Tradisi “Ngabekten”, Ratu Hemas Cium Lutut Sultan

TEMPO Interaktif, Yogyakarta – Keraton Yogya menggelar acara tradisi Ngabekten, khusus untuk abdi dalem perempuan di Tratag Proboyekso, Selasa (22/9). Acara diawali oleh GKR Hemas dengan cara mencium lutut Sultan Hamengku Buwono X sebagai tanda berbakti kepada raja sekaligus meminta maaf berkait dengan hari raya Idul Fitri.

Setiap hari raya Idul Fitri, keraton Yogya selalu menggelar dua kali acara tradisi Ngabekten, yakni untuk abdi dalem laki-laki dan kemudian untuk abdi dalem prempuan. Ngabekten untuk abdi dalem laki-laki digelar di Bangsal Kencono, Senin (21/9). Sedangkan Ngabekten untuk abdi dalem perempuan dilaksanakan di Tratag Proboyekso (sebuah bangunan yang terletak antara Bangsal Kencono dan Gedong Pusaka), Selasa (22/9).

Acara Ngabekten untuk abdi dalem perempuan ini dimulai seitar pukul 10.00, ditandai dengan kehadiran Sultan Hamengku Buwono X di kursi kebesaran yang telah di siapkan di Tratag Proboyekso. “Maju.” kata Sultan Hamengku Buwono X, sekaligus sebagai perintah dimulainya acara Ngabekten.

GKR Hemas mengawali acara Ngabekten, dengan cara “laku dhodhok” (berjalan dalam posisi jongkok) menuju Sultan Hamengku Buwono X yang duduk di kursi kebesarannya. Setelah menghaturkan sembah, GKR Hemas kemudian mencium lutut Sultan Hamengku Buwono X, dan kemudian kembali ke tempat duduk dengan cara “laku dhodhok” juga.

Usai GKR Hemas, kemudian diikuti kelima putri Sultan yakni GKR Pembayun, GRAy Condro Kirono, GRAy Nur Kamnari Dewi, GRAj Nurabra Juwita dan GRAj Nurwijareni. Setelah GKR Hemas dan kelima putrinya, kemudian diikuti para abdi dalem perempuan, termasuk istri walikota dan bupati di wilayah Provinsi DIY.

Acara Ngabekten ini berlangsung dalam suasana hening. Tak ada suara gamelan atau gendhing-gendhing Jawa. Hanya suara kicauan burung yang terdengar selama acara Ngabekten. Karena bersifat acara tradisi, semua peserta mengenakan pakaian tradisional Jawa. Sultan Hamengku Buwono X mengenakan busana Takwa (surjan bermotif bunga, kain dan blangkon), sementara para abdi dalem perempuan mengenakan kain, kebaya, rambut gelung tekuk dan tanpa mengenakan alas kaki.

Juga tidak ada acara pidato pada acara Ngabekten ini. Hanya ada dua kata yang keluar dari mulut Sultan Hamengku Buwono X, yakni “maju” untuk menandai dimulainya Ngabekten, dan kata “mundur” untuk mengakhiri acara Ngabekten.

***

Tulisan ini adalah tulisan pertama dari rangkaian tulisan yang membahas tentang para patriarch (Bapak-bapak penguasa masyarakat) dan polemik yang sedang terjadi dalam masyarakat Minangkabau sekarang yaitu penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Minangkabau 2010 atau yang lebih dikenal dengan KKM 2010.

Ikrar Nusa Bakti yang juga berasal dari daerah yang sama seperti SBY, yaitu Jawa Timur, lewat pernyataannya ini telah memperlihatkan pemahaman pribadi nya mengenai siapa yang layak disebut “raja” dan siapa yang tidak. Dari pernyataannya tersebut, terlihat jelas bahwa SBY tidak termasuk ke dalam golongan “raja”. “Raja”, menurut Ikrar Nusa Bakti, yang berasal dari budaya Jawa yang terbiasa hidup dengan “konsep raja“, adalah suatu “golongan” yang sudah “ditentukan”. Untuk peneliti LIPI ini, “raja” hanya berlaku untuk orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan benar-benar raja” saja. Sultan Hamengku Buwono, tampaknya adalah orang-orang yang termasuk ke dalam “golongan” yang “benar-benar raja” dalam pengertian Ikrar Nusa Bakti dan banyak lagi masyarakat Jawa di Indonesia.

Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa orang-orang didaerah Sumatra Tengah yang menyebut dirinya sebagai orang awak, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh banyak orang awak yang dikenal sebagai orang Minangkabau atau orang Padang, tidak mempunyai kata yang sepadan untuk “raja”. Hal ini dikarenakan, orang-orang awak ini tidak mengenal “konsep raja”. Masyarakat yang tidak mengenal konsep “raja” atau “penguasa” ini, disebut juga sebagai masyarakat yang egaliter, atau masyarakat yang tidak mengenal tingkatan-tingkatan, kelas-kelas atau kasta-kasta. Oleh karena itulah, ketika pengaruh budaya Hindu dan Budha yang mengenal konsep “raja” ini, kata “raja” yang berasal dari bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa dari kebudayaan Hindu dan Budha yang berasal dari daerah yang dikenal sebagai India sekarang ini, masuk ke dalam kosa kata bahasa orang awak. Kata ini kemudian juga menjadi bagian daripada Bahasa Indonesia yang merupakan turunan daripada bahasa daripada orang-orang yang menyebut dirinya orang awak di Sumatra.

Menurut orang Jawa, “raja” adalah suatu keniscayaan, bukan suatu konsep. Sejarah mereka memang adalah sejarah raja-raja, sejarah penaklukan, intrik-intrik kekuasaan, pembantaian, penggulingan, perebutan kekuasaan, perang. Sampai kinipun, mereka tetap tidak terlepas dari konsep “raja” ini dengan tidak tergoyangkannya kekuasaan daripada Sultan Hamengku Buwono, yang walaupun dalam Republik Indonesia hanya mempunyai status sebagai gubernur “Daerah Istimewa Yogyakarta” seumur hidup, akan tetapi bagi orang Jawa, ia adalah tetap “raja Jawa“. Karena itulah, tidaklah mengeherankan ketika seorang Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan “perilaku bak raja” dari seorang SBY. Akan tetapi sebaliknya, ia menganggap bahwa raja-raja Jawa dalam sejarah Jawa maupun Sultan Yogyakarta sebagai “keniscayaan”. Tidaklah mengherankan, walaupun Sultan Hamengku Buwono boleh dikata telah merenggut hak setiap penduduk Yogyakarta, baik laki-laki dan perempuan, untuk bisa bermimpi menjadi gubernur Yogyakarta, hampir tidak ada usaha-usaha dari seorang pengamat politik seperti Ikrar Nusa Bakti ataupun anggota masyarakat Jawa lainnya untuk menggugat “ke-raja-an” seorang “Sultan Hamengku Buwono”. Sama halnya dengan tidak adanya usaha menggugat hak dari anggota masyarakat Yogyakarta itu sendiri untuk bisa menjadi gubernur di daerahnya sendiri ataupun hak masyarakat Indonesia lainnya untuk bisa menjadi gubernur dari salah satu propinsi Indonesia ini. Dibalik tameng “Daerah Istimewa“, kekuasaan Sultan Hamengku Buwono atas daerah yang bernama Yogyakarta yang tidak terbatas, hampir tidak mungkin digugat.

