^

Susu BuaYa..

Sapi Bertatto Yahud

Saya Bingung Yah

Siapa Berani nYenggol????

Suaminya Bu Yudhoyono

Selesai Beol Yankk…

SUKA BENCANA YAAAA???

Sun Bentar Yank

Si BuaYa

Suka Bercanda Ya

Si Butet Yogya

Sate Bu Yati

Sate Bang Yayat

eSBeYe

Sang Buaya Ya?

Saya Bau Yaaaa …..

Soslow Beembang Youdontknow

Susah Bersama Yudhoyono

Si Bodoh Yang malang…

Semua Betul Yoi………!!!!!!!

Suka Birokrasi Yooooww..

Selalu Belain Yahudi

Saya Belom Yakin

Susilo Bambang nYudo nyowo

Selalu Bencana Yah..

Slow Banget You..

“S”iluman “B”abi “Y”ou know????

Seneng Buah ( duren ) Yuliana (ong)

Santai Bareng Yuuuk..

Saya Baik Yah…LANUTKAN!

Saya Banci….Yuuuuuukkk

Saya Bingung Ya

Saya Bimbang Ya

Saya B Ya

SANTAP BARENG YUKZZ marrreeee!

Salah Besan Saya…

SUKA BOHONGIN YAKYAT

Sial Bener Ya

Silit Bauk Yaaaaaa

Suka yang Besar Ya non

Sarang Bua Ya

Soeharto Baru Ya….

SI BUDAK YAHUDI………….

Suka Bo’ong Yaa

Si Bambang lebaY

Slow,, Bloon,, Ya..!!!

Susah Banget Ya…..

Saya Benci You….

Sayadi Ba Yar.

Susilo Buat Yeti (sejenis primata)

Siapa Bilang Yeeee…. siapa bilang saya baik, gituuu..

Selalu Bicara Yg normatif

Sem Ba Yangan…. (maklum orang cadel)

Singgah Bali Yukss…….

Sok Bener Ya..

Sentury Bener2 Yahoet…

Sponsor Bagi Yang tdk tegas

Suka Bikin Ysu

Si Banci Yudhoyono

eh Sontoloyo Baru Yaaaaaaaaaaaa….

Sombong Banget Ya?!

Suka Bullshit Yo

Susah Bangat Yeaaaah!!!

Saya Bukan Yang… (memilih SBY)

Srigala… Berbulu… Ya...domba, Ya…ayam.

Simpanse, Bekantan, atau Yeti? (ha ha ha…semuanya primata!)

Semakin Bobrok Yndonesia

Suka Boong Yah

Saya Berusaha Yakin

Semoga benar Ya… walau kamu boong. ha… ha… ha…!

ya Saya Bantu You…. eh tapi… Saya Bukan You…. h… jadi... Saya Biarkan Yu… ha..ha..ha…

“Semua Bilang Yel… yel…” ada ada yg berkata ” Saya Brekar Ya” tapi membuat “Semua Bingung Yaowh”

Susahlo Bambang nYudonyowo..

Sahur Bareng Yuk…..hi.ihihih..hi.ih…ih..hi…ki.ki..ki

Hey…! mana… Stok Bahasan You???

Si leBaY

S..elalu

B..encana

Y..a

Sableng…Bocor…Ya…

Suka BuaYa

Suka Bohong Yaa

Susah

Banget

Ya………………….hidup ini

What do you expect from Jendral Manohara Si BuaYa, president of Republik Endomie?

s = sangat

b = bahaya

y = yaa. .

.Susno Buaya daYat…

Sering Bolot Ye

Sambil Buka Yukkk atau ga Sahur Bareng Yukkk

SUSNO BUAYA YA ????

Slow Bangat You

Sibeye

Buya Syafii menolak memenuhi undangan Presiden SBY yang ingin meminta nasihat terkait penyelesaian kasus Bank Century. Kisah ini mengingatkan kita kepada Presiden Soeharto yang meminta bertemu Prof Nurcholish Madjid, cendekiawna Muslim, menjelang lengser keprabon dari istana.

Staf khusus SBY, Andi Arief, mendekati Buya Syafii dengan mengajaknya bertemu di sebuah hotel. “Dia bilang Presiden SBY mau ketemu, saya bilang nggaklah. Sebagai warga negara saya mau bertemu, tapi kalau terkait Pansus Century saya nggak mau,” tegas Buya Syafii.

Buya menambahkan, dengan bertanya apa tujuan Istana mengundangnya terkait Pansus Century, Andi pun mengatakan, ‘SBY ingin meminta nasihat dari Buya’.

“Apa yang dinasihati? Dia (SBY) itu kan lebih tahu dari saya. Pansus itu harus dituntaskan. Century harus kita bongkar penuh. Kalau DPR masih punya hati nurani, hasil paripurna nanti akan sesuai harapan rakyat,” kata Syafii.

Syafii mengatakan sikapnya sudah kukuh terkait dengan kasus Bank Century. Kasus ini harus diungkap habis. Bila bersedia bertemu SBY, sikap Syafii bisa ditafsirkan sebagai inkonsistensi.

Andi Arief, Selasa malam, membenarkan melakukan pertemuan dengan Syafii. Andi mengaku mengungkapkan data soal L/C fiktif Bank Century yang salah satunya menyeret nama inisiator Pansus M Misbakhun. Syafii, kata Andi, kaget dengan data-data terkait Misbakhun yang disodorkannya.

Namun Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu kecewa dan kesal terhadap Staf Khusus Presiden Andi Arief. Pasalnya, Andi Arief menyatakan bahwa Buya Syafii terkejut setelah mengetahui kasus letter of credit politisi PKS Muhammad Misbakhun di Bank Century yang mengalami gagal bayar.

“Ini tidak sehat, anak ini (Andi Arief-red) menyalahgunakan. Saya nggak ngerti soal itu,” kata Syafii kepada pers.

Tidak hanya itu, Buya Syafii, panggilan akrabnya, juga mengatakan Andi Arief tidak bermoral. “Ini tidak sehat, anak ini tidak bermoral,” kesalnya.

Sepertinya, Buya Syafii merasa dijadikan tumbal oleh Andi Arief untuk menekan PKS. Sehingga Buya menilai sosok Andi Arief ini tidak bermoral.

Andi Arief merupakan staf khusus SBY yang melobi ke sejumlah elite parpol, termasuk PDIP. “Namun cara dan kelakuan Andi tidak simpatik sehingga menimbulkan sinisme publik,” kata seorang pengamat politik.

***

Prof. Dr. Syafii Maarif adalah seorang cendekiawan Muslim Minangkabau yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP). Syafii Ma’rif, penerima penghargaan Magsaysay pada tahun 2008, mendirikan the Maarif Institute pada tahun 2002 sebagai bagian daripada jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI). Lebih lanjut mengenai Prof. Syafii Maarif bisa dibaca di situs web dari the Maarif Institute.

Ketika banyak kelompok menyebut orang-orang beragama sebagai “kanan”, maka Goenawan Mohamad yang disebut oleh Pramudya Ananta Tour sebagai “kanan”, adalah tokoh “kanan” dalam arti lainnya yaitu pemuja Barat terutama AS.

Pidato Goenawan ini, tidak jelas ujung pangkalnya walaupun penuh kata-kata keren dan berbunga seperti Marxisme dan imperialisme ataupun kata-kata Inggris seperti vote-getter ataupun last but not least (yang bagi seorang pemuja Barat kurang afdol kalau tidak diselipkan satu atau dua). Pidato ini juga hampir hanya berisi hanya puja-puji dan pembelaan tanpa dasar, bahkan bernada fanatik, terhadap Boediono dan SBY.

***

Goenawan Mohamad, pembela Boediono (dan IMF/World Bank?)

***
Politik 2009, Keganjilan dan Harapan

Assalamuaikum wr.wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka!

Para hadirin sekalian, kita ingat, di gedung ini, antara 22 Agustus sampai dengan 22 Desember di tahun 1930, Bung Karno diadili. Kita tahu, di bangunan yang dulu tempat peradilan negeri kota Bandung ini, Bung Karno membacakan pleidoinya yang kemudian jadi dokumen sejarah perjuangan kemerdekaan nasional: sebuah teks yang berjudul Indonesia Menggugat.

Teks itu adalah uraian yang tajam dan menggugah hati tentang apa itu “imperialisme”, khususnya “imperialisme” yang membelenggu rakyat Indonesia. Dalam kesempatan sore ini, saya tak bermaksud mengulang tesis-tesis termashur itu. Saya hanya ingin memakai kejadian 79 tahun yang silam itu untuk jadi pangkal percakapan tentang apa yang melibatkan perhatian kita di Indonesia hari ini.

Hari-hari ini adalah hari-hari pemilihan umum: kita hampir rampung menyelesaikan pemilihan anggota dewan legislatif, dan kita sedang akan memasuki tahap awal pemilihan presiden Republik dan wakilnya.

