|
|
Berikut essay dari pendukung fanatik SBY dan Boediono sejak pilpres lalu, Goenawan Mohamad. Goenawan Mohamad adalah orang Jawa pendukung fanatik pasangan pilkada Jawa Timur yang dikenal sebagai SBY-Boediono. Goenawan Mohamad mulai dikenal sebagai “intelektual” pada akhir zaman Sukarno dan di zaman Suharto karena posisinya sebagai tokoh kanan, dan tokoh anti-komunisme yang kebetulan segaris dengan [...]
Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti pernah menyatakan bahwa “SBY berlaku layaknya raja padahal bukan raja“. Pernyataan Ikrar ini menjadi menarik karena memperlihatkan pemahaman kedua orang yang sama-sama berasal dari Jawa Timur mengenai konsep “raja“. Pernyataaan Ikrar menyiratkan adanya keinginan atau usaha daripada SBY untuk menjadi “raja”. Lebih lanjut lagi, usaha daripada SBY untuk [...]
Berikut berita mengenai kerja sama yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan Universitas Bung Hatta (UBH), Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Ekasakti (UNES) di Sumatra Barat. Sumatra Barat merupakan daerah yang paling serius dalam menangani korupsi di Indonesia. Sumatra Barat juga merupakan propinsi dengan jumlah universitas terbanyak yang telah menjalin kerja sama dengan KPK.
Serangan-serangan yang tidak santun serta blunder yang dilakukan oleh kubu SBY, disengaja ataupun tidak, bisa dilihat sebagai tanda-tanda akan kalahnya SBY. Tanpa mukjizat dan kecurangan yang diperkirakan akan terjadi dalam pilpres mendatang terkait DPT yang bermasalah, SBY mustahil bisa memenangkan pilpres 2009 ini. Mimpi pilpres satu putaran yang dimotori hanya oleh segelintir lembaga survei, yang [...]
Kritik terhadap Boediono dan konsep ekonomi neoliberalnya sebenarnya telah dinyatakan oleh beberapa pihak jauh-jauh hari sebelum pencalonan Boediono menjadi cawapres dari kubu SBY. Salah satunya adalah tulisan mengenai “Memandirikan Ekonomi Bangsa” yang pernah saya tampilkan di blog ini yang merupakan rangkuman daripada acara bincang-bincang yang diadakan di QTV oleh saudara Iwan Piliang dengan beberapa tokoh [...]
KEPUTUSAN sidang kabinet untuk menerapkan darurat militer tahap kedua, 19/11/2003- 19/5/2004, menunjukkan dominasi eksekutif dalam menjalankan kebijakan. Keputusan itu termasuk menjalankan lima jenis operasi terpadu atas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni operasi pemulihan keamanan, kemanusiaan, penegakan hukum, pemantapan pemerintahan daerah, dan operasi pemulihan ekonomi. Padahal, tanpa darurat militer pun kelima operasi itu masih bisa dilakukan.
Oleh: Al Haq Ramadhan
09/06/2009 – 15:57
inilah.com, Tambahan Rekam Jejak Boediono
Digempur isu utang luar negeri, calon wakil presiden Boediono tampak tenang. Pendamping SBY ini malah mengimbau masyarakat tidak alergi terhadap utang asing, sepanjang hal tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia serta dalam batas aman dalam melunasinya. Luar biasa.
“Jangan alergi terhadap utang. Itu akan mencekik diri [...]
PD Terselip (Lagi) Soal Mubarok
Raden Trimutia Hatta & Windi Widia Ningsih
INILAH.COM, Jakarta – Boleh jadi nama Achmad Mubarok dalam kancah perpolitikan Partai Demokrat di pentas nasional bisa disebut tokoh fenomenal. Tidak hanya karena komentar yang lugas, kali ini Mubarok bisa menyebabkan PD terselip langkah. Tak tanggung-tanggung, kini PD terancam masalah hukum.
Dalam pidato politik pada awal kampanyenya, SBY menyindir soal pejabat yang memiliki bisnis keluarga. Namun, sindiran SBY itu justru dinilai telah menunjukkan kegagalan SBY dalam merealisasikan pemberantasan KKN.
“Itu bukan menyerang JK, tapi itu justru menunjukkan kegagalan dia sendiri sebagai presiden. Karena selama ini SBY selalu mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur tentang bisnis keluarga tapi [...]
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menilai kebijakan ekonomi pemerintahan SBY cenderung bersifat neoliberal. Salah satunya adalah kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggapnya menyerupai ‘Tensoplast’.
“Kebijakan pemerintah cenderung neoliberal, BLT itu seperti tensoplast saja untuk menutupi sementara, supaya terlihat kemiskinan ditangani,” tutur Rizal Ramli.
Hal ini disampaikan Rizal dalam dialog kenegaraan bertajuk “Neoliberal Vs Kerakyatan“, di Gedung [...]
|
|
Recent Comments