Hal ini hanya dimungkinkan oleh pandangan hidup yang menganggap bahwa golongan-golongan dalam masyarakat yang dikenal sebagai “raja” atau “penguasa” sebagai suatu yang “suci“, sesuatu yang “berasal dari Tuhan“,suatu “yang niscaya” atau sesuatu “yang diturunkan” ataupun “yang diwahyukan“. Padahal, kalau kita menyimak sejarah “golongan raja-raja” di dunia, maka akan kita lihat bahwa “raja” tidak lain adalah kekuasaan tanpa batas. Setiap “raja” yang pernah hidup di dunia ini, mencapai puncak daripada kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” ini melalui jalur kehidupan yanhg memang ditujukan untuk mencapai kekuasaan puncak itu sendiri. Proses kehidupan ini, bisa lewat penggulingan dan pembunuhan ayah, ibu, istri, kekasih,suami, anak, saudara, raja yang sedang berkuasa ataupun orang-orang lainnya. Proses ini juga bisa lewat pembantaian suku bangsa atatu yang lebih dikenal sebagai genosida, perang, pemerkosaam, dengan “menjilat pantat raja ataupun penguasa” yang sedang berkuasa, membungkuk-bungkuk, di hadapan orang yang dianggap lebih berkuasa, berhianat terhadap bangsa sendiri atau keluarga sendiri, bekerja sama dengan bangsa asing untuk menindas bangsa sendiri hanya agar mendapatkan bantuan asing dan lain-lain perbuatan serupa. Ini semua adalah proses-proses yang umumnya dilalui oleh setiap orang atau kelompok yang dikenal sebagai “golongan raja-raja” atau “penguasa” untuk memperoleh kekuasaan yang diwakili oleh kata “raja” atau kata-kata lainnya yang serupa seperti kaisar, emperor, ataupun sultan. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai kekuasaan yang menjadi tujuan hidup daripada orang-orang yang hidup dalam masyarakat patriarkat yang mengutamakan kekuasaan. Segala hal menjadi boleh atau halal, demi kekuasaan itu sendiri.

SBY dan Ikrar Nusa Bakti, dalam hal ini, adalah produk budaya Jawa, yang masih mengagungkan “raja”. Hanya cara mereka dalam memandang konsep ini yang berbeda. Bagi SBY, setiap orang Jawa bisa menjadi “raja”, dan berusaha untuk menjadi dan betingkah laku layaknya “raja”. Sedangkan Ikrar mengangap bahwa “raja” adalah suatu “yang niscaya” dan bukan suatu “proses menjadi“. SBY, seperi juga pendahulunya seperti raja-raja Jawa, sultan-sultan Jawa, Sukarno dan Suharto, bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan pandangan hidup yang mendasari budaya Jawa ini; yaitu untuk memperoleh tempat di puncak daripada hirarki kekuasaan dengan segala cara yang mungkin. Oleh karena itulah, sepak terjang daripada SBY bisa dilihat dalam bingkai proses “menjadi raja“, layaknya “raja Jawa” dengan segala atribut kebesarannya dan pelengkap kekuasaan yang gemerlap dan wah, seperti mobil seharga milyaran rupiah, deklarasi pencalonan presiden yang mewah, perayaan yang diselenggarakan di Istana Negara, dan lain sebagainya.

Kekuasaan, apapun itu, adalah bagian daripada kekuasaan yang lebih besar lagi. Apabila hal ini dipahami, maka posisi SBY yang memuja-muja Amerika Serikat sebagai negara keduanya bisa dilihat dalam konteks “bertingkah laku yang sepantasnya“, di hadapan “kekuasaan yang lebih besar lagi“, dalam hal ini kekuasaan yang lebih besar lagi ruang lingkupnya dalam hirarki kekuasaan dunia. Oleh karena itulah, di dalam sejarah para raja, hampir selalu ada kekuasaan asing yang mendukung seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi “raja” atau menjadi “penguasa”.

Sejarah raja-raja Jawa ataupun sultan-sultan Jawa, sebagaimana sejarah raja-raja dan penguasa lainnya di dunia adalah sejarah yang berdarah-darah, penuh air mata, kesengsaraan dan penderitaan banyak orang, yang menjadi korban daripada seseorang atau sekelompok orang ini dalam menjalani proses  untuk menjadi “raja” atau “penguasa”. Kisah Sukarno, Suharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai produk budaya Jawa juga tidak ada bedanya. Hanya suatu pengulangan kisah yang sama sejak beribu-ribu tahun yang lalu yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Kekuasaan, apapun bentuknya, menjadi dasar daripada fasisme. Di Indonesia sebagaimana layaknya di Jerman, fasisme ini mempunyai pijakan yang hampir sama yaitu budaya “raja-raja” yang berasal dari pandangan hidup Hindu. Di Indonesia, fasisme ini dikenal sebagai Jawaisme, Jawanisme atau fasisme Jawa. Di negara Jerman fasisme ini dikenal sebagai Nazisme atau fasisme Jerman.