Tapi yang penting bukan itu semata-mata. Kita bertemu di sini karena kita merasa sesuatu yang ganjil tengah terjadi. Sesuatu yang ganjil dan mengandung harap.

Yang ganjil adalah bahwa hari ini kita menemukan seorang yang akan dicalonkan jadi wakil presiden – dan orang itu tidak datang dari kancah partai politik.

Boediono – tamu kehormatan kita sore ini — adalah seorang ekonom; ia ekonom yang bekerja dalam pengelolaan perekonomian Indonesia; ia seorang teknokrat. Ia bukan pemimpin partai. Ia bukan anggota dinasti pemimpin partai. Ia bukan tokoh terkenal dalam pasaran media seperti para bintang sinetron, komedian dan penyanyi. Ia bukan seorang vote-getter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilihnya sebagai calon wakilnya karena Boediono memenuhi sejumlah syarat. Bagi saya, yang lebih penting ketimbang syarat-syarat itu adalah kenyataan bahwa Boediono dikenal sebagai seorang yang telah membuktikan dedikasinya untuk perbaikan kehidupan perekonomian bangsa; dan tak kurang dari itu, ia dikenal sebagai seorang pejabat dan pribadi yang bersih.

Di atas saya sebut, itulah sebuah “keganjilan” – dan di atas saya sebut juga, “keganjilan” itu membawa harap. Diakui atau tidak, ada yang merisaukan dalam kegaliban kehidupan politik kita. Kini SBY, dengan memilih Boediono, menunjukkan langkah kepemipinan yang berani – dan itu indikasi bahwa kita, sebagai bangsa, sanggup memperbaiki keadaan yang merisaukan itu.

Telah luas diketahui, hari-hari ini orang berpolitik dengan semacam sinisme yang gelap: di sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan, orang cenderung percaya bahwa bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditi.

Para calon anggota legislatif yang berkampanye ke daerah bisa bercerita, bagaimana ratusan juta rupiah dihabiskan untuk memperoleh suara. Sebaliknya ada juga cerita bagaimana para pemilih mengorgansiir diri jadi kelompok dan menawarkan dukungan agar dibeli.

Walhasil, ikatan yang terjadi bukanlah ikatan agenda dan cita-cita, melainkan ikatan antara penjaja dan pembeli.

Di tingkat elite politik, sinisme yang lebih gelap berlaku. Koalisi antarpartai dibentuk atau ditiadakan bukan berdasarkan program ataupun ideologi, bukan karena apa yang akan diperbuat bagi pemilih dan dengan prinsip yang jelas. Koalisi antar partai hampir sepenuhnya berkisar di sekitar kedudukan apa untuk siapa. Atau, lebih buruk lagi, rembugan koalisi berkisar di sekitar siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.

Di tengah sinisme itu, di antara berisiknya tawar menawar yang seperti pasar ternak itu, pertanyaan pun tumbul: memang tidak adakah perilaku yang bukan jual-beli dalam politik? Adakah dalam politik prinsip tentang kebaikan dan kebenaran Benarkah semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada sesuatu nilai universal yang menggugah hati dan membentuk kesepakatan?

Saudara Boediono dan hadirin yang saya hormati.

79 tahun yang lalu, di ruangan ini, Bung Karno memulai pleidoinya dengan sebuah statement yang menarik. Sebuah statement yang menunjukkan betapa bisa palsunya klaim pemerintah kolonial, bahwa kebenaran dan keadilan yang hendak ditegakkannya – dalam tubuh hukum – adalah kebenaran dan keadilan yang universal.

Bung Karno menyebut apa yang salah dalam hukum yang dipergunakan hari itu. “Tuan-tuan Hakim”, katanya, “kami di sini didakwa bersalah menjalankan hal-hal, yang sangat sekali memberi kesempatan lebar pada pendapat subyektif….”

Adapun jaksa menyatakan Bung Karno bersalah berdasarkan pasal tentang “pemberontakan”. Tapi Bung Karno menunjukkan, pasal itu, seperti pasal yang menyebut diri “pencegah penyebaran rasa benci” (haatzai-artikelen), mengandung kata-kata yang bisa ditafsirkan seenaknya oleh yang membacanya, terutama para jaksa dan hakim kolonial. Bung Karno mengulang apa yang sering dikatakan tentang pasal-pasal seperti itu – yakni “aturan karet yang keliwatan kekaretannya.” Artinya aturan yang dapat direntang dan dikerutkan sesuai dengan kepentingan sepihak, atau apa yang disebut Bung Karno sebagai “subyektif”.

Apa yang tersirat dari pernyataan Bung Karno ialah bahwa keadilan dan kebenaran, yang seharusnya bersifat universal, telah direduksi jadi pasal-pasal. Dengan kata lain, yang universal, yang tak terhingga, telah dikuasai oleh bahasa yang berkuasa, oleh sistem simbolik yang terbatas kepentingannya.

Maka Bung Karno pada akhirnya dinyatakan bersalah. Ia dihukum empat tahun penjara dan dikurung di Sukamiskin. Tapi tak mudah menerima keputusan itu sebagai ekspresi keadilan. Pada saat palu diketuk, terasa benarlah apa yang selalu ditandaskan oleh Marxisme – bahwa keadilan dan kebenaran selamanya adalah keadilan dan kebenaran dari kelas yang bekrkuasa. Dengan kata lain, dalam rumusan tentang nilai-nilai selalu ada dimensi politik, pertarungan kekuasaan, dan perebutan hegemoni.

Memang, Marxisme adalah suara jaman modern, bagian dari apa yang disebut hermeneutics of suspiscion, yang meragukan bahwa ada kebenaran yang tak memihak, yang tak subyektif. Tetapi harus pula diingat, bahwa bahkan dalam Marxisme, kita senantiasa dirundung pertanyaan: benarkah politik hanyalah pergulatan kepentingan “subyektif” atau sepihak? Jika demikian, apa makna perjuangan kaum buruh untuk membebaskan manusia dari ikatan kepentingan kelas-kelas? Bila perjuangan politik tak bisa berangkat dari kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi siapa saja, bagaimana ia bisa menggugah banyak orang, mengajak banyak orang, untuk bergerak?

Saya termasuk orang yang percaya, bahwa perjuangan politik justru perjuangan yang terdorong untuk melawan kepentingan-kepentingan yang sempit. Politik jelas berbeda dari pasar ternak. Ada yang universal dalam nilai-nilai yang membuat kita memenuhi panggilan politik.

Tapi yang universal bukanlah sesuatu yang sudah dirumuskan sepenuhnya. Menurut hemat saya, yang universal adalah apa yang justru dirasakan sebagai kekurangan. Keadilan jadi sesuatu yang seakan-akan hadir, memanggil-manggil, ketika ketidak-adilan merajalela. Kebenaran jadi mendesak semua orang ketika dusta menguasai percakapan. Dalam Indonesia Menggugat, Bung Karno mengutarakan ini dengan retorika yang memukau:

….Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, — tiap-tiap machluk, tiap-tiap ummat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti achirnja berbangkit, pasti achirnja bangun, pasti achirnja menggerakkan tenaganja, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanja diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka!!”

Kebangkitan mereka yang teraniaya untuk mencapai keadilan dan kebebasan, itulah yang membuat sejarah. Tapi penting untuk kita ingat, bahwa sejarah tak pernah selesai.

Saudara Boediono dan hadirin yang terhormat,

Kita berada di awal abad ke-21, di sebuah zaman yang mengharuskan kita tabah dan juga berendah hati. Abad yang lalu telah menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan. Abad yang penuh harapan, tapi juga penuh korban. Abad sosialisme yang datang dengan agenda yang luhur, tapi kemudian melangkah surut. Abad kapitalisme yang membuat beberapa negara tumbuh cepat, tapi memperburuk ketimpangan sosial dan ketakadilan internasional. Abad Perang Dingin yang tak ada lagi, tapi tapi tak lepas dari konflik dengan darah dan besi. Abad ketika arus informasi terbuka luas, tapi tak selalu membentuk sikap toleran terhadap yang beda.

Dengan demikian memang sejarah tak berhenti, bahkan berjalan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya, kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas, hingga persoalan baru timbul sebelum jawaban buat persoalan lama ditemukan.

Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia. Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti.

Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal. Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternatif. Kita harus selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber-sumber kreatif yang beraneka.

Saudara Boediono tentu sangat akrab dengan kesadaran itu. Seorang ekonom adalah seorang yang sangat dekat dengan kekurangan dan kelangkaan, dan seorang teknokrat adalah seorang yang harus bersua tiap kali dengan kerumitan. Itu sebabnya Boediono tahu, doktrin seperti “neo-liberalisme” tak akan pernah akan berhasil, sebagaimana “ekonomi yang etatis” tak akan pernah sampai di tujuan.

Tetapi sikap pragmatik itu, sebagai sebuah keniscayaan, tak berarti sikap yang hanya mengutamakan hasil, dan tak mempedulikan nilai-nilai, tak mengacuhkan apa yang baik dan yang benar. Seorang ekonom, terutama di Indoensia, tak mungkin mengabaikan persoalan korupsi, ketidak-adilan dalam aturan main, kemandirian lembaga yudikatif – dan last but not least — modal sosial yang dibangun dari sikap percaya mempercayai di masyarakat.

Modal sosial itu hanya bisa dibangun dengan kesetiaan yang tak habis-habis kepada cita-cita negeri ini – kesetiaan untuk tak mementingkan diri sendiri. Kita berbahagia, dan kita bangga, bahwa di antara kita ada Boediono, yang dalam hidup sehari-harinya tak pernah mementingkan diri sendiri dalam kerja – dengan keras tapi juga dengan rendah hati.

Maafkanlah jika tuntutan kami berlebihan. Tapi Indonesia — yang kadang-kadang membanggakan dan kadang-kadang merisaukan — bukan hanya tempat kita lahir dan menutup mata. Indonesia adalah sebuah amanat. Kami percaya, Mas Boed, bersama kami, anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu.

Maka di ruang ini, di hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.

Merdeka,

Wassalamulaikum wr.wb.

Dari Tempo Interaktif

***

Skenario Baru Penyelamatan Boediono-Sri Mulyani!

INILAH.COM – Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna mencegah jangan sampai Wapres Boediono mengalami pembatalan akibat skandal Bank Century.

Aktivis senior Bondan Gunawan mengungkapkan, pihaknya mendengar berbagai pertemuan dilakukan oleh kelompok intelektual tertentu untuk menjaga agar Boediono-Sri Mulyani tidak dibatalkan dari jabatannya akibat isu Century. “Saya mendengar Goenawan Mohamad, Marsilam Simanjuntak dan lainnya kumpul-kumpul untuk itu,” kata mantan sekretaris negara era Presiden Gus Dur itu.

Bahkan ada rumor bahwa seorang jurnalis senior Majalah Mingguan terkemuka melalui Boediono mencoba melobi ke Presiden SBY agar bisa jadi dubes di Washington DC. “Jika benar rumor itu, sangat disesalkan, mungkin juga sia-sia. Saya mendengar rumor bahwa jurnalis senior mingguan ibukota itu melobi istana untuk menjadi dubes di Amerika Serikat, guna melobi AS dan IMF/World Bank guna membantu Boediono dan Sri Mulyani agar didukung IMF dan AS untuk bertahan. Rumor itu perlu klarifikasi dari beliau sendiri, benar atau tidak. Namun rumor itu merebak di kalangan wartawan dan aktivis prodemokrasi. Kami kecewa, semoga rumor itu tak benar,” kata Frans Aba MA, kandidat PhD National Universify of Malaysia dan aktivis GMNI.

Boediono dan Sri Mulyani merupakan dua pejabat tinggi yang disebut-sebut media, terseret kasus Century. Kesalahan kebijakan terkait pengucuran dana Rp6,7 triliun ke Bank Century bisa saja dimasukkan dalam kategori tindak pidana tetapi keduanya pantas dicopot.

Menurut pengamat ekonomi Chistianto Wibisono dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (7/12), kondisi Century sebelum diselamatkan sudah penuh dengan masalah, termasuk kasus penipuan yang dilakukan Robert Tantular selaku pemilik. Dan dia menilai, Bank Indonesia (BI) minim dalam mengawasi pengelolaan bank tersebut. “Ini ketidaksengajaan dalam pengawasan. BI ketipu sama Robert. Mekanisme pengawasan BI ke depan harus ditingkatkan dan kontinyu,” ujarnya. [ahl/cms]

Ikrar Nusa Bakti yang juga berasal dari daerah yang sama seperti SBY, yaitu Jawa Timur, lewat pernyataannya ini telah memperlihatkan pemahaman pribadi nya mengenai siapa yang layak disebut “raja” dan siapa yang tidak. Dari pernyataannya tersebut, terlihat jelas bahwa SBY tidak termasuk ke dalam golongan “raja”. “Raja”, menurut Ikrar Nusa Bakti, yang berasal dari budaya Jawa yang terbiasa hidup dengan “konsep raja“, adalah suatu “golongan” yang sudah “ditentukan”. Untuk peneliti LIPI ini, “raja” hanya berlaku untuk orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan benar-benar raja” saja. Sultan Hamengku Buwono, tampaknya adalah orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan” yang “benar-benar raja” dalam pengertian Ikrar Nusa Bakti dan banyak lagi masyarakat Jawa di Indonesia.

Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa orang-orang didaerah Sumatra Tengah yang menyebut dirinya sebagai orang awak, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh banyak orang awak yang dikenal sebagai orang Minangkabau atau orang Padang, tidak mempunyai kata yang sepadan untuk “raja”. Hal ini dikarenakan, orang-orang awak ini tidak mengenal “konsep raja”. Masyarakat yang tidak mengenal konsep “raja” atau “penguasa” ini, disebut juga sebagai masyarakat yang egaliter, atau masyarakat yang tidak mengenal tingkatan-tingkatan, kelas-kelas atau kasta-kasta. Oleh karena itulah, ketika pengaruh budaya Hindu dan Budha yang mengenal konsep “raja” ini, kata “raja” yang berasal dari bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa dari kebudayaan Hindu dan Budha yang berasal dari daerah yang dikenal sebagai India sekarang ini, masuk ke dalam kosa kata bahasa orang awak. Kata ini kemudian juga menjadi bagian daripada Bahasa Indonesia yang merupakan turunan daripada bahasa daripada orang-orang yang menyebut dirinya orang awak di Sumatra.

Menurut orang Jawa, “raja” adalah suatu keniscayaan, bukan suatu konsep. Sejarah mereka memang adalah sejarah raja-raja, sejarah penaklukan, intrik-intrik kekuasaan, pembantaian, penggulingan, perebutan kekuasaan, perang. Sampai kinipun, mereka tetap tidak terlepas dari konsep “raja” ini dengan tidak tergoyangkannya kekuasaan daripada Sultan Hamengku Buwono, yang walaupun dalam Republik Indonesia hanya mempunyai status sebagai gubernur “Daerah Istimewa Yogyakarta” seumur hidup, akan tetapi bagi orang Jawa, ia adalah tetap “raja Jawa“. Karena itulah, tidaklah mengeherankan ketika seorang Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan “perilaku bak raja” dari seorang SBY. Akan tetapi sebaliknya, ia menganggap bahwa raja-raja Jawa dalam sejarah Jawa maupun Sultan Yogyakarta sebagai “keniscayaan”. Tidaklah mengherankan, walaupun Sultan Hamengku Buwono boleh dikata telah merenggut hak setiap penduduk Yogyakarta, baik laki-laki dan perempuan, untuk bisa bermimpi menjadi gubernur Yogyakarta, hampir tidak ada usaha-usaha dari seorang pengamat politik seperti Ikrar Nusa Bakti ataupun anggota masyarakat Jawa lainnya untuk menggugat “ke-raja-an” seorang “Sultan Hamengku Buwono”. Sama halnya dengan tidak adanya usaha menggugat hak dari anggota masyarakat Yogyakarta itu sendiri untuk bisa menjadi gubernur di daerahnya sendiri ataupun hak masyarakat Indonesia lainnya untuk bisa menjadi gubernur dari salah satu propinsi Indonesia ini. Dibalik tameng “Daerah Istimewa“, kekuasaan Sultan Hamengku Buwono atas daerah yang bernama Yogyakarta yang tidak terbatas, hampir tidak mungkin digugat.

Hal ini hanya dimungkinkan oleh pandangan hidup yang menganggap bahwa golongan-golongan dalam masyarakat yang dikenal sebagai “raja” atau “penguasa” sebagai suatu yang “suci“, sesuatu yang “berasal dari Tuhan“,suatu “yang niscaya” atau sesuatu “yang diturunkan” ataupun “yang diwahyukan“. Padahal, kalau kita menyimak sejarah “golongan raja-raja” di dunia, maka akan kita lihat bahwa “raja” tidak lain adalah kekuasaan tanpa batas. Setiap “raja” yang pernah hidup di dunia ini, mencapai puncak daripada kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” ini melalui jalur kehidupan yanhg memang ditujukan untuk mencapai kekuasaan puncak itu sendiri. Proses kehidupan ini, bisa lewat penggulingan dan pembunuhan ayah, ibu, istri, kekasih,suami, anak, saudara, raja yang sedang berkuasa ataupun orang-orang lainnya. Proses ini juga bisa lewat pembantaian suku bangsa atatu yang lebih dikenal sebagai genosida, perang, pemerkosaam, dengan “menjilat pantat raja ataupun penguasa” yang sedang berkuasa, membungkuk-bungkuk, di hadapan orang yang dianggap lebih berkuasa, berhianat terhadap bangsa sendiri atau keluarga sendiri, bekerja sama dengan bangsa asing untuk menindas bangsa sendiri hanya agar mendapatkan bantuan asing dan lain-lain perbuatan serupa. Ini semua adalah proses-proses yang umumnya dilalui oleh setiap orang atau kelompok yang dikenal sebagai “golongan raja-raja” atau “penguasa” untuk memperoleh kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” atau kata-kata lainnya yang serupa seperti kaisar, emperor, ataupun sultan. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai kekuasaan yang menjadi tujuan hidup daripada orang-orang yang hidup dalam masyarakat patriarkat yang mengutamakan kekuasaan. Segala hal menjadi boleh atau halal, demi kekuasaan itu sendiri.