Jakarta – Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang menjadi pelaku dan pendukung poligami. SPI menyerukan nama-nama tersebut untuk diboikot, jangan dipilih saat pemilu.

Nama-nama caleg tersebut disampaikan oleh aktivis Solidaritas Perempuan, Yeni Rosa Damayanti, dalam acara Dialog Publik bertema ‘Poligami di Antara Politisi‘ di Gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/4/2009). Dalam acara itu, sejumlah caleg perempuan pun hadir, termasuk sejumlah selebritis. Berita ini untuk memperjelas berita detikcom sebelumnya.

Nama-nama yang masuk dalam daftar tersebut merupakan hasil pengamatan SPI selama Maret 2009. Namun meskipun merilis nama-nama pelaku dan pendukung poligami, SPI tidak memberikan data yang lengkap dan akurat. Pelaku poligami tidak disebutkan nama istri, berapa jumlah istri dan kapan menikahnya.

Demikian pula alasan memasukkan nama caleg dalam pendukung poligami hanya didasarkan pernyataan sang caleg dan sikapnya saat menjadi pembicara Poligami Award. Bahkan untuk Hidayat Nurwahid misalnya, ia dimasukkan dalam daftar pendukung poligami, tanpa catatan mengapa ia bisa disebut pendukung poligami.

Berikut nama lengkap dan catatan SPI tentang nama caleg yang menjadi pelaku poligami dan pendukung poligami tersebut:

1. Akhmad Muqowam, Ketua DPP PPP dan Ketua Komisi V DPR

catatan: pelaku poligami

2. Endin AJ Soefihara, Ketua DPP PPP, caleg DPR RI Dapil Jabar

catatan: pendukung poligami

Dalam wawancaranya dengan tabloid Kontan pada 1 Maret 2003, mengenai poligami, ia dengan kata-kata guyonan menyatakan, “Masa poligami kekerasan? Perempuan senang kok dijadikan istri kedua ha…ha…ha,” katanya terbahak.

3. A Syahrizal D, Ketua Fraksi PPP DPRD Riau, caleg DPR RI Dapil Riau
catatan: pelaku poligami

4. Usamah Muhammad Al Hadar, PPP, anggota Komisi I DPR, caleg nomor urut 1 DPR RI Dapil II Jatim
catatan: pendukung poligami

Dalam sebuah pertemuan dengan Komnas Perempuan Usamah mengatakan bahwa poligami bukan hal negatif. “Saya setuju poligami,” kata Usamah. Usamah menambahkan jumlah wanita di Indonesia sekarang lebih banyak dari jumlah pria. “Kalau satu pria kawin satu, ada yang nggak kebagian,” katanya.

5. Djuhad Mahja, Wakil Sekjen PPP
catatan: pelaku poligami

6. Daday Hudaya, Partai Demokrat, caleg DPR RI Dapil Jabar I
catatan: pelaku poligami

7. Balkan Kaplale, Partai Demokrat, caleg DPR RI Dapil Jatim 9
catatan: pelaku poligami.

8. Dr H. Daud Rasyid MA, PKS, caleg DPR RI Daerah Pemilihan Sumut III Nomor urut 2.
catatan: pendukung poligami
Menjadi pembicara utama dalam penganugerahan Poligami Award di Hotel Aryaduta pada tanggal 24 Juli 2003. Poligami Award adalah sebuah even yang mempopulerkan tindakan poligami sehingga turut melegitimasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