SBY dan Ikrar Nusa Bakti, dalam hal ini, adalah produk budaya Jawa, yang masih mengagungkan “raja”. Hanya cara mereka dalam memandang konsep ini yang berbeda. Bagi SBY, setiap orang Jawa bisa menjadi “raja”, dan berusaha untuk menjadi dan betingkah laku layaknya “raja”. Sedangkan Ikrar mengangap bahwa “raja” adalah suatu “yang niscaya” dan bukan suatu “proses menjadi“. SBY, seperi juga pendahulunya seperti raja-raja Jawa, sultan-sultan Jawa, Sukarno dan Suharto, bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan pandangan hidup yang mendasari budaya Jawa ini; yaitu untuk memperoleh tempat di puncak daripada hirarki kekuasaan dengan segala cara yang mungkin. Oleh karena itulah, sepak terjang daripada SBY bisa dilihat dalam bingkai proses “menjadi raja“, layaknya “raja Jawa” dengan segala atribut kebesarannya dan pelengkap kekuasaan yang gemerlap dan wah, seperti mobil seharga milyaran rupiah, deklarasi pencalonan presiden yang mewah, perayaan yang diselenggarakan di Istana Negara, dan lain sebagainya.

Kekuasaan, apapun itu, adalah bagian daripada kekuasaan yang lebih besar lagi. Apabila hal ini dipahami, maka posisi SBY yang memuja-muja Amerika Serikat sebagai negara keduanya bisa dilihat dalam konteks “bertingkah laku yang sepantasnya“, di hadapan “kekuasaan yang lebih besar lagi“, dalam hal ini kekuasaan yang lebih besar lagi ruang lingkupnya dalam hirarki kekuasaan dunia. Oleh karena itulah, di dalam sejarah para raja, hampir selalu ada kekuasaan asing yang mendukung seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi “raja” atau menjadi “penguasa”.

Sejarah raja-raja Jawa ataupun sultan-sultan Jawa, sebagaimana sejarah raja-raja dan penguasa lainnya di dunia adalah sejarah yang berdarah-darah, penuh air mata, kesengsaraan dan penderitaan banyak orang, yang menjadi korban daripada seseorang atau sekelompok orang ini dalam menjalani proses  untuk menjadi “raja” atau “penguasa”. Kisah Sukarno, Suharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai produk budaya Jawa juga tidak ada bedanya. Hanya suatu pengulangan kisah yang sama sejak beribu-ribu tahun yang lalu yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Kekuasaan, apapun bentuknya, menjadi dasar daripada fasisme. Di Indonesia sebagaimana layaknya di Jerman, fasisme ini mempunyai pijakan yang hampir sama yaitu budaya “raja-raja” yang berasal dari pandangan hidup Hindu. Di Indonesia, fasisme ini dikenal sebagai Jawaisme, Jawanisme atau fasisme Jawa. Di negara Jerman fasisme ini dikenal sebagai Nazisme atau fasisme Jerman.

Universitas Andalas adalah merupakan universitas pertama di Sumatra Barat yang menjalin kerja sama (baca: kerja sama intelektual) dengan KPK. Universitas Andalas, UBH, UNP, UNES bersama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dipimpin oleh orang Minangkabau cendekiawan Islam Indonesia yaitu Prof. Dr. Azyumardi Azra, termasuk ke dalam lima universitas di Indonesia yang juga sudah menjalin kerjasama dengan KPK. Hal ini menunjukkan seriusnya komitmen orang-orang Minangkabau terutama kelompok cerdik pandainya demi tercapainya Indonesia yang bebas korupsi. Usaha kerja sama ini, juga menunjukkan keseriusan KPK dalam melakukan tugasnya.

Usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh para cerdik pandai dari pihak KPK maupun pihak universitas ataupun kelompok-kelompok lainnya di Indonesia seperti ini layak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dukungan dari orang banyak terhadap mantan Wakil Ketua KPK seperti orang Minangkabau dari Payakumbuh Chandra M. Hamzah serta Bibit S Rianto juga sangat penting dalam keadaan darurat keadilan maupun darurat hukum yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Pengawasan dari masyarakat ataupun orang banyak terhadap kinerja daripada lembaga-lembaga tinggi negara seperti KPK, Kepolisisan, Kejaksaan Agung dan lain-lainnnya lembaga tinggi, perlu dilakukan secara terus-menerus.

Seperti telah banyak diketahui oleh orang banyak, usaha-usaha pengebirian KPK telah mulai dilakukan sejak periode pemerintahan SBY Jilid I lalu. Gerakan pengebirian ini kemudian diperkuat lagi dengan langkah-langkah kirminalisasi KPK lewat penangkapan Antasari Azhar, yang dilanjutkan dengan pernyataan SBY mengenai KPK sebagai lembaga superbody, lewat pernyataan Ruhut Sitompul di media mengenai penangkapan Chandra M. Hamzah serta Bibit S Rianto yang berujung pada meruaknya kemurkaan rakyat Indonesia yang telah begitu lelah dengan korupsi dan manipulasi dari segala penjuru yang telah memasuki relung-relung kehidupan masyarakat Indonesia.

***
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK, DR. Sjahruddin Rasul, SH dan Rektor Universitas Bung Hatta, Yunazar Manjang, Rektor UNP, Z. Mawardi Effendi, Rektor UNES, Andi Mustari Pide tersebut diselenggarakan di kampus UBH, pada Rabu, 24 januari 2007.

Nota Kesepahaman ini bertujuan mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara KPK dan UBH dalam upaya sosialisasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Ruang lingkup kerjasama antara kedua institusi mencakup tiga hal. Pertama, pendidikan antikorupsi. Kedua, kampanye antikorupsi. Dan ketiga, pengkajian dan riset.

Dalam hal kerjasama pendidikan antikorupsi, kedua pihak menyepakati untuk mengembangkan materi pendidikan antikorupsi. Dalam kaitan itu, KPK dan UBH sepakat untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan antikorupsi kepada anak-anak, para remaja, dan orang dewasa.

Pada butir selanjutnya, terkait kampanye antikorupsi, disebutkan kedua belah pihak dapat melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku antikorupsi, melalui kampanye publik. Sarana yang dipakai dapat melalui pelbagai kegiatan, seperti lomba kreatif dan diseminasi (penyebaran) informasi lewat media massa cetak maupun elektronik.

Kemudian, dalam hal pengkajian dan riset, kedua pihak secara bersama akan melakukan kajian dan riset tentang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), etika, dan perilaku antikorupsi di Indonesia. Guna mendukung kegiatan riset tersebut, baik KPK maupun UBH juga dimungkinkan saling tukar informasi dan data.

Nota Kesepahaman ini menyebutkan pula kemungkinan kerjasama lain di luar yang telah diatur. Untuk mengejawantahkan Nota Kesepahaman, kedua institusi sepakat menunjuk sekurangnya dua orang Pejabat Penghubung yang akan berperan sebagai contact person, di masing-masing institusi.

KPK memandang kerjasama dengan UBH ini bersifat stratejik dan sinergis, mengingat kedua belah pihak memiliki kapasitas dan kredibilitas di bidangnya masing-masing. Karena itu, yang ditempuh tidak hanya perjuangan penegakan hukum, melainkan juga upaya pendidikan generasi penerus bangsa, dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi jangka panjang.

Menurut Wakil Ketua KPK, DR. Sjahruddin Rasul, upaya macam ini ke depannya akan diperluas ke universitas-universitas lain. Sebelumnya KPK juga telah menjalin kerjasama dengan Universitas Kristen (Unika) Soegiapranata Semarang, Universitas Udayana Bali, Universitas Andalas padang, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, UNNES Semarang, STAN, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Riau Kepulauan, IAIN Antasari Banjarmasin, UNSYIAH dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kerjasama dengan pelbagai universitas baik negeri maupun swasta, diharapkan mampu menular kepada masyarakat sekitar kampus. Pada akhirnya masyarakat ikut tergerak untuk melawan korupsi, paling tidak dengan pengetahuan yang dimiliki, mereka akan secara sadar meninggalkan perilaku-perilaku koruptif.

***

Dari website Bung Hatta

Koalisi SBY yang tampaknya wah dan besar, adalah koalisi “kosong”. Pemilihan Boediono sebagai cawapres ditengarai sebagai pemicunya. Partai-partai Islam yang merupakan pendukung koalisi SBY yang paling terpenting dan paling setia, tampak sekali tidak dipandang oleh SBY. Reaksi keras yang ditunjukkan oleh Amien Rais dan orang-orang dari partai PKS seperti Tifatul Sembiring selepas pencawapresan Boediono, telah membuat kader-kader dan pendukung-pendukung daripada partai-partai pendukung SBY memikir ulang kembali pilihan mereka yang telah tetap dan pasti sebelumnya kepada SBY.

Pendukung-pendukung dari PKS yang sejak jauh-jauh hari mewacanakan duet SBY dan Hidayat Nur Wahid terpaksa harus menelan pil pahit dan rasa terhina karena hanya dipandang sebelah mata oleh SBY walaupun mereka adalah pendukung setia dari wacana SBY sebagai presiden. Perasaan terhina karena telah “kecolongan” dan hanya dijadikan alat untuk memenangkan SBY, serta “penghianatan” demi “kursi” yang ditengarai dilakukan tokoh-tokoh partai PKS selepas reaksi keras menyusul pencalonan Boediono sebagai capres dari kubu SBY, telah membelah suara kader PKS yang sebelumnya telah bulat untuk mendukung SBY. Pernyataan dari Zulkieflimansyah mengenai jilbab daripada istri-istri pasangan capres dan cawapres JK-Win, malah menyebabkan bertambahnya dukungan kader dan pendukung PKS dari kubu SBY ke kubu JK-Win. Pada forum-forum di dunia maya, pernyataan pendukung-pendukung PKS mengenai penyesalannya akan suara yang mereka berikan kepada pileg lalu kepada PKS, rasa malu akan tindak-tanduk petinggi partai PKS, serta dukungan yang akan mereka pindahkan pada pasangan capres dan cawapres yang lain, menunjukkan bahwa dugaan akan koalisi kubu SBY dengan PKS adalah koalisi kosong bukan isapan jempol saja. Petinggi-petinggi PKS memang tetap berkoalisi dengan kubu SBY, tapi sebagain kader-kader dan pendukung-pendukung fanatik PKS telah “lari ke lain hati“

Pernyataan Amien Rais dari kubu PAN yang kecewa lantaran tidak terpilihnya Hatta Rajasa sebagai cawapres SBY, juga merupakan pemicu daripada terbelahnya suara PAN. Amien Rais memang telah mengeluarkan pernyataan membebaskan pendukung-pendukung partai PAN mendukung capres dan cawapres yang lain. Hal ini menjadi penyebab larinya dukungan PAN kepada pasangan capres dan cawapres yang lain. Sejak terpilihnya Boediono, kader-kader partai PAN disebut-sebut bermain “dua kaki” atau “tiga kaki”. Peringatan Amien Rais sendiri terhadap SBY mengenai pasangan JK-Win yang mewakili pasangan nusantara dan kombinasi Islam-Nasionalis dan Sipil-Militer, yang tidak digubris oleh SBY, membuat semakin banyak dukungan dari PAN yang berpindah dari SBY. Ini dinyatakan dengan keterlibatan tokoh-tokoh PAN seperti Alvin Lie dan Drajat Wibowo sebagai pendukung pasangan JK-Win dan dukungan kelompok muda PAN yang  juga diberikan kepada kubu JK-Win.

Dari hari ke hari dukungan kepada SBY terus berkurang, dan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres lainnya terutama JK-Win terus bertambah. Banyak pernyataan-pernyataan tidak santun dari tim sukses dari kubu SBY yang mengklaim menjalankan politik “santun” ini, ditengarai sebagai penyebab kebulatan tekad sekelompok masyarakat untuk mengalihkan dukungan mereka kepada pasangan lainnya. Pernyataan Ruhut  Sitompul misalnya mengenai bahwa “orang Arab tidak pernah membantu Indonesia, dan bahwa yang membantu Indonesia adalah Barat“, dianggap sebagai pernyataan rasis yang menyebabkan bulatnya dukungan masyarakat Arab kepada JK-Win yang menjadi kubu di mana Fuad Bawazier, yang menjadi sasaran hinaan Ruhut Sitompul ini, menjadi anggota tim sukses. Pernyataan Ruhut ini, adalah pernyataan tidak berdasar yang hanya menunjukkan minimnya pengetahuan sejarah daripada anggota tim sukses SBY, menunjukkan pemujaan kepada Barat yang berlebihan, serta tidak santunnya gerakan politik SBY. Negara-negara Arab mewakili negara-negara pertama yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara-negara Arab juga menjadi lambang daripada tempat di mana orang-orang Indonesia, yang merupakan perwakilan kelompok Islam yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini, belajar. Sedangkan Barat adalah representasi dari penjajah di Indonesia, gaya lama maupun gaya baru, lewat serangan bersenjata ataupun lewat utang dan penjajahan ekonomi.

Isu neoliberalisme dan pembahasan mengenai ekonomi kerakyatan yang lebih mewakili sifat ekonomi Indonesia yang menyusul sesudahnya, jelas mempengaruhi turunnya tingkat elektabilitas kubu SBY. Hal ini juga merupakan salah satu sumber terpenting daripada menurunnya dukungan terhadap kubu SBY dari banyak kelompok, terutama pendukung dari partai-partai, kelompok muda dan terpelajar, kelompok LSM dan aktivis HAM,  kelompok-kelompok intelektual lainnya serta para ahli ekonomi yang menolak neoliberalisme di Indonesia.

Label pro-Asing tampaknya tidak dicoba untuk ditutup-tutupi oleh kubu SBY. Kubu SBY misalnya terkesan bangga bahwa deklarasi Sabuga misalnya adalah meniru deklarasi Obama. Padahal, kubu JK-Winlah yang menjadi simbol dari Obama di Indonesia. Lebih lanjut lagi, deklarasi yang diselenggarakan dengan penuh kemewahan tersebut malah menuai kecaman karena tidak menunjukkan kepedulian yang hanya bersifat unjuk kemewahan, ketika banyak orang Indonesia yang mati kelaparan karena kurang makan dan banyak anak-anak Indonesia yang kurang gizi. Pernyataan SBY mengenai Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara keduanya dengan segala kekurangannya tidak bisa diterima akal sehat karena menerima segala kekurangan AS berarti menerima pemboman rakyat Irak dan rakyat Afghanistan, penyiksaan di penjara Guantanamo, masalah-masalah rakyat Palestina, pembantaian masyarakat Indian dan diskriminasi masyarakat kulit hitam dan keturunan Amerika latin di AS, gerakan-gerakan politik AS di Amerika Latin yang membawa kesengsaraan puluhan juta manusia di belahan selatan benua Amerika tersebut, serta kepentingan neoliberalisme AS di Indonesia yang menyebabkan Indonesia terjerat utang dan larinya sumber-sumber ekonomi Indonesia ke tangan asing. Padahal isu utang sendiri merupakan salah satu penyebab turunnya dukungan kepada SBY.

Kelompok perempuan adalah kelompok yang kemungkinan paling sedikit memilih kubu SBY. Kubu SBY mengklaim mewakili perempuan atau merupakan partai yang mewakili perempuan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Walaupun SBY telah berusaha mendapatkan dukungan dari 4 orang perempuan yang disebut sebagai “srikandi politik” atau “diva-diva politik” seperti Meutia Hatta, Kartini Syahrir, Amelia Yani, dan Rachmawati Soekarno Putri, keempat perempuan ini adalah kelompok elit, yang tidak mewakili suara perempuan Indonesia. Mereka memang anak tokoh atau orang yang mewakili partai, tapi kenyataan bahwa mereka mewakili perempuan Indonesia sangatlah diragukan. Meutia Hatta walaupun anak daripada tokoh Minang Bung Hatta, tetaplah bukan Bung Hatta. Rachmawati Soekarnoputri adalah anak Sukarno, tapi juga bukan Bung Karno. Amelia Yani adalah anak Ahmad Yani akan tetapi bukanlah Ahmad Yani. Kar­tini Sjahrir walaupun sekarang menjadi Ketua Umum Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB), hanyalah mewarisi jabatan tersebut dari suaminya, orang Minang bernama Syahrir atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ci’il yang merupakan pendiri partai PIB. Keempat perempuan ini mendukung SBY karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti pernah menjabat mentri pada pemerintahan SBY-JK, seperti Meutia Hatta atau pertimbangan lainnya. Kepentingan perempuan yang katanya mereka dan kubu SBY wakili, tidak jelas kepentingan apa saja. Padahal kubu SBY mewakili partai-partai pendukung poligami dan pelaku poligami terutama PKS, PPP dan PD. PKS misalnya ditengarai sebagai partai yang mengusahakan UU Anti-Pornografi yang mengebohkan tersebut dibantu partai-partai lainnya termasuk diantaranya PD. UU ini jelas ditujukan terutama untuk mengontrol tubuh perempuan Indonesia dan budaya Indonesia, dan secara bersamaan membebaskan dan mendukung laki-laki untuk berpoligami. Klaim kubu SBY sebagai partai yang “mendukung perempuan” serta pernyataan Meutia Hatta, bahwa SBY peduli terhadap perempuan karena memilih beberapa perempuan sebagai mentri adalah tidak beralasan. Pertama, mentri-mentri perempuan merupakan pilihan SBY dan JK bersama-sama. Meutia Hatta sendiri ditengarai sebagai orang “yang dibawa” oleh JK untuk menjadi mentri. Kedua, dengan jadinya beberapa perempuan menjadi mentri, yang masih tergolong sedikit itu, tidak menjamin membaiknya posisi perempuan ketika yang didukung oleh “diva-diva politik” ini adalah kubu dan partai-partai yang berisi pelaku poligami, peleceh dan pembenci tubuh perempuan serta pendukung neoliberalisme. Keadaan ekonomi, di semua negara, termasuk di negara-negara Barat yang dipuja-puja oleh kubu SBY tersebut, adalah penyebab termiskinkannya perempuan, penyebab terpaksanya perempuan-perempuan bekerja di sektor-sektor yang mewakili apa yang disebut sebagai perbudakan modern, serta sektor yang mewakili ekonomi “tidak resmi” yang melecehkan harga diri perempuan, yaitu pelacuran. Yeni Rosa Damayanti, koordinator SPI (Solidaritas Perempuan Indonesia) yang mengeluarkan daftar caleg berpoligami dan pendukung poligami sebelum pileg lalu dan Dita Indah Sari, wakil buruh yang keduanya pernah dipenjarakan oleh Suharto, lebih layak menyandang gelar diva-diva politik. Mereka juga jelas-jelas menyuarakan kepentingan perempuan Indonesia. Dan suara mereka jelas tidak diwakili oleh kubu SBY yang mewadahi partai-partai doyan poligami seperti PKS, PPP dan PD. Dita Indah Sari sebagai wakil buruh termasuk buruh perempuan, yang merupakan buruh dengan kondisi yang paling buruk di Indonesia, telah menyuarakan dukugannya kepada kubu JK-Win.