9. Didin Amarudin, Wakil Bendahara Umum DPP PKS
catatan: pelaku poligami

10. Tifatul Sembiring, Presiden PKS, caleg DPR RI Dapil Sumut I
catatan: pelaku poligami

11. Anis Matta, Sekretaris Jenderal PKS, caleg DPR RI Dapil Sulsel I
catatan: pelaku poligami

12. Zulkieflimansyah, PKS, Wakil Ketua Fraksi PKS, caleg DPR RI, Dapil Banten 2
catatan: pelaku poligami

13. Hidayat Nurwahid, PKS, Ketua MPR, caleg DPR RI Dapil Jateng 5
catatan: pendukung poligami

14. Effendy Choirie, PKB, caleg PKB nomor urut 2 Dapil Gresik, Jatim 11
catatan: pendukung poligami
Menolak revisi PP Nomor 45 Tahun 1990-revisi PP Nomer 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Effendy Choirie menyatakan, kalau hasil revisi PP tersebut terkesan membatas-batasi pelaksanaan poligami dan menyerukan agar PP itu dihapus.

15. AM Fatwa, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PAN, calon anggota DPD Jakarta
catatan: pelaku poligami

16. Arbab Paproeka, caleg DPR RI Dapil Maluku
catatan: pelaku poligami

17. Ali Mochtar Ngabalin, Ketua DPP Partai Bulan Bintang, caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3.
catatan: pelaku poligami

18. Nursyamsi Nurlan, caleg DPR RI Dapil Sumbar 2.
catatan: pelaku poligami

19. Agun Gunandjar, Partai Golkar, caleg DPR RI Dapil Sulawesi Selatan
catatan: pelaku poligami

20. Anwar Fattah, PDIP, caleg RI Dapil Sulawesi
catatan: pelaku poligami

Artikel ini bisa dibaca langsung di situs web detik news.

————————————————————————————————————————————————————-

Artikel di atas adalah artikel mengenai daftar para politikus berpoligami dan pendukung poligami. Artikel ini adalah tulisan ketiga dari rangkaian tulisan yang saya tampilkan di blog ini mengenai poligami. Yeni Rosa Damayanti yang kini menjadi seorang aktivis Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) ini adalah koordinator daripada SPI dan salah seorang yang melakukan penelitian mengenai para politikus yang berpoligami dan yang mendukung poligami. Seperti telah diketahui oleh banyak orang, para politikus ini merupakan perusuh yang meresahkan hati para perempuan Indonesia. Yeni Rosa adalah eks aktifis mahasiswi dari Universitas Nasional Jakarta yang berani melawan Suharto pada saat kekuasaannya ditengarai sedang berada pada puncaknya, ketika orang-orang lainnya yang banyak mengaku-ngaku sebagai tokoh reformasi termasuk politikus-politikus yang mengaku-ngaku memperjuangkan “keadilan” dan “kesejahteraan” ini sedang berada “di negri antah berantah” untuk menyembunyikan diri dari tanggung jawab mereka terhadap masyarakat kala itu, yaitu melawan Suharto dan kekuasaan orbanya.

Perlawanan terhadap Suharto inilah yang membuat Yeni harus dipenjara dan diasingkan ke luar negri. Entah di mana politikus-politikus yang memperjuangkan kesejahteraan syahwat segelintir laki-laki ini, ketika Yeni Rosa Damayanti berjuang melawan Suharto bersama para mahasiswa Indonesia lainnya dan juga bersama Sri Bintang Pamungkas. Yeni bersama dengan Jajang Pamuncak adalah juga merupakan  perempuan-perempuan Minangkabau yang memberikan pembelaan kepada perempuan-perempuan Indonesia seperti Inul yang ditindas oleh para penguasa Islam pemuja kelamin ini. Indonesia yang dicita-citakan oleh Yeni Rosa Damayanti adalah Indonesia yang majemuk, yang menghargai budaya-budaya orang Indonesia dan menghargai perempuannya, yang mewakili separuh dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan bukannya menjadikan perempuan sebagai komoditi dagangan syariat Islam, yang harus ditindas untuk meng-arab-kan Indonesia ini.