Pernyataan kubu SBY mengenai “kapitalis rambut hitam” malah menuai kecaman. Pernyataan ini jelas berasal dari ketidakpahaman kubu SBY dan SBY sendiri tentunya mengenai istilah “kapitalis” serta kerancuan yang didasarkan atas disamakannya istilah “kapitalis” dengan semua istilah-istilah yang mengacu kepada profesi-profesi yang berhubugnan dengan perdagangan, seperti istilah pedagang, saudagar dan pengusaha. Istilah ini juga dianggap merupakan bukti dukungan kubu SBY terhadap “kapitalis-kapitalis rambut pirang” alias “kapitalis Barat“. Istilah ini malah hanya memperburuk kesan pro-Asing yang telah dilabelkan kepada kubu SBY. Karena pernyataan ini pulalah, Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sofyan Wanandi menyatakan dukungannya yang terbuka kepada kubu JK-Win.

Walaupun SBY didukung oleh kalangan seniman dan “intelektual” yang diwakili misalnya oleh Goenawan Muhamad dan Ayu Utami, mereka tidaklah mewakili kelompok intelektual Indonesia yang amat sangat banyak jumlahnya. Mereka mungkin bisa menarik orang-orang di sekitar mereka saja. Tapi kelompok-kelompok cerdik pandai di Indonesia, seperti telah disebut sebelumnya, tidak terhitung banyaknya. Goenawan Muhamad bukan representasi intelektual Indonesia. Ia adalah “intelektual” dari kelompok tertentu dan kelompok tua, yang masanya sudah selesai. Ayu Utami, yang dianggap mewakili kelompok perempuan Indonesia, jelas bukan representasi perempuan Indonesia dan kepentingan perempuan Indonesia. Jika ia dikatakan mewakili sekelompok perempuan Indonesia di perkotaan yang memuja perempuan-perempuan Barat sebagai “teladan”, mungkin ya. Menulis novel tentang seks, datang dari dan besar dalam budaya patriarkal yang melecehkan dan merendahkan perempuan, membaca beberapa literatur dari “feminis-feminis Barat” serta hanya “mengintil” Goenawan Muhamad, tidak menjanjikan apa-apa untuk perempuan Indonesia.

Kelompok-kelompok muda, terpelajar dan kritis jelas tidak akan memilih kubu yang mewakili neoliberalisme, fasisme Islam, kelompok pilkada Jawa Timur dan kelompok-kelompok yang menggelontorkan UU Anti-Pornografi, yang merupakan elemen utama koalisi besar SBY, yaitu partai-partai Islam terutama PKS.

Kelompok-kelompok perkotaan yang tidak menyetujui UU Anti-Pornografi jelas tidak akan memilih kubu SBY, karena di kubu SBY-lah orang-orang ini berada. Jumlah mereka tidak sedikit.  Dukungan kemungkinan akan mereka alihkan kepada kubu Mega-Pro, karena partai GOLKAR yang diwakili JK juga termasuk ke dalam partai yang menyetujui UU Anti-Pornografi ini. Orang-orang ini termasuk kedalam kelompok orang-orang yang peduli dengan budaya masyarakat Indonesia serta dengan kemajemukan yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia.

SBY dan kelompok kecilnya telah memperlihatkan sifat kekuasaan yang autokratik. Kelompok ini terdiri dari kekuatan militer -karena posisinya sebagai seorang militer dan presiden yang sedang menjabat, serta posisi keluarganya dan orang dekatnya dalam jabatan-jabatan militer seperti Pangkostrad, Danjen Kopassus dan Pangti-, Malarangeng bersaudara yang lebih dikenal sebagai “si kumis bersaudara” yang sudah mulai tidak disukai masyarakat, Hatta Rajasa yang hanya merupakan pendukung setia dari SBY tanpa basis dukungan PAN yang jelas, Boediono yang telah menuai penolakan bertubi-tubi dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie serta kelompok-kelompok survei bayaran yang dimotori oleh Syaiful Mujani dan Denni JA.  Nama-nama ini telah menuai kecaman dari banyak pihak, karena mereka telah menunjukkan keangkuhan dan klaim-klaim kosong selama jalannya pilpres 2009 ini.

Kubu SBY tampaknya terlalu meremehkan begitu banyaknya kelompok intelektual di Indonesia serta kader-kader dan pendukung-pendukung setia dari partai-partai yang menjadi tulang punggung SBY sendiri, yaitu partai-partai Islam.

Selain dari kader-kader PKS yang masih fanatik untuk mendukung SBY, sudah hampir dipastikan bahwa lebih banyak orang-orang yang mewakili kelompok Islam, entah dari PKS, NU ataupun Muhamadiyah, yang akan mendukung kubu JK-Win. Hal ini terjadi disamping karena kekecewa danengan “ulah” petinggi-petinggi PKS, “ulah” Amien Rais, issu “jilbab loro” di kubu JK-Win, juga karena kedekatan JK dengan kelompok NU, Muhamadiyah dan HMI. Dari kelompok-kelompok agama-agama non Islam dan nasionalis, pada umumnya diperkirakan akan memilih kubu Mega-Pro karena kubu SBY yang pekat dengan rona Islamnya terutama rona PKS yang ditengarai sebagai “tidak hanya tidak ramah terhadap kelompok non-Islam bahkan dengan kelompok-kelompok Islam dari brand-brand tertentu“.

Isu Jawa dan non-Jawa serta isu pasangan pilkada Jawa Timur yang diwakili oleh kubu SBY jelas suatu faktor yang penting. Harapan masyarakat di luar Jawa akan pemerataan pembangunan misalnya, tidak diwakili oleh kubu SBY. Masyarakat-masyarakat di daerah-daerah “bermasalah” yang umumnya terdapat di luar Jawa seperti Aceh, Maluku, Poso dan Papua misalnya, jelas bukan kelompok yang diwakili oleh kubu SBY. Masyarakat dari daerah-daerah ini sudah dapat dipastikan akan lebih condong ke pasangan JK-Win. Daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang lagi-lagi berada di luar Jawa, pada umumnya akan memilih pasangan JK-Win terutama di daerah bagian timur yang mewakili pulau-pulau seperti pulau Sulawesi darimana Jk berasal, pulau Kalimantan dan Papua. Pasangan Mega-Pro juga ditengarai bisa mengambil suara di bagian Timur Indonesia ini walaupun tidak akan terlalu signifikan seperti kubu JK-Win. Kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili kelompok-kelompok yang merupakan korban kezaliman fasisme Jawa, seperti masyarakat Minang (peristiwa PRRI), Aceh (DOM dan GAM), Ambon, Poso dan Sulawesi (peristiwa Permesta), masyarakat Papua -yang dibiarkan tertinggal dan miskin sementara emas mereka diberikan kepada Freeport-, serta kelompok perempuan Indonesia yang menjadi korban pemerkosaan dan lain-lain perbuatan biadab daripada tentara-tentara yang mewakili fasisme Jawa di daerah-daerah konflik di Indonesia seperti Aceh, Minangkabau, Lampung, Ambon, Sulawesi dan lainnya, jelas bukan kelompok yang akan mendukung SBY yang merupakan bagian dari dinasti politik militer daripada jendral yang membangun ORBA bersama-sama Suharto, yaitu dinasti daripada Jendral Sarwo Edhi Wibowo.

Usaha SBY untuk menguasai suara lewat para Gubernur tampaknya juga menemui jalan buntu. Fadel Muhamad yang diharapkan bisa menguasai suara di Gorontalo akhirnya berbalik mendukung JK-Win. Gamawan Fauzi, yang diharapkan untuk bisa menguasai suara orang Minang, akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil cuti pada saat kampanye, karena pernyataan-pernyataan yang keras mengenai posisinya sebagai Gubernur yang dihadapkan pada hak masyarakat Minang yang demokratis untuk memilih pasangan capres dan cawapres yang mereka kehendaki tanpa intervensi dari “pemda” yang merupakan perpanjangan tangan dari kubu SBY. Walaupun beberapa walikota dan wakil walikota Sumbar berbondong-bondong mendukung SBY, orang-orang Minang tidaklah begitu saja mudah terpengaruh. Gerakan tersebut malah menuai ketidaksimpatian terhadap kubu SBY, yang pada gilirannya malah menguatkan dukungan-dukungan masyarakat Minang kepada kedua pasangan capres cawapres yang lain, di mana tokoh-tokoh Minang yang mewakili tim sukes dari kedua kubu lainnya tersebut memainkan peranan penting, dan bukannya hanya menjadi pelengkap penderita saja seperti pada kubu SBY.

Kata “Lanjutkan” sendiri yang menjadi label SBY malah memberikan kecaman yang lebih lanjut lagi. Apa yang hendak dilanjutkan itulah yang menjadi perdebatan. Berhutang kepada lembaga-lembaga supranasional atau istilah kerennya multilateral-kah? Melanjutkan lumpur Lapindo-kah, melanjutkan bencanakah, melanjutkan DOM di Acehkah? Dan lain-lain tafsiran dari kata “Lanjutkan” yang menjadi trade-mark kubu SBY ini.

Pendukung-pendukung SBY adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok tua yang sudah habis masanya seperti Amien Rais dari PAN, Suryadharma Ali dari PP, Goenawan Muhamad, dan Boediono. Kelompok muda yang mendukung SBY tidak jelas keintelektualannya karena tidak jelas pemikiran apa yang telah dihasilkan. Akan tetapi mereka, dengan keangkuhannya, telah meremehkan begitu banyaknya orang-orang intelektual di Indoneisa. Malarangeng bersaudara malah telah menuai kecaman sebagai orang-orang berideologi uang. Rizal Malarangeng yang berambisi menjadi presiden, dengan aksinya dan komentar-komentarnya  selama pilpres ini, malah telah mengubur  kesempatannya, -yang memang juga tidak berapa banyak. Kubu SBY tampaknya lupa bahwa restu dari pihak asing, tidak cukup untuk “mengakali” sekitar 240 juta rakyat Indonesia serta begitu banyak orang-orang cerdik pandai yang telah dilahirkan oleh Ibu Pertiwi tercinta ini.

Pemberian gelar Profesor di universitas-universitas di Indonesia, sepertinya layak dipertanyakan kriterianya. Apa dasar dari dikukuhkannya Boediono sebagai profesor ekonomi UGM? Apakah karena dipercaya oleh “pemodal-pemodal besar“ asing di lembaga-lembaga keuangan supranasional? Tidakkah gelar profesor ekonomi di negara Indonesia hanya layak bagi orang-orang yang mengerti tentang permasalahan ekonomi orang banyak di Indonesia dan telah menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi nyata bagi penyelesaian masalah-masalah ekonomi masyarakat Indonesia? Mengingat pemberian gelar profesor ekonomi ini berlangsung pada tahun 2007 yaitu kira-kira satu tahun sebelum perencanaan Boediono sebagai cawapres dari kubu SBY, tidakkan ini bermakna politis? Apakah ini dimaksudkan agar gelar “begawan” ekonomi layak disandangkan kepada Boediono, agar masyarakat percaya bahwa Boediono adalah “jalan keluar” bagi keadaan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk dan mengesahkan kebijakan-kebijakan ekonomi Boediono sebagai seorang “begawan ekonomi” atau dengan kata lain seseorang yang benar-benar layak disebut sebagai “pakar ekonomi“? Orang-orang yang mengerti mengenai budaya Hindu beserta implikasinya, akan segera mawas diri, begitu mendengar kata-kata “begawan” dilabelkan kepada seseorang. Kata “begawan” dalam budaya Hindu dan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa daripada agama/budaya Hindu hanya diperuntukan kepada Dewa dan kasta “brahmana”, yang dianggap setara dengan Dewa/Tuhan. Berikut Revrisond Baswir, orang Minangkabau ekonom ekonomi kerakyatan FE UGM.

***

PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar perguruan tinggi.

Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.

Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?

Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.

Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya berjumlah 24 buah.

Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era pemerintahan Soeharto.

Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian, setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya, selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia, Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi dinamika sejarah.

Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah perekonomian negeri ini.

Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari kolonialisme.

Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan kolonialisme.

Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung Soekarno.

Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara seksama.

***

Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah terlalu mahal ongkosnya.

Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.

Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono? Boediono memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan kelanggengan demokrasi.

Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.

Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta, ‘Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat belum merdeka.’

Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi, yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.

Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu sandung demokrasi pada tingkat elite.

Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini, demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.

Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata, ‘ya’. Saya, sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas pula menjawabnya dengan kata-kata, ‘tidak’.

Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi secepatnya.

Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya, embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses, keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan memperdalam cengkeraman neokolonialisme.

Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud (demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak belakang 180 derajat.

Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***

Darurat militer tahap kedua ini akan diikuti evaluasi pelaksanaan darurat militer tahap pertama (19 Mei – 19 November 2003) serta pembentukan tim Pemantau Terpadu untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu.

Sebagai warga negara yang baik, selayaknya tiap kebijakan pemerintah mendapat dukungan warganya. Namun, atas nama demokrasi yang kini menjadi saka guru kehidupan kebangsaan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah tetap memerlukan pendapat warga negara. Hanya warga negara yang apatis, apolitis, dan nihilis yang terus berdiam diri menghadapi apa pun kebijakan pemerintah.

Pendapat DPR saja tidak cukup, mengingat sistem presidensial kita berkaki pada partai politik di parlemen. Partai mayoritas di DPR juga partainya presiden dan wakil presiden, serta sejumlah menteri di kabinet.

Untuk itu, tak ada salahnya perdebatan publik terus dijalankan demi pencapaian tujuan terbaik berbangsa dan bernegara. Mengingat warga negara adalah elemen terpenting dalam sebuah negara, sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah dan parlemen atas nasib warga negara Republik Indonesia merupakan indikator kegagalan demokrasi. Hilangnya kesadaran untuk memperdebatkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan negara secara keseluruhan merupakan awal dari menipiskan sense of belonging atas negara.

Sebagai bagian sah dari RI, amat tidak adil bila persoalan Aceh hanya bagian persoalan pemerintah dan “rakyat Aceh” yang disebutkan meminta perpanjangan darurat militer. Apalagi sampai sejauh ini, tidak ada parameter dan metodologi yang sahih untuk menunjukkan berapa persen dari “rakyat Aceh” yang menghendaki darurat militer, juga berapa persen yang menghendaki perdamaian tanpa darurat militer.

Kerikil di sepatu Indonesia

Dari latar belakang itulah, penulis khawatir adanya tekanan berbagai pihak untuk tidak mengeluarkan pikiran terbaiknya bagi penyelesaian persoalan Aceh. Tekanan itu hanya akan membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan demokrasi, sekaligus pendewasaan politik seluruh elemen bangsa dan negara, tidak terkecuali pemerintah dan parlemen.

Patut diingat, darurat militer hanya berlaku untuk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sedangkan di luar NAD yang berlaku adalah tertib sipil. Sebagai bagian pembayar pajak dan pemilik suara dalam pemilu, warga negara berhak mengeluarkan pendapat apa pun.

Revolusi Amerika, misalnya, lahir dari adagium “Tidak ada pajak tanpa perwakilan”. Begitu juga revolusi Indonesia lahir dari sebuah kesadaran betapa kolonialisme dan imperialisme bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perlunya soal mendasar ini diangkat untuk mengingatkan semua pihak, betapa mahalnya harga kemerdekaan. Kemerdekaan ini tidak hanya berwujud hengkangnya para penjajah dari bumi republik, melainkan jauh lebih penting lagi adalah agar metode kaum penjajah itu tidak diteruskan oleh rezim mana pun untuk menindas kebebasan warga negara.