Daftar ini tidak akan basi walaupun sudah dikeluarkan oleh SPI menjelang pemilu baru-baru ini, karena politikus-politikus gatal ini tidak akan berhenti mengkampanyekan poligami ini dan kampanye-kampanye lainnya yang hanya bertujuan untuk menindas perempuan. Mereka juga akan kembali bertarung untuk menjadi anggota dewan atau bahkan untuk jabatan seperti capres dan cawapres seperti sang pendukung poligami, Hidayat Nur Wahid. Itu berarti lebih banyak lagi undang-undang yang akan dibuat untuk lebih menindas perempuan.

Daftar ini dibuat oleh Yeni dan kawan-kawannya dari SPI. Dibuat oleh Yeni sang pejuang reformasi sungguhan yang telah mengecap asam garam kehidupan pergerakan dan politik dan yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Ia pernah menjadi pejuang lingkungan hidup, petani, aktifis mahasiswa yang paling terkenal di Indonesia, penentang Suharto dan kini pejuang bagi kelompok perempuan. Tidak salah pilihan Yeni Rosa Damayanti untuk mengabdikan waktunya bagi perjuangan untuk kaum perempuan, karena setelah Suharto turun, perempuan Indonesialah yang menjadi sasaran kezaliman para politikus gatal kelamin ini.

Berikut adalah kutipan surat tersebut dalam bahasa Inggris (bisa dibaca di website BBC):

Foreign Office

November 2nd, 1917

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you. on behalf of His Majesty’s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:

His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours,

Arthur James Balfour

Dan berikut adalah terjemahan bebas dari saya:

Kantor kementrian Luar Negri

2 Nopember 1917

Yang terhormat Bapak Bangsawan Rothschild,

Dengan senang hati saya sampaikan, atas nama pemerintahan kerajaan daripada Yang Dipertuan Agung Raja Inggris (pada saat itu Raja George V), pernyataan simpati berikut atas harpan para Zionis Yahudi yang telah diserahkan kepada dan telah disetujui oleh Kabinet:

Pemerintahan yang Dipertuan Agung Raja Inggris memandang perlu dan menyetujui pembentukan kampung halaman bagi orang Yahudi di tanah Palestina, dan akan berusaha sebaik-baiknya untuk mempermudah pencapaian tujuan ini, dengan pengertian bahwa hal-hal yang membangkitkan prasangka-prasangka buruk terhadap terhadap hak-hak sipil dan keagamaan masyarakat bukan Yahudi di Palestina serta hak-hak dan status politik yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya selayaknya tidak dilakukan.

Saya akan berterima kasih sekali apabila anda memberitahukan surat pernyataan ini kepada Serikat Zionis.

Dengan hormat,

Arthur James Balfour

Catatan:

Surat pernyataan ini sebaiknya tidak dipahami sebagaimana tertulis. Melainkan sebagai pernyataan politik dengan tujuan-tujuan politik yang berdasarkan kepada kepentingan ekonomi. Hal ini terlihat dari siapa yang menandatangani dan memberi persetujuan atas surat pernyataan ini. Pernyataan ini ditandatangani oleh dan sepengetahuan dari pihak yang paling berkuasa di Inggris yaitu mentri luar negeri Inggris Arthur James Balfour dan raja Inggris George V. Pada saat itu Palestina telah jatuh ke tangan kekuasaan Inggris atau dengan kata lain telah menjadi jajahan Inggris. Jadi adalah sesuatu yang alami apabila kerajaan Inggris menganggap tanah Palestina sebagai “miliknya” yang berada di bawah kekuasaannya dan berhak diperlakukan sebagaimana mereka kehendaki dan “diberikan” kepada pihak manapun yang dikehendaki.

Hasil yang kita lihat sekarang, bukanlah suatu hal yang kebetulan. Permusuhan daripada “Islam vs. Yahudi“, “Arab vs. Yahudi“, “Arab vs. Israel“, “Israel vs. Palestina” dan lainnya sudah diperhitungkan. Divide and Conquer (pecah-belah dan hancurkan) adalah pandangan hidup yang mendasari kekuasaan yang selayaknya dipahami dalam mengkaji suatu peristiwa politik dalam masyarakat patriarchal.