Pemaksaan kehendak, intimidasi, pembuangan, perampasan, sampai indoktrinasi merupakan hal tabu yang mestinya dihindari rezim mana pun. Bagaimanapun, Aceh kini menjadi semacam kerikil di sepatu RI. Butuh kehati-hatian untuk mengeluarkannya agar jangan sampai kaki menjadi lecet.

Dalam kerangka itulah, penerapan darurat militer tahap pertama jauh dari harapan. Selama penerapan darurat militer, misalnya, jumlah kematian di Aceh mencapai 10 orang per hari atau secara akumulatif 1.500 orang selama lima bulan. Sebanyak 1.500 kematian, baik yang direncanakan ataupun tidak, dengan tiap butir peluru dari anggaran negara untuk TNI dan “pajak nanggroe” untuk Gerakan Aceh Merdeka?

Adakah yang lebih tragis dari itu? Mau dibawa ke mana peradaban bangsa yang dikenal welas asih ini? Mengingat Aceh merupakan bagian sah RI, maka 1.500 kematian itu adalah warga negara Indonesia. Hanya, mereka terbagi ke dalam warga negara Indonesia yang ingin memisahkan diri, lalu mengangkat senjata demi tujuan itu. Sebagian lain adalah putra-putra bangsa yang berprofesi sebagai tentara dan polisi. Adapun sebagian besar, lebih dari 90 persen rakyat Aceh, adalah warga negara sipil biasa yang kebetulan ada di tengah medan konflik dan terkena imbas perseteruan dua pihak yang bertikai.

Kerugian lain sungguh tak terhitung. Seluruh upaya pemerintah selama 28 tahun terakhir ini tercurah untuk Aceh. Begitu juga alokasi anggaran dalam jumlah besar yang digunakan untuk prajurit di lapangan, pembangunan tempat pengungsian, sampai sekolah darurat. Yang paling menjadi korban tentu anak-anak Aceh yang juga anak-anak Indonesia. Ketika sebagian besar anak-anak di negara maju menghabiskan waktunya bermain dengan penuh ceria dan gizi cukup, anak-anak Aceh mengalami kehidupan yang mirip dialami anak-anak Indonesia di masa revolusi dulu.

Personel nontempur

Tugas kita memikirkan titian masa anak-anak Aceh. Pemerintah, terutama, perlu menyiapkan aneka metode rehabilitasi pascadarurat militer. Sejauh ini, metode itu belum dipikirkan. Padahal, anak-anak korban konflik memerlukan upaya dan kerja keras berlipat-lipat guna melupakan konflik. Anak-anak pelaku tindak kriminal, atau korban eksploitasi orangtua di jalan-jalan Jakarta saja membutuhkan terapi khusus, apalagi anak korban konflik. Kebiasaan mendengar suara senapan, membuat tembak-menembak menjadi rutinitas yang berbahaya.

Anak-anak selalu menjadi korban dalam setiap konflik bersenjata, sejak konflik itu diciptakan orang dewasa. Dari konflik keluarga, sampai perang. Agar darurat militer menemukan tujuannya, yakni memulihkan situasi keamanan, kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan ekonomi, diperlukan lebih dari sekadar pengerahan tentara dan polisi. Untuk itu, sangat kontraproduktif apabila pemerintah mempertahankan jumlah pasukan di Aceh, apalagi menambahnya. Kalaupun jumlahnya dipertahankan, selayaknya jenis pasukan itu diganti setahap demi setahap dengan petugas yang lebih profesional dalam hal penataan masa depan Aceh.

Perimbangan kekuatan personel, terutama nonmiliter dan nontempur, amat diperlukan untuk menuntun ke arah sipilisasi penanganan persoalan Aceh. Bagaimanapun, dengan kian tertatanya profesionalisme militer, diperlukan penegasan bahwa militer hanya bertanggung jawab terhadap persoalan pertahanan dan membantu bidang keamanan.

Hingga kini, belum ada rencana atau upaya untuk mendidik orang yang mempunyai kemampuan nontempur untuk diterjunkan di Aceh. Padahal, menormalkan kehidupan di Aceh jauh lebih baik dengan mengerahkan petugas yang bisa mengajarkan anak-anak menggambar, guru mengaji yang pandai dan paham tentang perdamaian, tenaga medis yang punya kepedulian tinggi atas penderitaan korban konflik, ahli-ahli hukum Islam dan syariah Islam, mengingat Aceh menerapkan Syariat Islam, sampai politisi yang tidak hanya pandai beretorika, melainkan yang mampu berkorban.

Jadi, dari lima jenis operasi terpadu yang diterapkan di NAD, selayaknya proporsi petugas yang dikerahkan berimbang. Misalnya, 20 persen untuk pemulihan keamanan, 80 persen untuk empat operasi lain. Menjadi tidak logis bila jumlah pasukan jauh lebih banyak dari jumlah pelaksana empat jenis operasi nonmiliter lainnya itu.

Untuk membangun titian perdamaian, jauh lebih dibutuhkan para pembangun titian itu, ketimbang penjaganya, apalagi penghancurnya. Kalau tidak, titian demi titian mungkin roboh satu demi satu apabila sedikit sekali tenaga manusia yang dikerahkan mempertahankannya. Selayaknya pemerintah bersama parlemen mengeluarkan berbagai terobosan penting agar titian perdamaian tidak roboh. Sungguh, merebut hati rakyat Aceh jauh lebih berarti ketimbang hanya menyingkirkan elemen-elemen yang tidak punya keyakinan untuk tetap bergabung dengan republik ini.

Atas dasar itulah, pelaksanaan darurat militer jilid kedua ini amat disayangkan, bahkan patut ditolak. Yang dibutuhkan adalah darurat perdamaian, bukan darurat militer, demi tegaknya sebuah bangsa yang berdiri di atas nilai-nilai keadaban, bukan kebiadaban.

Catatan:

Tulisan ini adalah merupakan tulisan dari saudara Indra J Piliang yang waktu itu masih bekerja sebagai peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta. Berikut ini adalah keterangan dari saudara Indra mengenai tulisannya ini: “Pada waktu artikel ini ditulis, SBY adalah Menkopolkam. Dan saya ingat, Rizal Mallarangeng dalam artikel di Kompas malah “melegitimasi” pengerahan pasukan ke Aceh. Denny JA, melalui LSI, usai tsunami merilis angka survei menakjubkan bahwa “lebih dari 70% warga Aceh siap berperang melawan GAM.”

09/06/2009 – 15:57
inilah.com, Tambahan Rekam Jejak Boediono

Digempur isu utang luar negeri, calon wakil presiden Boediono tampak tenang. Pendamping SBY ini malah mengimbau masyarakat tidak alergi terhadap utang asing, sepanjang hal tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia serta dalam batas aman dalam melunasinya. Luar biasa.

“Jangan alergi terhadap utang. Itu akan mencekik diri kita sendiri,” ujar Boediono pada diskusi mengenai hak asasi dan ekonomi di Aula Ali Sadikin Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (3/6).

Boediono memang pandai bertutur dan tekun bekerja untuk kepentingan para kapitalis dan pemodal global. Tahun 1996-1998 Boediono menjabat sebagai Direktur 1 Bank Indonesia (BI) Urusan Analisa Kredit. Pada 1997-1998, dikucurkan BLBI sebesar Rp 400 triliun (untuk bank swasta Rp 144,8 triliun & bank pemerintah Rp 267 triliun). Dan ini melibatkan Boediono secara mendalam.

Di era BJ Habibie, Boediono (Kepala Bappenas) menyetujui Dana Rekap Perbankan Rp 600 triliyun. Akibatnya rakyat Indonesia harus menanggung Rp 80 triliun setiap tahun di APBN hingga tahun 2032. Di Tahun 2001-2004, Boediono (Menkeu), mengeluarkan kebijakan Privatisasi & Divestasi. Akibatnya 13 BUMN, yang merupakan aset strategis, dijual dan obligor BLBI diberi status ‘Release & Discharge’ (Dibebaskan dari aspek hukum).

Hingga saat ini Boediono masih menjabat sebagai IMF Board of Governors. Atas pesanan Bank Dunia, di era Menteri Keuangan Boediono, dikeluarkan UU Keuangan Negara No 17/2003. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luar biasa kepada Menteri Keuangan dan mengurangi peranan “perencanaan”, sesuai model ekonomi Neoliberal. Untung kemudian Kwik Kian Gie sedikit mengoreksinya lewat UU No 25/2004.

Di era Boediono menjabat Menko Ekuin,yang kemudian digantikan Sri Mulyani, utang pemerintah sudah mencapai level tertinggi, yakni 149,67 miliar dolar AS per Desember 2008. Meski begitu, tipe kebijakan pengelolaan utang dari SBY-Boediono tidak menunjukkan keberpihakan untuk lepas dari cengkeraman utang. SBY telah memilih Boediono dan kini dalam dilema: maju kena, mundur kena.

Boediono jelas seorang Neolib sejati yang berusaha selalu santun dan elegan. Itulah sekelumit rekam jejak Boediono yang berhasil memikat SBY.